WorksheetsTRY OUT 2
Total questions: 50
Worksheet time: 38mins
Tantangan Bangsa Indonesia dalam menyongsong pasaran bebas Asia Pasifik 2020, terutama dengan upaya peningkatan
Otonomi Daerah Seluas-luasnya
Peningkatan sumber daya energi perbaharuan
Peningkatan sumber daya manusia
Peningkatan ekspor ke luar negeri
Peningkatan kerjasama dengan berbagai negara
Pemisahan kekuasaan Yudikatif dan eksekutif guna mewujudkan lembaga peradilan yang bebas dan aktif ciri utama dari....
Pemerintah Diktator
Pemerintah Sosialis
Pemerintah Otokrasi
Pemerintah Demokrasi
Pemerintah Romawi
Kebijakan pemerintah dalam pembangunan nasional ditujukan untuk...
Persatuan dan kesatuan bangsa
Pembangunan jangka panjang
Kedamaian dan keamanan dunia
Kemakmuran
Pertumbuhan ekonomi liberal
Dalam UU No 32 tahun 2004 yang sekarang telah dijalankan pemerintah adalah undang - undang tentang sistem pemerintahan ....
Dekonsentrasi
Desentralisasi
Otonomi daerah
Sentralisasi
Tugas pebantuan
Salah satu pelanggaran Hak Asasi Manusia di Jakarta tahun 1998 adalah terjadi pada peristiwa demonstrasi yang dilakukan mahasiswa di....
Taman makam pahlawan
Jembatan kali krasak
Jembatan semanggi
Monumen Nasional
Jembatan semanggi raya
Dampak buruk dari pelaksanaan otonomi daerah adalah ...
Egoisme kependudukan
Etnosentrisme
Egoisme kewilayahan
Konsumerisme
Hidonisme
Kebijakan pembangunan Nasional Indonesia diarahkan kepada...
Mencerdaskan kehidupan bangsa
Melindungi hak asasi manusia yang paling asasi
Manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya
Manusia Indonesia seluruhnya dan masyarakat Indonesia seutuhnya
Perdamaian dunia dan politik antar bangsa
Pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia dan Negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 menjadi tanggung jawab ...
Pemerintah pusat
TNI dan Polri pusat
TNI
Warga Negara
Dewan perdamaian PBB
Arah kebijakan pembangunan hukum antara lain menegakkan hukum secara konsisten menjamin kepastian hukum, untuk mewujudkan arah kebijakan ini terutama ....
Perlunya penyempurnaan sarana dan prasarana peradilan yang memadahi.
Perlunya pembangunan hukum yang relevan dengan perkembangan dunia industry.
Perlunya pembangunan hukum yang relevan dengan perkembangan dunia industry.
Perlunya pembangunan hukum yang relevan dengan perkembangan dunia industry.
Perlunya fasilitas hukum yang ketat dan memaksa
Yang internal merupakan faktor interns pendorong suatu negara melakukan hubungan internasional adalah ....
Adanya kekhawatiran akan kelangsungan hidup bangsa dan negara yang terancam, baik melalui kudeta atau dari intervensi negara lain
Ketentuan hukum alam bahwa suatu negara tidak dapat hidup sendiri tanpa kerjasama dengan negara lain
Untuk membangun komunikasi lintas bangsa dan negara guna mewujudkan kerjasama yang produktif
Mewujudkan tatanan dunia baru yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan dan perdamaian
Memperbaiki hubungan antarnegara serta kerjasama ekonomi
Pembangunan Jangka Panjang (PJP) meliputi jangka waktu berapa tahun ?
20 tahun
10 tahun
5 tahun
15 tahun
25 tahun
Prinsip yang dipakai dalam politik Luar Negeri Indonesia adalah sebagai berikut, kecuali....
Mengikuti perkembangan arah konsenterasi global
Demokratis
Berorientasi pada kepentingan nasional
Antikolonialisme
Bebas aktif
Sifat politik luar negeri yang bebas dan aktif berawal dari konsepsi Wakil Presiden Moh. Hatta dalam pidatonya yang berjudul.....
