NEW
Font size
WorksheetsPOST TEST IHT Penyegaran Perpajakan
Total questions: 43
Worksheet time: 7mins
Sistem Perpajakan Indonesia mempunyai beberapa ciri dan corak, kecuali...
pajak merupakan pengabdian secara langsung untuk pembiayaan Negara
tanggung jawab pelaksanaan pajak berada pada anggota masyarakat Wajib Pajak sendiri
pemerintah tidak berperan serta dalam pemungutan pajak
masyarakat menghitung,memperhitungkan, dan membayar sendiri pajak yang terhutang
Warga Negara Indoensia yang lahir di Indonesia harus segera mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP jika memenuhi syarat ...
Objektif
Subjektif
Predikatif
Adjektif
Pernyataan yang paling tepat sehubungan dengan jangka waktu pembetulan Surat Pemberitahuan yang menyatakan rugi atau lebih bayar adalah ...
pembetulan Surat Pemberitahuan harus disampaikan paling lama dua tahun sebelum daluwarsa penetapan
pembetulan Surat Pemberitahuan harus disampaikan paling lama tiga tahun sebelum daluwarsa penetapan
pembetulan Surat Pemberitahuan harus disampaikan paling lama dua tahun sebelum daluwarsa pemeriksaan
pembetulan Surat Pemberitahuan harus disampaikan paling lama tiga tahun sebelum daluwarsa pemeriksaan
Jatuh tempo penyetoran PPN yang terutang dalam satu Masa Pajak harus disetor paling lama ...
akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir dan sebelum SPT Masa PPN disampaikan
tanggal 10 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa PPN disampaikan
tanggal 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa PPN disampaikan
tanggal 20 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa PPN disampaikan
Mana pernyataan yang benar di bawah ini ...
Salah satu fungsi NPWP adalah merupakan saat untuk menentukan saat terutangnya pajak atau saat mulai harus melaporkan pajaknya.
Wanita kawin yang memilih melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari suaminya meskipun tidak terdapat keputusan hakim dapat memiliki NPWP sendiri
NPWP bagi warisan yang belum terbagi menggunakan NPWP salah satu ahli warisnya.
Penghapusan NPWP adalah tindakan menghapuskan NPWP dari administrasi Kantor Pelayanan Pajak tanpa memperhatikan utang pajak yang belum daluwarsa
Urutan yang benar dari tindakan penagihan pajak adalah...
Surat Teguran-Surat Paksa-Surat Perintah Melakukan Penyitaan-Pengumuman Lelang-Pelelangan
Surat Tegunan-Pemblokiran-Surat Perintah Melakukan Penyitaan-Surat Paksa-Pelelangan
Surat Teguran-Surat Paksa- Pelelangan-Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan
Surat Paksa-Surat Teguran-Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan-Pelelangan
Apa syaratnya agar Surat Setoran Pajak (SSP) dianggap sah
SSP dianggap sah apabila telah divalidasi oleh pejabat kantor tempat Wajib Pajak membayarakan pajaknya
SSP dianggap sah apabila telah divalidasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Pajak (NTPN)
SSP dianggap sah apabila telah divalidasi dengan NPWP
SSP dianggap sah apabila telah ditandatangan oleh Wajib Pajak yang bersangkutan
Self assessment system dalam perpajakan adalah
Wajib Pajak diberikan kepercayaan hanya untuk mendaftarkan diri sementara menghitung, membayar dan pelaporan pajak dilakukan oleh petugas pajak
Petugas Pajak yang melakukan pendaftaran, menghitung, membayar dan melaporkan pajak dari Wajib Pajak
Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk mendaftarkan diri, menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya sendiri
Sinergi Wajib Pajak dan petugas pajak dengan diatur oleh undang-undang melakukan pendaftaran, perhitungan,pembayaran dan pelaporan pajak
PT Sejahtera Selalu adalah perusahan pengangkutan. Akte pendirian dibuat di hadapan Notaris pada tanggal 15 Mei2018. Usaha mulai aktif dijalankan pada tanggal 25 Juli2018. Pernyataan yang benar sehubungan dengan PT.Sejahtera Selalu tersebut adalah….
