NEW
Font size
S
M
L
XL
WorksheetsLomba Cerdas Cermat
Total questions: 30
Worksheet time: 15mins
Name
Class
Date
1.
KFR merupakan kepanjangan dari ?
a)
Kajian Fisik Regional
b)
Kajian Finansial Regional
c)
Kajian Fokus Regional
d)
Kajian Fiskal Regional
2.
Pengangkatan Bendahara Pengeluaran di setiap Satker untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja dapat didelegasikan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga kepada :
a)
Kuasa Pengguna Anggaran
b)
Kepala Satuan Kerja
c)
Pejabat Eselon I
d)
Kuasa Bendahara Umum Negara
3.
Penunjukan KPA atas pelaksanaan tugas pembantuan dilakukan oleh
a)
Menteri/Pimpinan Lembaga atas usul Gubernur/Bupati/Walikota
b)
Gubernur/Bupati/Walikota
c)
Menteri/Pimpinan Lembaga
d)
Eselon I Kementerian/Lembaga atas delegasi dari Menteri/:Pimpinan Lembaga
4.
Menteri/Pimpinan Lembaga atau kepala Satker menetapkan pejabat pengganti sebagai Bendahara Pengeluaran, apabila atas Bendahara Pengeluaran terjadi hal-hal dibawah ini kecuali:
a)
Pensiun
b)
Diberhentikan dari jabatannya
c)
Sedang melakukan perjalanan dinas jabatan
d)
Dipindahtugaskan
5.
Dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara dalam rangka penanganan pandemic covid-19, sesuai dengan UU No.2 tahun 2020, pemerintah menetapkan batasan defisit anggaran, melampaui 3% (tiga persen) dari Produk Domestik Bruto (PDB) selama masa penanganan COVID-19 dan/atau untuk menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan paling lama sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran.....
a)
2021
b)
2022
c)
2023
d)
2024
6.
Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI, atau Anggota POLRI yang akan diangkat sebagai Bendahara harus memiliki sertifikat Bendahara yang diterbitkan oleh:
a)
Menteri Keuangan atau pejabat yang ditunjuk
b)
Presiden atau pejabat yang ditunjuk
c)
Menteri/Pimpinan Lembaga atau pejabat yang ditunjuk
d)
Kepala Badan Nasional Sertifkasi Profesi
7.
Sesuai Per-4/PB/2021, Indikator Penyelesaian Tagihan dalam IKPA termasuk dalam aspek
a)
Efektivitas Pelaksanaan Anggaran
b)
Kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan anggaran
c)
Efisiensi pelaksanaan anggaran
d)
Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pelaksanaan anggaran
8.
komponen Uang harian dalam perjalanan dinas terdiri atas:
a)
sewa kendaraan, uang transport lokal, dan uang saku
b)
uang representasi, uang transport lokal, dan uang saku
c)
uang makan; uang transport lokal, dan uang saku
d)
uang makan; biaya penginapan, dan uang saku
9.
Sertifikat Bendahara diperoleh melalui:
a)
Diklat Bendahara
b)
Pengajuan usulan oleh Kepala Satuan Kerja
c)
Penetapan langsung oleh Menteri Keuangan atau pejabat yang ditunjuk
d)
Ujian Sertifikasi
10.
Tahun berapa LKPP memperoleh opini WTP untuk pertama kalinya?
a)
2016
b)
2015
c)
2017
d)
2018
11.
Manakah diantara pernyataan yang tidak benar terkait Pencairan dana Belanja Bantuan Sosial yang disalurkan dalam bentuk uang
a)
dilakukan melalui pembayaran langsung (LS) darri Kas Negara ke rekening Bank/Pos Penyalur.
b)
dilakukan melalui pembayaran langsung (LS) dari kas negara ke rekening penerima bantuan sosial melalui rekening bendahara pengeluaran
c)
dilakukan melalui pembayaran langsung (LS) dari Kas Negara ke rekening penerima bantuan sosial
d)
dilakukan melalui pembayaran langsung (LS) dari Kas Negara ke rekening lembaga nonpemerintah
12.
Dibawah ini persyaratan mengikuti ujian sertifikasi dalam rangka memperoleh Sertifikat Bendahara kecuali:
a)
Golongan paling rendah III/a atau sederajat
b)
PNS, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
c)
Pendidikan paling rendah SLTA atau sederajat
d)
Telah mengikuti dan dinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan Bendahara
13.
Proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama disebut:
a)
Konsolidasi
b)
Validasi
c)
Rekonsiliasi
d)
Verifikasi
14.
Yang melakukan reviu LKKL adalah
a)
BPKP
b)
Biro Keuangan
c)
Sekretariat Jenderal
d)
APIP
15.
Kondisi yang terjadi pada Satuan Kerja untuk dapat dilakukan pengangkatan Bendahara Pengeluaran Pembantu antara lain:
a)
Beban kerja Bendahara Pengeluaran sangat berat berdasarkan penilaian Kepala Kantor/Satuan Kerja
b)
Beban kerja Bendahara Pengeluaran sangat berat berdasarkan penilaian Kuasa Pengguna Anggaran
c)
Bendahara Pengeluaran sedang melakukan perjalanan dinas
d)
Pejabat Pembuat Komitmen pada Satuan Kerja lebih dari 1 (satu) orang
16.
Ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan merupakan definisi dari:
a)
Laporan Realisasi Anggaran
b)
Laporan perubahan ekuitas
c)
Laporan perubahan SAL
d)
Laporan Operasional
17.
Dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran, kepala Satker dapat menunjuk beberapa BPP sesuai kebutuhan. BPP harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada :
a)
BPK
b)
KPA
c)
Bendahara Pengeluaran
d)
PPK
18.
Kredit Super mikro merupakan salah satu bentuk penyaluran
a)
KUR
b)
UMi
c)
Dana Bergulir
d)
Pinjaman lunak
19.
Dalam Laporan Realisasi Anggaran APBN, pembayaran bunga utang masuk kedalam
a)
Pendapatan negara
b)
Pembiayaan
c)
Defisit anggaran
d)
Belanja negara
20.
Bendahara Pengeluaran dapat membagi pengelolaan Uang Persediaan kepada
a)
Bendahara Pengeluaran Pembantu
b)
Bendahara Umum Negara
c)
Kuasa Pengguna Anggaran
d)
Bendahara Penerimaan
21.
Pinjaman PEN untuk pemerintah daerah disalurkan oleh
a)
PPK BLU
b)
PT SMI
c)
Dit SMI
d)
BLU BPDPKS
22.
Pembebanan Uang Persediaan yang diterima oleh Bendahara Pengeluaran
a)
Membebani akun Belanja Barang
b)
Membebani akun Belanja Pegawai
c)
Membebani akun Belanja Modal
d)
Belum membebani akun Belanja
23.
LKPP disusun berdasarkan konsolidasian dari:
a)
LKBUN
b)
LKKL dan LKBUMN
c)
LKKL dan LKBUN
d)
LKKL
24.
Yang bukan termasuk paket undang-undang keuangan negara adalah
a)
UU nomor 1 tahun 2004
b)
UU nomor 15 tahun 2004
c)
UU nomor 1 tahun 2003
d)
UU nomor 17 tahun 2003
25.
Manakah persamaan dasar akuntansi yang benar
a)
Ekuitas = aset + kewajiban
b)
Aset = kewajiban-ekuitas
c)
kewajiban = ekuitas+ aset
d)
Aset = kewajiban + ekuitas
26.
Proporsi besaran Uang Persediaan, dibagi menjadi:
a)
75% UP Tunai dan 25% UP KKP
b)
60% UP Tunai dan 40% UP KKP
c)
50% UP Tunai dan 50% UP KKP
d)
40% UP Tunai dan 60% UP KKP
27.
Pejabat perbendaharaan yang bertanggungjawab terhadap kebenaran administrasi, kelengkapan administrasi dan keabsahan administrasi dokumen hak tagih pembayaran adalah
a)
KPA
b)
Bendahara
c)
PPSPM
d)
PPK
28.
PP 71 tahun 2010 mengatur tentang:
a)
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
b)
Standar Akuntansi Pemerintahan
c)
Sistem Akuntansi Pemerintahan
d)
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat
29.
Yang bertugas untuk menandatangani dokumen serah terima barang/jasa dalam pengadaan melalui marketplace adalah :
a)
PPK
b)
Penerima Barang
c)
Pejabat Pengadaan
d)
KPA
30.
Basis Akuntansi yang digunakan Indonesia saat ini
a)
Basis Kas
b)
Basis kas menuju akrual
c)
Basis Akrual menuju kas
d)
Basis Akrual
Reset
