NEW
Font size
WorksheetsTes Wawasan Kebangsaan XVIII
Total questions: 40
Worksheet time: 30mins
Berikut yang tidak termasuk hasil sidang PPKI ketiga pada 22 Agustus 1945 adalah...
membagi wilayah Indonesia ke dalam delapan provinsi
Pembentukan Komite Nasional Indonesia
Komite Nasional Indonesia berfungsi sebagai badan pembantu dan penasihat presiden
Penetapan Partai Nasional Indonesia sebagai partai tunggal yang diketuai oleh Soekarno
membentuk Badan Keamanan Rakyat
Perhatikan pernyataan berikut.
1) Menjaga stabilitas nasional
2) Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah indonesia.
3) Meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian bangsa Indonesia.
4) Memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
5) Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Yang merupakan tujuan pokok dari Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 ditunjukkan nomor …
1), 2), 3)
1), 3), 4)
1), 3), 5)
2), 3), 4)
2), 4), 5)
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dalam susunan hierarkinya setara dengan…
Peraturan Daerah
UUD 1945
Undang-Undang
Peraturan Presiden
Peraturan Menteri
"Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.” Pernyataan tersebut terdapat dalam UUD 1945 pasal…
5 ayat 1
5 ayat 2
6 ayat 1
6 ayat 2
6 ayat 3
“Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”. Pernyataan tersebut terdapat dalam UUD 1945 pasal…
3 ayat 1
3 ayat 2
3 ayat 3
4 ayat 1
4 ayat 2
Berdasarkan Amandemen UUD 1945 pasal 7, Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama …
5 tahun dan tidak dapat dipilih kembali
5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 kali jabatan
5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk 2 kali masa jabatan
6 tahun dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan
10 tahun dan tidak dapat dipilih kembali
Pancasila dan UUD 1945 merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini disebabkan karena…
Pancasila dan UUD 1945 ditetapkan secara bersamaan
Pancasila merupakan pedoman dalam penyusunan UUD 1945
Dalam pembukaan UUD 1945 memuat falsafah dasar negara yaitu Pancasila
Pancasila dan UUD 1945 disusun oleh PPKI
Pancasila dan UUD 1945 disusun berdasarkan aspirasi rakyat Indonesia
Semua produk hukum yang ada di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Hal ini disebabkan karena….
UUD 1945 merupakan sumber hukum tertinggi di Indonesia
UUD 1945 merupakan hukum yang pertama kali dibuat di Indonesia
UUD 1945 merupakan hasil pemikiran para pendiri bangsa
UUD 1945 merupakan hukum terbaik di Indonesia
UUD 1945 merupakan sumber hukum tertua di Indonesia
Amandemen UUD 1945 perlu dilakukan karena beberapa pasal dalam UUD 1945 masih ......
Dapat ditafsirkan beberapa makna dalam penafsirannya
Dapat ditafsirkan menjadi satu pengertian yang kabur
Diperlukan untuk memberikan peluang pemerintah otoriter
Diragukan akan kemampuan UUD dalam menampung aspirasi
Ada pasal yang kurang
Di bawah ini yang bukan merupakan pokok pikiran Pembukaan UUD 1945 berdasarkan TAP MPRS NO. XX/MPRS/1966 adalah ……
Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
Negara Indonesia hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Negara Indonesia adalah negara yangberkedaulatan rakyat berdasarkan kerakyatan dalam permusyawaratan perwakilan
Negara Indonesia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar Kemanusiaan yang adil dan beradab
Negara Indonesia menganut politik luar negeri bebas aktif
Menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 7A, Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul ......
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
Mahkamah Agung (MA)
Mahkamah Konstitusi (MK)
Dewan Pertimbangan Agung (DPA)
Mayoritas suara anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR
Pasal berapa saja UUD 1945 kedua kali diamandemen ......
