Font size
S
M
L
XL
WorksheetsPAS GANJIL SMKN 1 BELINYU PKN KELAS XI
Total questions: 50
Worksheet time: 50mins
Name
Class
Date
1.
1. Pernyataan Indonesia sebagai negara hukum terdapat dalam UUD 1945 bagian…
a)
A. Alinea 4 pembukaan
b)
B. pembukaan
c)
C. aturan tambahan
d)
D. batang tubuh
e)
E. aturan peralihan
2.
2. Hukum yang memuat peraturan dan mengatur bagaimana cara meolakukan dan mempertahankan hukum material adalah hukum....
a)
A. Formal
b)
B. Lokal
c)
C. Objektif
d)
D. Subjektif
e)
E. Material
3.
3. Aparatur negara yang merupakan pendekar hukum adalah
a)
A. Hakim, Polisi dan KPK
b)
B. KPK, Hakim dan Jaksa
c)
C. KPK, Jaksa dan Pengacara
d)
D. Polisi, Hakim dan Jaksa
e)
E. KPK, Polisi dan Jaksa
4.
4. Penggolongan hukum menurut sumbernya antara lain adalah…
a)
A. Publik dan Privat
b)
B. Traktat dan Yurisprodensi
c)
C. Lokal dan internasional
d)
D. Tertulis dan tidak tertulis
e)
E. Objektif dan subjektif
5.
5. Salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang mempunyai kompetensi memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana yang dilakukan oleh seorang yang bersetatus sebagai angota militer atau yang disamakan dengan itu disebut peradilan ....
a)
A. tinggi
b)
B. umum
c)
C. militer
d)
D. agama
e)
E. Negeri
6.
6. Pendapat para ahli/ sarjana hukum terkemuka dinamakan …
a)
A. yurisprodensi
b)
B. doktrin
c)
C. kebiasaan
d)
D. traktat
e)
E. Justifikasi
7.
7. Salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya, berdasarkan pasal 2 UU nomor 2 tahun 1986 adalah peradilan....
a)
A. mahkamah militer
b)
B. militer
c)
C. tata usaha negara
d)
D. agama
e)
E. Umum
8.
8. Hukum adalah kumpulan peraturan yang dibuat untuk mengatur msyarakat dalam mencari keadilan, oleh karena itu hum bersifat....
a)
A. universal
b)
B. sementara
c)
C. fleksibel
d)
D. mendesak
e)
E. Mengikat
9.
9. Perhatikan pernyataan di bawah ini!<br />1) tidak melaporkan bila dilingkungannya terdapat orang yang melakukan korupsi<br />2) berani memberikan uang kepada aparat<br />3) menghindari sikap dan perilaku KKN<br />4) berani mengatakan kebenaran<br />5) melaporkan bila mendapati praktek uang<br />Pernyataan yang termasuk peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi adalah...<br /><br />
a)
A. 2-3-5
b)
B. 1-2-3
c)
C. 3-4-5
d)
D. 2-3-4
e)
E. 1-3-4
10.
10. Salah satu peran serta masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi yaitu …
a)
A. Peran aktif lembaga peradilan dalam mengawasi tugas-tugas yang dijalankan oleh lembaga eksekutif dan lembaga legislatif
b)
B. peran aktif masyarakat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN yang dilaksanakan dengan mentaati hukum, moral dan sosial yang berlaku
c)
C. Peran aktif masyarakat dan wakil rakyat dalam mengawasi pemerintah dalam menjalankan tugasnya diberbagai bidang
d)
D. peran aktif masyarakat dalam mengawasi wakil-wakil rakyat dalam menjalankan tugas sebagai lembaga legislatif
e)
E. Peran aktif lembaga peradilan dalam menjalankan tugasnya dibidanng hukum memberantas korupsi di segala bidanng
11.
11. Tujuan hukum internasional adalah ….
a)
A. melindungi kepentingan para bangsa dan negara
b)
B. menciptakan sistem hukum internasional
c)
C. menciptakan suasana damai di antara bangsa-bangsa
d)
D. membentuk sistem peradilan internasional
e)
E. memperlakukan bangsa-bangsa secara adil
12.
12. Negara sebagai subjek hukum internasional berkewajiban untuk tidak melakukan intervensi-intervensi yang dilarang, yaitu ….
a)
A. melindungi kepentingan warga negaranya di luar negeri
b)
B. melakukan bela diri
c)
C. menghindari ancaman dari negara lain
d)
D. mengesampingkan kemerdekaan suatu negara
e)
E. yang tidak bersifat diktatorial
13.
