wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Latihan Wawasan Kebangsaan

Total questions: 45

Worksheet time: 45mins

Name
Class
Date
1.

Sampai dengan 2021 sudah berapa kali UUD 1945 diamandemen

a)

3

b)

4

c)

5

d)

6

e)

7

2.

Hasil Perubahan UUD 1945 yang menghasilkan 23 Pasal adalah Perubahan Ke....

a)

2

b)

3

c)

4

d)

5

e)

6

3.

Amandemen Terahkir UUD 1945 dilaksnakan pada tahun

a)

1999

b)

2000

c)

2001

d)

2002

e)

2003

4.

Bentuk Negara Republik Indonesia Menurut Pasal 1 Ayat 1 UUD 1945 amandemen Terahkir adalah.....

a)

Kesatuan berbentuk Republik

b)

Nasional berbentuk Republik

c)

Republik berbentuk Kesatuan

d)

Republik Berbentuk Nasional

e)

Pancasila

5.

Kedaulatan Negara Republik Indonesia berada di tangan rakyat dan dilaksanakan Menurut..........

a)

Pancasila

b)

Undang - Undang Dasar.

c)

Undang - Undang

d)

Majelis Permusyawaratan Rakyat

e)

Bhineka Tunggal Ika

6.

Menurut Pasal 2 ayat 1 UUD 1945, Struktur Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah gabungan dari .........

a)

Pimpinan DPR, Pimpinan DPD dan Pimpinan DPRD

b)

Anggota DPR & Anggota DPD

c)

Anggota DPR, Anggota DPD & Anggota DPRD

d)

Pimpinan & Anggota DPR,DPD, dan DPRD

e)

Ketua, Anggota & Tenaga Ahli.

7.

MPR Bersidang sedikitnya ..... dalam .... Tahun

a)

1 Kali dalam 1 Tahun

b)

1 Kali dalam 6 Bulan

c)

1 Kali dalam 5 Tahun

d)

5 Kali dalam 1 Tahun

e)

6 Kali dalam 1 Tahun

8.

Menurut Pasal 3 UUD 1945 yang berwenang Mengubah & Menetapkan UUD......

a)

Presiden

b)

DPR

c)

MPR

d)

Mahkamah Konstitusi.

e)

DPD

9.

Yang memegang Kekuasaan Pemerintah Undang - Undang Dasar

a)

MPR

b)

Presiden

c)

Menteri Sekretariat Negara

d)

Kepala Staf Presiden

e)

Mahkamah Agung

10.

Masa Jabatan Presiden & Wakil Presiden adalah......

a)

5 Tahun

b)

10 Tahun

c)

15 Tahun

d)

20 Tahun

e)

Seumur Hidup

11.

Yang berhak menyatakan Keadaan Bahaya adalah

a)

DPR

b)

Kepala Badan Penanggulangan Bencana

c)

Kepala Basarnas

d)

Presiden

e)

Panglima TNI

12.

Siapakah yang berwenang mengangkat Duta & Konsul.....

a)

MPR

b)

Menteri Luar Negeri

c)

Menteri Dalam Negeri

d)

Presiden

e)

Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum & HAM.

13.

Penempatan Duta Negara Tetangga dilakukan oleh Presiden atas pertimbangan

a)

MPR

b)

DPD

c)

Wakil Presiden

d)

Menteri Luar Negeri

e)

DPR

14.

Presiden Memberikan Grasi & Rehabilitasi dengan memperhatikan Pertimbangan dari .............

a)

DPR

b)

Mahkamah Agung

c)

Hakim Agung

d)

Mahkamah Konstitusi

e)

MPR

15.

Dalam Hal Pemberian Amnesti dan Abolisi Presiden memperhatikan pertimbangan dari .....

a)

Wakil Presiden

b)

DPR

c)

MPR

d)

Mahkamah Agung

e)

Mahkamah Konstitsusi

16.

Satya Lancana Karya Satya Masa Bakti X, XX, XXX Tahun yang diterima Aparatur Sipil Negara di berikan oleh.

a)

Presiden

b)

DPR

c)

Menteri Sekretaris Negara

d)

Pimpinan Kementerian/Lembaga/Perangkat Tempat ASN Bekerja.

e)

MPR

17.

Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat ...... hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut.

a)

10

b)

20

c)

30

d)

15

e)

25

18.

Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurangkurangnya ..... dari jumlah anggota.

a)

2/4

b)

3/4

c)

1/4

d)

2/5

e)

1/5

19.

Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah.......

a)

Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Sekretariat Negara.

b)

Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan.

c)

Menteri Luar Negeri dan Menteri Dalam Negeri

d)

Menteri Sekretaris Negara saja.

e)

Ketua MPR bersama Menteri Luar Negeri dan Menteri Dalam Negeri

20.

Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undangundang harus dengan persetujuan...........

a)

DPR

b)

DPD

c)

MPR

d)

Menteri Luar Negeri

e)

Menteri Dalam Negeri

21.

Setelah Amandemen Yang Ke-4 UUD 1945 memiliki berapa BAB.......?

a)

10

b)

12

c)

14

d)

16

e)

18

22.

Jumlah Pasal dalam UUD 1945 Versi Tahun 2002 adalah....

a)

36

b)

37

c)

38

d)

39

e)

40

23.

Berapa Jumlah Pasal Aturan Peralihan dalam UUD 1945 setelah Amandemen Terakhir.......

a)

3

b)

5

c)

4

d)

2

e)

6

24.