Pasal 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 30, dan 35
Pasal 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 30, dan 36
Pasal 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 30, dan 37
Pasal 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 30, dan 38
Pasal, 1, 3, 7, 12, 26, 27, 28, 29, 30 dan 31
Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai peran penting dalam ASEAN. Dalam melaksanakan politik luar negeri, Indonesia meliputi landasan idiil, konstitusional, dan operasional. Adapun landasan konstitusional terdapat dalam pembukaan UUD 1945 yang antara lain terdapat pada alinea ……
Pertama dan kedua
Pertama dan ketiga
Pertama dan keempat
Ketiga dan keempat
Kedua dan keempat
BPUPKI adalah badan yang bertugas untuk menyelidiki hal-hal yang memungkinkan Indonesia merdeka. Namun, pada akhirnya, badan ini digunakan untuk menentukan dasar negara. Tokoh yang mengubah haluan BPUPKI dari badan yang hanya menyelidiki hal-hal yang memungkinkan Indonesia merdeka adalah ……
Radjiman Wedyodiningrat
Ir. Soekarno
Moh. Yamin
Dr. Soepomo
Moh. Hatta
Sejak berlakunya maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945, meskipun masih menggunakan UUD 1945 yang bercirikan presidensial, pelaksanaannya berubah menjadi system pemerintahan parlementer, sehingga pada masa ini terjadi penyimpangan konstitusi berikut ini ……
KNIP berubah fungsi dari pembantu presiden menjadi badan legislative yang turut serta menetapkan GBHN
Presiden ialah penyelenggara pemerintahan negara tertinggi dibawah MPR
Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR
Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka
Pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi dan tidak bersifat absolutisme
Dalam hal pembentukan perundang-undangan, wewenang Presiden, antara lain sebagai berikut, kecuali ……
Presiden berhak untuk mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan
Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjelaskan undang-undang sebagaimana mestinya
Setiap rancangan undang-undang yang dibuat oleh Presiden akan dibahas dalam rapat DPR dan disahkan jika disetujui oleh anggota rapat
Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang
Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak untuk menetapkan rancangan peraturan pemerintah pengganti undang-Undang
Meskipun adanya penyerahan kekuasaan kepada pemerintah daerah, tetapi ada beberapa hal yang tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat yang akan ditetapkan dengan ……
Peratuan Daerah
Ketetapan MPR
Peraturan Presiden
Perppu
Peraturan Pemerintah
Berdasarkan UU No. 48 tahun 2 2009 tentang kekuasaan kehakiman, dijelaskan bahwa pengawasan dalam lembaga peradilan dilakukan oleh duA lembaga, pengawasan secara internal dilakukan oleh....
Menteri Hukum dan HAM
Mahkamah Konstitusi
Komisi Yudisial
Presiden
Mahkamah Agung
Ideologi Pancasila melindungi seluruh agama di seluruh wilayah tumpah darah Indonesia sebagaimana tersebut dalam.....
pasal 28B ayat 1
pasal 28B ayat 2
pasal 29 ayat 1
pasal 28A
pasal 28
Sistem pemerintahan negara berdasarkan UUD 1945 didasarkan pada tujuh kunci pokok. Kunci yang ketujuh mengandung makna bahwa kekuasaan presiden selaku kepala negara dibatasi. Ia dibatasi oleh hal - hal berikut, kecuali.....
kewenangan MPR
peraturan perundangan - undangan
kedudukan DPR yang kuat
pengaruh para menteri
pengaruh wakil presiden
Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak menjadi tanggung jawab negara. Hal ini sesuai dengan pasal ...
33 ayat 4
31 ayat 3
34 ayat 3
34 ayat 2
33 ayat 3
Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia merupakan hasil pasal yang sudah di amandemen pada tanggal ...
21 Oktober 1999
18 Agustus 2000
9 November 2001
11 Agustus 2002
15 September 2003
Berikut ini hal yang bukan merupakan agenda Reformasi yang disuarakan mahasiswa, yaitu …
Menghapus UUD 1945
Adili Soeharto dan kroninya
Hapuskan dwifungsi ABRI
Pemerintahan yang bersih dari KKN
Otonomi daerah seluas-luasnya
UUD 1945 telah 4x diamandemen. Yaitu tahun 1999 2000 2001 2002. Lembaga legislatif yang dibentuk setelah amandemen ke 4 adalah...
MPR
DPR
DPD
DPA
BPK
Masa berlaku UUD 1945 yang diresmikan 18 Agustus 1945 berakhir pada tanggal
17 Agustus 19048
17 Agustus 1949
27 Desember 1949
17 Agustus 1950
5 Juli 1959
Peristiwa Pemilu pertama tahun 1955 terjadi saat berlakunya konstitusi...