13. Sumber hukum Internasional menjelaskan tentang di mana kita dapat menemukan ketentuan-ketentuan hukum Internasional. Sumber hukum ini berarti sumber hukum ….
a)
A. prosedurial
b)
B. formal
c)
C. lokal
d)
D. material
e)
E. spiritual
14.
14. Negara sebagai subjek hukum internasional harus memenuhi beberapa kualifikasi. Di antara semua kualifikasi yang terpenting adalah ….
a)
A. pemerintah
b)
B. wilayah tertentu
c)
C. kemampuan untuk mengadakan perjanjian
d)
D. kemampuan untuk mengadakan hubungan
e)
E. penduduk tetap
15.
15. Pertimbangan perlunya melakukan ratifikasi adalah seperti disebutkan di bawah ini, kecuali….
a)
A. untuk mengkaji dokumen perjanjian
b)
B. untuk memperoleh pendapat umum
c)
C. perjanjian perlunya diundangkan lebih dahulu
d)
D. untuk menyesuaikan dengan hukum nasionalnya
e)
E. setiap negara memiliki kedaulatan
16.
16. Ratifikasi berarti permintaan … kepada kepala negara.
a)
A. kekuasaan
b)
B. perundingan
c)
C. persetujuan
d)
D. pendaftaran
e)
E. pengesahan
17.
17. Kesamaan antara hukum perdata internasional dan hukum internasional publik adalah sama-sama mengatur….
a)
A. hubungan antara para pelaku hukum
b)
B. hubungan/persoalan yang melintasi batas negara
c)
C. hubungan antarnegara
d)
D. hukum internasional
e)
E. hubungan internasional yang bukan bersifat perdata
18.
18. Kita dapat menemukan ketentuan-ketentuan hukum internasional di beberapa sumber, kecuali….
a)
A. kebiasaan internasional
b)
B. adat kebiasaan
c)
C. keputusan pengadilan
d)
D. prinsip-prinsip umum
e)
E. perjanjian internasional
19.
19. Yang merupakan dasar dari tujuh asas utama yang harus ditegakkan dalam praktik hukum internasional adalah ….
a)
A. resolusi dewan keamanan PBB
b)
B. resolusi majelis umum PBB
c)
C. perjanjian internasional antarnegara
d)
D. piagam PBB
e)
E. keputusan majelis umum PBB
20.
20. Definisi mengenai hukum internasional menyebutkan bahwa hukum internasional itu mengikat ….
a)
A. kelompok orang
b)
B. negara
c)
C. masyarakat
d)
D. pemerintah
e)
E. orang per orang
21.
21. Jika salah satu pihak tidak mau melakukan ratifikasi, maka perjanjian sudah mengikat sejak ….
a)
A. diundangkan
b)
B. penandatanganan dilakukan
c)
C. pelaksanaan perjanjian
d)
D. diumumkan
e)
E. dipublikasikan
22.
22. Pada hakikatnya semua negara mempunyai kedaulatan untuk menolak melakukan ratifikasi. Namun, dalam pelaksanaannya ratifikasi diharapkan dilakukan dengan pertimbangan dilakukannya ratifikasi untuk ….
a)
A. menghindari kekerasan
b)
B. melindungi pihak yang lemah
c)
C. menjaga kesopanan antara para pihak
d)
D. mencegah perang antara para pihak
e)
E. menjaga perdamaian
23.
23. Pengadilan internasional permanen yang mempunyai wewenang untuk mengadili kasus kejahatan genosida yaitu pengadilan ….
a)
A. panel spesial pidana internasional
b)
B. mahkamah pidana internasional
c)
C. panel khusus pidana internasional
d)
D. pengadilan internasional permanen
e)
E. mahkamah internasional
24.
24. Berikut ini adalah cara-cara yang dilakukan oleh suatu negara untuk menyelesaikan sengketa internasional dengan negara lain, kecuali….
a)
A. arbitrase
b)
B. intervensi
c)
C. negosiasi
d)
D. mediasi
e)
E. konsiliasi
25.
25. Prosedur ratifikasi tingkat pengaturannya diserahkan kepada ….
a)
A. persetujuan para pihak
b)
B. hukum internasional
c)
C. hukum Internasional
d)
D. konferensi Wina
e)
E. sekretariat PBB
26.
26. Keikutsertaan negara lain yang tidak terlibat dalam sengketa dalam sebuah persidangan mahkamah internasional disebut ….
a)
A. intervensi
b)
B. advisory
c)
C. mediasi
d)
D. intermediasi
e)
E. putusan sela
27.
