WorksheetsUH PPKn BAB 4 KELAS X
Total questions: 20
Worksheet time: 39mins
Bupati adalah kepala daerah otonomi di tingkat kabupaten yang dipilih melalui....
pilkada
pemilu
voting
musyawarah
rapat
Kepala dinas daerah diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah atas usul...
sekretaris DPRD
bupati
sekretaris daerah
DPRD
Mendagri
Undang-undang yang mengatur tentang pemerintahan daerah adalah...
Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2004
Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2004
Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004
Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2004
Undang-Undang RI No. 33 Tahun 2004
Yang bukan merupakan latar belakang Kebijakan otonomi daerah adalah …
pemerintah pusat tidak lagi dibebani memberikan anggaran kepada daerah
daerah-daerah lebih kreatif dalam mengembangkan sumber dayanya
terjadinya proses pemindahan kekuasaan dari pusat ke daerah
putera-putera daerah dapat berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan di daerahnya
pemerintah daerah tidak memerlukan lagi pemerintah pusat
Pelaksanaan otonomi daerah berpusat di daerah...
propinsi
kabupaten/kota
kota administratif
desa
ibu kota
Komponen-komponen pemerintah pusat adalah...
presiden, menteri, dan gubernur
presiden, DPR, dan menteri
presiden dan para menteri
presiden, ketua DPR, dan Ketua Mahkamah Agung
presiden, MPR, dan DPR
Penyerahan wewenang oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dinamakan...
desentralisasi
dekonsentrasi
tugas pembantuan
otonomi daerah
sentralisasi
Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau perangkat pusat di daerah disebut...
desentralisasi
dekonsentrasi
tugas pembantuan
otonomi daerah
sentralisasi
Kesatuan masyarakat yang mempunyai batas daerah tertentu dan berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dinamakan...
desentralisasi
dekonsentrasi
tugas pembantuan
daerah otonom
otonomi daerah
Berikut bidang-bidang yang masih menjadi kewenangan pemerintah pusat, kecuali...
politik
agama
kesehatan
keuangan
pertahanan dan keamanan
Badan eksekutif di daerah kabupaten adalah...
gubernur
bupati
DPRD kabupaten/kota
camat
wali kota
Berikut ini bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah, kecuali....
pekerjaan umum
kesehatan
tata ruang
pendidikan
fiskal
Kedudukan DPRD terhadap pemerintah daerah adalah...
sejajar
lebih tinggi
lebih rendah
lembaga otonom
lembaga administratif
Kepala daerah dan DPRD harus bekerja sama dalam menetapkan...
kepala daerah
peraturan daerah
keputusan daerah
pengangkatan pejabat darah
Jabatan kepala daerah dalam satu periodenya...
4 tahun
5 tahun
6 tahun
8 tahun
10 tahun
Konsekuensi logis ketentuan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah adanya pembagian pemerintah antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk menjalankan seluruh urusan pemerintahan di daerah, yang menjadi kewenangan ranah pemerintah daerah, adalah …
Peradilan/yustisi
Politik luar negeri
Kebijakan pendidikan
Pertahanan dan keamanan
Moneter dan fiskal nasional
Pemerintahan daerah merupakan bagian tidak terpisahkan dari sistem pemerintah Republik Indonesia. Kewenangan tersebut dipergunakan untuk mengelola kekuasaan negara dalam rangka mewujudkan tujuan negara, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan…
asas keterbukaan dan akuntabilitas
asas otonomi dan tugas pembantuan
asas kepastian hukum dan demokrasi
asas pemerataan dan pembagian kekuasaan
asas keseimbangan dan pembagian keuntungan
Perhatikan data berikut :
(1). Politik luar negeri, pertahanan, kesehatan, agama (2). Pertahanan, agama, moneter, politik luar negeri (3). Perumahan, kesehatan, tata ruang, pertanahan (4). Kesehatan, agama, politik luar negeri, yusitisi (5). Agama, moneter, politik luar negeri, keamanan
Berdasarkan data di atas, bidang yang masih menjadi kewenangan pemerintah pusat ditunjukkan oleh nomor....
1 dan 2
1 dan 3
1 dan 5
2 dan 4
2 dan 5
1. Provinsi DKI Jakarta sebagai satuan pemerintahan yang bersifat khusus dalam kedudukannyasebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesiadansebagaidaerah otonom memiliki fungsi dan peran yang penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, DKI Jakarta diberikan kekhususan terkait dengan tugas, hak, kewajiban, dan anggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Undang-Undang yang mengatur tentang kekhususan DKI Jakarta adalah....
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2001
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2001
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2006
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2007
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2012
1. Negara kesatuan Republik Indonesia menganut asas desentralisasi, maka terdapat kewenangan dan tugas-tugas tertentu yang menjadi urusan pemerintah daerah. Hal ini pada akhirnya menimbulkan.....
Pemerintah pusat tidak memiliki hubungan dengan pemerintahan daerah
Pemerintah pusat dan pemerintah derah mempunyai kedudukan yang sejajar
Hubungan kewenangan dan pengawasan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
Kedudukan pemerintah pusat lebih tinggi dibandingkan dengan pemerintah daerah
Pemerintah pusat dan pemerintah negara bagian mempunyai kedudukan yang berbeda