UUD 1945 masa orde lama
UUD 1945 masa orde baru
UUDS 1950
Konstitusi RIS
UUD 1945 awal kemerdekaan
Macam dan harga mata uang ditetapkan dalam UUD 1945 pasal...
23A
23B
23C
23D
23E
Sumber dari nilai-nilai filosofis dan asas-asas dalam UUD 1945 yakni...
Bersumber pada kodrat manusia
Bersumber pada hukum positif
Bersumber pada ajaran agama
Bersumber pada ajaran agama bersumber pada adat istiadat
Bersumber pada Pancasila
Amandemen UUD 1945 yang pertama dilaksanakan pada Sidang Umum MPR tanggal...
7-11 Oktober 1999
7-14 Oktober 1999
14-21 Oktober 1999
11-21 Oktober 1999
14-18 Oktober 1999
Tujuan perubahan UUD 1945 yaitu menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan perlindungan Ham agar sesuai dengan perkembangan paham HAM dan peradaban umat manusia yang merupakan syarat bagi suatu negara hukum yang tercantum dalam...
Hukum internasional
UUD 1945
Kitab undang-undang hukum pidana
Perjanjian internasional
Pancasila
Salah satu faktor yang dapat menyatukan dan mengikat organisasi-organisasi pergerakan nasional adalah...
adanya kesadaran tentang arti pentingya berpolitik
adanya tujuan yang sama, yaitu ingin mencapai kemerdekaan
adanya diskriminasi yang dilakukan oleh Belanda
waktu berdirinya yang hampir bersamaan
karena pemerintah Kolonial Hindia Belanda semakin lemah
Pergerakan nasional Indonesia dipelopori oleh...
golongan priyayi
golongan miiter
golongan bangsawan
golongan pemuda
golongan pelajar
Kesadaran akan nasib bangsanya mendorong lahirnya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 dengan pelopornya adalah para mahasiswa....
RHS di Jakarta
MOSVIA di Jakarta
NIAS di Surabaya
STOVIA di Jakarta
OSVIA di Surabaya
Sejarah mencatat Budi Utomo berdiri pada 20 Mei 1908 atas prakarsa...
dr. Wahidin Sudirohusodo
Ki Hajar Dewantara
Ir. Soekarno
K.H. Ahmad Dahlan
dr. Douwes Dekker
Sejak tahun 1923, majalah yang diterbitkan oleh Indonesiche Vereeniging berubah dari...
Hindia Magazine menjadi Balai Pustaka
Indonesia merdeka menjadi Hindia Magazine
Hindia Putra menjadi Indonesia Merdeka
Indonesiche Foreing menjadi Hindia School
Poste Indonesische menjad Boemiputera
Ki Hajar Dewantara bukan saja seorang ahli pendidikan nasional Indonesia, tetapi juga seorang kritikus yang tulisannya sangat tajam. Hal tersebut terbukti dari tulisannya yang berjudul...
Max Havelaar
Gema Tanah Air
Indonesia Menggugat
Habis Gelap Terbitlah Terang
Als Ik Een Nederlander Was
Dengan taktik “blok-within” yang dilakukan Sarekat Islam (SI), terpecah menjadi dua, yaitu SI Merah dan SI Putih. Tokoh-tokoh yang termasuk dalam SI Putih, antara lain adalah....
Abdul Muis, Alimin, dan Muso
Adul Muis, Agus Salim, Cokroaminoto
Semaun, Darsono, dan Tan Malaka
Cokroaminoto, Semaun, dan Darsono
Cokroaminoto, Agus Salim, Surjopranoto
Globalisasi merupakan fenomena yang berwajah banyak, berikut hal-hal yang bukan diidentikan dengan globalisasi
Internasionalisasi
Liberalisasi
Westernisasi
Deterotorialisasi
Akulturasi
Perbedaan antara rumusan naskah Pancasila yang ada di Piagam Jakarta dengan naskah Pancasila yang terdapat dalam pembukaan UUD NRI 1945 terdapat pada sila...
Pertama
Kedua
Ketiga
Keempat
Kelima
