wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

TRY OUT 2

Total questions: 50

Worksheet time: 38mins

Name
Class
Date
1.

Tantangan Bangsa Indonesia dalam menyongsong pasaran bebas Asia Pasifik 2020, terutama dengan upaya peningkatan

a)

Otonomi Daerah Seluas-luasnya

b)

Peningkatan sumber daya energi perbaharuan

c)

Peningkatan sumber daya manusia

d)

Peningkatan ekspor ke luar negeri

e)

Peningkatan kerjasama dengan berbagai negara

2.

Pemisahan kekuasaan Yudikatif dan eksekutif guna mewujudkan lembaga peradilan yang bebas dan aktif ciri utama dari....

a)

Pemerintah Diktator

b)

Pemerintah Sosialis

c)

Pemerintah Otokrasi

d)

Pemerintah Demokrasi

e)

Pemerintah Romawi

3.

Kebijakan pemerintah dalam pembangunan nasional ditujukan untuk...

a)

Persatuan dan kesatuan bangsa

b)

Pembangunan jangka panjang

c)

Kedamaian dan keamanan dunia

d)

Kemakmuran

e)

Pertumbuhan ekonomi liberal

4.

Dalam UU No 32 tahun 2004 yang sekarang telah dijalankan pemerintah adalah undang - undang tentang sistem pemerintahan ....

a)

Dekonsentrasi

b)

Desentralisasi

c)

Otonomi daerah

d)

Sentralisasi

e)

Tugas pebantuan

5.

Salah satu pelanggaran Hak Asasi Manusia di Jakarta tahun 1998 adalah terjadi pada peristiwa demonstrasi yang dilakukan mahasiswa di....

a)

Taman makam pahlawan

b)

Jembatan kali krasak

c)

Jembatan semanggi

d)

Monumen Nasional

e)

Jembatan semanggi raya

6.

Dampak buruk dari pelaksanaan otonomi daerah adalah ...

a)

Egoisme kependudukan

b)

Etnosentrisme

c)

Egoisme kewilayahan

d)

Konsumerisme

e)

Hidonisme

7.

Kebijakan pembangunan Nasional Indonesia diarahkan kepada...

a)

Mencerdaskan kehidupan bangsa

b)

Melindungi hak asasi manusia yang paling asasi

c)

Manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya

d)

Manusia Indonesia seluruhnya dan masyarakat Indonesia seutuhnya

e)

Perdamaian dunia dan politik antar bangsa

8.

Pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia dan Negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 menjadi tanggung jawab ...

a)

Pemerintah pusat

b)

TNI dan Polri pusat

c)

TNI

d)

Warga Negara

e)

Dewan perdamaian PBB

9.

Arah kebijakan pembangunan hukum antara lain menegakkan hukum secara konsisten menjamin kepastian hukum, untuk mewujudkan arah kebijakan ini terutama ....

a)

Perlunya penyempurnaan sarana dan prasarana peradilan yang memadahi.

b)

Perlunya pembangunan hukum yang relevan dengan perkembangan dunia industry.

c)

Perlunya pembangunan hukum yang relevan dengan perkembangan dunia industry.

d)

Perlunya pembangunan hukum yang relevan dengan perkembangan dunia industry.

e)

Perlunya fasilitas hukum yang ketat dan memaksa

10.

Yang internal merupakan faktor interns pendorong suatu negara melakukan hubungan internasional adalah ....

a)

Adanya kekhawatiran akan kelangsungan hidup bangsa dan negara yang terancam, baik melalui kudeta atau dari intervensi negara lain

b)

Ketentuan hukum alam bahwa suatu negara tidak dapat hidup sendiri tanpa kerjasama dengan negara lain

c)

Untuk membangun komunikasi lintas bangsa dan negara guna mewujudkan kerjasama yang produktif

d)

Mewujudkan tatanan dunia baru yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan dan perdamaian

e)

Memperbaiki hubungan antarnegara serta kerjasama ekonomi

11.

Pembangunan Jangka Panjang (PJP) meliputi jangka waktu berapa tahun ?

a)

20 tahun

b)

10 tahun

c)

5 tahun

d)

15 tahun

e)

25 tahun

12.

Prinsip yang dipakai dalam politik Luar Negeri Indonesia adalah sebagai berikut, kecuali....

a)

Mengikuti perkembangan arah konsenterasi global

b)

Demokratis

c)

Berorientasi pada kepentingan nasional

d)

Antikolonialisme

e)

Bebas aktif

13.

