NEW
Font size
WorksheetsLomba Kuis HUT BPJS Kesehatan
Total questions: 30
Worksheet time: 15mins
Tujuan penerapan Tata Kelola yang baik, kecuali
meningkatkan pengelolaan BPJS secara profesional, efektif, dan efisien
meningkatkan penghasilan
mendukung kesinambungan BPJS dan Dana Jaminan Sosial
mengoptimalkan peran BPJS dalam menyediakan Jaminan sosial
Berikut ini yang bukan merupakan prinsip-prinsip tata kelola adalah
Keterbukaan
Akuntabilitas
Responsibilitas
Statis
Pedoman Tata Kelola BPJS Kesehatan diatur pada
Keputusan Direksi Nomor 65 Tahun 2020
Peraturan Direksi Nomor 65 Tahun 2020
Surat Edaran Direktur SDM dan Umum Nomor 65 Tahun 2020
Peraturan Direksi Nomor 65 Tahun 2021
Organ yang bertugas melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengurusan BPJS Kesehatan oleh Direksi dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam penyelenggaraan jaminan sosial adalah
Direksi
DJSN
Presiden
Dewan Pengawas
Unsur Pemerintah dalam Keanggotaan Dewan Pengawas BPJS Kesehatan terdiri dari
1 Orang
2 Orang
3 Orang
4 Orang
Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Kesehatan bertanggungjawab kepada
Presiden
Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Menteri Kesehatan
DJSN
Manfaat adanya Pedoman Kode Etik adalah
Meningkatkan kinerja dan produktivitas
Mendorong kegiatan operasional yang lebih efisien dan professional dalam membangun reputasi yang baik
Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dan saling menguntungkan
Semua jawaban benar
Pedoman Pengendalian Gratifikasi di lingkungan BPJS Kesehatan bertujuan untuk ...
Meningkatkan kepatuhan pegawai terhadap ketentuan gratifikasi
Menciptakan lingkungan kerja dan budaya kerja yang transparan dan akuntabel
Meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik atas penyelenggaraan layanan di BPJS Kesehatan
Semua benar
Nama Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan
Indra Yana, S.H
dr. Ibnu Naser Arrohimi, S.Ag.,M.M.R.
dr. Achmad Yurianto
Iftida Yasar,S.H.,M.Psi
Gratifikasi yang wajib dilaporkan adalah sebagai berikut, kecuali
Perjalanan dinas diluar penerimaan yang resmi dari BPJS Kesehatan
Pemberian oleh-oleh makanan dari teman kantor
Penerimaan barang dari pegawai dalam proses promosi/mutase Duta BPJS Kesehatan
Souvenir dari vendor sebagai ucapan hari raya
Peraturan Direksi yang mengatur Tata Kelola Teknologi Informasi di lingkungan BPJS Kesehatan adalah
Perdir No. 69 Tahun 2019
Perdir No. 56 Tahun 2020
Perdir No. 69 Tahun 2020
Perdir No. 56 Tahun 2019
Nama Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan yaitu
Dr. Lily Kresnowati,M.Kes
Dr.dr. Mahlil Ruby,M.Kes
Ir. David Bangun,M.Eng.IPU
Ir. Edwin Aristiawan,M.M
Besaran pemotongan pajak honor pembicara seminar orang pribadi yang bukan pegawai BPJS yang tidak berkesinambungan dan memiliki NPWP yaitu
Tarif pasal 17 x 120% x 50% x Penghasilan Bruto
Tarif pasal 17 x 50% x Kumulatif Penghasilan Bruto
Tarif pasal 17 x 50% x Penghasilan Bruto
Tarif pasal 17 x 120% x 50% x Kumulatif Penghasilan Bruto
Perhitungan hari keterlambatan pembayaran klaim kepada faskes dalam rumus perhitungan ganti rugi menggunakan
Hari kerja
Hari kalender
Hari kerja dengan memperhitungkan hari libur daerah
Hari kalender dengan memperhitungkan hari libur daerah
Proses Bisnis BPJS Kesehatan adalah
Rantai kegiatan, aktifitas dan keputusan yang menambah nilai
Rantai kegiatan, aktifitas dan keputusan dalam upaya capaian APC
Rantai kegiatan, aktifitas dan keputusan dalam menjalankan aktivitas
Semua salah
Proses bisnis level 3 dan 4 BPJS Kesehatan adalah
Proses bisnis makro
Proses bisnis fungsi
Pro-ops dan instruksi kerja
P-D-C-A
Koordinator Proses Bisnis/TORBIZ di Kantor Cabang adalah
Kepala Cabang
Kepala Bidang Penagihan dan Keuangan
Kepala Bidang SDM, Umum dan Komunikasi Publik
Seluruh Kepala Bidang
Fungsi Pengelolaan Kepatuhan yaitu, kecuali
Fungsi Pencegahan
Fungsi Pemantauan
Fungsi Penjaminan Kualitas
Fungsi Evaluasi
Nama Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta yaitu
Dr. Lily Kresnowati,M.Kes
Dr.dr. Mahlil Ruby,M.Kes
Ir. David Bangun,M.Eng.IPU
Ir. Edwin Aristiawan,M.M.
