19 dan 8

45 dan 17

19 dan 45

34

37

38

Sebagai inti dari nilai-nilai budaya Indonesia

Sebagai dasar pijakan penyelenggara negara dan seluruh kehidupan negara Republik Indonesia

Sebagai wawasan menyeluruh tergadap kehidupan yang terdiri atas kesatuan rangkaian nilai-nilai luhur

Pancasila sebagai kerangka acuan untuk diri sendiri maupun interaksi antarmanusia dan sebagai petunjuk dalam memcahkan permasalahan yang dihadapi bangsa

Pancasila sebagai fundamen yang menjadi pijakan dan mampu memberikan kekuatan kepada berdirinya sebuah bangsa

Pancasila sebagai pedoman untuk menentukan kepemerintahan negara

1 Juni 1945

22 Juni 1945

18 Juni 1945

17 Juni 1945

menghargai perbedaan pendapat

memiliki semangat gotong royong

menjunjung tinggi prinsip persamaan derajat

Menjalankan negara berdasarkan hukum

DKI Jakarta

Aceh

Daerah Istimewa Yogyakarta

Malang

Panca (lima) sila (tiang)

Panca (lima) sila (asas)

Panca (lima) sila (peraturan)

Panca (lima) sila (ideologi)

Menyempurnakan bentuk negara kesatuan

Memperbaiki isi yang tidak cocok

Memperbaiki bentuk pemerintahan

Pembubaran negara

Pernyataan Kemerdekaan yang Terperinci dan pokok kaidah negara yang fundamental

Kemerdekaan adalah hak segala bangsa

Nilai moral luhur negara dan memuat dasar negara

Indonesia adalah negara ketuhanan

Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia

1

2

3

4

1

2

3

4

1945-1959

Ir. Soekarno

1959-1966

Ir. Soekarno

1966-1998

Soeharto

1998-sekarang

B.J. Habibie

Tingkat korupsi yang tinggi

Adanya pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS)

Adanya gerakan reformasi oleh mahasiswa pada tahun 1998

Adanya gerakan saparatisme, radikalisme dan terorisme

1945-1959

Ir. Soekarno

1959-1966

Ir. Soekarno

1966-1998

Soeharto

1998-sekarang

B.J. Habibie

Demokrasi dan otoriter

Monarki dan republik

Kesatuan dan serikat

Presidensil dan perlementer

Bentuk negara; Serikat dan Kesatuan

Bentuk pemerintahan; Monarki dan Republik

Sistem pemerintahan; Presidensil dan Parlementer

Sistem negara kesatuan; sentralisasi dan desentealisasi

Bentuk pemerintahan Indonesia menjadi monarki

Indonesia menjadi negara serikat/Republik Indonesia Serikat (RIS)

Sistem pemerintahan tetap presidensil

Indonesia menjadi negara otoriter selama 1 tahun

Pergantian sistem pemerintahan Indonesia

Menuntut agar presiden Soeharto (yang menjabat selama 32 tahun) lengser

Menuntut agar pendidikan di Indonesia merata hingga ke seluruh wilayah Indonesia

Menuntut agar negara tidak lagi berpihak pada negara-negara sekutu

maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia"

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia"

supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya."

Adanya sebuah tindak lanjut setelah proklamasi kemerdekaan RI dalam rangka mrmbentuk negara Indonesia yang berdaulat, tertuang dalam alinea keempat pembukaan UUD NRI Tahun 1945

Adanya penyebutan dan penegasan kembali pernyataan proklamasi kemerdekaan Indonesia dalam alinea ketiga pembukaan UUD NRI Tahun 1945

Makna pada pembukaan UUD NRI Tahun 1945 tentang tekad kuat bangsa Indonesia untuk lepas dari penjajah tertuang dalam alinea pertama Pembukaan UUD NRI Tahun 1945

Merdeka

Adil

Makmur

Tenang

Daulah: kekuasaan

Supremus: tertinggi

Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi

Daulah: dinasti pemerintahan

Supremus: tunggal

Kedaulatan adalah dinasti pemerintaha tunggal

Daulah: kekuasaan

Supremus: permanen

Kedaulatan adalah kekuasaan permanen

Daulah: dinasti kekuasaan

Supremus: tertinggi

Kedaulatan adalah dinasti tertinggi

Kekuasaan tertinggi ada di raja. Raja dianggap keturunan dewa/wakil Tuhan.