Sifat politik luar negeri yang bebas dan aktif berawal dari konsepsi Wakil Presiden Moh. Hatta dalam pidatonya yang berjudul.....

a)

Membangun Dunia Kembali

b)

Jalannya Revolusi Kita

c)

Manipol USDEK

d)

Jangan Sekali-kali Melupakan Sejarah

e)

Mendayung diantara Dua Kerang

14.

Kebijakan politik Orde Baru yang dianggap melanggar HAM adalah...

a)

APBN yang disusun oleh Presiden tanpa didampingi DPR

b)

Pembuatan UU pengelolaan daerah oleh pusat

c)

Pengangkatan anggota DPR dari fraksi ABRI

d)

Pelaksanaan pemilu yang seadanya

e)

Pembatasan partai politik peserta pemilu

15.

Turunnya Soeharto dari jabatan Presiden Indonesia ditandai dengan pidato pengunduran dirinya yang berlangsung pada tanggal....

a)

21 Mei 1998

b)

20 Mei 1998

c)

19 Mei 1998

d)

13 Mei 1998

e)

12 Mei 1998

16.

Kebijakan politik era Orde Baru di bidang ekonomi yang bersifat positif bagi rakyat adalah....

a)

Pengawasan yang ketat terhadap perekonomian

b)

Maraknya pemalakan dan penebangan hutan

c)

Privatisasi BUMN

d)

Masuknya para Indonesia investor asing di Indonesia

e)

Revolusi hijau

17.

Kebijakan politik dalam negeri pada era Demokrasi Terpimpin adalah....

a)

Memusuhi Malaysia sebagai kepanjangan tangan dari neokolonialis

b)

Mencetuskan ideologi Nasakom

c)

Condong ke Blok Barat

d)

Politik tidak memihak

e)

Menganut politik bebas dan aktif

18.

Program pemberdayaan lembaga peradilan dan berbagai lembaga penegak hukum saat ini bertujuan untuk...

a)

Mewujudkan upaya perdamaian dunia

b)

Mewujudkan kecerdasan bangsa

c)

Melindungi segenap bangsa Indonesia

d)

Memajukan kesejahteraan umum

e)

Mewujudkan ketertiban dalam masyarakat

19.

Otonomi daerah memberikan kewenangan luas mencakup hampir seluruh bidang pemerintahan melalui, kecuali tentang ...

a)

Agama dan peradilan

b)

Moneter dan fiskal

c)

Pertahanan keamanan

d)

Keuangan antar daerah

e)

Politik luar negeri

20.

Untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia, yaitu yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, berdisiplin, bekerja keras, bertanggungjawab, mandiri, cerdas, terampil serta sehat jasmani dan rohani". Pernyataan tersebut merupakan dasar pendidikan nasional yang tertuang dalam ...

a)

TAP MPR No.l/MPR/1993

b)

TAP MPR No.ll/MPR/1993

c)

TAP MPR No.llI/MPR/1993

d)

TAP MPR No. IV/MPR/1993

e)

TAP MPR No. IV/MPR/1993

21.

Dalam SK Menpan tentang kenaikan pangkat No 26 tahun 1989 tentang angka kredit bagi jabatan guru, kenaikan pangkat guru tersebut menggunakan sistem ...

a)

Kenaikan sistem berjangka

b)

Kenaikan sistem kredit

c)

Kenaikan sistem manunggal

d)

Kenaikan sesuai masa jabatan

e)

Kenaikan sesuai masa kerja

22.

Dalam prinsip desentralisasi dan managemen GBHN tahun 1999-2004 serta kebijakan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan menengah Depdiknas, yang menjadi prinsip tersebut adalah ....

a)

School based managemen and community based participasion

b)

School based managemen and community based organitasion

c)

School based managemen and community based coordination.

d)

School based managemen and community based statement.

e)

School based managemen and community based coalition.

23.

Kekuatan industri yang didukung oleh sektor pertanian yang kuat. Pernyataan tersebut merupakan isi dari....

a)

REPELITA I

b)

REPELITA II

c)

REPELITA III

d)

REPELITA IV

e)

REPELITA V

24.

Undang-undang No. 5 tahun 1990 adalah undang-undang yang mengatur tentang ....

a)

Pengelolaan lingkungan hidup

b)

Penataan ruang

c)

Sistem perencanaan pembangunan nasional

d)

Sistem perencanaan pembangunan nasional

e)

encana strategi kementrian lembaga Departemen Kehutanan.

25.

