Pelaksanaan pembaharuan hukum agraria, yaitu dengan mengadakan perombakan terhadap sendi-sendi hokum agraria yang lama yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan situasi zaman modern dan menggantinya dengan ketentuan hukum yang lebih sesuai dengan perkembangan masyarakat modern

Penghapusan terhadap segala macam hak-hak asing dan konsepsi kolonial.

Diakhirinya kekuasaan para tuan tanah dan para feudal atas tanah yang telah banyak melakukan pemerasan terhadap rakyat melalui penguasaan atas tanah

Serangkaian tindakan-tindakan dalam rangka Agrarian Reform Indonesia, yaitu: Mengadakan perombakan mengenai pemilikan dan penguasaan atas tanah serta hubungan-hubungan yang bersangkutan dengan pengusahaan atas tanah

Asas konsensualisme

Asas lex specialis derogat legi generalis

Asas Tanah pertanian harus dikerjakan atau diusahakan secara aktif oleh pemiliknya sendiri

Asas bahwa tanah harus diusahakan oleh pemiliknya sendiri dengan mengesampingkan fungsi-fungsi sosial.

Reformasi pertanahan Indonesia harus difokuskan pada perubahan lahan pertanian menjadi lahan komersial dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Pembaharuan hukum agraria, melalui unifikasi hukum yang berkonsepsi nasional dan pemberian jaminan kepastian hukum

Penghapusan hak-hak asing dan konsesi-konsesi kolonial atas tanah

Mengakhiri penghisapan feodal secara berangsur-angsur

Pancasila

Pasal 33 ayat 3 UUD 1945

UUPA

PMK 77

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945

Pasal 33 ayat (2) UUD 1945

Pasal 3 ayat (1) UUD 1945

Pasal 12 UUD 1945

UUPA dan UU No. 12 Tahun 2012

UUPA dan No. 56/Prp/1960

UUD 1945

UU No. 2 Tahun 2012

tanah kelebihan dari batas maks.

tanah yang diambil pemerintah karena pemiliknya bertempat tinggal diluar daerah

tanah swapraja dan bekas swapraja yang telah beralih kepada negara

tanah-tanah yang memiliki sertifikat hak milik pribadi

Suatu kegiatan administrasi yang dilakukan pemilik terhadap hak atas tanah, baik dalam pemindahan hak ataupun pemberian dan pengakuan hak baru, kegiatan pendaftaran tersebut memberikan suatu kejelasan status terhadap tanah.

Kegiatan administrasi yang dilakukan bersama untuk tujuan penggelapan data pertanahan

Suatu kegiatan administrasi yang melibatkan pemilik tanah, makelar tanah, dan BPN

Kegiatan administrasi untuk mengelola data pertanahan nasional

Data mengenai haknya yakni haknya apa, siapa pemegang haknya, ada atau tidak adanya hak pihak lain.

Setiap ada pengurangan, perubahan, atau penambahan maka harus dilakukan pendaftaran ulang

Data mengenai tanahnya itu sendiri seperti lokasinya, batas-batasnya, luas bangunan atau benda lain yang ada diatasnya

Data mengenai administari tanah

UU No. 31 Tahun 1999

UU No. 12 Tahun 2012

Pasal 19, Pasal 23, Pasal 32 dan Pasal 38 UUPA

UUPA 1960

Pengambilan tanah secara paksa sebagai upaya terakhir untuk memperoleh tanah yang diperlukan apabila melalui musyawarah tidak berhasil mencapai kata sepakat atas besarnya ganti kerugian dan kesediaan pemegang hak untuk melepaskan haknya.

Pengambilan tanah secara paksa dan menitipkan ganti kerugian di pengadilan setempat

Pencabutan hak atas tanah secara sepihak karena dinilai melanggar norma-norma yang berlaku

Pencabutan hak atas tanah dilakukan atas inisiatif orang pribadi

19

18

20

21

Kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.

Kegiatan menyediakan tanah dengan cara membagi tanah negara

Kegiatan membeli tanah guna pembangunan

Kegiatan jual beli tanah yang dilakukan dengan akta otentik

Setiap barang yang dapat dihaki

Tiap tiap barang dan tiap- tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik

Setiap barang yang dikuasai oleh seseorang

Setiap barang milik orang pribadi

Droit de Suite / Zaaksgevolg

Droit de Preference

Zakelijke Actie

Lex superior derogat inferior

HGU dan Fidusia

Fidusia dan HGB

HGB dan HM

Gadai dan Hipotek

Memberi kedudukan yang diutamakan kepada kreditornya (“droit de preference”);

Selalu mengikuti obyek yang dijaminkan di tangan siapapun obyek itu berada (“droit de suite”)

Tidak dapat dilakukan parate eksekusi sebelum mendapat keputusan hakim

Memenuhi asas spesialitas dan asas publisitas, sehingga dapat mengikat pihak ketiga dan memberikan kepastian hukum pada pihak-pihak yang berkepentingan

Hak Tanggungan membebani secara utuh obyeknya dan setiap bagian daripadanya

Hak Tanggungan tidak dapat dibagi kebeberapa debitur

Hak Tanggungan harus dimiliki oleh seorang kreditur

Tanah adalah objek dari Hak Tanggungan

kreditur yang mempunyai hak untuk mengambil pelunasan lebih dahului dari hasil eksekusi

kreditur yang memiliki hak untuk mengeksekusi

kreditur yang memiliki kedudukan yang sama dengan kreditur lainnya

kreditur yang mempunyao hak untuk mengambil pelunasan dari hasil eksekusi

Pasal 1320 BW

Pasal 22 UUPA

Pasal 12 ayat 1 UU No. 12 Tahun 2012

Pasal 1329 BW

Dewasa

Orang dalam pengampuan (curatele)

Perempuan yang telah bercerai

Berakal sehat

Tidak cakap hukum

Cakap hukum

Perwalian

Pertanggung jawaban didepan hukum

Pasal 1 angka 1 UUD 1945

Pasal 2 ayat 1 UUPA

Pasal 1 angka 1 UU No. 11 Tahun 2011

Pasal 2 ayat 1 UU No. 11 Tahun 2020

Kolam renang

Area bermain anak

Kamar tidur

Lapangan bola anak

Jangka waktu 10 tahun, diperpanjang 20 tahun dan diperbaharui 30 tahun

Jangka waktu 30 tahun, diperpanjang 20 tahun dan diperbaharui 10 tahun

Jangka waktu 30 tahun, diperpanjang 30 tahun dan diperbaharui 30 tahun

Jangka waktu 30 tahun, diperpanjang 20 tahun dan diperbaharui 30 tahun