27. Berikut yang bukantermasuk intervensi sah adalah ….
a)
A. pertahanan diri
b)
B. objek intervensi melakukan pelanggaran berat terhadap hukum Internasional
c)
C. intervensi kolektif
d)
D. intervensi untuk melindungi hak-hak warga negara
e)
E. blokade secara damai
28.
28. Tujuan dari cara-cara penyelesaian melalui kekerasan dengan cara perang dan tindakan bersenjata nonperang adalah ….
a)
A. untuk menaklukkan negara lawan dan untuk membebankan syaratsyarat penyelesaian terhadap negara lain
b)
B. untuk melakukan pembalasan terhadap negara-negara lain
c)
C. untuk menguasai segala aspek dalam negara itu
d)
D. untuk menjadikan negara tersebut sebagai negara jajahan
e)
E. untuk menjadi negara adidaya dan memperluas daerah kekuasaan
29.
29. Hukum internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara antara ….
a)
A. subjek hukum bukan negara satu sama lain
b)
B. negara dengan negara dan negara dengan perseorangan
c)
C. negara dengan perseorangan
d)
D. negara dengan negara
e)
E. negara dengan negara dan subjek hukum bukan negara
30.
30. Metode penyelesaian sengketa internasional secara umum dapat digolongkan menjadi 2 kategori, antara lain ….
a)
A. penyelesaian inkuiri dan yudisial
b)
B. retorsi dan mediasi
c)
C. negosiasi dan arbitrase
d)
D. penyelesaian di mahkamah Internasional dan penyelesaian dengan cara kekerasan
e)
E. cara-cara penyelesaian damai dan cara kekerasan apabila cara damai gagal
31.
31. Berikut ini yang bukan merupakan salah satu contoh cara meningkatkan kesadaran hukum warga negara adalah …
a)
A. Polisi menggunakan jalur busway
b)
B. Membayar pajak tepat pada waktunya
c)
C. Membuang sampah pada tempatnya
d)
Mentaati rambu-rambu lalu lintas di jalan raya
e)
E. Menyebrang jalan pada zebra cross
32.
32. Apabila seorang warga negara Indonesia melakukan tindak pidana di luar negeri maka pengadilan Indonesia yang berwenang mengadili ialah…
a)
A. Mahkamah Agung
b)
B. Pengadilan negeri yang ditempatkan di kedutaan besar di negara yang bersangkutan
c)
C. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
d)
D. Pengadilan negeri asal tempat tinggal pelaku tindak pidana
e)
E. Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat
33.
33. Lembaga kekuasaan kehakiman yang berwenang melakukan uji materiil terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang adalah…
a)
A. DPR
b)
B. Mahkamah Konstitusi
c)
C. Komisi Yudisial
d)
D. Mahkamah Agung
e)
E. Presiden
34.
34. Upaya yang tegas dan bersifat represif yang dapat dilakukan untuk memberantas korupsi di Indonesia antara lain adalah…
a)
A. Menanamkan kesadaran bahwa korupsi merupakan perbuatan yang tercela
b)
B. Mengucilkan para pelaku korupsi
c)
C. Mengawasi para penegak hukum
d)
D. Menindak sesuai dengan prosedur yang berlaku
e)
E. Membentuk lembaga yang dapat mencegah korupsi
35.
35. Lembaga yang berperan menjaga kehormatan dan keluhuran hakim dan penegak kode etik peradilan adalah…
a)
A. Komisi Yudisial
b)
B. Mahkamah Agung
c)
C. Mahkamah Konstitusi
d)
D. Hakim Agung
e)
E. Kejaksaan Agung
36.
36. Rita dan Agung menikah lebih dari 10 tahun, tetapi belum memperoleh keturunan. Mereka kemudian melakukan adopsi. Tindakan mereka temasuk dalam hukum…
a)
A. Perdata
b)
B. Pidana
c)
C. Dagang
d)
D. Intergentil
e)
E. tata negara
37.
37. Yang bukan termasuk faktor-faktor di luar sistem hukum yang sangat berpengaruh dalam penegakan hukum adalah…
a)
A. Sarana dan prasarana
b)
B. Kesadaran hukum masyarakat
c)
C. Perkembangan masyarakat
d)
D. politik
e)
E. kebijakan penguasa negara
38.