Arah kebijakan pembangunan hukum antara lain menegakkan hukum secara konsisten, menjamin kepastian hukum. Untuk mewujudkan arah kebijakan ini yang diperlukan adalah ....

a)

Mewujudkan ketertiban dalam masyarakat

b)

Managemen dalam hukum

c)

Perbaikan dan penyempurnaan sarana dan prasarana peradilan yang memadahi

d)

Peradilan yang adil dan tidak memihak

e)

Aparat penegak hukum yang bersih dan bertanggung jawab

26.

Tindakan penebangan hutan yang tidak memperhatikan keseimbangan antara alam akan meyebabkan.....

a)

Reboisasi dan rehabilitasi hutan.

b)

Kemiskinan penduduk disekitar hutan.

c)

Meluasnya kebocoran lapisan ozon di seluruh dunia.

d)

Bencana alam yang tidak terkendali.

e)

Pengusaha semakin kaya dan korup.

27.

Pada awal pembangunan jangka panjang prioritasnya pembangunan di bidang industri adalah ...

a)

Industri nasional yang didukung kemampuan teknologi yang meningkat

b)

Industri yang menghasilkan barang import.

c)

Industri yang mengolah bahan baku menjadi bahan jadi.

d)

Industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi.

e)

Indutri yang menunjang sektor perekonomian.

28.

Demokrasi ekonomi mempunyai beberapa ciri-ciri postif, yaitu salah satunya perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas dasar asas...

a)

Kekeluargaan

b)

Ketuhanan

c)

Keadilan

d)

Gotong royong

e)

Kesejahteraan

29.

Penyebab utama reformasi di Indonesia dipelopori oleh kalangan mahasiswa adalah

a)

Presiden Republik Indonesia saat ini tidak menjalankan tugasnya dengan baik.

b)

Desakan dari daerah agar pemimpin khususnya Presiden segera diganti.

c)

Anggota kabinet tidak bisa berkarya dengan baik.

d)

Berkembangnya demokrasi yang sesungguhnya.

e)

Terjadi ketidakadilan diberbagai bidang kehidupan.

30.

Tahun (1689) Raja Willem III dari Belanda sekaligus raja Inggris mengeluarkan Bill of Right. Hal ini berdampak dari pemindahan kekuasaan menjadi.....

a)

Kekuasaan berpindah dari presidensial ke parlemen

b)

Kekuasaan berpindah dari perdana menteri ke parlemen

c)

Kekuasaan berpindah dari raja ke absolutime

d)

Kekuasaan berpindah dari raja ke Republik

e)

Kekuasaan berpindah dari raja ke parlemen

31.

Slogan yang paling terkenal dan sering diperdengarkan oleh masyarakat pada masa pergerakan Revolusi Perancis adalah ....

a)

Liberty, fraternity, dignity

b)

Liberty, equality, fraternity

c)

Liberty, equality, dignity

d)

Equality, fraternity, dignity

e)

Fraternity, equality, dignity

32.

Pengertian hak dan wewenang serta kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan merupakan ...

a)

Asas dekonsentrasi

b)

Daerah otonom

c)

Otonomi daerah

d)

Desentralisasi

e)

Tugas pembantuan

33.

Berikut ini adalah urusan pemerintah yang menjadi urusan pemerintah yang oleh Undang-Undang sudah ditentukan, yaitu meliputi kebijakan-kebijakan dibawah ini, kecuali....

a)

Moneter dan fiskal nasional

b)

Pertahanan dan keamanan

c)

Agama

d)

Yustisi

e)

Pendidikan

34.

Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai hak-hak yang menajdi bagiannya, berikut ini yang bukan merupakan hak otonom daerah adalah ....

a)

Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya

b)

Penentuan kebijakan fiskal dan moneter

c)

Mengelola aparatur daerah

d)

Mengelola kekayaan daerah yang ada. Memungut pajakdan retribusi daerah

e)

Mendapatkan hak-hak lainnya yang diatur oleh undang-undang

35.

Suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan bertanggung jawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan adalah merupakan...

a)

Anggaran pendapatan belanja Negara

b)

Pendapatan daerah

c)

Perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintah daerah

d)

Perimbangan keuanagan antara . pendapatan dan angaran pembelanjaan Negara

e)

Pembiayaan Negara

36.

Anggaran pendapatan dan belanja daerah yang kemudian disebut dengan APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan oleh ...

a)

Peraturan daerah

b)

Peraturan Menteri

c)

Keputusan Presiden

d)

Anggaran Negara

e)

Undang - undang

37.

Berikut ini yang bukan merupakan perangkat pemerintah daerah adalah ....

a)

Gubernur

b)

Bupati

c)

Walikota

d)

Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah

e)

Sekretaris Negara

38.

