WorksheetsQuis 1 PPKn Kelas 12
Total questions: 20
Worksheet time: 10mins
Sebagai warga negara indonesia yang baik, sepatutnya kita harus....
Mendahulukan hak
Mendahulukan kewajiban
Mengesampingkan hak
Mengesampingkan kewajiban
Mendahulukan kepentingan diri pribadi daripada golongan
Hak dan kewajiban di Indonesia tidak pernah seimbang disebabkan karena....
Penduduk Indonesia hanya menuntut haknya saja tanpa memikirkan kewajibannya
Penjabat atau wakil rakyatnya hanya memikirkan materi daripada kesejahteraan rakyat
Di Indonesia tidak ad aperaturan yang mengatur tentang hak dan kewajiban
Para aparat penegak hukum mudah disuap sehingga hak dan kewajiban warga negara terdzolimi
Para penjabat pemerintah sangat jujur dan adil sehingga rakyat sejahtera
Hak Asasi Semua Umat Manusia yang sudah dimiliki sejak lahir, itu lah ciri dari HAM yang bersifat....
Hakiki
Universal
Tidak dapat di cabut
Tidak dapat di bagi
Kodrat
Sifat Dari HAM yang diberikan oleh Allah SWT, yang dimiliki oleh setiap manusia, ....
Hakiki
Universal
Tidak dapat dicabut
Tidak dapat dibagi
Kodrat
Hak Asasi yang dimiliki oleh setiap manusia tanpa terkecuali, tanpa mempertimbangkan perbedaan suku, ras, agama, dan bangsanya.
Hakiki
Universal
Tidak dapat dicabut
Tidak dapat dibagi
Kodrat
Kita sebagai Warga Bangsa Indonesia, tentunya memiliki Kewajiban, Serta Negara juga memiliki Kewajiban untuk Warga dan Bangsa nya, yakni terdapat dalam ....
Pancasila
UUD 1945
Pembukaan UUD 1945
Pembukaan UUD 1945 Alinea Ke 4
Peraturan Pemerintah
Ikut serta dalam PEMILU adalah bentuk dari......
HAK
KEWAJIBAN
Kepentingan
Keharusan
Sema jawaban Benar
UUD Tentang HAM Diatur dalam...
UU NO 38 Tahun 1999
UU NO 39 Tahun 1999
UU NO 40 Tahun 1999
UU NO 41 Tahun 1999
UU NO 42 Tahun 1999
Di Indonesia memiliki supremasi Hukum yang juga disebut dengan Hierarki Peraturan Perundang – Undangan yang ada di Indonesia terdapat dalam UU No 12 Tahun 2011, yang benar adalah
UUD 1945, TAP MPR, UU/PERPU, PP, PerPres, Perda Prov, dan Perda Kab/Kota
UUD 1945, UU/PERPU, TAP MPR, PP, PerPres, Perda Prov, dan Perda Kab/Kota
UUD 1945, UU/PERPU, TAP MPR, PP, PerPres, dan Perda Prov
UU/PERPU, TAP MPR, PP, PerPres, Perda Prov, dan Perda Kab/Kota
Peraturan Presiden, UUD 1945, TAP MPR, UU/PERPU, PP, Perda Prov, dan Perda Kab/Kota
Banyaknya pengingkaran yang terjadi dalam masyarakat mengenai kewajiban, maka pemerintah melakukan tindakan atau upaya agar penanganan Hak dan Kewajiban ini bisa diminimalisir, berikut adalah contoh upaya dari pemerintah, kecuali....
Meningkatkan profesionalisme Lembaga Keamanan Negara
Supremasi Hukum
Mempertegas peran lembaga penegak hukum
Meningkatkan kualitas layanan publik
Meningkatkan gaji lembaga penegak hukum
Dalam konteks HAM, ini adalah untuk mengatur manusia yang berbeda warna kulit, bahasa, suku, bahkan di agama, oleh karena itu agar semuanya berjalan selaras maka HAM ini adalah bentuk yang tepat, karena perbedaan itu juga sudah diatur oleh Allah Swt dan tertera dalam aturan Allah, yakni Al-qur’an ....
