Font size
Worksheetssoal pra usbn PKN KELAS XII IPS
Total questions: 50
Worksheet time: 2hrs 40mins
segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh seseorang dalam kehidupan sehari-sehari disebut....
hak
pilihan
kewajiban
kehendak
perintah
perhatikan pernyataan - pernyataan berikut !
1. pengacara hanya dapat membela perkara orang kaya
2. setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran
3. setiap warga negara wajib tunduk dan patuh pada undang-undang
4. setiap warga negara berhak mengembangkan diri
pernyataan yang benar ditunjukan oleh nomor.....
1 dan 2
1 dan 3
1,2 dan 3
1,2 dan 4
2,3 dan 4
jika ada orang tua yang menganiaya anaknya, maka orang tua tersebut telah melanggar hak anak sebagai warga negara yang diatur dalam UUD 1945 pasal....
27 ayat 1
27 ayat 2
28 B ayat 1
28 B ayat 2
30
bentuk perhatian pemerintah terhadap penegakan HAM di indonesia, yaitu....
membentuk pengadilan HAM dan Komnas HAM
memasukan pendidikan kewarganegaraan di sekolah
mengekang pengunjuk rasa dengan menggunakan kekerasan
memilih jaksa agung yang berani
mengembangkan kebebasan pers
berikut contoh pelanggaran hak oleh pemerintah, kecuali....
berlaku represif terhadap orang yang berseberangan dengan pemerintah
pembatasan hak berserikat dan berkumpul serta menyatakan pendapat
pemberian bantuan langsung tunai sebagi kompensasi BBM
pembungkaman pembebasan pers
penangkapan dan penahanan seseorang tanpa alasan yang jelas.
Di beberapa media massa pernah diberitakan tentang kasus penganiayaan seorang anak oleh orang tuanya. Dalam hal ini telah terjadi ......warga negara
pengingkaran kewajiban
penerapan aturan
penyesuaian peraturan
penolakan aturan
pelanggaran hak
right of legal equality merupakan hak asasi di bidang ..
politik
tata cara pengadilan
hukum dalam pemerintahan
pribadi
sosial budaya
salah satu contoh peran siswa dalam menegakan hak warga negara adalah..
mengejek teman
ikut tawuran pelajar
mendengarkan teman berpendapat
merokok di lingkungan sekolah
memusuhi teman sekolah
hak untuk memperoleh pendidikan bagi seluruh warga negara telah diatur dalam pasal 31 UUD Negara RI tahun 1945 dan dijabarkan dalam peraturan perundnag- undangan, yaitu.....
UU No.10 tahun 2008
UU No. 14 tahun 1970
UU No.1 tahun 1974
UU No.9 Tahun 1999
UU No. 20 tahun 2003
seseorang dikatakan melanggar hak-hak asasi manusia apabila....
menghargai kebebasan orang lain
menuntut kebebasan yang seluas-luasnya
melaksanakan hak yang sesuai dengan kewajiban
memahami peraturan -peraturan hukum
melakukan hal yang harus dilaksanakan
contoh pelanggaran hak asasi manusia dalam lingkungan keluarga adalah...
berdiam diri ketika mendapat perlakuan yang termasuk pelanggaran hak asasi manusia
tidak menyekolahkan anak
berperilaku sesuai dengan nilai -nilai hak asasi manusia
melakukan kontrol terhadap pemerintah
bekerjasama dengan Komnas HAM
kemerdekaan adalah hak segala bangsa , hal ini mengandung arti bahwa setiap bangsa berhak ....
berbuat sesuai dengan keinginan
membentuk negara baru
menentukan segala sesuatu sesuai dengan keinginan
melepaskan diri dari suatu negara
menentukan nasib sendiri
hak asasi manusia yang dijamin dalam pasal 29 ayat 2 adalah....
hak penduduk untuk beragama dan beribadah sesuai kepercayaan masing- masing
hak warga negara untuk membela negara
hak warga negara untuk mendapatkan persamaan dalam hukum dan pemerintahan
hak warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak
hak berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran baik lisan maupun tulisan
hukum yang mengatur tentang pelanggaran serta kejahatan terhadap kepentingan umum sehingga perbuatan tersebut diancam dengan hukuman disebut...
perdata
pidana
tata negara
administrasi negara
acara
para tokoh telah banyak mendefinisikan hukum. berdasarkan definisi-definisi para tokoh tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum harus memenuhi beneran unsur berikut, kecuali....
sanksi atau hukuman pelanggaran bersifat tegas
peraturan tersebut dibuat oleh lembaga resmi yang berwenang
peraturan tentang perilaku manusia dalam pergaulan dilingkungan masyarakat
peraturan tersebut memilki sifat memaksa
sanksi atau hukuman pel anggaran bersifat memaksa
berikut di bawah ini merupakan prinsip bagi negara hukum adalah......
memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak
hak yang sama untuk duduk dalam pemerintahan
mengutamakan kepentingan umum
kedudukannya yang sama di hadapan hukum
kebebasan beragama harus di jami
berikut ini contoh sumber hukum materil, kecuali...
nilai agama
nilai kesusilaan
undang-undang
akal budi
jiwa bangsa
adapun yang dimaksud ius constitutum adalah.....
hukum yang mengatur peristiwa hang menyangkut hukum yang berlaku pada saat ini dan hukum yang berlaku pada masa lalu
hukum yang berlaku pada masanya
hukum yang berlaku ketika terjadi pelanggaran
hukum yang berlaku saat ini atau hukum positif
hukum yang berlaku di tempat- tempat tertentu
undang- undang No.30 tahun 2002 mengatur tentang....
tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas
penyelenggara negara yang bersih dan berwibawa
tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat
pemberantasan tindak pidana korupsi
tata cara pemeriksaan kekayaan penyelenggara negara
pengajuan perkara dari pengadilan negri ke pengadilan tinggi disebut...
remisi
peninjauan kembali
banding
grasi
kasasi
lembaga yang berwenag mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakan kehormatan , keluhuran , martabat serta perilaku hakim adalah...
komisi yudisial
komisi pemberantasan korupsi
DPR
kejaksaan agung
mahkamah agung
Perhatian pernyataan-pernyataan berikut!
1) hukum dikatakan memaksa karena memang harus ditaati dan dijalankan oleh setiap warga negara tanpa terkecuali.
2) Hukum dikatakan memikat karena bagi siapa saja yang melanggar akan dikenal sanksi yang tegas.
3) Hukum dikatakan memaksa karena bagi siapa saja yang melanggar akan dikenai sanksi tegas.
4) Hukum dikatakan mengikat karena harus ditaati dan dijalankan oleh setiap warga tanpa kecuali.
Pernyataan yang benar ditunjukan pada nomor…
1) dan 2)
1) dan 4)
2) dan 3)
3) dan 4)
Semua benar
Perhatian teori tujuan hukum berikut!
1) Tujuan hukum adalah untuk mencapai keadilan.
2) Tujuan hukum adalah untuk mengatur pergaulan hidup secara damai.
3) Tujuan hukum adalah untuk menjaga ketertiban dan untuk mencapai keadilan dalam masyarakat.
4) Tujuan hukum adalah mewujudkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin orang.
5) Tujuan hukum adalah untuk memberikan faedah sebanyak-banyaknya bagi masyarakat, yaitu dengan memberikan kebahagiaan dan kenikmatan.
Tujuan hukum berdasarkan teori utilitas ditunjukan pada nomor….
1
2
3
4
5
Hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang satu dan orang lain dengan menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan disebut hukum…
Pidana
perdata
dagang
formal
material
Perhatian macam-macam hukum berikut!
1) Hukum tertulis
2) Hukum tidak tertulis
Macam-macam hukum diatas digolongkan berdasarkan…
Sifatnya
Fungsinya
Wilayah berlakunya
Masalahnya
bentuknya
Pada umumnya hakim melakukan penapsiran-penapsiran pada saat hendak membuat yurisprudensi. Adapun metode penafsiran dengan jalan mempelajari hakikat tujuan undang-undang yang disesuaikan dengan perkembangan masyarakat saat ini disebut penafsiran....
Historis
Autentik
Sistematis
Teleologis
Gramatikal
Pengadilan tertinggi dari badan peradilan yang ada di Indonesia adalah..
Mahkamah Agung
Mahkamah Konstitusi
Komisi Yudisial
Pengadilan Tinggi
pengadilan negeri
Perhatian ciri-ciri berikut!
1) Alat negara yang berperan sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban, penegak hukum, pelindung, pengayom, serta pelayanan masyarakat.
2) melaksanakan penyelidikan dan penyidikan dalam prosedur peradilan.
Alat kelengkapan peradilan yang dimaksud berdasarkan ciri-ciri di atas adalah…
Jaksa
hakim
polisi
pengacara
panitera
Perhatian macam-macam pengadilan Berikut!
1) pengadilan militer.
2) pengadilan militer negeri.
3) pengadilan militer tinggi.
4) pengadilan militer utama.
5) pengadilan militer pertemuan.
Diantara pengadilan-pengadilan di atas, yang bukan pengadilan dalam lingkungan peradilan militer ditunjukkan pada nomor…
1
2
3
4
5
Dalam rangka mewujudkan lembaga peradilan dan lemabaga penegak hukum lainya yang mandiri dan bebas dari pengaruh penguasa maupun pihak lain, maka dibentuklah….
