WorksheetsSOAL TWK 3, 28 Februari 2021
Total questions: 15
Worksheet time: 11mins
Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 1 berisi tentang….
Dewan Perwakilan Rakyat berhak untuk menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Hak asasi persamaan hukum sebagai hak mendapat pengayoman dan perlakuan dalam keadilan hukum dan pemerintahan
Hak asasi kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia
Majelis Permusyawaratan Rakyat memiliki wewenang untuk menetapkan Undang-Undang Dasar
Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang
Hasil perubahan UUD 1945 yang ketiga dilaksanakan pada tanggal 9 November 2001, menambah jumlah pasal dalam pasal 24 tentang kekuasaan kehakiman, yaitu pasal….
Pasal 24B dan 24C
Pasal 24C dan 24D
Pasal 24D dan 24E
Pasal 24E dan 24F
Pasal 24F dan 24G
Negara mengatasi segala paham golongan, menghendaki persatuan yang meliputi segenap bangsa Indonesia, merupakan kandungan dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-….
I
II
III
IV
Semua salah
Kandungan yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945 pokok pikiran ke-3 adalah….
Negara persatuan adalah negara yang melindungi bangsa Indonesia seluruhnya
Menunjukkan konsekuensi logis bahwa undang-undang dasar harus mengundang isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur, dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur
Keadilan sosial yang didasarkan pada kesadaran bahwa manusia mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat
Negara mengatasi segala paham golongan, menghendaki persatuan yang meliputi segenap bangsa Indonesia
Sistem negara yang terbentuk dalam undang-undang dasar haruslah berdasar kedaulatan rakyat dan berdasar permusyawaratan/perwakilan
Fungsi pembukaan UUD 1945 yang mencantumkan dasar negara yang tersusun secara hierarki dan piramida dan piramida di Indonesia menjadi ciri dan karakteristik bangsa merupakan fungsi pembukaan UUD 1945 alinea ke-….
I
II
III
IV
Semua salah
Amendemen UUD 1945 yang ketiga dilakukan pada tanggal….
9 September 2001
9 Oktober 2001
9 November 2001
9 Desember 2001
10 Desember 2001
Bagian keempat, Pembukaan UUD 1945 mempuyai hubungan yang bersifat kausal organis dengan Batang Tubuh UUD 1945 yang mencakup beberapa segi sebagai berikut ini, kecuali….
Undang-Undang Dasar ditentukan akan ada
Yang diatur dalam UUD adalah tentang pembentukan pemerintahan negara yang memenuhi pelbagai persyaratan dan meliputi segala aspek penyelenggaraan negara
Negara Indonesia ialah berbentuk Republik yang berkedaulatan rakyat
Ditetapkannya dasar kerokhanian negara (dasar filsaft Negara Pancasila)
Rangkaian peristiwa dan keadaan yang mendahului terbentuknya NKRI
Adapun dasar pemikiran dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 antara lain sebagai berikut ini, kecuali….
Karena kekuasaan tertinggi ada di tangan MPR maka tidak terjadi checks and balances pada lembagalembaga kenegaraan
Sistem yang dianut UndangUndang Dasar 1945 adalah dominan eksekutif (executive heavy), yakni kekuasaan dominan di tangan presiden
Rumusan Undang-Undang Dasar 1945 tentang semangat penyelenggaraan agar sudah didukung ketentuan konstitusi yang memuat aturan dasar tentang kehidupan yang demokratis, supermasi hukum pemberdayaan rakyat, penghormatan hak asasi manusia (HAM), dan otonomi daerah
Undang-Undang Dasar 1945 mengandung pasal-pasal yang terlalu “luwes” sehingga dapat menimbulkan lebih dari satu tafsiran (multitafsir)
Undang-Undang Dasar 1945 terlalu banyak memberikan kewenangan kepada kekuasaan Presiden untuk mengatur hal-hal penting dengan undang-undang
Berikut ini yang bukan merupakan konsepsi pengaturan Rancangan Undang-Undang yang adalah….
Urgensi dan tujuan penyusunan
Sasaran yang ingin diwujudkan
Pokok pikiran
Jangkauan serta arah pengaturan
Subjek yang akan diatur
Dalam tata aturan perundang-undangan RI, UUD 1945 menempati posisi tertinggi sedangkan peraturan perundang-undangan yang menempati posisi terbawah adalah….
Perppu
Perda
Perpres
Peraturan Pemerintah
Hukum adat
Pasal berapa saja UUD 1945 kedua kali diamandemen ...
Pasal 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 30, dan 35.
Pasal 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 30, dan 36.
Pasal 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 30, dan 37.
Pasal 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 30, dan 38
Pasal 18, 19, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 30, dan 35
Di bawah ini merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi, kecuali ...
Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Memutus pembubaran partai politik
Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum
Memutus sengketa peradilan pidana dan perdata
Konvensi adalah Hukum Dasar yang tidak tertulis, yaitu aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara, meskipun sifatnya tidak tertulis. Yang tidak termasuk Sifat-sifat Konvensi ……
Merupakan kebiasaan yang berulang-kali dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara
Tidak bertentangan dengan UUD dan berjalan sejajar.
Dapat diterima oleh seluruh rakyat
Bersifat sebagai pelengkap yang tidak terdapat dalam UUD
Menjadi bagian konstitusi tidak tertulis
Dalam UUD NRI 1945 sebelum dilakukan amandemen, Presiden dan Wapres memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Hal itu diamandemen sehingga mengalami perubahan sebagai berikut…..
Presiden dan Wapres memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu periode
Presiden dan Wapres menjabat selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan
Presiden dan Wapres memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan
Presiden dan Wapres menduduki jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan
Presiden dan Wapres memegang jabatan selama 1 periode selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan
Untuk menyempurnakan negara Indonesia yang baru saja merdeka, maka pada tanggal 18 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengadakan sidang yang pertama dan menghasilkan beberapa keputusan, salah satunya adalah Menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 yang bahan-bahannya diambil dari rancangan Undang-Undang Dasar dengan beberapa perubahan/ penggantian, kecuali…..
Istilah “Hukum Dasar” diganti dengan “Undang-Undang Dasar”.
Dua orang wakil Presiden diganti dengan seorang Wakil Presiden.
Presiden harus seorang Indonesia asli dan beragama Islam diganti dengan Presiden harus orang Indonesia asli.
Disebutkan: selama perang pimpinan perang dipegang oleh Jepang dengan persetujuan Pemerintah Indonesia dihapuskan.
Sila Pertama sesuai piagam Jakarta disesuaikan seperti tuntutuan Indonesia Timur
