WorksheetsTesting
Total questions: 55
Worksheet time: 31mins
Daftar rencana keuangan yang terperinci memuat penerimaan dan pengeluaran negara dalam jangka satu tahun disebut...
Pengertian APBD
Pengertian APBN
Tujuan APBN
Tujuan APBD
Anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran, adlaah salah satu fungsi APBN yaitu....
Stabilisasi
Otorisasi
Alokasi
Pengawasan
Dalam mekanisme APBN yang berwewenang menyusun RAPBN adalah....
Presiden dan Menteri Keuangan
Presiden
DPR
Presiden dan DPR
APBN sebagai pedoman dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Fungsi APBN yaitu...
Perencanaan
Distribusi
Otorisasi
Pengawasan
APBN merupakan instrumen untuk mengendalikan perekonomian saat inflasi atau deflasi. Hal tersebut menggambarkan fungsi.....
Alokasi
Stabilisasi
Perencanaan
Distribusi
Anggaran dengan penerimaan negara lebih besar daripada pengeluaran, kebijakan yang dilakukan saat inflasi adalah kebijakan.....
Anggaran Berimbang
Anggaran Dinamis
Anggaran Defisit
Anggaran Surplus
APBN diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Dalam hal ini APBN mempunyai fungsi ....
Distribusi
Perencanaan
Otorisasi
Alokasi
Stabilisasi
RAPBN disahkan menjadi APBN oleh ....
Presiden melalui Keputusan Presiden
DPR melalui Keputusan Presiden
Presiden melalui Undang-Undang
DPR melalui Undang-Undang
Menteri Keuangan melalui Keputusan Presiden
Tujuan penyusunan APBN adalah ….
pedoman penerimaan dan pengeluaran negara
pedoman kegiatan yang dilakukan pemerintah
pedoman bagi pertanggung jawaban pemerintah
pedoman bagi pertanggungjawaban setiap departemen dalam pemerintahan
pedoman pelaksanaan proyek pembangunan
Berikut ini yang termasuk sumber pendapatan negara adalah ....
Hibah, pembayaran bunga utang, dan PPN
Hibah, pembayaran bunga utang, dan subsidi BBM
Hibah, PPN, dan pajak perdagangan internasional
Pembayaran bunga utang, subsidi BBM dan privatisasi BUMN
PPN, subsidi BBM, dan pembiayaan pembangunan
Berikut ini termasuk pengeluaran pemerintah pusat adalah ....
Belanja pegawai, bantuan pembangunan perumahan, dan pembayaran utang
Belanja pegawai, pembayaran utang, dan dana alokasi umum
Bantuan pembangunan, pembayaran utang, dan bantuan pasar
Bantuan perumahan, bantuan pasar, dan dana alokasi umum
Pembayaran utang, bantuan pasar, dan dana alokasi umum
Komponen berikut yang termasuk sumber-sumber penerimaan negara adalah..
Retribusi dan cukai
DAU dan laba BUMN
DAK dan pendapatan migas
DAK dan pajak kendaraan bermotor
Pajak pertambahan nilai dan bea masuk
Belanja negara tercermin dalam daftar sebagai berikut.
(1) Dana bagi hasil
(2) Pembiayaan bunga utang
(3) Dana alokasi umum
(4) Dana alokasi khusus
(5) Subsidi
(6) Belanja modal
Belanja pemerintah pusat yang tepat ditunjukkan oleh angka...
(1), (2) dan (3)
(1), (4) dan (5)
(2), (3) dan (4)
(2), (5) dan (6)
(4), (5) dan (6)
APBN/APBD berlaku untuk jangka waktu ....
1 tahun
5 tahun
1 bulan
6 bulan
4 tahun
APBN dinyatakan surplus apabila ….
jumlah pendapatan negara dalam satu tahun tidak menentu
jumlah pendapatan negara dapat menutup semua belanja negara yang direncanakan
jumlah pendapatan negara lebih kecil daripada pengeluaran negara
jumlah pendapatan negara lebih besar daripada pengeluaran negara
jumlah pendapatan negara tidak dapat menutup semua keperluan negara
Pembangunan fasilitas umum tersebut menunjukkan fungsi APBD yaitu....
Fungsi Distribusi
Fungsi Stabilisasi
Fungsi alokasi
Fungsi Ekonomis
Anggaran negara hendaknya untuk kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak. Dengan demikian, pendapatan yang diperoleh dan dibelanjakan dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya kepada rakyat. Hal ini merupakan fungsi …. APBN.
perencanaan
otorisasi
pengawasan
alokasi
distribusi
Salah satu fungsi APBN adalah mengurangi angka kemiskinan di Indonesia yang disebut ....
otorisasi
pengawasan
alokasi
distribusi
stabilisasi
Berikut ini merupakan sumber penerimaan bukan pajak, KECUALI ...
pendapatan bea masuk
pendapatan bagian laba BUMN
pendapatan bunga
pendapatan jasa layanan umum
penerimaan sumber daya alam
Berikut yang tidak termasuk dalam kelompok pendapatan dalam negeri adalah ...