Membangun Dunia Kembali
Jalannya Revolusi Kita
Manipol USDEK
Jangan Sekali-kali Melupakan Sejarah
Mendayung diantara Dua Kerang
Kebijakan politik Orde Baru yang dianggap melanggar HAM adalah...
APBN yang disusun oleh Presiden tanpa didampingi DPR
Pembuatan UU pengelolaan daerah oleh pusat
Pengangkatan anggota DPR dari fraksi ABRI
Pelaksanaan pemilu yang seadanya
Pembatasan partai politik peserta pemilu
Turunnya Soeharto dari jabatan Presiden Indonesia ditandai dengan pidato pengunduran dirinya yang berlangsung pada tanggal....
21 Mei 1998
20 Mei 1998
19 Mei 1998
13 Mei 1998
12 Mei 1998
Kebijakan politik era Orde Baru di bidang ekonomi yang bersifat positif bagi rakyat adalah....
Pengawasan yang ketat terhadap perekonomian
Maraknya pemalakan dan penebangan hutan
Privatisasi BUMN
Masuknya para Indonesia investor asing di Indonesia
Revolusi hijau
Kebijakan politik dalam negeri pada era Demokrasi Terpimpin adalah....
Memusuhi Malaysia sebagai kepanjangan tangan dari neokolonialis
Mencetuskan ideologi Nasakom
Condong ke Blok Barat
Politik tidak memihak
Menganut politik bebas dan aktif
Program pemberdayaan lembaga peradilan dan berbagai lembaga penegak hukum saat ini bertujuan untuk...
Mewujudkan upaya perdamaian dunia
Mewujudkan kecerdasan bangsa
Melindungi segenap bangsa Indonesia
Memajukan kesejahteraan umum
Mewujudkan ketertiban dalam masyarakat
Otonomi daerah memberikan kewenangan luas mencakup hampir seluruh bidang pemerintahan melalui, kecuali tentang ...
Agama dan peradilan
Moneter dan fiskal
Pertahanan keamanan
Keuangan antar daerah
Politik luar negeri
Untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia, yaitu yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, berdisiplin, bekerja keras, bertanggungjawab, mandiri, cerdas, terampil serta sehat jasmani dan rohani". Pernyataan tersebut merupakan dasar pendidikan nasional yang tertuang dalam ...
TAP MPR No.l/MPR/1993
TAP MPR No.ll/MPR/1993
TAP MPR No.llI/MPR/1993
TAP MPR No. IV/MPR/1993
TAP MPR No. IV/MPR/1993
Dalam SK Menpan tentang kenaikan pangkat No 26 tahun 1989 tentang angka kredit bagi jabatan guru, kenaikan pangkat guru tersebut menggunakan sistem ...
Kenaikan sistem berjangka
Kenaikan sistem kredit
Kenaikan sistem manunggal
Kenaikan sesuai masa jabatan
Kenaikan sesuai masa kerja
Dalam prinsip desentralisasi dan managemen GBHN tahun 1999-2004 serta kebijakan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan menengah Depdiknas, yang menjadi prinsip tersebut adalah ....
School based managemen and community based participasion
School based managemen and community based organitasion
School based managemen and community based coordination.
School based managemen and community based statement.
School based managemen and community based coalition.
Kekuatan industri yang didukung oleh sektor pertanian yang kuat. Pernyataan tersebut merupakan isi dari....
REPELITA I
REPELITA II
REPELITA III
REPELITA IV
REPELITA V
Undang-undang No. 5 tahun 1990 adalah undang-undang yang mengatur tentang ....
Pengelolaan lingkungan hidup
Penataan ruang
Sistem perencanaan pembangunan nasional
Sistem perencanaan pembangunan nasional
encana strategi kementrian lembaga Departemen Kehutanan.
Arah kebijakan pembangunan hukum antara lain menegakkan hukum secara konsisten, menjamin kepastian hukum. Untuk mewujudkan arah kebijakan ini yang diperlukan adalah ....