Negara Perancis yang dipimpin oleh Louis XIV.

Kekuasaan tertinggi ada di raja. Negara sebagai lembaga tertinggi dengan sendirinya memiliki kekuasaan.

Negara Jepang yang dipimpin oleh Tenno Heika.

Kekuasaan tertinggi ada di raja. Raja dianggap keturunan dewa/wakil Tuhan.

Negara Italia yang dipimpin oleh Mussolini.

Mussolini. Kedaulatan negara (Italia)

Raja Lous XIV. Kedaulatan Raja (Perancis)

Tsar. Kedaulatan Negara (Rusia)

Hitler. Kedaulatan Negara (Jerman)

Legislatif

Yudikatif

Perdana Menteri

Eksekutif

Presiden, Wakil Presiden, MPR

MPR, DPR, Mahkamah Agung

DPD, Kabinet Presiden, PDRD

MPR, DPR, DPD

Legistlatif

Eksekutif

Yudikatif

Membubarkan umat yang sedang beribadah karena berbeda

Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing-masing

Bersikap tidak peduli ketika orang dengan agama lain mengalami musibah

Menjadi agnostik atau atheis

Asas Pemilu adalah LUBER JURDIL (langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil)

Membuat Undang-Undang tentang perekonomian Indonesia

Pelestarian Budaya daerah menjadi budaya nasional

Membuat peraturan yang memberi dampak disintegrasi sosial

Negara Indonesia ialah negara Kesatuan yang berbentuk republik.

Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar.

Negara Indonesia ialah negara hukum.

Negara Indonesia adalah negara kesatuan dengan sistem desentralisasi.

Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sistem negara yang terbentuk dalam undang-undang dasar harus berdasar atas kedaulatan rakyat dan permusyawaratan/perwakilan.

Nilai religius yang mengakui adanya keberadaan Tuhan Yang Maha Esa dan setiap manusia memiliki budi pekerti yang luhur.

Pasal 1 ayat (1)

Pasal 1 ayat (2)

Pasal 1 ayat (3)

Pasal 3 ayat (1)

yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia"

Dan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang

berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur"

dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia"

Memiliki tujuan negara yang hendak dicapai, pembukaan terperinci dalam undang-undang dan memuat dasar negara.

Menyatakan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius dan bermoral, pernyataan kembali proklamasi kemerdekaan Indonesia

Adanya keinginan mewujudkan cita-cita nasioanl bangsa Indonesia dan adanya hasrat kuat untuk menentukan nasib sendiri

Melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan asas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Konsekuensi logis bahwa sistem negara yang terbentuk dalam UUD harus berdasar atas kedaulatan rakyat dan berdasarkan permusyawaratan/perwakilan.

Nilai religius bangsa meliputi pengakuan terhadap keberadaan Tuhan Yang Maha Esa dan mewujudkannya dalam bentuk ketakwaan kepada Tuhan, setiap manusia memiliki budi pekerti luhur.

Legislatif: 1)

Eksekutif: 2)

Yudikatif: 3)

Legislatif: 3)

Eksekutif: 2)

Yudikatif: 1)

Legislatif: 3)

Eksekutif: 1)

Yudikatif: 2)

Bentuk negara: demokrasi

Bentuk pemerintahan: republik

Sistem pemerintahan: monarki

Bentuk negara: kesatuan

Bentuk pemerintahan: monarki

Sistem pemerintahan: parlementer

Bentuk negara: kesatuan

Bentuk pemerintahan: republik

Sistem pemerintahan: presidensil

Bentuk negara: serikat

Bentuk pemerintahan: republik

Sistem pemerintahan: presidensil