wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Undang-Undang dan Kebijakan Peternakan

Total questions: 25

Worksheet time: 19mins

Name
Class
Date
1.

Apakah dasar hukum tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan?

a)

Permentan RI No. 381 tahun 2005

b)

PP RI No. 47 tahun 2014

c)

Permentan No. 14 tahun 2017

d)

PP RI No. 37 tahun 2017

2.

Persyaratan administrasi untuk memperoleh NKV yaitu......

a)

KTP, NPWP, SIUP, Izin HO, Paspor

b)

KTP, NPWP, Suket Domisili, SIUP, Izin HO

c)

KK, KTP, NPWP, Suket Domisili, Izin HO

d)

KK, NPWP, Suket Domisili, SIUP, Paspor

3.

Berikut adalah tindakan-tindakan pencegahan penyakit hewan, kecuali....

a)

vaksinasi

b)

penerapan animal welfare

c)

injeksi antibiotik

d)

biosecurity

4.

Klasifikasi obat hewan dibagi menjadi 3 golongan obat, yaitu ....

a)

obat keras, obat bebas, obat topikal

b)

obat bebas terbatas, obat lokal, obat keras

c)

obat bebas, obat keras, obat injeksi

d)

obat bebas, obat bebas terbatas, obat keras

5.

Pilihlah salah satu jawaban dibawah ini yang menunjukkan kode statistik kabupaten dari penomoran NKV rumah potong unggas berikut : RPU-xxyyzz-nnn

a)

xx

b)

yy

c)

zz

d)

nnn

6.

Urutan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dalam PP RI No. 47 Tahun 2014 meliputi....

a)

Pengamatan dan identifikasi, pencegahan, pengamanan, pemberantasan, pengobatan

b)

Pengamatan dan identifikasi, pengamanan, pencegahan, pemberantasan, pengobatan

c)

Pengamatan dan identifikasi, pencegahan, pengamanan, pengobatan, pemberantasan

d)

Pencegahan, pengamatan dan identifikasi, pengamanan, pemberantasan, pengobatan

7.

Kegiatan pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan dilaksanakan oleh otoritas veteriner pada tingkat sebagai berikut, kecuali.......

a)

Kementerian

b)

Provinsi

c)

Kabupaten/Kota

d)

Dokter hewan berwenang di tingkat kecamatan

8.

Dua kegiatan pencegahan penyakit hewan yang dilakukan berdasarkan PP RI No 47 tahun 2014 yaitu mencegah....

a)

menyebarnya penyakit masuk ke dan keluar dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

b)

menyebarnya penyakit dari satu pulau ke pulau yang lain di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

c)

menyebarnya penyakit dari Wilayah ke Wilayah lain dalam satu pulau di dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

d)

menyebarnya penyakit muncul, berjangkit, dan menyebarnya di satu Wilayah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

9.

Tindakan pencegahan penyakit hewan dengan cara pengebalan sebagai berikut, kecuali......

a)

pemberian antisera

b)

vaksinasi

c)

pemberian antibiotik

d)

peningkatan status gizi hewan

10.

Penetapan kawasan pengamanan penyakit hewan menular strategis dilakukan oleh .....

a)

Bupati/Walikota

b)

Gubernur

c)

Menteri

d)

Presiden

11.

Kegiatan pemberantasan penyakit hewan dilakukan pada lokasi....

a)

daerah bebas

b)

daerah surveilance

c)

daerah tertular

d)

daerah penyidikan

12.

Apakah dasar hukum tentang Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner?

a)

Permentan RI No. 381 tahun 2005

b)

PP RI No. 47 tahun 2014

c)

Permentan No. 14 tahun 2017

d)

PP RI No. 37 tahun 2017

13.

Sertifikasi NKV suatu unit usaha produk hewan ditujukan untuk pemenuhan persyaratan kegiatan........

a)

lingkungan bersih

b)

produk aman dan sehat

c)

higienitas dan sanitasi

d)

keamanan lingkungan

14.

Ruang lingkup kegiatan sertifikasi NKV dalam Permentan No 381/Kpts/OT.140/10/2005 sebagai berikut, kecuali.....

a)

Pelaku pangan asal hewan yang wajib memiliki NKV

b)

Persyaratan dan tata cara memperoleh NKV

c)

Penegakan hukum pidana dan perdata

d)

Masa berlaku, perubahan dan pencabutan NKV

15.

Persyaratan teknis sertifikasi NKV yang wajib dimiliki oleh suatu unit usaha asal hewan sebagai berikut, kecuali....

a)

dokumen UKL/UPL

b)

bangunan dan sarana prasarana memenuhi aspek higine-sanitasi

c)

memiliki penanggung jawab teknis keahlian kesmavet

d)

memiliki surat izin gangguan

16.

Pemeriksaan dokumen persyaratan NKV yang diajukan oleh pemohon kepada Kepala Dinas Peternakan Provinsi dilakukan maksimal selama .......

a)

7 hari

b)

14 hari

c)

30 hari

d)

3 bulan

17.

Peringatan tertulis pada prosedur pencabutan NKV dilakukan sebanyak .... kali dan dalam selang waktu diantaranya selama ..... hari

a)

2 kali, 20 hari

b)

2 kali, 30 hari

c)

3 kali, 20 hari

d)

3 kali, 30 hari

18.

Apakah dasar hukum tentang Klasifikasi Obat Hewan?

a)

Permentan RI No. 381 tahun 2005

b)

PP RI No. 47 tahun 2014

c)

Permentan No. 14 tahun 2017

d)

PP RI No. 37 tahun 2017

19.

Terdapat 13 digit berupa angka dan huruf yang menyatakan kode dan bentuk nomor pendaftaran obat hewan, maka pada digit ke-11 untuk menyatakan.....

a)

jenis obat (P, F, V, dll)

b)

bentuk obat (C, S, M)

c)

golongan obat (K, T, B)

d)

jumlah pendaftaran ulang

20.

Apakah dasar hukum tentang Pedoman Penataan Kompartemen dan Penataan Zona Usaha Perunggasan?

a)

Permentan RI No. 381 tahun 2005

b)

PP RI No. 47 tahun 2014

c)

Permentan No. 14 tahun 2017

d)

Permentan RI No 28 tahun 2008

21.

Penataan kompartemen bebas Avian Influenza dilakukan pada usaha perunggasan sebagai berikut, kecuali............

a)

Grand Parent Stock layer dan broiler

b)

Parent Stock layer dan broiler

c)

Poultry Shop layer dan broiler

d)

Peternakan Komersial layer dan broiler

22.

Kegiatan pengawasan zona secara internal pada penataan kompartemen bebas AI dilaksanakan oleh ....

a)

Dinas provinsi

b)

Dinas kabupaten/kota

c)

masyarakat

d)

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

23.

Kegiatan pengawasan kompartemen secara eksternal pada penataan kompartemen bebas AI dilaksanakan oleh sebagai berikut, kecuali....

a)

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

b)

Dinas provinsi

c)

Dinas kabupaten/kota

d)

pelaku usaha

24.

Penyediaan obat keras dan obat bebas terbatas dapat dilakukan oleh berbagai pihak berikut, kecuali...........

a)

Importir

b)

Petshop

c)

Toko Obat Hewan

d)

Distributor

25.

Penggunaan resep dokter hewan ditujukan untuk perolehan obat pada golongan obat....

a)

keras, bebas

b)

bebas terbatas, bebas

c)

keras, bebas terbatas

d)

bebas, serbuk