NEW
Font size
WorksheetsPH 3 PPKn kelas 9
Total questions: 40
Worksheet time: 20mins
Negara Indonesia adalah negara yang berkedaulatan. Tentang kedaulatan di Indonesia antara lain diatur dalam pasal 1 ayat 2 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi….
Negara Indonesia adalah negara berdaulat hukum
Indonesia ialah negara republic yang berkedaulatan rakyat
Indonesia adalah negara kesatuan yang berkedaulatan rakyat
Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar
Prinsip negara kedaulatan rakyat, memiliki hubungan yang erat dengan makna demokrasi
Demokrasi berasal dari kata demos dan kratein yang secara harfiah memiliki pengertian….
kekuasaan rakyat
kewenangan rakyat
pemerintahan rakyat
kepedulian rakyat
Asas atau prinsip utama demokrasi Pancasila yaitu pengambilan keputusan melalui musyawarah mufakat. Kata mufakat mengandung pengertian...
pembahasan untuk menyatukan pendapat dalam penyelesaian masalah bersama
sesuatu yang telah disetujui sebagai keputusan berdasarkan kebulatan pendapat
pengambilan suatu keputusan berdasarkan kehendak sebagain besar orang
pengambilan keputusan berdasarkan kehendak rakyat melalui voting
Kasus pemilu “ penghadangan, pemaksaan, atau teror kepada pemilih agar memilih atau tidak memilih calon tertentu” (sumber : Kompas.com dengan judul "Enam Pelanggaran yang Sering Terjadi dalam Pilkada", https://nasional.kompas.com/read/2015/10/03/13280251)
Kasus tersebut tidak akan terjadi bila setiap warga negara memahami asas pemilu. Bila dikaitkan dengan asas pemilu, kasus tersebut merupakan pelanggaran asas…
Langsung
Umum
Bebas
Rahasia
Pada saat negara kita menerapkan demokrasi terpimpin (1959-1966), terdapat penyimpangan- penyimpangan, sehingga banyak warga masyarakat yang mengajukan tiga tuntutan rakyat (tritura) yang isinya meliputi….
bubarkan negara, bersihkan kabinet dari unsur PKI dan turunkan presiden
bubarkan PKI, bersihkan kabinet dari unsur PKI dan turunkan harga/perbaiki ekonomi
bubarkan PKI, turunkan presiden dari jabatannya dan perbaiki ekonomi rakyat yang terpuruk
turunkan presiden dari jabatannya, bersihkan kabinet dari unsur-unsur PKI dan perbaiki ekonomi rakyat
Dalam sistem pemerintahan ini, presiden berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, kekuasaan presiden diangkat berdasarkan demokrasi rakyat, presiden tidak bertanggungjawab kepada kekuasaan legislatif. Berdasarkan deskripsi tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem tersebut merupakan sistem pemerintahan….
Parlementer
Semiparlementer
semipresidensial
presidensial
Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat , dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Ketentuan tersebut diatur dalam UUD Negera RI tahun 1945 pasal….
1 ayat 2
1 ayat 3
2 ayat 1
2 ayat 2
1.Memilih wakil presiden bila
wakil presiden berhalangan tetap
2. Mengangkat dan memberhentikan anggota DPD
3. Mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR
4. Membuat undang-undang bersama DPR
5. Menetapkan peraturan pemerintah
Tugas dan wewenang Presiden sebagai kepala pemerintahan menurut UUD Negara RI Tahun 1945 hasil amandemen ditunjukkan oleh nomor….
1, 2 dan 3
1, 2 dan 4
2, 3 dan 5
3, 4 dan 5
Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi sebagaimana diatur dalam pasal 20A ayat (1) UUD Negera RI tahun 1945 yang meliputi fungsi….
legislasi, anggaran dan pengawasan
legislasi, konstitusi dan persuasi
konstitusi, yurisdiksi dan pengawasan
persuasi, anggaran dan pengawasan
Hubungan antara DPR, Presiden, DPD, MPR dan MK terlaksana bila melaksanakan ketentuan-ketentuan seperti yang terdapat dalam pernyataan....
pembentukan Undang-Undang dan memberhentikan Gubernur maupun Bupati/Wali Kota
pembentukan Undang-Undang APBN dan pemberhentian Presiden / Wakil Presiden
pembentukan peraturan perundang-undangan dan pemberhentian Presiden
pelaksanaan Otonomi daerah, Membentuk UU dan mosi terhadap Presiden
1.