Pajak penghasilan
Pajak perdagangan ekspor
Cukai
Hadiah dari negara asing
Pajak Pertambahan Nilai
Sebagai negara yang memiliki kerjasama dengan negara lain, terkadang Indonesia mendapatkan bantuan yang sifatnya tidak mengikat. Dalam postur APBN penerimaan tersebut akan dicatat dalam komponen…
Hibah
Penerimaan Pajak
Penerimaan pinjaman
Penerimaan dalam negeri
Penerimaan lain-lain
Berikut yang tidak termasuk belanja pemerintah
Gaji PNS
Subsidi
Cicilan utang
Belanja Barang
Proyek jalan tol
APBN ADALAH SINGKATAN DARI?
ANGGARAN PENDAPATAN & BELANJA NEGARA
ANGGARAN PENDAPATAN BUAH NAGA
ANGGARAN BELANAJA
PENDAPATAN NEGARA
ANGGARAN NEGARA
FUNGSI APBN ADALAH KECUALI.....
FUNGSI ALOKASI
FUNGSI DISTRIBUSI
FUNGSI STABILISASI
FUNSI ANGGARAN
yang tidak termasuk pajak dalam negeri adalah . . . .
pajak pertambahan nilai
pajak dan bumi dan bangunan
pajak penghasilan
cukai
bea masuk
Berikut pernyataan dari fungsi Otoritas adalah….
APBN menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun berikutnya.
APBN menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan
APBN menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada dua tahun yang bersangkutan
APBN menjadi dasar untuk merencanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan
APBN menjadi hasil dari pelaksanaan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan
Landasan hukum dibuatnya APBN, yaitu…
UUD 1945 Pasal 23
UUD 1945 Pasal 28
UUD 1945 Pasal 29
UUD 1945 Pasal 30
UUD 1945 Pasal 33
Fungsi APBN yang menunjukkan pembagian dana pada berbagai sektor disebut juga dengan fungsi ....
fungsi distribusi
fungsi stabilisasi
fungsi alokasi
fungsi pertumbuhan ekonomi
fungsi pengendali inflasi
APBN dinyatakan surplus apabila ….
jumlah pendapatan negara dalam satu tahun tidak menentu
jumlah pendapatan negara dapat menutup semua belanja negara yang direncanakan
jumlah pendapatan negara lebih kecil daripada pengeluaran negara
jumlah pendapatan negara lebih besar daripada pengeluaran negara
jumlah pendapatan negara tidak dapat menutup semua keperluan negara
Semua pengeluaran negara untuk membiayai belanja pemerintah pusat dan daerah disebut ….
pembelanjaan negara
pengeluaran rutin
belanja negara
pengeluaran pembangunan
pengeluaran nasional
Bila RAPBN yang diajukan oleh pemerintah telah disetujui oleh DPR, kemudian ….
ditetapkan menjadi APBN melalui undang-undang oleh pemerintah
ditetapkan menjadi APBN melalui undang-undang oleh DPR
ditetapkan menjadi APBN melalui undang-undang oleh BPK
ditetapkan menjadi APBN melalui undang-undang oleh MPR
ditetapkan menjadi APBN melalui undang-undang oleh MA
Berikut ini adalah komponen APBN
1. Belanja pegawai
2. Pembayaran dalam rupiah
3. Bantuan proyek
4. Subsidi daerah otonom
5. Bunga dan angsuran utang
Yang merupakan pengeluaran rutin adalah …
1, 2, dan 3
1, 4, dan 5
2, 3, dan 4
2, 4, dan 5
3, 4, dan 5
Pemerintah memberikan bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat miskin, merupakan fungsi APBN dalam ....
alokasi
distribusi
stabilisasi
alokasi dan stabilisasi
distribusi dan alokasi
Proses penyusunan APBN sebagai berikut
1. Pengambilan keputusan oleh DPR mengenai APBN disetujui atau ditolak
2. Pemerintah pusat dan DPR membahas kerangka ekonomi yang telah diajukan
3. Pemerintah pusat menyampaikan pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi tahun anggaran berikutnya kepada DPR
4. Menteri atau Pimpinan lembaga menyusun rencana kerja dan anggaran dalam rangka penyusunan rancangan APBN dan disampaikan kepada DPR
5. Membahas rancangan APBN sesuai dengan undang-undang
Urut-urutan penyusunan APBN yang tepat adalah…
1,2,3,4,5
3,2,4,5,1
4,5,1,2,3
5,1,2,3,4
Yang tidak termasuk unsur-unsur penerimaan negara adalah...
