WorksheetsLatihan Wawasan Kebangsaan
Total questions: 45
Worksheet time: 45mins
Sampai dengan 2021 sudah berapa kali UUD 1945 diamandemen
3
4
5
6
7
Hasil Perubahan UUD 1945 yang menghasilkan 23 Pasal adalah Perubahan Ke....
2
3
4
5
6
Amandemen Terahkir UUD 1945 dilaksnakan pada tahun
1999
2000
2001
2002
2003
Bentuk Negara Republik Indonesia Menurut Pasal 1 Ayat 1 UUD 1945 amandemen Terahkir adalah.....
Kesatuan berbentuk Republik
Nasional berbentuk Republik
Republik berbentuk Kesatuan
Republik Berbentuk Nasional
Pancasila
Kedaulatan Negara Republik Indonesia berada di tangan rakyat dan dilaksanakan Menurut..........
Pancasila
Undang - Undang Dasar.
Undang - Undang
Majelis Permusyawaratan Rakyat
Bhineka Tunggal Ika
Menurut Pasal 2 ayat 1 UUD 1945, Struktur Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah gabungan dari .........
Pimpinan DPR, Pimpinan DPD dan Pimpinan DPRD
Anggota DPR & Anggota DPD
Anggota DPR, Anggota DPD & Anggota DPRD
Pimpinan & Anggota DPR,DPD, dan DPRD
Ketua, Anggota & Tenaga Ahli.
MPR Bersidang sedikitnya ..... dalam .... Tahun
1 Kali dalam 1 Tahun
1 Kali dalam 6 Bulan
1 Kali dalam 5 Tahun
5 Kali dalam 1 Tahun
6 Kali dalam 1 Tahun
Menurut Pasal 3 UUD 1945 yang berwenang Mengubah & Menetapkan UUD......
Presiden
DPR
MPR
Mahkamah Konstitusi.
DPD
Yang memegang Kekuasaan Pemerintah Undang - Undang Dasar
MPR
Presiden
Menteri Sekretariat Negara
Kepala Staf Presiden
Mahkamah Agung
Masa Jabatan Presiden & Wakil Presiden adalah......
5 Tahun
10 Tahun
15 Tahun
20 Tahun
Seumur Hidup
Yang berhak menyatakan Keadaan Bahaya adalah
DPR
Kepala Badan Penanggulangan Bencana
Kepala Basarnas
Presiden
Panglima TNI
Siapakah yang berwenang mengangkat Duta & Konsul.....
MPR
Menteri Luar Negeri
Menteri Dalam Negeri
Presiden
Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum & HAM.
Penempatan Duta Negara Tetangga dilakukan oleh Presiden atas pertimbangan
MPR
DPD
Wakil Presiden
Menteri Luar Negeri
DPR
Presiden Memberikan Grasi & Rehabilitasi dengan memperhatikan Pertimbangan dari .............
DPR
Mahkamah Agung
Hakim Agung
Mahkamah Konstitusi
MPR
Dalam Hal Pemberian Amnesti dan Abolisi Presiden memperhatikan pertimbangan dari .....
Wakil Presiden
DPR
MPR
Mahkamah Agung
Mahkamah Konstitsusi
Satya Lancana Karya Satya Masa Bakti X, XX, XXX Tahun yang diterima Aparatur Sipil Negara di berikan oleh.
Presiden
DPR
Menteri Sekretaris Negara
Pimpinan Kementerian/Lembaga/Perangkat Tempat ASN Bekerja.
MPR
Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat ...... hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut.
10
20
30
15
25
Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurangkurangnya ..... dari jumlah anggota.
2/4
3/4
1/4
2/5
1/5
Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah.......
Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Sekretariat Negara.
Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan.
Menteri Luar Negeri dan Menteri Dalam Negeri
Menteri Sekretaris Negara saja.
Ketua MPR bersama Menteri Luar Negeri dan Menteri Dalam Negeri
Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undangundang harus dengan persetujuan...........
DPR
DPD
MPR
Menteri Luar Negeri
Menteri Dalam Negeri
Setelah Amandemen Yang Ke-4 UUD 1945 memiliki berapa BAB.......?
10
12
14
16
18
Jumlah Pasal dalam UUD 1945 Versi Tahun 2002 adalah....
36
37
38
39
40
Berapa Jumlah Pasal Aturan Peralihan dalam UUD 1945 setelah Amandemen Terakhir.......
