NEW
Font size
WorksheetsCerdas Cermat Baper 2021 Kanwil DJPb Jatim
Total questions: 30
Worksheet time: 30mins
Manakah pernyataan yang tidak benar di bawah ini terkait Bendahara Pengeluaran:
penetapan Bendahara Pengeluaran dapat didelegasikan dari Menteri/Ketua Lembaga kepada Kepala Satuan Kerja
pengangkatan Bendahara Pengeluaran terikat periode tahun anggaran
surat penetapan Bendahara Pengeluaran disampaikan kepada PPK dan PPSPM
surat penetapan Bendahara Pengeluaran disampaikan kepada Kepala KPPN dalam rangka penyampaian LPJ Bendahara
Manakah di bawah ini yang bukan merupakan tugas dari seorang Bendahara Pengeluaran:
mengelola uang/surat berharga yang berasal dari Uang
Persediaan
mengelola uang/surat berharga yang berasal dari Pembayaran LS melalui rekening Bendahara Pengeluaran
mengelola uang/surat berharga yang bukan berasal dari Uang Persediaan dan Pembayaran LS yang bersumber dari APBN seperti dropping dana Tunjangan Kinerja
mengelola uang/surat berharga yang bukan berasal dari Uang Persediaan dan Pembayaran LS yang bersumber dari APBN seperti titipan fee/komisi dari rekanan
Manakah di bawah ini pernyataan yang benar atau sesuai terkait tugas Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP):
BPP tidak menerima dan menyimpan Uang Persediaan (UP)
BPP tidak melakukan pembayaran yang dananya bersumber dari UP berdasarkan perintah PPK
BPP menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada negara ke kas negara
BPP tidak menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan
Manakah batasan pemberian UP yang tidak benar:
paling banyak Rp.100 juta untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP sampai dengan Rp2,4 Miliar
paling banyak Rp.200 juta untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP diatas Rp2,4 Miliar sampai dengan Rp6 Miliar
paling banyak Rp.200 juta untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP sampai dengan Rp2,4 Miliar
paling banyak Rp.500 juta untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP diatas Rp6 Miliar
Manakah jenis belanja yang tidak dapat dibayarkan melalui Kartu Kredit Pemerintah:
Belanja Barang Operasional
Belanja Modal
Belanja Perjalanan Dinas
Belanja Bantuan Sosial
Manakah di bawah ini pernyataan yang tidak benar:
BP/BPP melakukan pembayaran atas UP berdasarkan Surat Perintah Bayar (SPBy) yang dilampiri bukti-bukti pengeluaran yang disetujui dan belum ditandatangani oleh PPK
pembayaran yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran merupakan uang muka kerja harus dilampiri rencana pelaksanaan kegiatan/pembayaran, rincian kebutuhan dana, dan batas waktu pertanggungjawaban penggunaan uang muka kerja
dalam hal pengujian SPBy tidak memenuhi persyaratan, BP/BPP harus menolak SPBy yang diajukan oleh PPK
dalam hal sampai batas waktu pertanggungjawaban, penerima uang muka kerja belum menyampaikan bukti pengeluaran, BP/BPP menyampaikan permintaan tertulis agar penerima uang muka kerja segera mempertanggungjawabkan uang muka kerja
Manakah di bawah ini pernyataan yang tidak benar terkait jenis pajak yang dipotong/dipungut:
PPh Pasal 21 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang dibayarkan kepada orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, dan kegiatan
PPh Pasal 22 adalah pajak yang dipungut atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan pembelian barang
PPh Pasal 24 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang dibayarkan berupa hadiah, bunga, deviden, sewa, royalti, dan jasa-jasa lainnya selain Objek PPh Pasal 21
PPN adalah pajak yang dipungut atas konsumsi yang dibayar sendiri sehubungan dengan penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak
Manakah di bawah ini pernyataan yang tidak benar terkait konsep Pembukuan Bendahara:
Bendahara melakukan pembukuan atas seluruh penerimaan dan pengeluaran uang yang ada di satker berdasarkan tugasnya
Pembukuan Bendahara terdiri dari BKU, Buku Pembantu, dan Buku Pengawasan Anggaran yang dilakukan menggunakan aplikasi yang dibangun oleh DJPb
Dalam hal tertentu, pembukuan tidak bisa dilakukan dengan manual tangan atau komputer
Pembukuan dilakukan terpisah untuk setiap DIPA
Manakah di bawah ini pernyataan yang tidak benar terkait penatausahaan kas Bendahara Penerimaan:
Bendahara Penerimaan mengelolaan uang baik yang sudah menjadi hak negara maupun yang belum menjadi hak negara
dalam hal ditunjuk Petugas Penerima Setoran (PPS), Bendahara Penerimaan tidak menatausahakan uang setelah petugas tersebut menyetorkan uang yang diterimanya ke rekening kas negara
dalam hal ditunjuk Petugas Penerima Setoran (PPS), Bendahara Penerimaan menatausahakan uang setelah petugas tersebut menyetorkan uang yang diterimanya kepada Bendahara Penerimaan
Kepala Satker melakukan pengamanan atas uang tunai yang ada di brankas Bendahara Penerimaan
