WorksheetsQuiz 1 MATERI BAB 1 Kelas X Semester Ganjil
Total questions: 20
Worksheet time: 7mins
Pilih lah 2 nilai instrumental yang terkandung pada sila kedua Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerinahan negara adalah:
pasal 28 UUD NRI Tahun 1945
pasal 29 UUD NRI Tahun 1945
pasal 30 UUD NRI Tahun 1945
pasal 32 UUD NRI Tahun 1945
pasal 26 UUD NRI Tahun 1945
Pilih lah 2 nilai instrumental yang terkandung pada sila ketiga Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerinahan negara di Indnesia!
pasal 1 ayat 1 UUD NRI Tahun 1945
pasal 27 ayat 1 UUD NRI Tahun 1945
pasal 37 ayat 5 UUD NRI Tahun 1945
pasal 29 ayat 2 UUD NRI Tahun 1945
pasal 31 ayat 1 UUD NRI Tahun 1945
Pilihlah 2 nilai instrumental yang berkaitan dengan nilai kerakyatan didalam UUD NRI tahun 1945 yang paling tepat dalam penyelenggaraan pemerintahan negara di Indonesia di bawag ini !
pasal 1 ayat 1
pasal 1 ayat 2
pasal 3
pasal 23 ayat 2
pasal 22E
Kekuasaan memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara merupakan pengertian dari pembagian kekuasaan secara horizontal yaitu kekuasaan : ....
eksekutif
legislatif
yudikatif
eksaminatif
moneter
Kekuasaan eksekutif untuk menjalankan Undang-Undang dan penyelenggaraan pemerintahan negara di pegang oleh presiden. Hal ini di tegaskan dalam UUD NRI Tahun 1945 adalah Pasal : ...
3 ayat (1)
4 ayat (1)
20 ayat ( 1)
22D ayat (2)
24 ayat (2)
Hubungan kekuasaan lembaga eksekutif dengan yudikatif tampak dalam kegiatan:
pembahasan rancangan undang-undang tentang organisasi masyarakat
pemberian grasi kepada terpidana kasus narkoba
Presiden menerima penempatan duta negara lain
Mahkamah Agung melakukan judicial review
mengadakan perjanjian dengan negara lain
. Lembaga ini berfungsi mengoordinasi dan mensinergikan penyelenggaraan pengawasan interen terhadap akuntabilitas keuangan Negara / daerah dan pembagunana nasional bersama-sama dengan aparat pengawasan interen pemerintah lainnya. Lembaga yang dimaksud adalah:
Badan Strandardisasi Nasional
Badan Pengawasan Obat dan Makanan
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Kementerian yang berada di bawah koordinator Kementerian Bidang Perekonomian yaitu: …
Kementerian Sosial dan Kementerian Perindustrian
Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Pertanian
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN serta Kementerian Agama
Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Perdagangan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Kementerian Kesehatan
Dalam UUD NRI Tahun 1945 yang bukan merupakan bentuk realisasi Persatuan Indonesia adalah Pasal : ...
7A
36
25A
32
35
Saat ini pemerintah sedang giat menggalakkan pembangunan khususnya di bidang infrastruktur, dengan demikian pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Hal tersebut merupakan penjabaran dari nilai keadilah sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu : ...
tidak adanya tirani mayoritas dan minoritas
harkar, derajat dan martabat manusia di junjung tinggi
adanya penghargaan terhadap hasil karya orang lain
adanya keseimbangan anatara hak dan kewajiban
cita-cita masyarakat adil dan makmur secara merata
Perhatikan kementerian dibawah ini!
(1) kementerian keuangan
(2) pendidikan dan kebudayaan
(3) kementerian Hukum dan Ham
(4) kementerian pemuda dan olahraga
(5) kementerian pariwisata
Diantara kementerian tersebut yang merupakan kementerian yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD NRI Tahun 1945 terdapat pada nomor: ...
(1), (2), dan (3)
(1),(2), dan (4)
(1), (3) dan (5)
(2),(3), dan (4)
(3),(4) dan (5)
Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertugas sebagai penghubung utama antar dunia usaha dan pemerintah merupakan tugas dari lembaga : ...
BMKG
BKPM
BSN
LKPP
BPKP
Perhatikan gambar diatas!
Hal ini merupakan pelanggaran dari nilai Praksis pancasila terutama pada sila ke: ....
1
2
3
4
5
Perhatikan gambar diatas!
Gambar diatas merupakan perwujudan dari nilai instrumental Pancasila yang dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara terutama pada :
Sila kelima
Sila ketiga
Pasal 32
Pasal 34
alenia pertama
Sistem pemerintahan yang dianut Repulik Indonesia adalah presidensial yang berarti kekuasaan presiden sangat kuat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Diantara kekuasaan Presiden sebagai Kepala negara adalah: ...
Presiden mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri
Presiden mengangkat duta dan konsul
Presiden mengesahkan rancangan undang-undang
mengangkat anggota yudisial atas persetujuan DPR
Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang
Perhatikan gambar di samping!
gambar tersebut menunjukkan telah memudarnya nilai-nilai dari pancasila yaitu : ....
tenggang rasa
keadilan sosial
persatuan
kemanusiaan
kerakyatan
Berikut ini yang merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang berada di bawah koordinasi Menteri Riset, teknologi dan pendidikan tinggi Republik Indonesia adalah : .....
BSN
BKKBN
ANRI
LKPP
BKPM
Keberadaaan Lembaga Pemerintah Nonkementerian diatur dalam :
UUD NRI Tahun 1945 Pasal 37
Kepres Nomor 103 Tahun 2001
UU no 39 Tahun 2008
PP no. 41 Tahun 2021
Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alenia ke 4
Dalam Praktik penyelenggaraan pemerintahan negara, Ateisme merupakan paham yang gak sesuai dengan nilai-nilai pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Salah satu kebijakan pemerintah dalam melarang tumbuh dan berkembangnya ateisme di Indonesia terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945 yaitu pada : ....
pasal 29 ayat (1)
pasal 28A
pasal 32 ayat (2)
pasal 1 ayat (2)
pasal 22 E ayat (1)
Pernyataan berikut yang merupakan salah satu kelebihan sistem pembagian kekuasaaan di Indonesia adalah: ...
memungkinkan adanya kompetisi antar lembaga
memungkinkan adanya saling kerjasama dan saling mengawasi
melahirkan kekuasaan yang bersifat absolut dan melembaga
tidak adanya privasi tiap lembaga negara
memunculkan motivasi untuk lebih baik dati lembaga lain
