NEW
Font size
WorksheetsLomba Cerdas Cermat Kanwil DJPB Prov. Sulawesi Utara
Total questions: 30
Worksheet time: 23mins
APBN merupakan wujud pengelolaan keuangan negara yg ditetapkan tiap tahun dengan
UU
PMK
SK
Lampiran PMK
Sesuai PMK 190 tahun 2012, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan . . . . . dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN.
Satuan Kerja
Kementerian/Lembaga
Pengguna Anggaran
Kuasa Pengguna Anggaran
Dokumen yang memuat uraian rencana kerja dan biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan serta disusun oleh KPA sebagai penjabaran lebih lanjut dari DIPA adalah....
Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Rincian DIPA
POK
Petunjuk Teknis
Menyusun jadwal waktu pelaksanaan kegiatan termasuk rencana penarikan dana adalah tugas dari....
KPA
PPK
PA
K/L
PPK menyampaikan RPD Harian tingkat Satker kepada KPPN untuk rencana pengajuan semua jenis SPM yang nilainya masuk dalam klasifikasi transaksi besar. Klasifikasi transaksi besar merupakan pengelompokan SPM yang didasarkan pada nilai/nominal tertentu yaitu dengan nilai....
nilai > 100 juta
nilai > 500 juta
nilai > 1 miliar
nilai > 2 miliar
Formulasi penilaian IKPA sesuai PER-4/PB/2021 yang memiliki bobot terbesar adalah....
Penyerapan anggaran
Data kontrak
Penyelesaian tagihan
Capaian output
Pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan kepada orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, dan kegiatan adalah....
PPh Pasal 21
PPh Pasal 22
PPh Pasal 23
PPh Pasal 24
Proporsi UP Tunai dan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) sebesar.... (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018)
60% dan 40 %
40% dan 60 %
70% dan 30 %
50% dan 50 %
Dispensasi terhadap perubahan UP melampaui besaran UP dan perubahan proporsi UP diberikan oleh....
Direktur Jenderal Perbendaharaan
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan
Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
Kuasa Pengguna Anggaran
Penamaaan Rekening untuk rekening pengeluaran adalah...
BPN
RPL
BPP
BPG
Kanwil DJPb mengirimkan Daftar Saldo Rekening Tk. Wilayah kepada Direktorat PKN paling lambat pada....
tanggal 5 bulan berikutnya
tanggal 10 bulan berikutnya
tanggal 15 bulan berikutnya
tanggal 20 bulan berikutnya
Segmen BAS yang terdiri dari 7 (tujuh) digit kombinasi kode berupa 3 (tiga) digit kode Bagian Anggaran, 2 (dua) digit kode Eselon I, dan 2 (dua) digit kode Program disebut dengan....
Program
Dana
Akun
Output
Verifikasi dan persetujuan usulan perubahan BAS untuk segmen Akun penerusan pinjaman dilakukan oleh....
Ditjen Perbendaharaan
Ditjen Anggaran
Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko
Ditjen Kekayaan Negara
Manfaat yang didapatkan dari penerapan Bagan Akun Standar dalam pengelolaan keuangan negara adalah sebagai berikut, kecuali....
Menjadi pedoman dalam penyusunan DIPA
Meningkatkan kualitas informasi keuangan
Memudahkan pengawasan keuangan
Menjadi acuan dalam menyusun APBD
Kriteria opini BPK atas Laporan keuangan adalah kecuali….
Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan
Kecukupan pengungkapan
Kepatuhan terhadap perundang-undangan
Pelaksanaan pembukuan yang sistematis
Laporan yang menyajikan informasi tentang operasi BLU mengenai sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh BLU adalah....
Laporan Arus Kas
Laporan Operasional
Neraca
CaLK
Dalam melaksanakan kewajibannya, Dewan Pengawas mengadakan pertemuan dengan Pimpinan PT PK-BLU paling sedikit . . . . . , atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan
1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan
1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan
1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester
Persyaratan pembentukan BLU antara lain, kecuali....
Persyaratan normatif
Persyaratan substantif
Persyaratan teknis
Persyaratan administrasi
Karakteristik BLU adalah sebagai berikut kecuali....
Bukan kekayaan negara yang dipisahkan
Tidak bertujuan mencari keuntungan (laba)
Dikelola secara otonom dengan prinsip efisiensi dan produktivitas ala korporasi
Dapat sebagai subyek pajak
PP 71 tahun 2010 mengatur tentang....
Standar Akuntansi Pemerintahan
Sistem Akuntansi Pemerintahan
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
Yang bukan termasuk paket undang-undang keuangan negara adalah.....
UU nomor 17 tahun 2003
UU nomor 1 tahun 2004
UU nomor 10 tahun 2004
UU nomor 15 tahun 2004
Yang melakukan reviu LKKL adalah.....
BPKP
APIP
Biro Keuangan
Sekretariat jenderal
Berikut termasuk jenis Piutang Jangka Panjang, kecuali
Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang
Tagihan Penjualan Angsuran
Tagihan Tuntutan Ganti Rugi
Tagihan Tuntutan Perbendaharaan
Metode pencatatan persediaan yang dilakukan pada setiap saat terjadinya mutasi persediaan disebut
Periodik
Stock Opname
Perpetual
Inventarisasi Fisik
Aplikasi yang mengintegrasikan sistem keuangan pemerintah pusat (SPAN) dengan Sistem Informasi Keuangan Pemerintah Daerah (SIKD) adalah....
SLDK
SAKTI
OMSPAN
SIKRI
Pada tahun 2020 diperingati Hari Bahti Perbendaharaan yang ke....
16
17
18
19
Modul penerimaan negara yang memungkinkan penyetoran melalui dompet elektronik, transfer bank, virtual account, dan kartu kredit adalah....
MPN G3
MPN G2
MPN G1
Simphoni
Aplikasi Incrima merupakan singkatan dari....
Internal control and risk management
Integrated commitment and risk management
Internal control and fraud management
Intergrated commitment and fraud management
Berikut ini prioritas penggunaan Dana Desa pada tahun 2021 sesuai kewenangan desa, kecuali....
Program Pemulihan Ekonomi Nasional
Program Prioritas Nasional
Program Vaksinasi
Program Adptasi Kebiasaan Baru
Sistem aplikasi yang dibangun untuk mempermudah pelaksanaan Kredit Program khususnya Kredit Usaha Rakyat adalah....
SIKP
SIKD
UMi
KUR
