NEW
Font size
WorksheetsAKUNTABILTAS, NASIONALISME, ETIKA PUBLIK
Total questions: 45
Worksheet time: 29mins
Sesuatu yang dipahami sebagai refleksi atas baik/buruk, benar/salah yang harus dilakukan atau bagaimana melakukan yang baik atau benar disebut ....
Etika Publik
Etika
Kode Etik Profesi
Kode Etik
Aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus, sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis ....
Etika Publik
Etika
Kode Etik Profesi
Kode Etik
Unsur- unsur dalam modalitas etika publik ada 3 (tiga) yaitu ....
Akuntabilitas, transparansi, netralitas
Efisiensi, efektif, equality
Akuntabilitas, partisipatif, keprofesionalan
Partisipatif, transparansi, keprofesionalan
Pemerintah harus mempertanggungjawabkan secara moral, hukum dan politis atas kebijakan dan tindakan-tindakannya dari rakyat adalah pengertian dari….
Akuntabilitas
Transparansi
Partisipatif
Keprofesionalan
Tidak melakukan korupsi atau kecurangan adalah pengertian dari….
Aktualisasi
Integritas publik dalam arti sempit
Internalisasi
Modalitas
Masyarakat tunduk pada kekuasaan raja-raja karena mereka percaya bahwa raja adalah satu-satunya manusia yang memegang amanah Tuhan serta memiliki kekuasaan kodrat yang besar adalah pamahaman dari….
Legitimasi etis
Legitimasi sosiologis
Legitimasi religius
Legitimasi kekuasaan
Konflik kepentingan dapat mengakibatkan dampak buruk yaitu ….
Mengakibatkan persaingan tidak sehat
Kesejahteraan rakyat terabaikan
Mendorong tindak korupsi
Semua benar
Peraturan mengenai Sumpah/Janji PNS adalah….
PP No. 53 Tahun 2010
PP No. 42 Tahun 2004
PP No. 21 Tahun 1975
PP No. 30 Tahun 1980
Sumber-sumber kode etik yang telah berkembang dalam sistem administrasi publik di indonesia, kecuali :
PP nomor 11 tahun 1959
PP nomor 21 tahun 1975
PP nomor 30 tahun 1980
PP nomor 101 tahun 2000
PP nomor 42 tahun 2004
Subversi melalui penyalahgunaan pengaruh, penggelapan, pemborosan, atau penyelewengan tidak dapat dibenarkan. Para pegawai bertanggungjawab untuk melaporkan jika ada tindak penyimpangan, adalah pernyataan dari azas sumber kode etik adaministrasi publik menurut ASPA :
Hukum mengatur semua tindakan dari lembaga pemerintah
Manajemen yang efisien dan efektif adalah dasar dari administrasi publik
Pelayanan kepada masyarakat adalah di atas pelayanan kepada diri sendiri
Hati nurani memegang peran penting dalam memilih arah tindakan
Rakyat adalah berdaulat
Berikut adalah pengaruh buruk dari adanya konflik kepentingan, kecuali :
Aji Mumpung
Menerima/memberi suap
Rela berkorban
Loyalitas ganda
Pemanfaatan fasilitas organisasi/lembaga untuk kepentingan pribadi
Masyarakat tunduk pada kekuasaan raja-raja karena mereka percaya bahwa raja adalah satu-satunya manusia yang memegang amanat tuhan serta memiliki kekuasan kodrat yang besar, ini adalah bentuk pernyataan :
Legitimasi legal formal
Legitimasi Religius
Legitimasi Sosiologis
Legitimasi etis
Legitamasi kultural
Kekuasaan yang memiliki legitimasi paling kuat adalah yang memenuhi landasan legitimasi etis, berikut adalah alasan mengapa legitimasi etis sangat penting, kecuali :
Karena landasan etis memiliki basis yang sangat kuat bagi prilaku manusia
Legitimasi etis berada di belakang setiap tatanan normatif dalam prilaku manusia
Legitimasi etis lahir dari pemimpinLegitimasi etis lahir dari pemimpin
Karena legitamisi etis tidak mendasarkan diri pada pandangan-pandangan de facto yang berlaku dalam masyarakat saja
Legitimasi etis tidak akan penah dibatasi oleh ruang dan waktu
Penerapan nilai-nilai keraifan, kejujuran, keuletan, sikap sederhana dan hemat, tanggung jawab, serta akhalk dan prilaku yang baik termasuk :
Nilai kewaspadaan spritual