PT Sejahtera Selalu adalah Wajib Pajak Badan dan wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP paling lambat 1 bulan atau 14 Juni 2018
PT Sejahtera Selalu adalah Wajib Pajak Badan dan wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP paling lambat 15 Mei 2018
PT Sejahtera Selalu adalah Wajib Pajak Badan dan wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP paling lambat tanggal 31 Mei 2018
PT Sejahtera Selalu adalah Wajib Pajak Badan dan wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP paling lambat 30 Juni 2018
Mana yang benar pernyataan dibawah ini terkati Undang-Undang Cipta Kerja :
RUU Cipta Kerja resmi disetujui sebagai Undang-Undang pada tanggal 5 September 2020 yang kemudian disahkan dan diundangkan tanggal 2 Oktober 2020 menjadi UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
RUU Cipta Kerja resmi disetujui sebagai Undang-Undang pada tanggal 5 Oktober 2020 yang kemudian disahkan dan diundangkan tanggal 2 November 2020 menjadi UU Nomor 16 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
RUU Cipta Kerja resmi disetujui sebagai Undang-Undang pada tanggal 5 September 2020 yang kemudian disahkan dan diundangkan tanggal 2 Oktober 2020 menjadi UU Nomor 16 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
RUU Cipta Kerja resmi disetujui sebagai Undang-Undang pada tanggal 5 Oktober 2020 yang kemudian disahkan dan diundangkan tanggal 2 November 2020 menjadi UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Berdasarkan Pasal 113 UU Cipta Kerja, maka pernyaatan yang benar terhadap Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang tidak membuat faktur pajak atau terlambat membuat faktur pajak adalah
Dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 1% dari Dasar Pengenaan Pajak
Dikenai sanksi bunga per bulan mengacu kepada suku bunga acuan dan yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan sanksi dibagi 12, ditambah uplift faktor sesuai tingkat kesalahan Wajib Pajak
Dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 2% dari Dasar Pengenaan Pajak
Dikenai sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% dari pajak yang kurang dibayar
Mana pernyataan berikut yang paling tepat sesuai PP No.23 Tahun 2018...
Tarif 0,5%, untuk seluruh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi dengan omset tidak melebihi 4,8 milyar setahun
Tarif 0,5%, untuk Wajib Pajak Badan (PT,CV, Firma dan Koperasi) dan Orang Pribadi dengan omset tidak melebihi 4,8 milyar setahun
Tarif 0,5%, untuk seluruh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi dengan omset melebihi 4,8 milyar setahun
Tarif 0,5%, untuk Wajib Pajak Badan (PT,CV, Firma dan Koperasi) dan Orang Pribadi dengan melebihi 4,8 milyar setahun
Dasar Pengenaan Pajak bagi penerima penghasilan yang berstatus Bukan Pegawai sebagaimana yang menerima imbalan yang tidak bersifat berkesinambungan adalah
Penghasilan neto
50% (lima puluh persen) dari jumlahpenghasilan neto
50% (lima puluh persen) dari jumlahpenghasilan bruto
Penghasilan bruto
Berikut adalah unsur-unsur pengertian penghasilan menurut Undang-undang Pajak Penghasilan, kecuali ...
Setiap tambahan kemampuan ekonomis
Yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak
Berasal dari Indonesia maupun luarIndonesia
Dari sumber yang halal
Dibawah ini yang bukan termasuk objek pajak sesuai UU PPh adalah...
pembagian dividen
pembagian laba
setoran tunai yang diterima oleh perusahaan sebagai penyertaan modal
keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti penyertaan modal
Berikut hal-hal yang menimbulkan koreksi fiskal negatif, kecuali ..
