NEW
Font size
WorksheetsSistem Hukum dan Peradilan di Indonesia
Total questions: 25
Worksheet time: 13mins
Berdasarkan UUD 1945 Pasal 1 ayat (3), negara Indonesia adalah
negara hukum
negara kesatuan
negara merdeka
negara republik
Hukum merupakan
aturan, tata tertib dan kaidah hidup
menegakkan kebenaran dan keadilan
sanksi bagi pelanggar
menciptakan keamanan dan kedamaian
Salah satu unsur hukum adalah
menjamin kepastian hukum masyarakat
bersifat memaksa
agar tercipta keamanan dan ketertiban
tidak main hakim sendiri
Tugas hukum adalah
mengatur tingkah laku manusia
bersifat memaksa
menjamin kepastian hukum dalam masyarakat
agar tercipta keamanan dan ketertiban
Melakukan upacara adat termasuk salah satu contoh hukum
hukum undang-undang
hukum traktat
hukum yurisprudensi
hukum kebiasaan
Perjanjian ekonomi antar anggota APEC merupakan contoh hukum
hukum traktat
hukum kebiasaan
hukum undang-undang
hukum yurisprudensi
Hukum yang terbentuk karena keputusan hakim adalah hukum
hukum traktat
hukum yurisprudensi
hukum undang-undang
hukum kebiasaan
Lembaga negara yang bertugas sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman adalah
Pengadilan Negeri
MPR
Komisi Yudisial
Mahkamah Agung
Berikut ini hukum berdasarkan tempat berlakunya adalah
hukum pidana, hukum tata negara dan hukum tata usaha negara
hukum undang-undang, hukum kebiasaan, hukum traktat dan hukum yurisprudensi
hukum nasional, hukum internasional, hukum asing dan hukum gereja
hukum perdata dan hukum niaga
Gambar diatas adalah Dewi Keadilan
Makna dari gambar tersebut, kecuali
hukum tidak berpihak
hukum memihak kepada penguasa
hukum tidak pandang bulu
hukum memiliki sanksi yang tegas
Proses mengadili perkara disebut
pengadilan
pidana
perdata
peradilan
Tempat untuk mengadili perkara disebut
pengadilan
pidana
perdata
peradilan
Pengadilan yang mengurusi waris dan perkawinan adalah
Mahkamah Konstitusi
pengadilan agama
pengadilan umum
pengadilan militer
Pengadilan yang mengurusi perkara pidana dan perdata adalah
Mahkamah Konstitusi
pengadilan agama
pengadilan umum
pengadilan militer
Berikut ini yang bukan merupakan bagian dari Peradilan Militer adalah
Pengadilan Pertempuran
Pengadilan Militer Tinggi
Pengadilan Militer Utama
Pengadilan Perang
Salah satu tugas Mahkamah Konstitusi adalah
memutuskan perselisihan tentang hasil pemilu
melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata
memfasilitasi peninjauan kembali
melakukan uji materil peraturan perundang-undangan
Lembaga penegak hukum adalah
Banser
Satgas
Kepolisian
Hansip
Alat kelengkapan peradilan yaitu sebagai berikut, kecuali ....
Polisi
Jaksa
Hakim
TNI
Tujuan dibentuk Lembaga Bantuan Hukum (LBH) adalah
menerima, memeriksa dan memutus perkara
melakukan penuntutan
membantu masyarakat untuk mencari keadilan tanpa memandang status sosial dan ekonomi
menyelesaikan perselisihan antara pihak yang berlawanan
Di bawah ini adalah macam-macam sanksi bagi para pelanggar aturan, kecuali...
sanksi administratif
sanksi politik
sanksi hukum
sanksi sosial
Penyebab adanya ketidakpatuhan terhadap hukum adalah
Pelanggaran hukum sudah dianggap sebagai kebiasaan
Pelanggaran hukum merasa melakukan perbuatan salah
Hukum yang berlaku masih sesuai dengan tuntutan kehidupan
Regulasi dari pemerintah yang kurang tegas dan kurang jelas
Lembaga yang berwenang memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan Wakil Presiden adalah
Mahkamah Agung
Mahkamah Konstitusi
Pengadilan Tinggi
Komisi Yudisial
Sikap yang sesuai dengan ketentuan hukum dalam kehidupan bernegara adalah
turut serta membela negara
melakukan tindakan kriminal
melanggar rambu-rambu lalu lintas
menggunakan uang negara untuk keperluan pribadi
Berikut ini merupakan upaya penegakan hukum dalam lingkungan sekolah adalah
mendapatkan pendidikan yang layak
membela dan mempertahankan negara
mematuhi tata tertib sekolah
memilih teman dalam pergaulan
Diatas adalah foto
Menteri Hukum dan HAM
Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan
Hakim Agung
Jaksa Agung
