Font size
WorksheetsPPKn kelas VIII BAB 3
Total questions: 20
Worksheet time: 2hrs 40mins
Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu, dengan tidak ada kecualinya merupakan bunyi dari UUD NRI dalam Pasal . . . .
Pasal 27 ayat 1
Pasal 27 ayat 2
Pasal 27 ayat 3
Pasal 1 ayat 3
Menurut pendapat Bagir Manan, macam-macam empat fungsi internal adalah . . . .
Fungsi pembaharuan hukum, fungsi integrasi, dan fungsi stabilisasi
Fungsi integrasi, fungsi kepastian hukum, dan fungsi penciptaan hukum
Fungsi kepastian hukum, fungsi perubahan, dan fungsi integrasi
Fungsi kemudahan, fungsi penciptaan hukum, dan fungsi integrasi
Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011, tata urutan Peraturan Perundang-undangan yang menempati posisi kelima, yaitu . . . .
UUD NRI Tahun 1945
Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota
Peraturan Presiden
Ketetapan MPR
Lanjutkan bunyi Pasal 31 ayat 1 UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi "Setiap warga negara berhak mendapat . . . .
Usaha pertahanan dan keamanan negara
Mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan
Pekerjaan
Pendidikan
Rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh DPD yang berkaitan dengan . . . .
Ketertiban dan kepastian hukum
Otonomi daerah
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
Program Legislasi Nasional
Salah satu perwujudan perilaku patuh terhadap peraturan perundang-undangan di lingkungan keluarga merupakan . . . .
Doni menjadi anggota partai politik
Pak Budi membayar pajak tepat waktu
Rani beserta keluarganya berdiskusi untuk membicarakan tempat liburan
Denise berboncengan tiga dengan temannya
Peraturan Daerah Kota dibentuk oleh DPRD Kota dengan persetujuan bersama dari . . . .
Walikota
Presiden
Gubernur
Bupati
Undang-Undang adalah penjabaran langsung dari UUD NRI Tahun 1945 oleh DPR dengan persetujuan dari . . . .
Menteri
DPD
MPR
Presiden
Peraturan perundang-undangan yang dibuat dan ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya disebut . . . .
Peraturan Daerah Provinsi
Ketetapan MPR
Peraturan Presiden
Peraturan Pemerintah
Sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 2011, UUD NRI Tahun 1945 menempati tata urutan posisi ke . . . .
Pertama
Dua
Tiga
Empat
Pasal tentang tata cara perubahan UUD NRI Tahun 1945 diatur dalam Pasal . . . . UUD NRI Tahun 1945
Pasal 30 ayat 1
Pasal 36A
Pasal 37
Pasal 28
Semua aturan hukum yang dibentuk oleh semua tingkat lembaga dalam bentuk tertentu, dengan prosedur tertentu, biasanya disertai sanksi, dan berlaku umum, serta mengikat rakyat adalah definisi peraturan perundang-undangan menurut . . . .
Bagir manan
A. Hamid S. Attamimi
Aan Seidmen
Soehino
Jika anggota MPR berjumlah 633 maka usul perubahan pasal UUD dalam sidang MPR dapat diajukan oleh sekurang-kurangnya . . . . dari jumlah anggota MPR
211
210
311
312
Aspek prosedural adalah aspek yang berkaitan dengan . . . .
Kegiatan pembentukan Rancangan Undang-Undang yang berlangsung dalam suatu negara
Kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlangsung dalam suatu negara
Isi dari suatu peraturan perundang-undangan
Materi peraturan perundang-undangan
Debora selalu mengerjakan tugas dan tidak pernah terlambat masuk sekolah merupakan salah satu penerapan perilaku patuh terhadap peraturan perundang-undangan di lingkungan
Negara
Keluarga
Masyarakat
Sekolah
Lembaga negara yang berwenang mengubah UUD NRI Tahun 1945 adalah . . . .
DPR
Menteri
MPR
DPD
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang dapat dikeluarkan oleh Presiden jika keadaannya . . . .
Santai
Kacau
Mendesak
Damai
Dampak apa yang terjadi jika masyarakat tidak patuh terhadap peraturan perundang-undangan . . . .
Negara menjadi tertib dan aman
Negara menjadi damai dan penuh aksi demonstrasi
Negara menjadi kacau dan porak-poranda
Negara menjadi adil dan porak-poranda
Penerapan perilaku patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang dapat dilaksanakan di lingkungan masyarakat adalah . . . .
Deni menerobos lampu lalu lintas
Pak Budi ikut melaksanakan kerja bakti
Ida rajin mengikuti upacara bendera
Diana membantu menjaga adiknya
Rancangan UUD dibahas pada pelaksanaan sidang . . . .
PPKI
Panitia Hukum Dasar
Panitia Sembilan
BPUPKI
