NEW
Font size
WorksheetsLatsar III 2021: Paket UU KN
Total questions: 30
Worksheet time: 3600secs
Mulai tahun anggaran 2005, pengelolaan keuangan negara di Indonesia menggunakan dasar hukum dibawah ini, kecuali ....
Undang-Undang No. 1 Tahun 2003, No. 17 Tahun 2003, No. 15 Tahun 2004
Undang-Undang No. 17 Tahun 2003, No. 1 Tahun 2004, dan No. 15 Tahun 2004
Undang-Undang No. 1 Tahun 2003, No. 1 Tahun 2004 , dan No. 15 Tahun 2004
Undang-Undang N0. 1 Tahun 2003, No. 1 Tahun 2004, dan No. 15 Tahun 2004,
Undang-undang tentang Perbendaharaan Negara adalah ....
Undang-Undang No. 1 Tahun 2003
Undang-Undang No. 17 Tahun 2003
Undang-Undang No. 1 Tahun 2004
Undang-Undang No. 15 Tahun 2004
Dalam mengelola keuangan negara, ada istilah APBN. Kepanjangan dari APBN adalah ....
Anggaran Pendapatan Belanja Negara
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Anggaran Pendapatan atau Belanja Negara
Anggaran Penerimaan Belanja Negara
Penuangan dan pengesahan APBN ditetapkan melalui ....
Undang-undang
Perpres
PP
PMK
APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh ....
Presiden
DPR
MPR
Menteri Keuangan
Uang yang masuk ke rekening kas negara dikenal dengan istilah ....
Pendapatan Negara
Penerimaan Negara
Kekayaan Negara
Debet Negara
Semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan sebagai milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut merupakan pengertian dari....
Perbendaharaan Negara
Keuangan Negara
Kekayaan Negara
Tugas Negara
Peran Menteri Keuangan yang tidak dilakukan Menteri/ Kepala Lembaga lainnya, sebagai pembantu Presiden di bidang Keuangan Negara pada hakekatnya adalah sebagai ....
Chief Financial Officer
Chief Executive Officer
Chief Executif Organizer
Chief Operational Officer
Peran Menteri/Kepala Lembaga sebagai pembantu Presiden di bidang Keuangan Negara pada hakekatnya adalah sebagai ....
Chief Financial Officer
Chief Executive Officer
Chief Executif Organizer
Chief Operational Officer
Keuangan Negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Hal tersebut merupakan pendekatan Keuanga Negara dari sisi ….
Subyek
Tujuan
Obyek
Proses
Asas ini membatasi masa berlakunya anggaran untuk suatu tahun tertentu adalah ….
Asas Kesatuan
Asas Tahunan
Asas Universalitas
Asas Spesialitas
Kewenangan menyusun dokumen pelaksanaan anggaran ada pada ….
Bendahara Pengeluaran
Pejabat Pembuat Komitmen
Menteri Keuangan
Pengguna Anggaran
Pejabat yang mempunyai kewenangan sebagai pengelola fiskal adalah ….
Presiden
Menteri Teknis
Menteri Keuangan
Anggota DPR
Pengelola Barang Milik Negara adalah ….
Presiden
Menteri Teknis
Menteri Keuangan
Anggota DPR
Hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih adalah ….
Pendapatan Negara
Pembiayaan
Belanja Negara
Keseimbangan Primer
Kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih adalah ….
Pendapatan Negara
Pembiayaan
Belanja Negara
Keseimbangan Primer
Pernyataan yang benar dibawah ini ….
Presiden menyerahkan kepada Menteri Keuangan, selaku pengelola fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan.
Presiden menyerahkan kepada menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya.
Presiden menyerahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
Presiden menyerahkan kepada gubernur/bupati/walikota termasuk kewenangan dibidang moneter, yang meliputi antara lain mengeluarkan dan mengedarkan uang, yang diatur dengan undang-undang.
Kelompok anggaran yang dikuasakan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran disebut ….
BA-BUN
BA-K/L
BAPP
BAS
Kuasa Bendahara Umum Negara di daerah adalah ….
KPKNL
KPBC
Kanwil DJPBN
KPPN
Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan dokumen perencanaan anggaran adalah ....
Anggaran Berimbang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Anggaran Progresif
Anggaran Berbasis Kinerja
Penyampaian rencana kerja dan anggaran kementerian teknis ke Kementerian Keuangan dilakukan pada bulan ….
Maret
April
Mei
Juni
Check and Balances diperlukan dalam pelaksanaan anggaran, hal ini ditunjukkan dengan ….
PPK tidak boleh merangkap sebagai PPSPM
PPK tidak boleh merangkap sebagai KPA
PPK tidak boleh merangkap sebagai Bendahara
KPA tidak boleh merangkap sebagai PPSPM
Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah ditunjukkan dengan adanya dana perimbangan yang terdiri dari ….
Dana Alokasi Umum
Dana Otonomi Khusus
Dana Dekonsentrasi
Dana Tugas Perbantuan
Salah satu jenis pemindahtanganan BMN dilakukan dengan cara ….
Dipinjamkan
Disewakan
Dipertukarkan
Dimanfaatan
Pernyataan yang tepat tentang BLU adalah ….
Pendapatan BLU harus disetorkan terlebih dahulu ke kas negara sebelum digunakan oleh BLU tersebut
Dibentuk untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan tidak untuk mencari keuntungan/laba
Rencana Kerja Anggaran tidak dikonsolidasikan dengan instansi induk
Berkedudukan sebagai Lembaga Pemerintah (Kekayaan Negara Dipisahkan)
Pengenaan ganti kerugian negara kepada pegawai negeri bukan bendahara ditetapkan oleh ….
Menteri Keuangan
Menteri/Pimpinan Lembaga
Badan Pemeriksa Keuangan
Kejaksaan
Pengenaan ganti kerugian negara kepada pegawai negeri bendahara ditetapkan oleh ….
Menteri Keuangan
Menteri/Pimpinan Lembaga
Badan Pemeriksa Keuangan
Kejaksaan
Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) dibentuk oleh ….
PPKN
BUN
BPKP
BPK
Yang bertugas memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada PPKN/D adalah ….
BPK
BPKP
Majelis
PPKN
Surat keputusan yang ditetapkan oleh Presiden/Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur, Bupati atau Walikota yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan penggantian Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain adalah ….
Surat Keputusan Pelaksanaan Penggantian Kerugian
Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian
Surat Keputusan Penghitungan Penggantian Kerugian
Surat Keputusan Penggantian Pembebanan Kerugian
