NEW
Font size
WorksheetsPAS PKN SEMESTER GANJIL 2020 KELAS X
Total questions: 40
Worksheet time: 1hrs 20mins
Kekuasaan negara di bagi atas tiga yakni kekuasaan Eksekutif,Legislatif dan Federatif . Pembagian kekuasaan ini menurut...
John Locke
Montesquieu
Plato
Aristoteles
Rusadi Kantaprawira
Kekuasaan yudikatif menurut Montesquieu adalah kekuasaan untuk...
Membentuk Undang-undang
Mempertahankan undang-undang termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang
Mengadakan hubungan luar negeri
Menjalankan undang -undang
Mengubah undang- undang
Teori pemisahan kekuasaan yang disebut dengan teori Trias Politika dikemukakan oleh....
John Locke
Franz Magnis Suseno
Franklin Deroosevelt
Montesquieu
Aristoteles
Sistem pembagian Kekuasaan di Indonesia terdiri atas dua bahagian yaitu pembagian secara horisontal dan secara fertikal. Pembagiaan kekuasaan secara horisontal didasarkan pada...
Tingkatan pemerintahan
Tujuan bersama
Legitimasi masyarakat
Kerja sama
Fungsi lembaga-lembaga
Kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan,pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara adalah kekuasaan ....
Konstitutif
Yudikatif
Eksekutif
Eksaminatif
Moneter
Kekuasaan Konstitutif adalah ....
Kekuasaan untuk membuat Undang-Undang
Menjalankan Untang-Undang
Mempertahankan Undang-Undang termasuk mengadili setiap pelanggaran terhadap Undang-Undang
Mengubah dan menetapkan UUD 1945
Mengadakan hubungan luar negeri
Kewenangan dalam menjalankan kekuasaan eksamintatif ada pada lembaga...
DPR
MPR
KPK
BPK
DPD
Menurut pasal 17 ayat (2) UUD 1945 Presiden mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri, kewenangan presiden ini berhubungan dengan kedudukan presiden sebagai....
Kepala negara
Pengambil kebijakan
Kepala pemerintahan
Kepala eksekutif
Petinggi negara
Menurut pasal 14 ayat 1 UUD1945 Presiden selaku kepala negara memberikann grasi dan rehabilitas dengan memperhatikan pertimbangan...
DPR
MA
BPK
MK
Presiden
Kementrian yang tidak termasuk dalam ruang lingkup Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan adalah....
Kementrian dalam negeri
Kementrian Hukum dan Ham
Kementrian Pariwisata
Kementrian Luar negeri
Kementrian Komunikasi dan Informatika
Nasti adalah seorang TKW asal Indonesia yang bekerja di Singapura,Nasti meninggal dunia akibat kecelakaan dalam bekerja di sebuah perusahaan.Pada saat keberangkatan ke Singapura Nasti mengantongi surat-surat resmi sebagai TKW legal,jenasah Nasti dipulangkan ke indonesia melalui lembaga pemerintah non kementrian yakni...
KBRI
Menteri Luar negeri
PNPB
KBRI
BNP2TKI
Pesawat Lion Air JT 610 dalam penerbangan Jakarta –Pangkal Pinang mengalami kecelakaan Di perairan Tanjung Karawang yang menewaskan pilot dan penumpang lainnya.Lembaga non kementrian manakah yang bertugas Untuk mengevakuasi bangkai pesawat dan jasad para penumpang .....?
BMKG
BASARNAS
BNPB
BPOM
BAPEDAL
Salah satu lembaga non kementrian yang bertugas mengeluarkan perijinan dan mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan serta minuman untuk mencegah makanan,minuman maupun obat-obatan yang sudaah tidak layak lagi dikonsumsi oleh masyarakat,lembaga dimaksud adalah....
BIG
BPOM
BIN
BAKOSURTANAL
BKPM
Pengakuan akan campur tangan Tuhan atas kemerdekaan yang diperoleh bangsa Indonesia mengandung nilai atau dimensi spiritul yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 alinea...