Penghasilan yang merupakan objek PPh
Penghasilan yang merupakan bukan objek PPh
Biaya sumbangan yayasan panti jompo
Beban penyusutan fiskal lebih tinggi dari beban penyusutan komersial
Jika besarnya Pajak Penghasilan yang dipotong/dipungut oleh pihak lain dan PPh Pasal 25 yang dibayar sendiri lebih besar daripada Pajak Penghasilan terutang pada akhir tahun, maka akan timbul ...
PPh Pasal 28
PPh Pasal 28A
PPh Pasal 29
PPh Pasal 31E
Berikut adalah kriteria orang pribadi yang menjadi subjek pajak dalam negeri, kecuali orang pribadi yang ...
Warga Negara Indonesia
Bertempat tinggal di Indonesia
Berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam kurun waktu 12 bulan
Mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia
Jumlah tanggungan maksimal dalam menghitung PTKP adalah
2 orang
3 orang
4 orang
5 orang
Formulir SPT yang digunakan oleh WP OP yang berpenghasilan dari pekerjaanya lebih dari satu pemberikerja, atau penghasilannya lebih dari Rp.60.000.000,- setahun
1770
1770S
1770SS
1771
Dasar Pengenaan PPh Pasal 23 atas pembayaran jasa adalah
Jumlah pembayaran bruto jasa
Jumlah pembayaran neto jasa
Jumlah lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan
Jumlah bruto sesuai kontrak tertulis
Mana pernyataan yang benar sesuai UU Cipta Kerja
Termasuk Subjek Pajak Dalam Negeri hanya orang pribadi sebagai WNI
WNA yang punya keahlian tertentu dan telah menjadi Subjek Pajak Dalam Negeri selama 4 tahun dikenai PPh hanya atas penghasilan dari Indonesia
WNA yang telah menjadi Subjek Pajak Dalam Negeri dikenai PPh atas penghasilan dari Indonesia maupun luar Indonesia
Deviden yang berasal dari Dalam Negeri yang diterima oleh WP Badan Dalam Negeri dikenai PPh Final 10%
Pernyataan dibawah ini benar sesuai UU No 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai adalah kecuali :
Mulai berlaku 01 Januari 2021
Meterai tempel dengan nilai Rp.3.000,- danRp.6.000,- sudah tidak dapat digunakan lagi sejak UU tersebut berlaku
Meterai tempel lama (desain 2014) masih dapat digunakan dengan total nilai paling sedikit Rp.9.000,- sampai jangka waktu 1 tahun seteah UU berlaku
UU tersebut disahkan dan diundangkan pada tanggal 26 Oktober 2020
Tarif Bea Meterai berdasarkan UU No 10 Tahun 2020 adalah:
Rp.1.000,-
Rp.2.000,-
Rp.3.000,- dan Rp.6.000,-
Rp.10.000,-
Di bawah ini merupakan objek Bea Meterai, kecuali:
Surat Perjanjian
Ijazah
Akta Notaris
Dokumen yang memuat Jumlah Uang lebih dari Rp 5 juta
Surat Perjanjian beserta rangkapnya terutang Bea Meterai pada saat:
Surat Perjanjian selesai dibuat
Surat Perjanjian dibubuhi tandatangan
Surat Perjanjian disetujui oleh kedua belah pihak
Surat Perjanjian akan dibuat
Pernyataan dibawah ini benar menurut UU Cipta Kerja kecuali:
PM sebelum dikukuhkan sebagai PKP dapat dikreditkan dengan pedoman pengkreditan PM sebesar 80% PK
PKP yang belum melakukan penyerahan BKP dapat mengkreditkan semua perolehan BKP nya sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan
PM tidak dilaporkan di SPT dan ditemukan saat pemeriksaan tidak dapat dikreditkan
Hasil pertambangan batu bara termasuk BKP
Di bawah ini merupakan peraturan yang mengatur tentang pengenaan PBB, kecuali:
UU Nomor 12 Tahun 1985
UU Nomor 13 Tahun 1985
UU Nomor 12 Tahun 1994
UU Nomor 28 Tahun 2009
Yang bukan merupakan Objek Pajak yang tidak dikenakan PBB adalah:
Digunakan untuk perkantoran
Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu
Merupakan hutan lindung, hutan suakaalam, hutan wisata, taman nasional, tanahpenggembalaan yang dikuasai oleh desa,dan tanah negara yang belum dibebanisuatu hak
Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi Internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan
Dalam rangka menentukan NJOP PBB dipergunakan beberapa metode pendekatan penilaian.