Berapa Jumlah Pasal Aturan Tambahan yang dimiliki UUD 1945 yang ditetapkan pada 19 Oktober 1999.....

a)

4

b)

3

c)

2

d)

1

e)

0

25.

Dibawah ini yang bukan 4 Pilar Negara Indonesia adalah

a)

Pancasila

b)

UUD 1945

c)

Bhineka Tunggal Ika

d)

NKRI

e)

TAP MPR

26.

Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut Asas

a)

Pancasila

b)

Otonomi

c)

Kemanfaatan

d)

Pemerintahan yang Baik.

e)

Kesatuan dan Kesamaan di Mata Hukum

27.

Menurut Pasal 18 angka 4 UUD 1945 menyatakan bahwa Gubernur, Bupati dan Walikota masingmasing

sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara .......

a)

Demokratis

b)

Langsung oleh Rakyat.

c)

Terbuka

d)

Aklamasi

e)

Pemilihan Langsung dalam Pemilihan Umum.

28.

Menurut UUD 1945 DPR Bersidang sedikitnya ..... dalam setahun

a)

4 Kali

b)

3 Kali

c)

2 Kali

d)

1 Kali

e)

Tidak diatur dalam UUD melainkan di atur dalam UU

29.

Dibawah ini yang bukan merupakan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat adalah

a)

Fungsi Pengawasan

b)

Fungsi Budgeting

c)

Fungsi Legislasi

d)

Fungsi Check & Ballance

e)

Fungsi Anggaran

30.

Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal pasal lain UndangUndang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak angket, hak Menyatakan pendapat dan Hak......

a)

Intpresentatif

b)

Interpelasi

c)

Intermilan

d)

Inconstitusional

e)

interaktif

31.

Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan............. setiap lima tahun sekali

a)

Obyektif

b)

Nasionalis

c)

Adil

d)

Berkesenambungan

e)

Transparan

32.

Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan......

a)

Independen

b)

Adil

c)

Obyektif

d)

Mandiri

e)

Transparan

33.

Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya

........................ rakyat

a)

Keuntungan

b)

Kemanfaatan

c)

Kepentingan

d)

Kesejateraan

e)

Kemakmuran

34.

Menurut Pasal 23A UUD 1945 Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan ...................

a)

Undang - Undang Dasar

b)

Undang - Undang

c)

Peraturan Pemerintah

d)

Peranturan Pementeri Keuangan

e)

Peraturan DirektoratJenderal Pajak & Bea Cukai

35.

Menurut Pasal 23E Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang ................ dan mandiri.

a)

Nasional

b)

Transparan

c)

Obyektif

d)

Independet

e)

Bebas

36.

Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan

diresmikan oleh .........

a)

Ketua BPK RI yang sedang menjabat.

b)

Menteri Keuangan

c)

Presiden

d)

Ketua MPR

e)

Kepala Bapenas / Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional

37.

Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara, dan memiliki perwakilan di

a)

Setiap Ibu Kota Provinsi, Kabupaten & Kota

b)

Setiap Ibu Kota Provinsi.

c)

Setiap Ibu Kota Kota Provinsi, Kabupaten & Kota yang memiliki Penduduk lebih dari 3 Juta Jiwa

d)

Setiap Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat

e)

Setiap Daerah Tingkat II sebelum UUD 1945 Perubahan Ke-4 ditetapkan.

38.

Menurut Hukum Dasar yang memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara adalah......

a)

Panglima TNI

b)

Presiden

c)

Panglima Masing - Masing Angkatan.

d)

Kepala Kepolisian R.I

e)

Menteri Pertahanan & Keamanan.

39.

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan...........

a)

Kemakmuran

b)

Peraturan

c)

Aturan

d)

Keadilan

e)

Kesejahteraan

40.

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan

peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah ............

a)

Pengadilan Negara

b)

Mahkamah Konstitusi

c)

Komisi Yudisial

d)

Penegak Hukum

e)

Hakim Agung.

41.

Berapa Jumlah Anggota Hakim Konstitusi dan Siapakah yang berwenang Menetapkan Anggota Tersebut

a)

9 Orang ditetapkan oleh Hakim Agung

b)

9 Orang ditetapkan oleh Presiden

c)

8 Orang ditetapkan oleh Presiden

d)

8 Orang ditetapkan oleh Hakim Agung

e)

8 Orang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Konstitus.

42.

Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai ............

a)

Hakim Agung

b)

Pejabat Negara

c)

Pejabat Politik

d)

Pejabat Pemerintahan

e)

Pengurus Maupun Anggota Partai Politik.

43.

Menurut Pasal 25A Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri ............. dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.

a)

Republik

b)

Maritim

c)

Ideologi Pancasila

d)

Nusantara

e)

Luas

44.

Menurut Pasal 26 UUD 1945 Yang menjadi warga negara ialah orang - orang bangsa Indonesia ...... dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara

a)

Sejak lahir

b)

Asli

c)

yang lahir di indonesia

d)

Memiliki Garis Keturunan Ayah dan Ibu Orang Indonesia

e)

Pribumi

45.

Menurut Pasal 28A Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan ..........

a)

Menyatakan Pendapat

b)

Kehidupannya

c)

Kesejahteraanya

d)

Melakukan Perkawinan yang sah.

e)

Perlindungannya