Prinsip Pengelolaan Kepatuhan Internal yaitu, kecuali
Organisasi yang taat azas
Pimpinan sebagai Role Model
Komitmen individu
Independensi seluruh duta BPJS Kesehatan
Standar loket pelayanan peserta berdasarkan fungsi loket:
Loket administrasi, Loket PIPP, Loket Pelayanan Prioritas
Loket fast track, loket prioritas, loket PIPP
Loket administrasi, Loket PIPP, loket prioritas dan loket BU
Loket prioritas, Loket PIPP, Loket administrasi dan loket fast Track
Manakah pernyataan terkait Pelayanan HRD BU/PIC Satker di Kantor Cabang dibawah ini yang benar
HRD BU merupakan BU yang belum terdaftar sebagai peserta, maka Satpam mengarahkan bertemu Staf Kepesertaan
HRD BU merupakan BU yang sudah terdaftar sebagai peserta, maka Satpam mengarahkan bertemu Staf Kepesertaan dengan mengambil nomor antrian
HRD BU merupakan BU yang belum terdaftar sebagai peserta maka Satpam mengarahkan bertemu Staf Administrasi Perluasan Peserta/RO
HRD BU merupakan BU yang belum terdaftar sebagai peserta maka Satpam mengarahkan bertemu Staf Administrasi Perluasan Peserta/RO dengan mengambil nomor antrian
Alur pelayanan berdasarkan Service Blue Print pelayanan kenormalan baru di Kantor Cabang atau Kantor Kabupaten adalah sebagai berikut
Kepanjangan dari Bidang PKKC yaitu
Bidang Pengelolaan Kinerja Kantor Cabang
Bidang Pengelolaan Kerja Kantor Cabang
Bidang Pemantauan Kinerja Kantor Cabang
Bidang Perencanaan Kinerja Kantor Cabang
Apakah jenis Badan Usaha dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 20-99 orang
Badan Usaha Besar
Badan Usaha Menengah/Sedang
Badan Usaha Kecil
Badan Usaha Mikro
Apakah yang dimaksud dengan Universal Health Coverage
Cakupan kepesertaan Program JKN-KIS minimal 95% penduduk telah mendapatkan akses finansial terhadap pelayanan kesehatan dengan mendaftarkan dirinya menjadi peserta program JKN-KIS
Cakupan kepesertaan Program JKN-KIS minimal 96% penduduk telah mendapatkan akses finansial terhadap pelayanan kesehatan dengan mendaftarkan dirinya menjadi peserta program JKN-KIS
Cakupan kepesertaan Program JKN-KIS maksimal 95% penduduk telah mendapatkan akses finansial terhadap pelayanan kesehatan dengan mendaftarkan dirinya menjadi peserta program JKN-KIS
Cakupan kepesertaan Program JKN-KIS maksimal 98% penduduk telah mendapatkan akses finansial terhadap pelayanan kesehatan dengan mendaftarkan dirinya menjadi peserta program JKN-KIS
Nama Deputi Direksi Wilayah Papua dan Papua Barat adalah
Andi Budiyono
Budi Setiawan
Wahyu Amru
Saiyed Abdul Gaffar Assaqqaf
Integrasi pengawasan Badan Usaha lapor sebagian gaji atau upah dilakukan oleh
UKPF Manajemen Perluasan Kepesertaan dengan UKPF Kepatuhan
UKPF Manajemen Kepesertaan dengan UKPF Manajemen Kepatuhan
UKPF Manajemen Perluasan Kepesertaan, UKPF Manajemen Kepesertaan dan UKPF Kepatuhan
UKPF Manajemen Iuran dan UKPF Manajemen Kepatuhan
Program rujuk balik (PRB) dilakukan pada pasien dengan penyakit kronis yang telah stabil, ada 9 diagnosa yg wajib dilakukan rujuk balik dari FKRTL ke FKTP jika kondisi telah stabil, yaitu
Asma, Diabetes Mellitus, Hipertensi, Jantung, Skizofrenia, Stroke, Penyakit Paru Obstruktif Kronis (PPKO), Sindroma Lupus Eritematosus (SLE), Epilepsi
Asma, Diabetes Mellitus, Hipertensi, Jantung, Skizofrenia, Stroke, Penyakit Paru Obstruktif Kronis (PPKO), Sindroma Lupus Eritematosus (SLE), Tuberculosis
Diabetes Mellitus, Hipertensi, Jantung, Skizofrenia, Stroke, Penyakit Paru Obstruktif Kronis (PPKO), Asma, Sindroma Lupus Eritematosus (SLE), Gagal Ginjal, Epilpesi
Diabetes Mellitus, Hipertensi, Jantung, Stroke, Penyakit Paru Obstruktif Kronis (PPKO), Asma, Sindroma Lupus Eritematosus (SLE), Gagal Ginjal, Tuberculosis
Slogan Kedeputian Wilayah Papua dan Papua Barat Tahun 2021 adalah
Sa Bisa, Ko Bisa, Papabar Bisa !
Sa Bisa, Ko Bisa, Torang Bisa !
Sa Bisa, Ko Bisa, Tong Bisa, Papabar Bisa !
Sa Bisa, Ko Bisa, Tong Bisa, Torang Bisa !