Yang bukan merupakan pendekatan yang digunakan untuk menentukan NJOP PBB adalah:
Pendekatan Data Pasar
Pendekatan Biaya
Pendekatan asset
Pendekatan Pendapatan
Yang menjadi dasar penghitungan PBB adalah
Nilai Jual Objek Pajak
Nilai Jual Kena Pajak
Nilai Pasar Wajar
Harga Jual
Yang menjadi dasar pengenaan PBB adalah
Nilai Jual Objek Pajak
Nilai Jual Kena Pajak
Nilai Pasar Wajar
Harga Jual
Apabila WP tidak menyampaikan SPOP dan LSPOP ataulewat dari jangka waktu yang telah ditentukan, maka akan diterbitkan ...
SKP PBB
STP PBB
SKPKB
SKPKBT
Areal dalam perkebunan yang tidak dikenakan PBB adalah
Areal Belum Produktif
Areal Tidak Produktif
Areal Emplasemen
Areal Lainnya
Pernyataan berikut ini yang benar adalah...
Di Indonesia, PPN dipungut satu kali
Di Indonesia, PPN dipungut tiap rantai distribusi
Di Indonesia, PPn dipungut tiap rantai distribusi
Di Indonesia PPN dipungut tergantung bentuk hukum dari perusahaannya
Undang Undang PPN yang berlaku sekarang adalah
UU No.8 Tahun 1983 saja
UU No.42 Tahun 2009 saja
UU No.8 Tahun 1983 stdtd UU No 42 Tahun 2009
Tidak ada jawaban yang benar
Pengertian Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah .....
Pengusaha yang melakukan penyerahanBarang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN
Pengusaha yang melakukan penjualan Barang Kena Pajak saja
Pengusaha yang melakukan penjualan Barang Kena Pajak saja
Setiap orang yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak
Pengusaha kecil merupakan pengusaha yang selama satutahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajakdan/atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tidak lebih dari ...
Rp1.800.000.000,00
Rp2.800.000.000,00
Rp3.800.000.000,00
Rp4.800.000.000,00
PT.ABC mempunyai kantor pusat terletak di wilayah kerja KPP Pratama Pematang Siantar, mempunyai cabang terletak di wilayah kerja KPP Pratama Sibolga
PT.ABC wajib dikukuhkan sebagai PKP di KPP Pratama Pematang Siantar saja
PT.ABC wajib dikukuhkan sebagai PKP di KPP Pratama Sibolga saja
PT.ABC wajib dikukuhkan sebagai PKP di KPP Pratama Pematang Siantar dan KPP Pratama Sibolga
Dalam hal demikian PT.ABC tidak wajib dikukuhkan sebagai PKP
Berikut ini yang termasuk jasa kena pajak adalah ...
jasa pengiriman surat dengan perangko
jasa angkutan umum di darat
jasa angkutan umum di air
jasa ekspedisi
PKP C pada masa Maret 2019 mempunyai pajak keluaran Rp16.000.000 dan pajak masukan Rp15.000.000. pernyataan berikut ini yang benar adalah...
PPN harus disetor paling lambat 31 Maret 2019
PPN harus disetor paling lambat 15 Maret 2019
PPN harus disetor paling lambat 30 April 2019
Tidak ada yang harus disetor
PKP A menjual pupuk yang diproduksinya ke PKP B dengan harga jual Rp11.000.000. Dasar Pengenaan Pajak untuk transaksi ini..
Harga jual Rp11.000.000
Harga jual Rp10.000.000
Penggantian Rp11.000.000
Penggantian Rp10.000.000
Faktur pajak dapat berbentuk…
Kertas dan elektronik
Kertas dan virtual
Virtual dan elektronik
Kertas saja
