NEW
Font size
WorksheetsKelas X MIPA & IPS
Total questions: 20
Worksheet time: 20mins
Pengertian kekuasaan legislatif yang benar menurut Jhon Locke adalah ...
Kekuasaan untuk melaksanakan undang- undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang - undang.
Kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang.
Kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang.
Kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri.
Kekuasaan untuk mengatur masyrakat
Teori Trias Politika atau teori yang mengungkapkan bahwa:
"Ketiga kekuasaan dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang berbeda yang sifatnya terpisah."
teori ini di kemukakan oleh ...
Miriam Budiarjo
Jhon Locke
Montesquieu
Noel Gallagher
Paul Laband
Montesquieu merupakan salah satu tokoh yang menjadi pelopor teori kedaulatan rakyat. Ia memberikan pandangan tentang pembagian kekuasaan atau yang dikenal dengan trias pokitica. Pembagian kekuasaan berdasarkan trias politica terdiri dari ...
Legislatif, Yudikatif, dan Federatif
Eksekutif, Federatif, dan Legislatif
Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif
Legislatif, Eksekutif, dan Federatif
Eksekutif, Federatif, dan Yudikatif
Kekuasaan konstitutif, yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Kekuasaan ini dijalankan oleh ...
Presiden & Wakil Presiden
Dewan Perwakilan Rakyat
Mahkamah Agung
Majelis Permusyawaratan Rakyat
Komisi Yudisial
Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang- undang. Kekuasaan ini dipegang oleh ...
Presiden & Wakil Presiden
Dewan Perwakilan Rakyat
Majelis Permusyawaratan Rakyat
Mahkamah Agung
Komisi Yudisial
Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang- undang dan penyelenggraan pemerintahan negara. Kekuasaan ini dipegang oleh ...
Presiden
Dewan Perwakilan Rakyat
Mahkamah Agung
Komisi Yudisial
Majelis Permusyawaratan Rakyat
Kekuasaan yudikatif atau disebut kekuasaan kehakiman yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini dipegang oleh ...
Mahkamah Agung & Mahkamah Konstitusi
Presiden & Wakil Presiden
Dewan Perwakilan Rakyat
Majelis Permusyawaratan Rakyat
Polisi & TNI
Kekuasaan eksaminatif/inspektif, yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Kekuasaan ini dijalankan oleh ...
Bank Indonesia
Komisi Pemberantasan Korupsi
Dewan Perwakilan Rakyat
Kementrian Keuangan Republik Indonesia
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Pembagian kekuasaan secara vertikal muncul sebagai konsekuensi dari diterapkannya asas ......... di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Sentralisasi
Kekeluargaan
Musyawarah Mufakat
Desentralisasi
Keberagaman
Pada pernyataan di bawah ini. Yang bukan merupakan Kewenangan Presiden Republik Indonesia sebagai Kepala Negara adalah ...
Memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara
Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR
Memberi grasi, rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung
Memegang kekuasaan pemerintahan
Menyatakan keadaan bahaya
Keberadaan Kementerian Negara Republik Indonesia diatur secara tegas dalam Pasal ...
17 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
1 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
10 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
16 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
18 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Di bawah ini yang termasuk kedalam Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan adalah ...
Kementerian Keuangan, Kementerian Ketenagakerjaan & Kementerian Perindustrian
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perhubungan & Kementerian Kelautan dan Perikanan
Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan & Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial & Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM & Kementerian Komunikasi dan Informatika
Di bawah ini yang termasuk ke dalam Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah ...
Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan & Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Kementerian Keuangan, Kementerian Ketenagakerjaan &
Kementerian Perindustrian
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan & Kementerian Sosial
Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan & Kementerian Pariwisata
Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral & Kementerian Agama
Di bawah ini yang termasuk ke dalam Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan & Kementerian Pemuda dan Olahraga.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, & Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perhubungan & Kementerian Kelautan dan Perikanan
Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM & Kementerian Luar Negeri
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi & Kementerian Pariwisata
Di bawah ini yang termasuk ke dalam Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.
Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Keuangan & Kementerian Perdagangan
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Kesehatan & Kementerian Sosial
Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan & Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM & Kementerian Luar Negeri
Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan & Kementerian Pariwisata
Penyelenggaraan negara harus berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945.
salah satu nilai yang terkandung dalam Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. contoh nyata penerapanya dalam penyelenggaraan negara adalah ...
Menjamin penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agamanya.
Menggalang persatuan dan kesatuan bangsa
Menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makluk Tuhan. Karena manusia mempunyai sifat universal.
Pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
Melindungi yang lemah agar kelompok warga masyarakat dapat bekerja sesuai dengan bidangnya.
Penyelenggaraan negara harus berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945.
salah satu nilai yang terkandung dalam Pancasila adalah Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. contoh nyata penerapanya dalam penyelenggaraan negara adalah
Tidak memaksa warga negara untuk beragama, tetapi diwajibkan memeluk agama sesuai hukum yang berlaku.
Menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa, hal ini juga bersifat universal.
Menghilangkan penonjolan kekuatan atau kekuasaan, keturunan dan perbedaan warna kulit.
Mengusahakan putusan bersama secara bulat, baru sesudah itu diadakan tindakan bersama
Seluruh kekayaan alam dan sebagainya dipergunakan bagi kebahagiaan bersama menurut potensi masing-masing.
Penyelenggaraan negara harus berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945.
salah satu nilai yang terkandung dalam Pancasila adalah Persatuan Indonesia. contoh nyata penerapanya dalam penyelenggaraan negara adalah
Menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makluk Tuhan. Karena manusia mempunyai sifat universal.
Menjamin berkembang dan tumbuh suburnya kehidupan beragama, toleransi antarumat dan dalam beragama.
Cinta bangsa dan tanah air
Dalam melakukan putusan diperlukan kejujuran bersama.
Kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat dalam arti dinamis dan berkelanjutan.
Penyelenggaraan negara harus berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945.
salah satu nilai yang terkandung dalam Pancasila adalah Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. contoh nyata penerapanya dalam penyelenggaraan negara adalah
Pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
Kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat dalam arti dinamis dan berkelanjutan.
Menggalang persatuan dan kesatuan bangsa
Menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makluk Tuhan. Karena manusia mempunyai sifat universal.
Atheisme dilarang hidup dan berkembang di Indonesia
Penyelenggaraan negara harus berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945.
salah satu nilai yang terkandung dalam Pancasila adalah Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. contoh nyata penerapanya dalam penyelenggaraan negara adalah
Seluruh kekayaan alam dan sebagainya dipergunakan bagi kebahagiaan bersama menurut potensi masing-masing.
Negara memfasilitasi bagi tumbuh kembangnya agama dan iman warga negara dan menjadi mediator ketika terjadi konflik antar agama.
Menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makluk Tuhan. Karena manusia mempunyai sifat universal.
Menggalang persatuan dan kesatuan bangsa
Dalam melakukan putusan diperlukan kejujuran bersama
