WorksheetsLatihan 1 PPKn Kelas 10
Total questions: 25
Worksheet time: 25mins
Sistem pemerintahan Indonesia adalah sistem ....
presidensial
parlementer
semi parlementer
quasi parlementer
Sistem pemerintahan presidensial salah satu cirinya adalah ....
Kepala pemerintahan dipilih oleh parlemen
presiden berkedudukan sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara
Kepala pemerintahan adalah perdana menteri
pemisahan yang jelas antar kepala pemerintahan dengan kepala negara
Dalam sistem presidensial bahwa kedudukan presiden dan DPR adalah ....
lebih rendah
lebih tinggi
sejajar
tertinngi
Dalam sistem presidensial menteri-menteri diangkat oleh ....
parlemen
DPR
Perdana menteri
presiden
Dalam sistem presidensial seorang presiden dipilih melalui pemilu dengan masa jabatan ....
4 tahun
5 tahun
7 tahun
10 tahun
Sistem pemerintahan di mana menteri bertanggung jawab pada parlemen adalah sistem pemerintahan ….
parlementer
presidensial
proletariat
campuran
Pemerintah dalam arti sempit meliputi ….
lembaga eksekutif dan legislatif
lembaga eksekutif dan yudikatif
seluruh lembaga kekuasaan negara
presiden, wakil presiden, dan para menteri
Bentuk pemerintahan pada saat ini ada dua, yaitu...
Oligarki dan Monarki
Demokrasi dan Republik
Republik dan Monarki
Oligarki dan Republik
Sebelum UUD 1945 di amandemen , kekuasaan negara yang tertinggi berada di tangan ........
Presiden
MPR
DPR
MA
MK
Presiden dan DPR mempunyai kedudukan yang sama, artinya….
Tidak dapat saling menjatuhkan
Presiden dibantu menteri
DPR berfungsi sebagai alat control
Presiden mandataris MPR
Mentri bertanggung jawab kepada Presiden
Lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk memutus perselisihan sengketa hasil pemilihan umum adalah…..
MA
MK
KY
Pengadilan Negeri
Pengadilan Tinggi
Pembagian Kekuasaan menjadi tiga bentuk pemerintahan yakni Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif yang lebih dikenal dengan Prinsip Trias Politica yang dianut oleh negara-negara modern saat ini merupakan teori dari....
John F. Kennedy
John Locke
Montesqiue
Abraham Lincoln
Aristoteles
Berikut ini yang merupakan hubungan pemerintahan yang bersifat horizontal adalah...
MA dengan Pengadilan Tinggi
DPR RI dengan Gubernur
Presiden dengan Gubernur
Presiden dengan DPR RI
Presiden dengan TNI-POLRI
Lembaga yang diberikan kewenangan untuk menjalankan kekuasaan moneter adalah....
BPK
Bank Indonesia
KPK
Menteri Keuangan
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan
Indonesia menganut sistim politik yang berlandaskan Ideologi Pancasilla, bila dikaitkan dengan sistim politik yang berdasarkan kekuasaan Negara maka akan melahirkan ajaran Trias Politika………
Pemisahan Kekuasaan
Pembagian Kekuasaan
Kekuasaan Anarki
Kekuasaan Diktator
Kekuasaan Absolut
Dalam ajaran Trias Politica, kekuasaan untuk melaksanakan UU sering disebut dengan....
Legislatif
Eksekutif
Yudikatif
Eksaminatif
Konstitutif
Kekuasaan negara yang dijalankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yaitu ....
konstitutif
legislatif
moneter
eksaminatif
Presiden mempunyai hak penuh (prerogatif) untuk mengganti menteri di kabinetnya, yang sering dikenal dengan istilah…
Restrukturisasi
Resell
Recall
Reshuffle
Reuseable
Lembaga pemerintah non kementerian yang mengurusi masalah penanggulangan bencana yaitu ....
BNPB
ANRI
BNPY
BIN
KPK
Pasal 15 Undang-undang Dasar Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang kementerian negara secara tegas menyatakan bahwa jumlah maksimal kementerian negara yang dapat dibentuk berjumlah...
32
40
33
34
Di bawah ini merupakan lembaga pemerintah non-kementrian di bawah koordinasi menteri koordinator bidang perekonomian, kecuali....
Di bawah ini yang bukan merupakan kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman koordinasi dan sinkronisasi program pemerintah, yaitu....
Tokoh tersebut adalah Menteri dibidang apa?
Menteri Ketenagakerjaan
Menteri Kelautan dan Perikanan
Menteri Keuangan
Menteri Kesehatan
Lembaga pemerintah non-kementerian yang mengurusi masalah kependudukan dan keluarga berencana yaitu....
Tugas lembaga legislatif adalah.....
membuat undang-undang
melakukan hubungan diplomatik dengan negara-negara lain
melaksanakan undang-undang
mengadili jika terjadi pelanggaran atas undang-undang