Pembubaran konstituante
2.
UUD 1945 berlaku kembali
3.
UUDS tahun 1950 tidak berlaku
4.
Presiden bukan lagi mandataris MPR
5.
Pancasila dijadikan sebagai dasar negara
Isi dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno terdapat dalam pernyataan nomor....
1, 2 dan 3
1, 2 dan 4
2, 3 dan 5
3, 4 dan 5
1.
Perlindungan konvensional
2.
Pemilihan umum yang bebas.
3.
Badan kehakiman yang bebas dan memihak
4.
Kebebasan untuk menyatakan
pendapat
5.
Pendidikan kewarganegaraan
Syarat dasar terselenggaranya pemerintah yang demokratis dibawah Rule of Law menurut Budiarjo terdapat pada nomor….
1, 2 dan 3
1, 2 dan 4
2, 3 dan 5
2, 4 dan 5
Pernyataan yang paling tepat terhadap kemungkinan yang terjadi bila bangsa kita tidak bisa melepaskan diri dari penjajah ....
bangsa yang tidak bebas merdeka seperti sekarang ini
bangsa yang selalu tertinggal oleh kemajuan bangsa lain
bangsa yang maju secara perlahan sejajar dengan bangsa lain
bangsa yang berkembang dan tidak akan pernah menjadi negara maju
Bangkit dari keterpurukan dan menyongsong masa depandengan memperbaiki, meningkatkan, mempertahankan prestasi yabg sudah ada adalah makna dari ...
Kekuatan Nasional
Kesadaran Nasional
Kebangkitan personal
Kebangkitan Nasional
Hubungan antara prinsip kedaulatan rakyat dengan demokrasi adalah…
Prinsip kedaulatan rakyat akan semakin kuat dalam negara yang melaksanakan demokrasi
Dalam negara demokrasi prinsip kedaulatan rakyat akan kuat bila dipimpin oleh kepala negara yang otoriter
Prinsip kedaulatan rakyat bertentangan dengan dengan yang dalam pemerintahannya dijalankan secara demokratis
Kedaulatan rakyat tumbuh subur dengan negara yang dalam menjalankan pemerintahannya menentang demokrasi
Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman. Menurut pasal 24C ayat 1 Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk….
memberi keputusan atas pendapat DPD mengenai pelanggaran hukum Presiden dan/ atau Wakil Presiden
menguji Undang-Undang Dasar terhadap Undang-Undang dan peraturan lain
memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum
memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh lembaga negara lain
Hubungan antara lembaga MPR dengan DPR dan DPD adalah…
MPR kedudukannya dapat dijatuhkan oleh DPR maupun DPD
Semua anggota MPR dapat dimosi tidak percaya oleh DPR dan DPD
Keanggotaan DPD dapat digantikan oleh DPR bila dikehendaki oleh MPR
Pelaksanaan tugas MPR juga menjadi tugas DPR dan DPD saat berkedudukan sebagai anggota MPR
Sistem parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan di mana parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Ciri sistem pemerintahan parlementer adalah….
Presiden berkedudukan sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara
Adanya pemisahan yang jelas antara kepala pemerintahan dengan kepala negara
Presiden memiliki hak istimewa untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri
Kekuasaan eksekutif Presiden diangkat berdasarkan demokrasi rakyat dan dipilih langsung
Kedaulatan berasal dari bahasa Arab "daulah" yang memiliki arti
Kekuasaan tertinggi
Kekuasaan rakyat
Kekuasaan negara
Kekuasaan terendah
Kedaulatan memiliki 4 sifat pokok, salah satu sifat pokoknya adalah permanen yang memiliki arti ... .
kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan lain
kekuasaan merupakan satu-satunya dalam negara dan tidak dibagi
kekuasaan tetap ada sepanjang negara itu tetap ada
kekuasaan tidak dibatasi oleh kekuasaan lain
Bangsa yang memiliki kekuasaan untuk menyusun dan mengatur organisasi pemerintahan sendiri menurut kehendak bangsanya sendiri, serta kekuasaan untuk mengelola semua yang ada di wilayahnya disebut ...
kedaulatan ke luar
kedaulatan negara
kedaulatan ke dalam
kedaulatan ke samping
Pembagian kekuasaan dalam negara dibagi menjadi 3 yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif, hal tersebut merupakan pendapat dari ... .