Surat Al- Hujuraat (Ayat 13)
Surat Al- Lumajah (Ayat 12)
Surat Al- Falaq (Ayat 11)
Surat Al- Hadid (Ayat 10)
Surat Al- Naas (Ayat 9)
Manusia memiliki HAK, serta memiliki Kewajiban, oleh sebab itu dibentuklah suatu aturan agar segalasa sesuatunya bisa terkondisikan. Hukum adalah suatu aturan yang ada bukan hanya di Indonesia, sedangkan negara Indonesia adalah negara hukum yang tertera dalam...
Pasal 1 Ayat (1) UUD NRI 1945
Pasal 1 Ayat (2) UUD NRI 1945
Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI 1945
Pasal 2 Ayat (1) UUD NRI 1945
Pasal 2 Ayat (2) UUD NRI 1945
Sebuah tindakan kekerasan mengatas namakan agama merupakan bentuk pelanggaran hak warga negara yang bertentangan dengan pasal UUD 1945 adalah ....
Pasal 27 ayat (1)
Pasal 27 ayat (2)
Pasal 28A
Pasal 29 ayat (1)
Pasal 29 ayat (2)
Hak dan kewajiban bangsa Indonesia adalah sesuatu yang harus diperjuangan oleh negara, rakyat ataupun seluruh warga negara Indonesia, karena itu adalah suatu yang bersifat universal yang terdapat dalam nilai ideal ....
Pancasila
UUD 1945
Peraturan Pemerintah
Undang – Undang
TAP MPR
Peraturan banyak yang diadakan oleh masing masing negara, contohnya Indonesia badan legislatif menciptakan UU No 39 Tahun 1999 dan UUD 1945 Pasal 28, sedang Piagam HAM PBB tertuang dalam....
Bill of Rights
Declaration of Independent
Universal Declaration of Human Rights
The Four Freedoms
Magna Charta
1. Hak merupakan semua hal yang Anda peroleh atau dapatkan. Hal tersebut dapat berupa kewenangan atau kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Beberapa hak yang dijamin antara lain hak mendapatkan perlindungan hukum, hak berpolitik, hak mendapatkan pendidikan, hak beragama dan beribadah. Keseluruhan hak tersebut diatur dalam ...
UUD 1945
Tap MPR
Undang-undang
Keputusan Presiden
Peraturan Pemerintah
Yang merupakan perbedaan antara Hak Asasi Warga Negara dengan Hak Warga Negara adalah hak asasi manusia ......
Bersifat universal sedangkan Hak Warga Negara Dibatasi oleh status kewarganegaraan
Hanya berlaku untuk warga suatu negara tertentu saja sedangkan Hak Warga Negara Berlaku untuk semua orang tanpa dibatasi status kewarganegaraan
Dapat berubah sesuai kehendak penganutnya Hak Warga Negara Ajeg dan tetap selama negara itu masih berdiri
Tidak dibatasi wilayah dan waktu Hak Warga Negara Bersifat universal
Dibatasi oleh status kewarganegaraan Hak Warga Negara Bersifat universal
Pancasila memiliki nilai dasar yang bersifat universal, bersifat tetap dan melekat pada kelangsungan hidup negara. Salah satu contoh nilai dasar yang dimiliki Pancasila adalah mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban setiap manusia tanpa membedakan suku, keturunan, agama, jenis kelamin. Nilai dasar tersebut merupakan kandungan dari Pancasila sila ke-....
1
2
3
4
5
Salah satu contoh kewajiban dasar warga negara Indonesia yang sesuai dengan sila ke-3 Pancasila adalah....
tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain
gemar melakukan berbagai kegiatan kemanusiaan
memajukan peergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa
tidak memaksakan kehendak kepada orang lain
mengembangkan sikap gotong royong dan kekeluargaan
Perhatikan macam-macam hak berikut!
1) Hak mendapatkan status kewarganegaraa
2) Hak untuk menyatukan pendapat dan berorganisasi
3) Hak untuk mengajukan banding, kasasi dan grasi
4) Hak kebebasan memeluk agama.
Diantara hak-hak tersebut, yang merupakan hak warga Negara dalam aspek hukum dan pemerintahan ditunjukan pada nomor . . .
1 dan 2
2 dan 4
1 dan 3
2 dan 3
3 dan 4
