Font size
WorksheetsSOAL LATIHAN PKN BAB 2 KELAS 8
Total questions: 25
Worksheet time: 2hrs 5mins
Usul perubahan pasal - pasal UUD dapat diagendakan dalam sidang MPR apabila diajukan sekurang - kurangnya ..... dari jumlah MPR
Sepertiga
setengah
dua pertiga
seperlima
putusan perubahan pasal pasal UUD, sidang MPR dihadiri sekurang - kurangnya ..... dari jumlah anggota DPR
Sepertiga
setengah
seperlima
duapertiga
didalam pasal pasal UUD boleh dilakukan perubahan, kecuali ...
Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia
Pidana
Perdata
warisan
putusan untuk mengubah pasal pasal UUD dilakukan dengan persetujuan sekurang - kurangnya ........ dari seluruh anggota MPR.
20% ditambah 2 anggota
50% ditambah 1 anggota
100%
75%
Proses pembuatan ketetapan MPR dilakukan melalui berapa tingkat pembicaraan ....
3
5
4
2
Badan istimewa yang dibentuk untuk menyelesaikan permasalahan yang bersifat kontemporer (sementara) disebut ....
Panitia Ad Hoc
DPR
MPR
Ketua Majelis
dari pernyataan di bawah ini manakah yang termasuk pembahasan tingkat 1 dan 4 dalam proses pembuatan ketetpan MPR
pembahasan oleh rapat paripurna Majelis yang didahului oleh penjelasan pimpinan dan dilanjutkan dengan pandangan umum fraksi - fraksi
pembahasan oleh badan pekerja majelis terhadap bahan - bahan yang masuk dan hasil pembahasan ini menjadi rancangan putusan majlis sebagai bahan pokok pembicaraan tingkat ke 2
pembicaraan oleh komisi atau Panitia Ad Hoc majelis terhadap semua hasil pembicaraan tingkat 1 dan 2. hasil pembicaraan pada tingkat ini menjadi rancangan putusan majelis
pengambilan putusan oleh rapat paripurna Majelis setelah mendengar laaporan dari pimpinan komisi atau Panitia Ad Hoc Majelis serta usulan atau pendapat dari fraksi - fraksi jika diperlukan
Pilihlah gambar dibawah ini yang termasuk tidak mematuhi peraturan perundang-undangan ....
Perhatikan gambar di atas! Setuju kah kamu dengan pelaksanaan Pilkada pada bulan Desember di tengah kondisi pandemi COVID-19?
Setuju
Tidak setuju
Berikut ini yang tidak termasuk peraturan perundang-undangan adalah ....
Peraturan Daerah (Perda)
UUD 1945
Peraturan sekolah
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Daerah (Perda) berlaku di ....
Seluruh negara di dunia
Seluruh provinsi
Seluruh kabupaten
Daerah tertentu saja
Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (Gubernur) disebut ...
Peraturan Pemerintah
Peraturan Daerah Provinsi
Peraturan Pengganti Undang-undang
Undang-undang
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) ditetapkan oleh Presiden dalam keadaan ....
Damai dan aman
Menjelang perang
Menjelang akhir tahun
Darurat
Dalam tingkatan peraturan perundang-undangan, TAP MPR berada di posisi ....
Sebelum Undang-Undang
Setelah Undang-undang
Sebelum Peraturan Pemerintah
Setelah Peraturan Presiden
Peraturan Perundang-Undangan harus dipatuhi oleh ....
Presiden
Masyarakat kecil
Pejabat daerah
Seluruh warga negara
Tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang paling tinggi kedudukannya adalah ....
Undang-Undang
UUD 1945
Perppu
Peraturan Daerah
Pembentukan Peraturan perundang-Undangan Indonesia diatur dalam .....
Undang-Undang No. 2 Tahun 2008
Undang-Undang No. 15 Tahun 2012
Undang-Undang No. 12 Tahun 2011
Undang-Undang No. 7 Tahun 2013
Tata urutan perundang-undangan terendah adalah ...
UU
UUD"45
PERDA
PERPU
Posisi Perppu dan Undang-Undang dadalam urutan perunadang-undangan adalah ...
Lebih rendah dari Perppu
Sejajar
Lebih tinggi dari UU
Lebih rendah dari UU
Peraturan pemerintah dirumuskan dan di keluarkan oleh...
Menteri
Presiden
Pimpinan DPR
Wakil Presiden
perppu berhak dikeluarkan oleh presiden dalam keadaan darurat akan tetapi pada tahap selanjutnya harus atas persetujuan ....
DPR
MPR
Panitia Ad Hoc
DPRD
Penyampaian rancangan Undnag - Undnag dilakukan dalam jangka waktu paling lama ..... hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama
7
14
30
1
Rancangan Undang Undang (RUU) sebagaimana dimaksud dalam pasal 72 Presiden dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama .... hari terhitung sejak RUU tersebut disetujui oleh DPR dan Presiden
7
30
60
45
dalam membentuk UU, presiden berhak mengajukan rancangan undnag - undang kepada ...
DPR
MK
MPR
MA
berikut ini merupakan dampak apabila rakyat tidak diikutlibatkan dalam penyusunan perundang - undnagan adalah ...
masyarakat akan merasa puas dengan berlakunya hukum
seluruh aturan dalam hukum akan dilaksanakan oleh masyarakat
masyarakat akan mendukung tegaknya hukum
terjadi ketidak puasan dan ketidakpercayaan hukum