Nilai kewaspadaan profesional
Nilai kewaspadaan sistem
Nilai kewaspadaan organisasi
Nilai kewaspadaan dini
Mantaati kaidah-kaidah teknis dan peraturan-peraturan yang terkait dengan kedudukannya sebagai pembuat keputusan termasuk :
Nilai kewaspadaan spritual
Nilai kewaspadaan profesional
Nilai kewaspadaan sistem
Nilai kewaspadaan organisasi
Nilai kewaspadaan dini
Di bawah ini adalah prilaku pejabat publik yang menjunjung tinggi nilai-nilai dasar etika publik :
Memuaskan pimpinan
Menyenangkan pimpinan
Memenuhi kebutuhan pribadi
Merubah mindset dan sistem manajemen
Menyenangkan pribadi
Etika publik menekankan pada aspek nilai dan norma, serta prinsip moral sehingga etika publik membentuk integritas
pelayanan publik, penyataan ini mengandung :
Dimensi Kuantitas pelayanan publik
Dimensi Kualitas pelayanan publik
Dimensi modalitas
Dimensi tindakan integritas publik
Dimensi Kualitas modalitas
Pejabat yang cenderung tidak peka, tidak peduli dan dikriminatif disebakan pejabat tersebut tidak memiliki :
Kompetensi teknis
Kompetensi leadership
Kompetensi etika
Kompetensi keterampilan
Kompetensi sosiakultural
Unsur-unsur modalitas dalam etika publik adalah :
Akuntabilitas, transparansi dan integritas
Akuntabilitas, nasionalisme dan anti korupsi
Akuntabilitas, Komitmen mutu dan integritas
Akuntabilitas, anti korupsi dan integritas
Akuntabiltas, transparansi dan anti korupsi
Butir ke 5 dari kode etik dan prilaku ASN adalah :
Melaksanakan tugasnya sesuai sesuai dengan peraturan perudangan yang berlaku
Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan etika pemerintahan
Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab dan beritegritas tinggi
Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara
Melaksanakan peraturan perudang-undangan yang berlaku
Sebutkan ada berapa butir Kode etik dan prilaku ASN
10 butir
11 butir
12 butir
13 butir
14 butir
Kode Etik adalah :
Aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus, sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis
Suatu aturan yang yang mengatur tingkah/etika suatu kelompok khusus dalam masyarakat melalui ketentuan-ketentuan tertulis yang diharapkan dapat dipegang teguh oleh sekompok profesional tertentu
Aturan-aturan yang dibuat oleh seseorang pimpinan oragnisasi
Aturan-aturan yang di buat bersama dalam sauatu oragnisasi
Dibawah ini adalah hal hal yang mendorong muculnya paham nasionalisme , kecuali ...
Adanya campur tangan bangsa lain misalnya penjajahan
Adanya keinginan dan tekad bersama untuk melepaskan diri daribelenggu kekuasaan absolut
Perasaan senasib dan seperjuangan
Munculnya paham ekonomi pada industri
Adalah suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan budaya ,cita cita dan tujuan dengan demikian masyarakat tersebut merasakan adanya kesetiaan terhadap bangsa itu sendiri merupakan pengertian dari ...
Nasionalisme
Patriotisme
Kapitalisme
Liberalisme
Salah satu faktor munculnya golongan terpelajar pada awal abad ke-20 dalam masyarakat Indonesia adalah ….
lahirnya Budi Utomo
dilaksanakannya politik etis
adanya penderitaan rakyat Indonesia
dilaksanakannya politik liberal
Sikap menganggungkan bangsa sendiri dan merendahkan bangsa lain merupakan arti dari...
Sukuisme
Chauvinisme
Exlusivism
Nasionalisme
Perbedaan nasionalisme Indonesia dengan nasionalisme negara lain adalah
nasionalisme Indonesia adalah nasionalisme yang berdasar kekuasaan absolut
nasionalisme Indonesia mempunyai ciri khas kebudayaan nusantara
nasionalisme Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila
Nasionalisme yang integral dengan prinsip kebangsaan superior
Fungsi Aparatur Sipil Negara disebutkan di bawah ini kecuali...