Dalam urusan pemerintahan yang menajdi kewenangan pemerintah di luar urusan pemerintahan sebagai mana dijelaskan dalam Pasal 10 ayat (3), tentang segala urusan pemerintah, maka pemerintah dapat....

a)

Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya tanpa melibatkan pemerintah daerah

b)

Mengelola aparatur daerah yang baru

c)

Menugaskan sebagian urusan pemeri-natah daerah dan atau pemerintahan pusat berda sarkan asas sentralisasi

d)

Melimpahkan sebagian urusan pemerintah kepada Gubernur selaku wakil pemerintah

e)

Mengelola kekayaan daerahnya sendiri

39.

Kepala daerah dan atau wakil wakil kepala daerah berhenti karena alasan sebagai berikut, kecuali....

a)

Meninggal dunia

b)

Permintaan sendiri

c)

Diberhentikan

d)

Berhalangan tetap secara berturut-turut selama 3 bulan

e)

Berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 bulan

40.

Dalam melakukan laporan penyelenggaraan daerah kepada pemerintah sebagaimana dimaksud pada pasal 27 ayat (2) disampaikan presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk Gubernur dan Kepala Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk Bupati/Walikota sebanyak....

a)

Tiga kali dalam setahun

b)

Dua kali dalam setahun

c)

Sekali dalam setahun

d)

Sekali dalam lima tahun

e)

Sekali dalam dua tahun

41.

Kebijakan pelaksanaan politik luar negeri yang bebas dan aktif adalah ....

a)

Mengirim pasukan yang bertugas di daerah perbatasan

b)

Mengirim pasukan perdamaian ke wilayah konflik

c)

Mengirim bantuan pangan dan obat-obatan kepada Negara yang berperang

d)

Mengirim duta dan konsul

e)

Menciptakan kerjasama dengan Negara-negara yang maju saja

42.

Peraturan pemerintah yang mengatur tentang keanggotaan PNS dalam Partai Politik dan Golkar adalah ....

a)

PP No. 11 tahun 1979

b)

PP No. 11 tahun 1979

c)

PP No. 13 tahun 1979

d)

PP No. 14 tahun 1979

e)

PP No. 15 tahun 1979

43.

Daftar unit kepangkatan bagi PNS yang dibuat oleh pejabat pembuat daftar urut kepangkatan besifat....

a)

Terbuka dan diumumkan berdasarkarkan undang-undang

b)

Terbuka dan diumumkan berdasarkan undang-undang

c)

Tertutup dan diumumkan berdasarkan cara-cara yang telah ditetapkan

d)

Terbuka dan diumumkan berdasarkan cara-cara yang telah ditetapkan

e)

Tertutup dan diumumkan berdasarkan undang-undang

44.

Kebijakan pemerintah nasional harus ditujukan kepada ....

a)

Kemakmuran pemerintah

b)

Kemakmuran masyarakat

c)

Keadilan masyarakat

d)

Kesejahteraan daerah

e)

Keadilan dan kesejahteraan pemerintah

45.

Yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pemetaan pembagunan Negara kita adalah karena....

a)

Penyebaran penduduk yang tidak merata

b)

Peledakan jumlah penduduk

c)

Kesenjangan sosial ekonomi penduduk yang tidak merata

d)

Angka pendidikan penduduk yang rendah

e)

Kesadaran penduduk terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi yang rendah

46.

Pengangkatan, pemindahan, dan pember-hentian dari dan dalam jabatan eselon II pada pemerintah daerah provinsi ditetapkan oleh

a)

Presiden

b)

Menteri Dalam Negeri

c)

Gubernur

d)

Bupati dan Walikota

e)

Hukum yang disepakati

47.

Hukum yang berlaku saat ini adalah ...

a)

Hukum tertulis

b)

Hukum yang sah

c)

Hukum yang tegas

d)

Hukum yang memaksa

e)

Hukum yang disepakati

48.

Dalam rangka pengembanagan ekonomi daerah di dalam wadah NKRI, daerah yang mendapatkan perhatian khusus pada amanat GBHN adalah,...

a)

Daerah Istimewa Aceh

b)

Daerah Istimewa Yogyakarta

c)

Daerah Khusus Ibukota

d)

Daerah kepulauan seribu

e)

Daerah Kalimantan

49.

Berikut ini adalah lembaga yang tidak berkewajiban melaksanakan amanat GBHN secara aplikatif sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenang berdasarkan UUD 1945 adalah ....

a)

Dewan Kabinet

b)

BPK

c)

DPA

d)

DPR

e)

MA

50.

Yang berhak memberikan grasi dan rehabilitasi adalah ...

a)

MPR

b)

MA

c)

Presiden

d)

Wakil Presiden

e)

DPR