Pendidikan kewarganegaraan

Pengabdian sesuai profesi

Penyusunan Rencana Aksi Bela Negara

Pelatihan dasar kemiliteran

Pengabdian sebagai prajurit TNI

Menjadi agen penyebaran nilai-nilai Pancasila di tengah-tengah masyarakat

Selalu ikhlas membantu masyarakat dalam menghadapi situasi dan kondisi yang penuh dengan kesulitan

Selalu mengutamakan produk-produk Indonesia baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam mendukung tugas sebagai ASN

Memegang teguh prinsip netralitas ASN dalam setiap kontestasi politik, baik tingkat daerah maupun di tingkat nasional

Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun

Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan

Lingkungan keluarga, Lingkungan kerja, Lingkungan ASN, Pemerintahan Negara

Visi/Misi, Tujuan, Program, dan Sasaran kegiatan

Individu, Keluarga, Masyarakat, Nasional, dan Dunia

Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan, dan Pengendalian

Modal Emosional

Modal Ketabahan

Modal Etika/Moral

Modal Kesehatan

Modal Kesejahteraan

Pemerintah, Akademisi, Dunia Usaha, Masyarakat, dan Media Massa

Produsen, Bahan baku, Proses Produksi, Pemasaran, dan Konsumen

Identifikasi Masalah, Analisis Masalah, Alternatif Solusi, Rencana Aksi, dan Tindak Lanjut

Produsen, Konsumen, Pelaku usaha, Teknologi, dan Strategi Pemasaran

Perencanan, Pengorganisasian, Pelaksanaan, Pengendalian, dan Evaluasi

Mindmapping

U-S-G

Fishbone

S-W-O-T

Cost-Benefit Analysis

Hak setiap elemen penyelenggara negara

Kewajiban seluruh rakyat Indonesia

Hak dan kewajiban warga negara

Kewajiban pemerintah untuk melindungi seluruh komponen bangsa

Hak dan kewajiban yang diselenggarakan secara bertingkat mulai dari level individu dan keluarga

Rela berkorban untuk bangsa dan negara

Kesadaran berbangsa dan bernegara

Cinta tanah air

Kemampuan awal Bela Negara

Semangat untuk mewujudkan negara berdaulat, adil, dan makmur

Dimensi keamanan manusia,

Dimensi keamanan dan ketertiban masyarakat

Dimensi keamanan dalam negeri

Dimensi pertahanan

Dimensi politik luar negeri

Autogenik

Transaktif

Investif

Defensif

Ekstroaktif

Organisasi yang telah mempunyai nilai-nilai organisasi secara otomatis selaras dengan nilai-nilai dasar anti korupsi

Organisasi yang telah mempunyai nilai-nilai organisasi masih perlu untuk melakukan penyelerasan nilai-nilai organisasinya dengan nilai-nilai dasar anti korupsi

Bagi organisasi yang berintegritas, menerapkan nilai-nilai organisasi lebih penting dan prioritas dibandingkan dengan menerapkan nilai-nilai dasar anti korupsi

Bagi organisasi yang berintegritas, menerapkan nilainilai dasar anti korupsi lebih penting dan prioritas dibandingkan dengan menerapkan nilai-nilai organisasi

Budaya integritas dalam organisasi terbentuk melalui penanaman integritas dan pembangunan sistem integritas secara simultan

menjadi pedoman politik dalam negeri yang menjunjung tinggi persamaan hak bagi seluruh warga negara

memperhatikan kemanusiaan dalam negeri dengan tidak mengabaikan pergulatan dunia sebagai bagian dari masyarakat global

menjadi pedoman negara dalam memuliakan nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia

berbagai tindakan dan perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan tidak sepatutnya mewarnai kebijakan dan perilaku aparatur negara

masyarakat Indonesia perlu lebih selektif dalam menerima pengaruh global

Hasil survey yang dilaksanakan oleh lembaga yang kredibel

Rerata jam kerja pegawai dalam melaksanakan pelayanan publik

Pencapaian target program yang ditetapkan oleh instansi yang bersangkutan

Kepuasan konsumen atau pelanggan sebagai penerima layanan

Jumlah permohonan pelayanan yang masuk setiap periode tertentu

Menentukan tujuan yang ingin dicapai dan tanggungjawab yang harus dilakukan

Membuat perencanaan atas apa yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan

Melakukan implementasi dan memantau kemajuan yang sudah dicapai

Memberikan laporan hasil secara lengkap, mudah dipahami dan tepat waktu

Menerapkan mekanisme reward and punishment bagi pegawai selaku pelaksana pelayanan

Interchangeable (dapat dipertukarkan)

Relevant (relevan)

Reliable (dapat dipercaya)

Understandable (dapat dimengerti)

Comparable (dapat diperbandingkan)

Pelayanan Publik

Integritas Publik

Etika Publik

Perilaku Pejabat Publik

Administrasi Publik

Birokrat

Administrator

Pelayan

Influencer

Pelaksana

Organisasi – Pemimpin – Pegawai – SOP – Produk

Manajer – Sistem – Pelaksana – Stakeholder – Produk/Jasa

Planning – Organizing – Actuating – Controlling – Evaluating

Organisasi – Produk – Proses – Komitmen – Pemimpin

Integritas – Akuntabilitas – Orientasi pada Hasil – Kepemimpinan – Pengendalian

Komitmen bagi kepuasan masyarakat

Pemberian layanan yang cepat, tepat, dan dengan senyuman ramah

Pemberian layanan yang menyentuh hati, tanpa cacat, tanpa kesalahan, dan tidak ada pemborosan

Pendekatan ilmiah dan inovatif dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan

Pemberian layanan yang dapat memberi perlindungan hukum kepada petugas di lapangan

Pemenuhan hak harus sebanding dengan kewajiban yang harus dilaksanakan, baik oleh pemberi maupun penerima layanan

Pelaksana pelayanan harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas

Proses penyelenggaraan pelayanan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan

Penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan

Pelayanan Satu Sektor

Pelayanan Satu Untuk Semua

Pelayanan Satu Pintu

Pelayanan Satu Loket

Pelayanan Satu Atap

Pelibatan

Keterkaitan

Integrasi

Kedekatan

Koordinasi

Cepat

Partisipatif

Tidak diskriminatif

Aksesibel

Mudah dan murah

Menaruh perhatian pada fokus pemerintahan yaitu pada penyediaan layanan secara langsung kepada masyarakat melalui badan-badan publik

Peran manajer publik ditantang untuk menemukan cara-cara inovatif dalam menswastakan berbagai fungsi yang semula dijalankan pemerintahan

Organisasi publik beroperasi paling efisien sebagai sistem tertutup sehingga keterlibatan warna negara dalam pemerintahan terbatasi

Menekankan penggunaan mekanisme dan terminologi pasar sehingga memandang hubungan antara badan publik dan pelanggan sebagai transaksi antara penjual dan pembeli

Memperkuat peran administrator publik untuk menunjukkan eksistensi dan keberpihakan negara dalam melayani masyarakat

komoditas ekspor

public goods

semi privat

barang/jasa privat

semi publik

Ketertiban dalam administrasi pemerintahan negara

Penerimaan Negara dari layanan yang diberikan

Kepuasan kepada penerima pelayanan

Kemudahan bagi pemerintah dalam administrasi pemerintahan

Pertumbuhan ekonomi sebagai dampak positif dari penyelenggaraan pemerintahan yang baik

Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Menjaga keseimbangan dalam pemenuhan hak dan kewajiban sebagai ASN

Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab

Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang

Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan

Pelaksana kebijakan publik

Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak

Penyelenggara pemerintahan negara

Pengguna Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah

Penghubung antara Pemerintah dengan Masyarakat

jaminan kesehatan

jaminan kecelakaan kerja

jaminan kematian

bantuan hukum

jaminan kredit perumahan