38. Berikut ini bukan merupakan wewenang Mahkamah Konstitusi adalah…
a)
A. Memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum
b)
B. Menguji UU terhadap UUD
c)
C. Memutuskan pembubaran partai politik
d)
D. Memutuskan sengketa kewenangan antarlembaga negara
e)
E. Mengadili pimpinan lembaga negara dan presiden atau wakil presiden
39.
39. Peradilan yang berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya perdilan di daerah hukumnya dan menjaga agar peradilan diselengarakan dengan sewajarnya yaitu peradilan …
a)
A. Tata usaha negara
b)
B. Negeri
c)
C. Agama
d)
D. Tinggi
e)
E. Militer
40.
40. Berdasarkan UUD1945 setelah amandemen lahirlah salah satu lembaga baru di lingkungan peradilan yaitu Mahkamah konstitusi yang berwenang untuk ....
a)
A. Membentuk seluruh partai politik
b)
B. menguji undang –undang terhadap UUD.
c)
C. Mengangkat memberhentikan hakim
d)
D. Memutus peradilan tingkat kasasi
e)
E. Menguji secara material UUD 1945
41.
41. Yang bertugas memeriksa, mengadili, memutuskan pendapat DPR tentang Presiden dan Wakil Presiden yang melanggar hukum adalah…
a)
A. DPA
b)
B. MPR
c)
C. DPR
d)
D. Mahkamah Agung
e)
E. Mahkamah Konstitusi
42.
42. Sebagai negara hukum, Indonesia menempatkan semua manusia secara sama dimuka hukum. Hal ini tercemin dalam jaminan negara yang ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal…
a)
A. Pasal 28 ayat 1
b)
B. Pasal 26 ayat 1
c)
C. Pasal 27 ayat 2
d)
D. pasal 27 ayat 1
e)
E. pasal 29 ayat 2
43.
43. Keberadaan MK dipandang sangat penting untuk menjalankan fungsi peradilan sebagai berikut....
a)
A. Sengketa antar lembaga negara dan pemerintah
b)
B. Yudisial review, sengketa kewenangan antar lembaga negara, pembubaran parpol dan hasil pemilu
c)
C. Sengketa hasil pemilihan gubernur kepala daerah dan pemilihan legislatif
d)
D. Yudisial review, sengketa antar warga negara dan pembubaran partai peserta pemilu
e)
E. Pembubaran dan pembentukan partai politik peserta pemilu
44.
44. Mahkamah Agung menangani beberapa bidang kasasi dan memutuskan perkara dalam tingkat terakhir. Hal tersebut adalah kekuasaan MA bidang....
a)
A. pelaksanaan hukum
b)
B. pengaawasan
c)
C. pengamanan
d)
D. penberi nasehat
e)
E. Peradilan
45.
45. Obyek pengadilan tata usaha negara meliputi bidang ....
a)
A. Sosial, ekonomi dan function publik
b)
B. Hankam, politik dan sosial
c)
C. Sosial, politik dan ekonomi
d)
D. Politik, hankam dan HAM
e)
E. Ekonomi, politik dan budaya
46.
46. Berdasarkan makna isi undang-undang no.4 tahun 2004 kekuasaan kehakiman dilakukan oleh MA yang meliputi lingkungan badan peradilan ....
a)
A. Mahkamah konstitusi
b)
B. Agama
c)
C. Umum
d)
D. Militer
e)
E. Tata usaha negara
47.
47. Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yang terdapat dalam sistem hukum adalah ....
a)
A. Penguasa negara
b)
B. Undang-undang
c)
C. Budaya
d)
D. Kesadaran Masyarakat
e)
E. Politik
48.
48. Hukum sebagai aturan tingkah laku para anggota masyarakat yang daya pengunaanya pada saat tertentu diindahkan oleh sustu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan yang jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukannya, pengertian hukum tersebut diungkapkan oleh....
a)
A. Prof, Dr.Notonegoro, SH
b)
B. Prof Mr, E.M. Meyer
c)
C. S.M.Amin, SH
d)
D. Leon Duguit
e)
E. Utrech
49.
49. Ius constitutum adalah hukum yang …
a)
A. Berlaku sekarang bagi masyarakat tertentu
b)
B. berlaku umum dalam suatu negara
c)
C. Memuat perintah dan larangan
d)
D. Hanya berlaku bagi orang tertentu
e)
E. Mengatur cara melaksanakan aturan
50.
50. Hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu disebut hukum....
a)
A. Formal
b)
B. Objektif
c)
C. Positif
d)
D. Subjektif
e)
E. Materil
Reset
