Font size
WorksheetsUlangan Harian PPKn Kelas X Lembaga-Lembaga Negara
Total questions: 15
Worksheet time: 15mins
Pilih yang merupakan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat setelah diadakannya Perubahan UUD 1945
(1). Memberhentikan Presiden dan/ Wakil Presiden
(2). Menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara
(3). Memilih Presiden dan Wakil Presiden
(4). Menetapkan Undang-Undang Dasar dan/ Perubahan UUD
(5). Melantik Presiden dan Wakil Presiden
Pilih beberapa opsi yang merupakan lembaga suprastruktur dalam sistem politik Indonesia
Dewan Perwakilan Rakyat
Komisi Pemberantasan Korupsi
Dewan Perwakilan Daerah
Lembaga Swadaya Masyarakat
Presiden dan Wakil Presiden
Lembaga yang wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa presiden dan/atau wakil presiden diduga, telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya, adalah ….
Mahkamah Agung
Mahkamah Konstitusi
Dewan Perwakilan Rakyat
Dewan Perwakilan Daerah
Badan Pengawas Keuangan
Yang bukan merupakan wewenang presiden adalah
Membuat undang-undang bersama DPR
Menetapkan peraturan pemerintah
Memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA
Mengajukan RUU APBN
Melakukan uji materil pada undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945
Salah satu fungsi dari Dewan Perwakilan Rakyat RI adalah fungsi Legislasi. Yang dimaksud fungsi legislasi adalah
melakukan pengawasan terhadap presiden
merancang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
membuat undang-undang
menguji undang-undang
menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang
Hakim agung yang merupakan hakim pada Mahkamah Agung, diusulkan oleh sebuah lembaga, lembaga ini adalah
Mahkamah Konstitusi
Mahkamah Agung
Majelis Permusyawaratan Rakyat
Dewan Perwakilan Rakyat
Komisi Yudisial
Lembaga ini berhak mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah dan yang berhubungan dengan daerah
DPR
DPD
MPR
Presiden
Gubernur
Setiap warga negara Indonesia memperoleh kesempatan yang sama untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan. Bahkan, pekerja seni atau artis lomba-lomba untuk berpartisipasi dalam memperebutkan kursi di pemerintahan. Hal tersebut mengindikasikan salah satu ciri negara yang menganut sistem demokrasi, yaitu ….
Adanya pemilu berkala
Adanya supremasi hukum
Adanya akuntabilitas politik
Adanya kebebasan berpendapat, berserikat dan berkumpul
Adanya transparansi publik
Salah satu implementasi tata kelola pemerintahan yang baik adalah pemerintah mampu mempertanggungjawabkan resiko yang bisa terjadi ketika pemerintah membuat kebijakan atau aturan hukum. Hal ini sesuai dengan salah satu prasyarat good governance yaitu...
Akuntabel
Efisien
Transparan
Mencegah korupsi
Aturan hukum yang sederhana
Pemerintah Indonesia telah menyatakan bahwa mereka telah mengikutsertakan beberapa perwakilan dari kaum buruh dan kaum akademisi dalam proses menyusun RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Hal ini merupakan implementasi Good Governance dalam hal
Mewujudkan efsiensi dalam manajemen sektor publik
Terwujudnya akuntabilitas publik
Tersedianya perangkat hukum yang memadai
Adanya sistem informasi yang menjamin akses masyarakat
Adanya transparansi dalam pembuatan kebijakan
Hierarki/tingkatan partisipasi politik pada level tengah adalah
Full time Pejabat partai, kelompok kepentingan
Menghadiri rapat umum, membicarakan politik, melek politik, voting
Apolitis
Petugas kampanye, anggota parpol, aktif dalam proyek sosial
Pelajar dan Mahasiswa
Menurut Sydney Verba, Partisipasi Politik adalah kegiatan pribadi warga negara yang legal, yang sedikit banyak langsung bertujuan untuk mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat negara dan atau tindakan-tindakan yang diambil oleh mereka. Perwujudan dari mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat negara adalah...
demonstrasi
voting
menjadi pejabat negara
pressure group
diskusi politik
Pilih beberapa opsi di bawah yang merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi
Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir judicial review UU terhadap UUD
Mengajukan Rancangan Undang-Undang inisiatif pemerintah
Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD
Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir kasasi
Memutus hasil perselisihan tentang Pemilu
Pada suatu hari, Budi dan kelompoknya ingin membubarkan suatu partai politik karena dinilai partai politik tersebut telah melanggar prinsip Pancasila dan banyak melakukan korupsi yang dilakukan oleh kadernya. Budi dan kawan-kawan akan mengajukan pembubaran partai politik ke sebuah lembaga bernama...
Komisi Yudisial
Mahkamah Agung
Mahkamah Konstitusi
Dewan Perwakilan Rakyat
BPK
Anggota DPR RI mempunyai tiga hak dalam mengawasi pemerintah (lembaga eksekutif), ketiga hak tersebut adalah...
hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat
hak interpelasi, hak angket dan hak asimilasi
hak interpelasi, hak menyatakan pendapat, dan hak sipil
hak angket, hak sipil, dan hak negosiasi
hak angket, hak negosiasi, dan hak interpelasi