Pengujian yang dilakukan untuk mencari tahu terhadap jawaban atas pertanyaan apakah para pihak yang mengajukan tagihan atas beban anggaran belanja negara itu secara formal adalah sah, merupakan pengertian dari pengujian secara:
Wetmatigheid
Rechtmatigheid
Doelmatigheid
Formal
Yang tidak termasuk tahapan pengujian administratif dalam pelaksanaan pengeluaran negara, yaitu:
Wetmatigheid
Rechtmatigheid
Doelmatigheid
Formal
Sebutkan urutan alur pelaksanaan APBN yang benar:
Pembuatan Komitmen, Pengujian Tagihan, Timbulnya Tagihan, Pembayaran Tagihan, dan Pencairan Dana
Pembuatan
Komitmen, Timbulnya Tagihan, Pengujian Tagihan, Pembayaran Tagihan, dan
Pencairan Dana
Pembuatan Komitmen, Timbulnya Tagihan, Pengujian Tagihan, Pencairan Dana, dan Pembayaran Tagihan
Timbulnya Tagihan, Pembuatan Komitmen, Pengujian Tagihan, Pencairan Dana, dan Pembayaran Tagihan
Manakah batasan pemberian UP yang tidak benar:
paling banyak Rp.100 juta untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP sampai dengan Rp2,4 Miliar
paling banyak Rp.200 juta untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP diatas Rp2,4 Miliar sampai dengan Rp6 Miliar
paling banyak Rp.200 juta untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP sampai dengan Rp2,4 Miliar
paling banyak Rp.500 juta untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP diatas Rp6 Miliar
Manakah di bawah ini yang tidak termasuk Pejabat Perbendaharaan Negara:
Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
Pejabat Pembuat Komitmen
Bendahara Pengeluaran
Kegiatan pengujian yang tidak dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) adalah:
Uji kesesuaian dokumen perikatan dengan berita acara
Uji kelengkapan dokumen perikatan dan tagihan
Uji keabsahan tagihan
Uji ketersediaan dana
Pengertian Keuangan Negara yang tepat adalah:
semua hak dan kewajiban negara yang tidak dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajibant tersebut
semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta tidak termasuk segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajibant tersebut
semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajibant tersebut
semua hak dan kewajiban negara yang tidak dapat dinilai dengan uang, serta tidak termasuk segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajibant tersebut
Yang melakukan reviu LKKL adalah:
BPKP
APIP
Biro Keuangan
Sekretariat Jenderal
Manakah persamaan dasar akuntansi yang benar:
Ekuitas = aset + kewajiban
Aset = kewajiban + ekuitas
Aset = kewajiban-ekuitas
kewajiban = ekuitas+ aset
Rumah, Gedung, dan Kendaraan yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pemda dicatat sebagai:
Aset Tetap
Aset Tak Berwujud
Aset Lainnya
Persediaan
Yang tidak termasuk Kas dan Setara Kas yang dikelola oleh Kementerian/Lembaga adalah:
Kas di Bendahara Penerimaan
Kas di Bendahara Pengeluaran
Kas Hibah Langsung
Rekening Khusus
Kewajiban yang memiliki jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan adalah:
Kewajiban kontijensi
Kewajiban jangka pendek
Kewajiban jangka panjang
Kewajiban yang dapat diestimasi
Komponen Laporan Keuangan Satker BLU yang tidak disusun oleh Satker non BLU adalah .....
Neraca dan CALK
LPSAL dan LRA
LO dan LAK
LAK dan LPSAL
Metode yang digunakan dimana penyusutan dihitung dengan membagi nilai yang dapat disusutkan dengan masa manfaat disebut:
Metode Garis Lurus
Metode Saldo Menurun Berganda
Metode Unit Produksi
Metode First In First Out
Aset bersejarah yang tidak digunakan untuk operasional pemerintahan:
Disajikan di neraca dan di CaLK
Disajikan di neraca namun tidak disajikan di CaLK
Tidak disajikan di neraca namun disajikan di CaLK
Semua salah
Pernyataan yang tepat untuk Catatan atas laporan Keuangan adalah:
Merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan
Hanya menyajikan rincian pos-pos dalam laporan keuangan
Tidak wajib disusun oleh entitas
Merupakan lampiran laporan keuangan
Beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal adalah:
Beban Belanja Modal
Beban Barang dan Jasa
Beban Pemeliharaan
Beban Penyusutan dan Amortisasi
Ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan merupakan definisi dari:
Laporan Realisasi Anggaran
Laporan Perubahan Ekuitas
Laporan Perubahan SAL
Laporan Operasional
Penanggung Jawab likuidasi adalah:
Kepala Daerah
Pemimpin satuan kerja yang dilikuidasi dan atau pemimpin yang secara struktural membawahi satuan kerja yang dilikuidasi
Pimpinan Proyek
Sekretaris Daerah
Manakah pernyataan mengenai saldo normal berikut ini yang tidak benar?
Belanja yang Masih Harus Dibayar bersaldo kredit
Penyisihan Piutang Tak Tertagih bersaldo kredit
Pendapatan Diterima Dimuka bersaldo debet
Hibah Langsung yang Belum Disahkan bersaldo kredit
LKPP disusun berdasarkan konsolidasian dari:
LKKL saja
LKBUN saja
LK BUMN dan LKKL
LKKL dan LKBUN