3
5
4
2
6
Berapa Jumlah Pasal Aturan Tambahan yang dimiliki UUD 1945 yang ditetapkan pada 19 Oktober 1999.....
4
3
2
1
0
Dibawah ini yang bukan 4 Pilar Negara Indonesia adalah
Pancasila
UUD 1945
Bhineka Tunggal Ika
NKRI
TAP MPR
Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut Asas
Pancasila
Otonomi
Kemanfaatan
Pemerintahan yang Baik.
Kesatuan dan Kesamaan di Mata Hukum
Menurut Pasal 18 angka 4 UUD 1945 menyatakan bahwa Gubernur, Bupati dan Walikota masingmasing
sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara .......
Demokratis
Langsung oleh Rakyat.
Terbuka
Aklamasi
Pemilihan Langsung dalam Pemilihan Umum.
Menurut UUD 1945 DPR Bersidang sedikitnya ..... dalam setahun
4 Kali
3 Kali
2 Kali
1 Kali
Tidak diatur dalam UUD melainkan di atur dalam UU
Dibawah ini yang bukan merupakan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat adalah
Fungsi Pengawasan
Fungsi Budgeting
Fungsi Legislasi
Fungsi Check & Ballance
Fungsi Anggaran
Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal pasal lain UndangUndang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak angket, hak Menyatakan pendapat dan Hak......
Intpresentatif
Interpelasi
Intermilan
Inconstitusional
interaktif
Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan............. setiap lima tahun sekali
Obyektif
Nasionalis
Adil
Berkesenambungan
Transparan
Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan......
Independen
Adil
Obyektif
Mandiri
Transparan
Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya
........................ rakyat
Keuntungan
Kemanfaatan
Kepentingan
Kesejateraan
Kemakmuran
Menurut Pasal 23A UUD 1945 Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan ...................
Undang - Undang Dasar
Undang - Undang
Peraturan Pemerintah
Peranturan Pementeri Keuangan
Peraturan DirektoratJenderal Pajak & Bea Cukai
Menurut Pasal 23E Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang ................ dan mandiri.
Nasional
Transparan
Obyektif
Independet
Bebas
Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan
diresmikan oleh .........
Ketua BPK RI yang sedang menjabat.
Menteri Keuangan
Presiden
Ketua MPR
Kepala Bapenas / Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional
Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara, dan memiliki perwakilan di
Setiap Ibu Kota Provinsi, Kabupaten & Kota
Setiap Ibu Kota Provinsi.
Setiap Ibu Kota Kota Provinsi, Kabupaten & Kota yang memiliki Penduduk lebih dari 3 Juta Jiwa
Setiap Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat
Setiap Daerah Tingkat II sebelum UUD 1945 Perubahan Ke-4 ditetapkan.
Menurut Hukum Dasar yang memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara adalah......
Panglima TNI
Presiden
Panglima Masing - Masing Angkatan.
Kepala Kepolisian R.I
Menteri Pertahanan & Keamanan.
Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan...........
Kemakmuran
Peraturan
Aturan
Keadilan
Kesejahteraan
Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan
peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah ............
Pengadilan Negara
Mahkamah Konstitusi
Komisi Yudisial
Penegak Hukum
Hakim Agung.
Berapa Jumlah Anggota Hakim Konstitusi dan Siapakah yang berwenang Menetapkan Anggota Tersebut
9 Orang ditetapkan oleh Hakim Agung
9 Orang ditetapkan oleh Presiden
8 Orang ditetapkan oleh Presiden
8 Orang ditetapkan oleh Hakim Agung
8 Orang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Konstitus.
Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai ............
Hakim Agung
Pejabat Negara
Pejabat Politik
Pejabat Pemerintahan
Pengurus Maupun Anggota Partai Politik.
Menurut Pasal 25A Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri ............. dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.
Republik
Maritim
Ideologi Pancasila
Nusantara
Luas
Menurut Pasal 26 UUD 1945 Yang menjadi warga negara ialah orang - orang bangsa Indonesia ...... dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara
Sejak lahir
Asli
yang lahir di indonesia
Memiliki Garis Keturunan Ayah dan Ibu Orang Indonesia
Pribumi
Menurut Pasal 28A Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan ..........
Menyatakan Pendapat
Kehidupannya
Kesejahteraanya
Melakukan Perkawinan yang sah.
Perlindungannya
