wayground logo

Free Printable Worksheets

NEW

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Kebijakan Perencanaan Kota

Total questions: 10

Worksheet time: 5mins

Name
Class
Date
1.

Berikut ini jenis kota menurut National Urban Development Startegy, kecuali

a)

Kota Besar

b)

Kota Desa

c)

Kota Kecil

d)

Kota Antara

2.

Kota Administrasi, Politik, Hankam, Sosial dan Kesehatan merupakan Jenis Kota berdasarkan...

a)

NUDS

b)

Fungsi

c)

Kualitas

d)

Ilmu

3.

Salah satu ciri utama Kota zaman Mesopotamia adalah...

a)

Orang mencari pekerjaan baru

b)

Pusat Perdagangan dan Pertanian

c)

Urbanisasi yang tinggi

d)

Muncul klaster perkotaan

4.

Yang bukan merupakan ciri perkotaan zaman Perang Dunia ke II adalah...

a)

Negara-negara mulai berbenah

b)

Pertumbuhan perekonomian dunia mulai pesat

c)

Muncul klaster perkotaan

d)

Pabrik-pabrik membutuhkan tenaga kerja

5.

Jenis Kota yang menjadi pembeda pada zaman Orde Baru UU 5/1974 dengan zaman reformasi adalah...

a)

Kota (Daerah Otonom)

b)

Kota Administratif

c)

Kotamadya

d)

Daerah Khusus Ibukota

6.

Yang bukan merupakan tipe pengelolaan perkotaan adalah...

a)

Pemerintah Regional Terpadu

b)

Sistem Pemerintah Regional Campuran

c)

Pemerintah Regional

d)

Pemerintah Kota Dasar

7.

Berikut ini yang bukan kekurangan dari tipe Kota (Daerah Otonom) adalah sebagai berikut...

a)

Potensi Konflik Kepentingan antar daerah otonom

b)

Inefisiensi pelayanan publik

c)

Pusat tidak memiliki power

d)

Kerjasama Pemda

8.

Ciri-ciri sistem pemerintahan regional campuran adalah...

a)

Kesulitan koordinasi

b)

Fungsi fungsi khusus yang lintas pemda

c)

Pemerintah Pusat Pelayanan Lintas Kota

d)

Overlapping kewenangan antara pemda dan pengelola

9.

Contoh kota dengan sistem dua tingkat adalah

a)

Shanghai dan Jakarta

b)

Kalkuta

c)

Kuala Lumpur

d)

Tokyo

10.

Ciri ciri sistem pemerintahan regional terpadu adalah...

a)

Kebijakan perencanaan pembangunan berada di tangan pemerintah regional

b)

Pemerintah Kota memberikan pelayanan dasar

c)

Pemerintah Pusat pelayanan lintas Kota

d)

Adanya Komisi Khusus atau Badan Perwakilan