Mewujudkan ketertiban dalam masyarakat
Managemen dalam hukum
Perbaikan dan penyempurnaan sarana dan prasarana peradilan yang memadahi
Peradilan yang adil dan tidak memihak
Aparat penegak hukum yang bersih dan bertanggung jawab
Tindakan penebangan hutan yang tidak memperhatikan keseimbangan antara alam akan meyebabkan.....
Reboisasi dan rehabilitasi hutan.
Kemiskinan penduduk disekitar hutan.
Meluasnya kebocoran lapisan ozon di seluruh dunia.
Bencana alam yang tidak terkendali.
Pengusaha semakin kaya dan korup.
Pada awal pembangunan jangka panjang prioritasnya pembangunan di bidang industri adalah ...
Industri nasional yang didukung kemampuan teknologi yang meningkat
Industri yang menghasilkan barang import.
Industri yang mengolah bahan baku menjadi bahan jadi.
Industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi.
Indutri yang menunjang sektor perekonomian.
Demokrasi ekonomi mempunyai beberapa ciri-ciri postif, yaitu salah satunya perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas dasar asas...
Kekeluargaan
Ketuhanan
Keadilan
Gotong royong
Kesejahteraan
Penyebab utama reformasi di Indonesia dipelopori oleh kalangan mahasiswa adalah
Presiden Republik Indonesia saat ini tidak menjalankan tugasnya dengan baik.
Desakan dari daerah agar pemimpin khususnya Presiden segera diganti.
Anggota kabinet tidak bisa berkarya dengan baik.
Berkembangnya demokrasi yang sesungguhnya.
Terjadi ketidakadilan diberbagai bidang kehidupan.
Tahun (1689) Raja Willem III dari Belanda sekaligus raja Inggris mengeluarkan Bill of Right. Hal ini berdampak dari pemindahan kekuasaan menjadi.....
Kekuasaan berpindah dari presidensial ke parlemen
Kekuasaan berpindah dari perdana menteri ke parlemen
Kekuasaan berpindah dari raja ke absolutime
Kekuasaan berpindah dari raja ke Republik
Kekuasaan berpindah dari raja ke parlemen
Slogan yang paling terkenal dan sering diperdengarkan oleh masyarakat pada masa pergerakan Revolusi Perancis adalah ....
Liberty, fraternity, dignity
Liberty, equality, fraternity
Liberty, equality, dignity
Equality, fraternity, dignity
Fraternity, equality, dignity
Pengertian hak dan wewenang serta kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan merupakan ...
Asas dekonsentrasi
Daerah otonom
Otonomi daerah
Desentralisasi
Tugas pembantuan
Berikut ini adalah urusan pemerintah yang menjadi urusan pemerintah yang oleh Undang-Undang sudah ditentukan, yaitu meliputi kebijakan-kebijakan dibawah ini, kecuali....
Moneter dan fiskal nasional
Pertahanan dan keamanan
Agama
Yustisi
Pendidikan
Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai hak-hak yang menajdi bagiannya, berikut ini yang bukan merupakan hak otonom daerah adalah ....
Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya
Penentuan kebijakan fiskal dan moneter
Mengelola aparatur daerah
Mengelola kekayaan daerah yang ada. Memungut pajakdan retribusi daerah
Mendapatkan hak-hak lainnya yang diatur oleh undang-undang
Suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan bertanggung jawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan adalah merupakan...
Anggaran pendapatan belanja Negara
Pendapatan daerah
Perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintah daerah
Perimbangan keuanagan antara . pendapatan dan angaran pembelanjaan Negara
Pembiayaan Negara
Anggaran pendapatan dan belanja daerah yang kemudian disebut dengan APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan oleh ...
Peraturan daerah
Peraturan Menteri
Keputusan Presiden
Anggaran Negara
Undang - undang
Berikut ini yang bukan merupakan perangkat pemerintah daerah adalah ....
Gubernur
Bupati
Walikota
Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah
Sekretaris Negara
Dalam urusan pemerintahan yang menajdi kewenangan pemerintah di luar urusan pemerintahan sebagai mana dijelaskan dalam Pasal 10 ayat (3), tentang segala urusan pemerintah, maka pemerintah dapat....
Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya tanpa melibatkan pemerintah daerah
Mengelola aparatur daerah yang baru
Menugaskan sebagian urusan pemeri-natah daerah dan atau pemerintahan pusat berda sarkan asas sentralisasi
Melimpahkan sebagian urusan pemerintah kepada Gubernur selaku wakil pemerintah
Mengelola kekayaan daerahnya sendiri
Kepala daerah dan atau wakil wakil kepala daerah berhenti karena alasan sebagai berikut, kecuali....
Meninggal dunia
Permintaan sendiri
Diberhentikan
Berhalangan tetap secara berturut-turut selama 3 bulan
Berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 bulan
Dalam melakukan laporan penyelenggaraan daerah kepada pemerintah sebagaimana dimaksud pada pasal 27 ayat (2) disampaikan presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk Gubernur dan Kepala Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk Bupati/Walikota sebanyak....
Tiga kali dalam setahun
Dua kali dalam setahun
Sekali dalam setahun
Sekali dalam lima tahun
Sekali dalam dua tahun
Kebijakan pelaksanaan politik luar negeri yang bebas dan aktif adalah ....
Mengirim pasukan yang bertugas di daerah perbatasan
Mengirim pasukan perdamaian ke wilayah konflik
Mengirim bantuan pangan dan obat-obatan kepada Negara yang berperang
Mengirim duta dan konsul
Menciptakan kerjasama dengan Negara-negara yang maju saja
Peraturan pemerintah yang mengatur tentang keanggotaan PNS dalam Partai Politik dan Golkar adalah ....
PP No. 11 tahun 1979
PP No. 11 tahun 1979
PP No. 13 tahun 1979
PP No. 14 tahun 1979
PP No. 15 tahun 1979
Daftar unit kepangkatan bagi PNS yang dibuat oleh pejabat pembuat daftar urut kepangkatan besifat....
Terbuka dan diumumkan berdasarkarkan undang-undang
Terbuka dan diumumkan berdasarkan undang-undang
Tertutup dan diumumkan berdasarkan cara-cara yang telah ditetapkan
Terbuka dan diumumkan berdasarkan cara-cara yang telah ditetapkan
Tertutup dan diumumkan berdasarkan undang-undang
Kebijakan pemerintah nasional harus ditujukan kepada ....
Kemakmuran pemerintah
Kemakmuran masyarakat
Keadilan masyarakat
Kesejahteraan daerah
Keadilan dan kesejahteraan pemerintah
Yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pemetaan pembagunan Negara kita adalah karena....
Penyebaran penduduk yang tidak merata
Peledakan jumlah penduduk
Kesenjangan sosial ekonomi penduduk yang tidak merata
Angka pendidikan penduduk yang rendah
Kesadaran penduduk terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi yang rendah
Pengangkatan, pemindahan, dan pember-hentian dari dan dalam jabatan eselon II pada pemerintah daerah provinsi ditetapkan oleh
Presiden
Menteri Dalam Negeri
Gubernur
Bupati dan Walikota
Hukum yang disepakati
Hukum yang berlaku saat ini adalah ...
Hukum tertulis
Hukum yang sah
Hukum yang tegas
Hukum yang memaksa
Hukum yang disepakati
Dalam rangka pengembanagan ekonomi daerah di dalam wadah NKRI, daerah yang mendapatkan perhatian khusus pada amanat GBHN adalah,...
Daerah Istimewa Aceh
Daerah Istimewa Yogyakarta
Daerah Khusus Ibukota
Daerah kepulauan seribu
Daerah Kalimantan
Berikut ini adalah lembaga yang tidak berkewajiban melaksanakan amanat GBHN secara aplikatif sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenang berdasarkan UUD 1945 adalah ....
Dewan Kabinet
BPK
DPA
DPR
MA
Yang berhak memberikan grasi dan rehabilitasi adalah ...
MPR
MA
Presiden
Wakil Presiden
DPR