I
III
II
IV
Penjelasan UUD 1945
Tono adalah orang Lamaholot sebelum membangun rumah tono menghubungi tuan tanah untuk mengadakan serimonial atau ritual adat untuk meminta restu Lera Wulan Tanah Ekan,Leluhur maupun Lewotana. Tindakan Tono ini menunjukkan pemaknaan yang sangat mendalam terhadap nilai Pancasila yang berkaitan dengan dimensi ....
Spiritual
Kultural
Institusional
Inkulturasi
Enkulturasi
Menurut pasal 25A UUD 1945 menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang bercirikan....
Nusantara
Kepulauan
Agraris
Maritim
Bhineka Tunggal Ika
Gerakan sekelompok orang yang bertujuan memisahkan diri dari NKRI seperti yang pernah terjadi pada pemerintahan sebelumnya yakni Gerakan Aceh Merdeka atau Gerakan Papua Merdeka,Gerakan ini termasuk...
Westernisasi
Separatisme
Primordialisme
Etnosentrisme
Atheisme
Berdasarkan deklarasi juanda pada 13 Desember 1957 penentuan batas laut ....yang diukur dari garis-garis yang menghubungkan titik terluar pada pulau-pulau Negara Republik Indonesia yakni:
12 mil
20 mil
200 mil
2000 mil
2000000 mil
Negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia bagian selatan adalah...
Singapura
Malaysia
Timor Leste
Australia
Papua Nugini
Wilayah perairan yang berbatasan dengan Indonesia bahagian selatan adalah.....
Perairan Australia dan Samudra Hindia
Perairan Timor Leste dengan samudra pasifik
Samudra Hindia dengan perairan Papua Nugini
Benua Australian dengan perairan Indonesia
Perairan Australia dan samudra Pasifik
Negara memiliki kekuasaan atas kekayaan alam sebagaimana yang termuat dalam konstitusi atau UUD 1945 pasal....
31 ayat 1 dan 2
32 ayat 1 dan 3
32 ayat 2
33 ayat 1 dan 2
33 ayat 2 dan 3
Perihal mengenai warga negara diatur dalam UUD 1945 pasal....
24 a
26 ayat 2
26 ayat 1
27.
28
Asas Ius sanguinis adalah asas yang menentukan status kewarganegaraan seseorang berdasarkan :
Keturunan
Daerah seseorang dilahirkan
Tempat tinggal orang tua
Tempat orang tuanya bekerja
Ketetapan pemerintah setempat
Yusran lahir di negara A. Dinegara A berlaku asas ius sanguinis,sedangkan orang tua Yusran berkewarganegaraan B. Di negara B berlaku asas ius Soli maka Yusran terlibat dalam masalah kewarganegaraan yang disebut.....
Bipatride
Apatride
Ius Sanguinis
Opsi
Repudiasi
Sekalipun Maya lahir di negara malaysia namun karena orang tua Maya adalah warga negara indonesia maka maya termasuk warga negara Indonesia . Asas manakah yang digunakan dalam menentukan status kewarganegaraan Maya ? .......
Ius Soli
Stelsel aktif
Asas kewarganegaraan Tunggal bersyarat
Ius Sanguinis
Ganda terbatas
Irvan Bachdim berkebangsaan Belanda,karena jasanya terhadap negara Indonesia yakni sebagai anggota TIMNAS Irvan diberikan status kewarganegaraan Indonesia tanpa melakukan tindakan hukum tertentu. Proses yang di lewati Irvan Bachdim terkait dengan proses pewarganegaraan adalah ....
Naturalisasi
Naturalisasi Istimewa
Naturalisasi biasa
Stelses Aktif
Stelsel pasif
Hak untuk menolak suatu kewarganegaraan disebut...