Mahkamah Agung
Mahkamah konstitusi
Komisi yudisial
Pengadilan ad hoc
Komisi pemberantasan korupsi
Perhatian ciri-ciri berikut!
1) Diatur dalam UUD 1945 pasal 24c
2) Diatur dalam UU No. 8 Tahun 2011tentang perubahan atas UU No. 24 tahun 2003.
3) Merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
Lembaga negara yang dimaksud berdasarkan ciri-ciri di atas adalah…
MA
MK
KY
pengadilan tipikor
pengadilan militer
memilih atau merekrut orang yang mempunyai hubungan darah adalah tindakan...
korupsi
kolusi
nepotisme
bijak
tidak adil
berikut yang merupakan asas pada hukum pidana adalah...
asas kewibawaan
asas legalitas
konsensualisme
kesamaan
abus de droit
berikut yang merupakan sumber hukum materil. adalah...
traktat
inquiry
konsiliasi
mediasi
negosiasi
aparatur negara yang merupakan penegak hukum adalah...
KPK, jaksa dan pengacara
KPK, polisi dan jaksa
hakim, polisi dan KPK
KPK, hakim dan jaksa
polisi, hakim dan jaksa
perbuatan yang mencerminkan adanya kesadaran hukum adalah...
membayar pajak tepat pada waktunya
menolong korban kecelakaan
menyumbangkan dana untuk pembangunan jalan
menyantuni fakir miskin
melaksanakan penataan bersama
pengadilan tingkat pertama bagi rakyat untuk mendapatkan keadilan adalah pengadilan negeri, sedangkan pengadilan tinggi berfungsi sebagai...
peradilan perkara berat
peradilan khusus
peradilan banding
peradilan kasasi
peradilan istimewa
lembaga tersebut merupakan pengadilan yang menangani tentang pengadilan...
pengadilan khusus
pengadilan banding
pengadilan kasasi
pengadilan militer
pengadilan KKn
menjamunya penggunaan internet dan telpon genggam mempercepat proses....
transformasi
globalisasi
industrialisasi
modernisasi
masyarakat global
jaminan kebebasan pers di Indonesia merupakan bentuk pelaksanaan UUD 1945 pasal....
27
28
29
30
31
kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang. semestinya dilakukan disebut (a)
lembaga negara yang berwenang untuk menangani kasus korupsi disebut...
(a)
UU pasal 29 ayat 2 menjamin tentang adanya kebebasan dalam memilih (a) sesuai kepercayaan
himpunan peraturan yang bersifat memaksa disebut (a)
pendapat para ahlinhukum terkemuka yang dijadikan dasar atau asas asas penting dalam hukum disebut...
(a)
Teori terbentuknya negara dimana sebuah daerah bebas kemudian diduduki oleh suatu bangsa yang selanjutnya mendirikan negara di daerah disebut …
Occupatie
Separatie
Proklamasi
Innovation
Cessie
Pengadilan yang sehari-hari memeriksa dan memutuskan perkara dalam tingkat pertama dari segala perkara perdata dan pidana untuk semua golongan penduduk adalah…..
Pengadilan Tinggi
Pengadilan Negeri
Pengadilan Militer
Mahkaman Agung
Pengadilan Tata Usaha Negara
Hal yang melatarbelakangi suatu negara monarki absolut beralih ke sistem pemerintahan monarki parlementer dimana raja hanya berfungsi sebagai simbol negara, sedangkan kepala pemerintahannya dijalankan oleh perdana menteri adalah dalam rangka ....
Membatasi kekuasaan raja dan perdana menteri oleh konstitusi negara
Peralihan kekuasaan negara dan pemerintahan kepada perdana menteri
Stabilisasi pemerintahan yang dilaksanakan oleh kabinet dan para menteri
Stabilisasi pemerintahan dengan dukungan penuh partai politik di parlemen
Membatasi kekuasaan raja agar tidak bertindak sewenang-wenang
Issu kebhinnekaan mencuat disaat terjadinya pemilukada serentak, kita sebagai bangsa harus menerima kenyataan terhadap adanya keberagaman, namun semangat persatuan dan kesatuan harus menjadi prioritas utama. Pernyataan ini memiliki semangat sesuai dengan ….
Pokok pikiran pertama
Pokok pikiran pertama
Pokok pikiran ketiga
Pokok pikiran keempat
Pokok pikiran kedua dan ketiga
Pentingnya keberadaan partai politik dalam sistem politik di Indonesia adalah ....
Membantu masyarakat dalam memperbaiki kinerja pemerintah
Mampu mempertahankan kelangsungan kehidupan suatu negara
. Dapat meningkatkan partisipasi politik warga negara
Memberikan tekanan kepada peme-rintah untuk memperbaiki kebijakannya
Memengaruhi proses pembuatan kebijakan sesuai kepentingan masyarakat
