NEW
Font size
WorksheetsLCC Baper ke-17 Tingkat Wilayah DKI Jakarta 2021
Total questions: 30
Worksheet time: 10mins
Peraturan tentang cara revisi DIPA TA 2021 adalah...
PMK-208/PMK.02/2020
PMK-43/PMK.02/2020
PMK-217/PMK.02/2020
PMK-196/PMK.02/2018
Kepanjangan dari RSPP adalah...
Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran
Redesain Sistem Perbendaharaan dan Penganggaran
Revisi Sistem Perencanaan dan Perbendaharaan
Revisi Standar Perencanaan dan Pelaporan
Mencantumkan catatan blokir pada hal IV DIPA merupakan wewenang dari...
Kanwil DJPb
DJA
Direktorat PA
KPA
Asas yang menghendaki adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam pengelolaan keuangan negara adalah...
Profesionalitas
Akuntabilitas
Proporsionalitas
Performance
Dalam rangka pelaksanaan anggaran, PA/KPA dapat membuka rekening pengeluaran setelah mendapat persetujuan dari …
Kanwil DJPb
Menteri Teknis
Kanwil Instansi Vertikal
Kuasa BUN di Daerah
Bobot indikator kinerja yang terbesar dalam penilaian IKPA tahun 2021 adalah …
Penyelesaian Tagihan
Capaian output
Penyerapan Anggaran
Pengelolaan UP dan TUP
Indikator kinerja yang dihitung berdasarkan rata-rata kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap rencana penarikan dana (RPD) bulanan adalah …
Penyerapan Anggaran
Deviasi Halaman III DIPA
Perencanaan Kas
Penyelesaian Tagihan
Batasan belanja (limit) KKP untuk belanja barang operasional serta belanja modal untuk pertama kali setiap kartu kredit dalam 1 bulan adalah…
Rp 50 juta
Rp 40 juta
Rp 30 juta
Rp 20 juta
Pemberian kewenangan kepada pejabat Perbendaharaan untuk melakukan pengujian
tagihan pada prinsipnya adalah penerapan paradigma dari…
Check and balance mechanism
Tranparansi
Let the manager manage
Financial management
Pengujian terhadap kebenaran output dari suatu kegiatan termasuk dalam pengujian…
Doelmatigheid
Rechmatigheid
Wetmatigheid
Bestmatigheid
Salah satu prinsip yang terkait dengan pengujian dan pembayaran tagihan dalam
pasal 21 UU No. 1/2004 adalah...
Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum disetujui PPK
Pembayaran atas beban APBN/APBD boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima
Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh disetujui KPA
Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima
Pengajuan SPP Penggantian Uang Persediaan yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) dapat di lakukan apabila…
Salah satu BPP telah merealisasikan 50%
Realisasi dari semua BPP telah 75%
Realisasi salah satu BPP telah 50% untuk SPP GUP BPP tersebut
Realisasi dari semua BPP telah 50%
Kelengkapan SPP-UP yang harus dilampirkan sebelum diajukan ke penguji tagihan/penerbit SPM adalah…
Surat Pernyataan KPA
Surat Pernyataan TUP dari KPA
Rekening Koran Bendahara Pengeluaran
SPTB
Pembayaran berikut ini merupakan pengeluaran tetapi tidak termasuk dalam kategori
belanja negara adalah …
Pembayaran uang makan untuk PNS
Pembayaran iuran pengelolaan sampah
Pembayaran gaji untuk PNS
Pembayaran iuran kesehatan dari potongan gaji PNS kepada BPJS Kesehatan
Dibawah ini yang termasuk ruang lingkup UP modul bendahara pada aplikasi SAKTI adalah …
Kuitansi LS bendahara
Pembayaran tunai oleh bendahara
Kuitansi LS pegawai
Kuitansi LS pihak ketiga
Pemberian voucher (uang muka) dari
bendahara pengeluaran kepada pengelola
kegiatan dalam Aplikasi Sakti dilakukan dengan
fungsi menu …
Membuat kuitansi
Membuat DRPP
Menghitung uang muka
Merekam uang muka
Bendahara memotong PPh atas honorarium yang diterima oleh Kuasa Pengguna Anggaran. Akun dan kode jenis setoran yang benar adalah …
411121/100
411121/402
411121/104
411211/ 910
Pembayaran untuk keperluan berikut harus menggunakan metode LS yaitu …
Pembelian konsumsi rapat bulanan untuk 20 orang
Penggantian 4 unit ban mobil (kendaraan operasional kantor)
Penggantian 2 unit daun pintu kamar mandi rumah dinas
Pengadaan 1 unit kendaraan operasional roda 4
UP dapat diberikan untuk pengeluaran-pengeluaran antara lain ...