ASN sebagai pelaksana kebijakan
ASN sebagai penyusun kebijakan
ASN sebagai pelayan publik
ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa
Proxy war merupakan salah satu ancaman yang sedang dihadpai oleh bangsa Indonesia. Yang dimaskdu dengan proxy war adalah.....
Serangan nir militer dengan menggunakan teknologi
Ancaman trehadap bangsa dengan cara melemahkan budaya bangsa
Ancaman yang dilancarkan negara-negara persekutuan
Ancaman yang terjadi ketika lawan kekuatan menggunakan pihak ketiga sebagai pengganti berkelahi satu sama lain secara langsung
Berikut ini merupakan tipologi birokrat garda depan keculai
suppress information bureaucrats
legal information bureaucrats
provide supportive information bureaucrats
provide inadequqte infomation bueaucrats
Sebagai pelaksana kebijakan publik tentu setiap pegawai ASN harus memiliki nilai-nilai
Bersikap adil dan tidak diskriminasi
Mengupayakan situasi damai di seluruh wilayah Indonesia
Kepublikan, berorientasi pada kepentingan publik
Melakukan pelayanan yang komprehensif
Kebijakan publik bersifat distributif dapat didefinisikan sebagai berikut.....
kebijakan yang bersifat menyerap dari masyarakat luas
kebijakan yang isinya sejumlah peraturan dan kewajiban yang harus ditaati warga negara maupun penyelenggara Negara bertujuan untuk menciptakan ketertiban, kelancaran jaminan hak asasi , dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan
kebijakan publik yang bermaksud mengalokasikan material yang telah didapat dari masyarakat luas
kebijakan muncul karena tuntutan kebijakan
Implementasi kebijakan intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (to deliver policy output) yag dilakukan oleh para implementer kepada kelompok sasaran (target group) sebagai upaya mewujudkan tujuan kebijakan. Implementasi sebgaai delivery mechanism policy output diperlihatkan dengan urutan:
policy output delivery--> target group--> implikasi--> policy outcomes
target group --> delivery--> implikasi--> policy outcomes--> policy output
policy outcomes--> delivery--> target group--> implikasi-->policy output
implikasi--> target group --> delivery -->policy outcomes--> policy output
Kebijakan publik dalam perspektif instrumental merupakan alat mencapai tujuan yang terkait dengan upaya pemerintah mewujudkan nilai-nilai kepublikan (public values). Aparatur Sipil Negara memiliki fungsi salah satunya sebagai pelaksana kebijakan publik. Berikut ini merupakan perspektif instrumental merupakan alat mencapai tujuan yang terkait dengan upaya pemerintah mewujudkan nilai-nilai kepublikan (public values) kecuali...
mewujudkan nilai yang diidealkan masyarakat seperti keadilan, persamaan dan keterbukaan
memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat
memanfaatkan peluang baru bagi kepentingan kelompok tertentu
melindungi masyarakat dari praktik swasta yang merugikan.
Pada implementasi kebijakan kadangkala ASN sebagai garda terdepat dalam birokrat mengalami problematika terkait target atau sasaran kebijakan, sehingga kadang di berikan kewenangan untuk melakukan diskresi. Pada penerapannya diskresi dapat diklasifikasikan yaitu....
diskresi yang berorientasi pada perwujudan kepentingan publik dan berorientasi kepada kepentingan implementer
diskresi yang berorientasi pada perwujudan nasionalisme dan berorientasi kepada kepentingan golongan
diskresi yang berorientasi pada perwujudan output dan berorientasi kepada outcome
diskresi yang berorientasi pada perwujudan instrumen dan berorientasi kepada input
Wawasan kebangsaan dimiliki oleh setiap bangsa yang menegara sehingga Wawasan kebangsaan sebagai landasan psikologis dan demi eksistensinya di tengah kehidupan bangsa-bangsa lain di dunia. Dalam wawasan kebangsaan terkandung nilai-nilai berikut kecuali...
Pengorbanan
Kesederajatan
Kekeluargaan
Kemanusiaan