Hak Opsi
Hak Asasi
Hak Repudiasi
Hak warga negara
Hak Paten
Ketika seorang warga negara Asing ingin memperoleh status kewarganegaraan Indonesia maka harus memenuhi salah satu syarat yakni tinggal di Indonesia paling singkat ..
3 tahun berturut turut
7 tahun berturut turut
5 tahun berturut turut
10 tahun berturut-turut
20 tahun tidak berturut turut
Pengajuan permohonan untuk memperoleh status kewarganegaraan Indonesia ditujukan kepada presiden melalui ...
Kemenhukam
Menteri dalam negeri
DPR
Menteri Luar negeri
Duta Besar
Pernyataan di bawah ini tidak termasuk makna yang tersirat di dalam pasal 29 UUD 1945
Negara Indonesia adalah negara yang percaya pada TYM
Negara Indonesia adalah negara yang bertakwa pada TYM
Negara Indonesia adalah negara Atheis
Negara Indonesia adalah negara yang menjamin kebebasan beragama
Pengakuan bangsa Indonesia terhadap TYM sebagai fondasi atau dasar dalam mewujudkn tujuan dan cita-cita bersama
Jaminan akan kemerdekaan beragama dan kepercayaan di Indonesia oleh UUD 1945 republik adalah.....
Pasal 28e ayat 1 dan 2, pasal 29 ayat 1
Pasal 28e ayat 1 dan 2, pasal 29 ayat 2
Pasal 29 ayat 1 dan 2,pasal 30
Pasal 30 ayat 1 dan 2,pasal 31
Pasal 33 ayat 1, 2 dan 3
Adanya kesepahaman dan kesamaan tindakan untuk melakukan dan mengamalkan ajaran agama yang dianut dengan menghormati adanya perbedaan yang masih bisa ditoleril termasuk kerukunan ....
Inter umat beragama
Eksternal
Antar umat beragama
Internal
Kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah
Dalam rangka mewujudkan kerukunan antar umat beragama sangat dibutuhkan peran serta dan tanggung jawabnya pemerintah sebagai perantara untuk mempertemukan umat lintas agama disetiap permusuhan atau perselisihan yang muncul.terkait dengan peran ini kedudukan pemerintah sebagai....
Fasilitator
Promotor
Mediator
Operator
Inspirator
Menetapkan APBN atau APBD oleh DPRD menunjuk pada fungsi DPR yakni ....
Legislasi
Badget atau anggaran
Interpelasi
Kontrol
Angket
Lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang diatur dalam pasal 24 ayat 1 UUD1945 adalah....
Mahkama Konstitusi
Mahkama Internasional
Komisi Yudisial
Mahkama Agung
Pengadilan negeri
Mahkama Konstitusi (MK) memiliki beberapa kewenangan, Pernyataan berikut ini manakah yang tidak termasuk kewenangan Mahkama Konstitusi .....
Lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman serta membawahi seluruh peradilan yang ada di Indonesia
Mengadili tingkat pertama dan terakhir undang- undang terhadap UUD tahun 1945
Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI tahun 1945
Memutuskan pembubaran partai politik
Memutuskan sengketa hasil pemilu
Lembaga yang berwewenang mengusulkan pengangkatan hakim agung serta menjaga dan menegakkan kehormatan,keluhuran martabat,dan perilaku hakim merupakan tugas dan wewenang.....
BPK
DPD
Komisi Yudisial
Mahkama Agung
Mahkama Konstitusi
Lembaga manakah yang berwewenang melantik presiden dan wakil presiden,memberhentikan presiden dan wakil presiden pada masa jabatan .....?
MPR
Mahkama Agung
BPK
Mahkama Konstitusi
Komisi Yudisial
Hakim pada Mahkama Konstitusi diusulkan oleh...
MA,DPR dan Presiden
KY. MA dan DPR
Presiden, KY dan MA
MPR, MA dan DPR
DPD, DPR dan MPR
DPD yang merupakan badan perwakilan dari setiap propinsi berjumlah....
6 orang
4 orang
5 orang
3 orang
2 orang
