bebas menentukan sikap terhadap negara lain di dunia

memiliki pedoman dan pedoman dalam menyelesaikan masalah bangsa

tidak perlu tahu ideologi lain

telah menunjukkan kepada dunia kesuksesannya dalam berperang melawan penjajah

tidak perlu bekerja sama dengan negara-negara yang telah menjajah Indonesia

aturan dasar yang mengatur kehidupan setiap warga negara Indonesia dan lembaga negara

aturan yang berlaku untuk semua kekekalan

menjadi aturan dasar masyarakat dari generasi ke generasi

aturan dasar untuk menjalankan kedaulatan rakyat

Pancasila itu statis

menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya dengan mengirimkan TKI ke luar negeri

menciptakan stabilitas keamanan yang stabil

memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa

berpartisipasi dalam melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kebebasan, perdamaian abadi dan keadilan sosial

mewujudkan kemerdekaan negara Indonesia dari penjajah

berdasarkan pelaksanaan demokrasi Pancasila

setiap individu harus bekerja keras

setiap manusia harus hidup hemat dan sederhana

berdasarkan harmoni dan keseimbangan

Pelaksanaan pembangunan berjalan dengan lancar

pandangan hidup

filter / filter

jalan hidup

penawar budaya

pijakan

terbuka untuk menerima semua kemajuan yang tersedia

menerima kemajuan ilmu sesuai kepribadian

dapat menerima kemajuan jika menguntungkan

gabungan dari berbagai ideologi bangsa lain

terbuka untuk didiskusikan dengan negara lain

masyarakat Indonesia maju dan mampu bersaing dengan negara lain

menciptakan kondisi masyarakat Indonesia sesuai dengan kepribadiannya

ukuran keberhasilan pembangunan adalah penyerapan teknologi

yang kami bangun adalah masyarakat yang sesuai dengan kepribadian Indonesia

pembangunan yang mampu menyerap tenaga kerja dan teknologi tinggi

melalui sesi badan legislative

melalui referendum

melalui sesi pleno

melalui musyawarah khusus

melalui pemungutan suara

presiden memegang pemerintahan tanpa batas

DPR memberikan pertimbangan hukum kepada pemerintah

presiden menetapkan UUD dan GBHN

negara Indonesia berdasarkan hukum

MPR sebagai pemegang dan pelaksana kedaulatan rakyat

Malaysia

Singapura

Thailand

Indonesia

Inggris

Presiden

DPR

MA

MPR

DPR dan MPR

pemasukan barang dari negara lain ke Indonesia

perubahan gaya hidup masyarakat Indonesia

memicu pengusaha nasional bersaing dengan produk dari luar

kemajuan pesat di bidang pendidikan dan kebudayaan

terbukanya pasar produk dalam negeri

Indonesia

Malaysia

Amerika Serikat

India

Perancis

Inggris

Perancis

RRC

Swiss

Jerman

tidak ada hubungan satu sama lain antar lembaga negara

presiden dan parlemen tidak bisa saling menjatuhkan

presiden dan parlemen bekerja sama dalam membuat undang-undang

presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen

parlemen tidak bisa dibubarkan oleh presiden

Pemerintahan Orde Lama

selama berlakunya Konstitusi RIS

selama masa berlakunya Konstitusi 1950

setelah berdirinya Republik Indonesia

setelah pemilu 1950

kepala negara dan kepala pemerintahan negara

penanggung jawab bermacam kehidupan berbangsa serta bernegara

pelaksana pemerintahan tertinggi dari semua bidang kehidupan

simbol (pemersatu) bangsa

dapat membubarkan parlemen dan sebaliknya

dipandu oleh sejarah konstitusi kita

beradaptasi dengan sains

dipandu oleh pengalaman berharga di masa lalu

jangan meniru dan meniru negara-negara besar

sesuai dengan karakter dan kepribadian masing-masing

mencapai tujuan suatu negara

membela suatu negara dari yang lain

memperluas pengaruhnya ke negara lain

menunjukkan identitas bangsa itu

meningkatkan kualitas bangsa

bersama-sama mengontrol penyelenggaraan pemerintahan

dipengaruhi oleh sistem globalisasi

menerima kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi

pada merek dagangnya yaitu Pancasila dan UUD 1945

menerima segala kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi

kekayaan alam sangat melimpah

pemerintahan yang stabil, kuat, dan dinamis

tentara yang canggih

kepribadian pemimpin yang cerdas, bersih, dan jujur

area yang luas dan populasi yang besar

Kediktatoran

Demokrasi

Aristokrasi

Kezaliman

Kerajaan

kabinet presiden dan kabinet parlementer

kabinet koalisi dan kabinet nasional

kabinet partai dan kabinet nasional

kabinet parlementer dan kabinet ekstra parlementer

kabinet parlementer dan kabinet nasional

pernyataan kemerdekaan yang rinci

prinsip aturan dasar negara

pernyataan rinci tentang kedaulatan rakyat

pernyataan kemerdekaan nasional

sumber hukum negara yang tertib