JJ Rousseau
Montesquiew
Leon Duguit
Hugo de Groot
Indonesia adalah negara yang menganut kedaulatan hukum, hal tersebut ditegaskan dalam ... .
Pasal 1 ayat (2)
Pasal 1 ayat (3)
Pasal 2 ayat (2)
Pasal 2 ayat (3)
Kekuasaan untuk membuat peraturan perundangan-undangan dalam suatu negara disebut ...
kekuasaan yudikatif
kekuasaan eksekutif
kekuasaan legislatif
kekuasaan pemerintah
Semua warga negara yang telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan berhak mengikuti pemilu. Hal tersebut sesuai dengan asas pemilu ....
langsung
umum
bebas
rahasia
Demokrasi yang cocok untuk bangsa Indonesia adalah demokrasi ... .
Liberas
Sosialis
Pancasila
Agamis
Di bawah ini yang bukan merupakan ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial ...
Presiden kepala negara juga kepala pemerintahan
Kepala pemerintahan adalah perdana menteri
Presiden memiliki hak prerogratif
Presiden dipiih langsung atau melalui badan perwakilan
Lembaga negara yang bertugas mengadili sengketa pemilu adalah ... .
MA
MK
BPK
KY
Anggota MPR terdiri dari ... .
DPR dan MA
DPR dan DPD
DPD dan KY
DPD dan MK
Lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara adalah ...
MA
BPK
KPK
DPR
Hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah dalam menjalankan pemerintahann, adalah ...
Hak interpelasi
Hak angket
Hak mengeluarkan pendapat
Hak Azazi
Hak DPR untuk melakukan penyeleidikan mengenai kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan dengan hukum disebut... .
hak interpelasi
hak angket
Hak mengeluarkan pendapat
Hak azazi
Dalam sistem pemerintahan presidensial, menteri2 bertanggung jawab kepada ... .
Presiden
Perdana Menteri
Raja
DPR
Kekuasaan yang bertugas untuk menegakkan peraturan/perundangan undangan yang berlaku bila terjadi pelanggaran adalah lembaga ... .
kekuasaan legislatif
kekuasaan eksekutif
Kekuasaan yudikatif
Kekuasaan rakyat
Membagikan masker gratis kepada masyarakat merupakan pengamalan Pancasila yakni SIla Ke- berapa?
1
2
3
4
Nilai Pancasila yang dapat diimplementasikan dalam bidang politik adalah...
mengikuti pemilihan umum kepala daerah
Mendengarkan berita melalui siaran radio
memberi bingkisan kepada Calon pemilih
menjadi tenaga penyerahan daerah-daerah terpencil
Presiden Soekarno ditetapkan sebagai Presiden seumur hidup berdasarkan TAP MPRS No. XX/1963. Hal ini merupakan penyimpangan pada masa...
orde baru
orde lama
awal kemerdekaan
refromasi
Negara Indonesia berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 merupakan negara yang berkedaulatan ....
Rakyat dan negara
Rakyat dan Tuhan
Hukum dan rakyat
Hukum dan negara
Teori yang beranggapan bahwa kekuasaan pemerintah berasal dari negara yang tidak terbatas, negara yang menciptakan hukum, oleh karena itu, negara tidak tunduk pada hukum adalah teori kedaulatan ....
Tuhan
Raja
Negara
Hukum
Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi dalam suatu negara yang tidak dapat dipecah-pecah karena sifatnya yang ....
Tidak terbatas
Permanen
Asli
Bulat