Belanja Barang, Belanja Modal, dan Belanja lain-lain
Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan belanja modal
Belanja barang, Belanja Modal, dan Belanja Bansos
Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja
Lain-lain
Mulai Juli 2019 proporsi UP ke KPPN adalah ...
UP Tunai
60% dari besaran UP, UP KKP 40% dari besaran UP
UP Tunai 50% dari besaran UP, UP KKP 50% dari besaran UP
UP Tunai 40% dari besaran UP, UP KKP 60% dari
besaran UP
Sesuai permintaan KPA
Jenis Kartu Kredit Pemerintah (KKP) adalah ...
Kartu Kredit untuk Keperluan Belanja Barang Operasional serta Belanja Modal dan Kartu Kredit untuk keperluan Belanja Perjalanan Dinas Jabatan
Kartu Kredit untuk keperluan Belanja Operasional
serta Belanja Modal
Kartu Kredit untuk keperluan Belanja Perjalanan Dinas Jabatan
Kartu Kredit untuk keperluan Belanja Pegawai dan Kartu Kredit untuk keperluan Belanja Perjalanan Dinas Jabatan
Aplikasi yang mengintegrasikan seluruh aplikasi satker yang ada adalah ...
Aplikasi SAIBA
Aplikasi SPAN
Aplikasi SAS
Aplikasi SAKTI
Apa saja yang termasuk ke dalam belanja operasional?
Komponen 001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan serta Komponen 002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor
Komponen 001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan
Komponen 002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor
Komponen 001, 002, 003, dan 004.
Aplikasi SAKTI terdiri dari 3 (tiga) kelompok modul utama yaitu ...
Kelompok modul Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan
Kelompok modul Perencanaan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban
Kelompok Modul pengganggaran, Pelaksanaan anggaran dan Administrasi dan pelaporan
Kelompok Modul Pengganggaran, Pembayaran dan Pelaporan
Aplikasi OM-SPAN dapat diakses di alamat ...
spanint.perbendaharaan.go.id
sakti.kemenkeu.go.id
spanint.kemenkeu.go.id
djpbn.kemenkeu.go.id
Makna jargon “HAnDAL” dari DJPb adalah ...
Harmonis, Amanah, Digital, Akuntabel, dan Loyal
Harmonis, Akurat, Digital, Akuntabel, dan Loyal
Harmonis, Amanah, Digital, Akuntabel, dan Layanan
Harmonis, Amanah, Digital, Akrual, dan Loyal
Kegiatan dalam Penatausahaan Barang Milik Negara, adalah sebagai berikut, kecuali ...
Pembukuan BMN
Pengadaan BMN
Inventarisasi BMN
Pelaporan BMN
Akun Kas di Bendahara Pengeluaran pada Neraca tanggal 31 Desember menunjukkan adanya
Uang makan pegawai yang belum diserahkan kepada pegawai yang berhak
Potongan SPM yang belum disetor ke kas negara
Sisa UP yang belum disetor ke kas negara
Penerimaan jasa giro yang belum disetor ke kas negara
LPJ Bendahara Wajib disampaikan ke KPPN paling lambat tanggal 10 melalui aplikasi ...
SIMSERBA
SPRINT
SAKTI
SMART
Revisi anggaran antar RO Prioritas Nasional merupakan kewenangan
DJA
Dit. PA
Eselon 1
Kanwil DJPb