Subsidi daerah otonom
Laba BUMN
Bea Masuk
Pajak Ekspor
Pajak Import
Bukan merupakan dampak APBN dalam kegiatan ekonomi...
Berpengaruh negatif terhadap APBD
Memperbaiki kesatbilan ekonomi
Menimbulkan investasi masyarakat
Berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi
Berpengaruh terhadap pendidikan dan kesehatan
Fungsi dari APBN dan APBD diatur dalam……
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2020
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2021
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2002
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000
Kebijakan anggaran Negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan merupakan fungsi APBN yaitu…..
Fungsi perencanaan
Fungsi stabilisasi
Fungsi pengawasan
Fungsi distribusi
Fungsi alokasi
Berikut ini yang bukan komponen penerimaan dalam negri dalam APBN adalah……
Subsidi BBM
Pajak pertambahan nilai
Bea masuk
Cukai
Penerimaan migas
1. Penerimaaan Negara dalam APBN adalah sebagai berikut…..
1. Pajak penghasilan migas dan non migas
2. Pajak ekspor
3. Pajak bumi dan bangunan
4. Pajak pertambahan nilai
5. Bea masuk
6. Hibah
Yang termasuk penerimaan pajak dalam negri adalah…..
1.2. dan 3
2,3, dan 4
4,5, dan 6
1,3, dan 4
2,3, dan 5
Asas berimbang dalam penyusunan APBN adalah...
Penerimaan lebih besar dari pengeluaran
Penerimaan lebih kecil dari pengeluaran
Penerimaan melebihi target yang ditetapkan
Penghematan penerimaan dan pengeluaran
Penerimaan relatif sama dengan pengeluaran
Kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah untuk……
Mengendalikan uang beredar
Mengatur pendapatan dan belanja Negara
Mengendalikan kinerja bank sentral
Mengendalikan harga
Meningkatkan produksi
Berikut yang termasuk evaluasi anggaran regular adalah
1. Evalusai kinerja anggaran atas aspek implementasi
2. Evalusai kinerja anggaran atas aspek program
3. Evalusai kinerja anggaran atas aspek strategis
4. Evalusai kinerja anggaran atas aspek manfaat
5. Evalusai kinerja anggaran atas aspek konteks
1,2,3
1,4,5
2,4,5
3,4,5
2,3,4
Realisasi biaya pembangunan setiap tahun dituangkan dalam……
Nota keuangan
RAPBN
Kebijakan bank Indonesia
Kebijakan fiskal
APBN
Lembaga Negara yang bertugas memberikan masukan dan pertimbangan kepada DPR dalam membahas RAPBN yang diajukan pemerintah yaitu…..
DPRD
MPR
DPD
MA
BPK
Bantuan umum yang digunakan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dengan atas arahan pemerintah pusat disebut.....
Pengeluaran Rutin
Pengeluaran Pembangunan
Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Khusus
Dasar Keuangan negara diatur dalam landasan idiil dan konstitusional yaitu ...
Pasal 23 dan Pasal 24 UUD 1945
Pancasila dan UUD 1945
Pancasila dan UUDS 1950
Pancasila dan UUD 1945 Pasal 22
Pancasila dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK)
Apabila DPR tidak menyetujui rancangan APBN yang diusulkan Presiden, maka yang dilkakukan pemerintah adalah...
Pemerintah akan membuat APBN Sendiri
Pemerintah Meminta Presiden memperbaiki rancangan APBN
Pemerintah akan menggunakan APBN tahun lalu
Pemerintah akan memperbaiki sendiri rancangan APBN yang diajukan Presiden
Pemerintah akan meminta DPR yang mebuat Rancangan APBN
Adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan UANG serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. adalah pengertian dari...
Perusahaan negara
Pengelolaan Uang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah
Keuangan Negara
Tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku BUN ( Bendahara Umum Negara) untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara disebut.....
Kas Negara
Kemenkeu
Bank Indonesia
Sri Mulyani
Dibawah ini yang termasuk 4 pendekatan keuangan negara, kecuali ....
Pendekatan Objek
Pendekatan Subjek
Pendekatan Proses
Pendekatan Tujuan
Pendekatan Hasil
Menurut pasal 2 UU No.17 Tahun 2003, yang termasuk ruang lingkup keuangan negara, kecuali ....
Sumbangan dari pihak asing
hak negara memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, melakukan pinjaman
Penerimaan negara/daerah
Pengeluaran negara/daerah
kekayaan pihak lain yang dikuasai pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan
Asas baru pengelolaan keuangan, bahwa pengeloaan keuangan negara harus dapat dipertanggungjawabka kepada masyarakat/ rakyat, di kenal dengan asas...
Profesionalisme
Akuntabilitas
Spesialitas
Proporsionalitas
Keterbukaan
Presiden Mendelegasikan kewenangan mengenai keuangan negara kepada...
BUN
DPR
Kementrian Keuangan
Kementrian Pendidikan
