wayground logo

Free Printable Worksheets

NEW

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

PPKN PTS Bab 1-2

Total questions: 40

Worksheet time: 21mins

Name
Class
Date
1.

contoh implementasi nilai ketuhanan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan yaitu...

a)

Memberi kesempatan kepada warga negara untuk tidak memeluk agama

b)

membuat kebijakan hari libur nasional pada saat hari raya keagamaan

c)

membebaskan setiap orang membentuk agama sendiri

d)

mewajibkan masyarakat beribadah di tempat ibadah

2.

Salah satu contoh perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam sila keempat adalah ...

a)

Mencintai tanah air

b)

Menghargai keanekaragaman budaya

c)

Menghargai perbedaan keyakinan

d)

Musyawarah untuk mencapai mufakat

3.

kekuasaan negara dan pemerintah berasal dari hukum yang berlaku tertulis maupun tidak tertulis merupakan teori...

a)

Teori kedaulatan Tuhan

b)

Teori kedaulatan rakyat

c)

Teori kedaulatan raja

d)

Teori kedaulatan hukum

e)

Teori kedaulatan negara

4.

Keberadaan Kementerian Negara Republik Indonesia diatur secara tegas dalam Pasal 17 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan sebagai berikut, kecuali...

a)

Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara

b)

Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Mahkamah Konstitusi

c)

Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan

d)

Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang

5.

Pasal 15 UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara secara tegas menyatakan bahwa jumlah maksimal kementerian negara yang dapat dibentuk adalah...

a)

31 kementerian negara

b)

33 kementerian negara

c)

32 kementerian negara

d)

34 kementerian negara

6.

Di bawah ini keberadaan LPNK diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi LPNK. Berikut ini daftar LPNK yang ada di Indonesia, kecuali...

a)

Arsip Nasional Republik Indonesia

b)

Badan SAR Nasional

c)

Lembaga Swadaya Masyarakat

d)

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika

7.

Landasan hukum kementeriaan negara adalah UUD 1945 pasal....

a)

17

b)

19

c)

20

d)

22c

e)

16

8.

Perhatikan nama kementrian berikut….

1. Kementrian dalam negeri

2. Kementrian luar negeri

3. Kementrian pertahanan dan keamanan

4. Kementerian agama

5. Kementerian keuangan

Kementerian yang termasuk dalam kelompok 1 menurut PP No.7 Tahun 2015 pasal 2 yaitu….

a)

1,2 dan 3

b)

1,4 dan 5

c)

3,4 dan 4

d)

1,3 dan 4

e)

2,3 dan 4

9.

Kementerian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas ...

a)

Menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan di bawahnya dan bertanggung jawab kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam menyelenggarakan pemerintahan negara

b)

Menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan di bawahnya dan bertanggung jawab kepada wakil presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara

c)

Menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan di bawahnya dan bertanggung jawab kepada rakyat secara langsung dalam menyelenggarakan pemerintahan negara

d)

Menggantikan posisi wakil presiden untuk membantu Presiden menjalankan roda pemerintahan.

e)

Menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan di bawahnya dan bertanggung jawab kepada Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara

10.

Lembaga Pemerintah Non-Kementerian berada di bawah presiden dan bertanggung jawab kepada

a)

Presiden melalui menteri atau pejabat setingkat yang terkait

b)

MPR

c)

Rakyat secara langsung

d)

Melalui menteri atau pejabat dibawah DPR

e)

Melalui Menteri atau pejabat setara dengan DPR

11.

Musyawarah untuk mencapai mufakat harus menggunakan akal sehat karena ...

a)

akal sehat merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa

b)

menutup kesempatan bagi orang-orang yang emosional

c)

keputusannya harus bermutu dan dapat dipertanggungjawabkan terhadap Tuhan YME

d)

menghindarkan terjadinya perselisihan pendapat peserta musyawarah

e)

dapat memotivasi kebenaran seseorang untuk mengeluarkan pendapat

12.

Indonesia merupakan Negara kepulauan, hal itu ditegaskan dalam ...

a)

Pasal 25 A UUD NRI 1945

b)

Pasal 1 ayat (1) UUD NRI 1945

c)

Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945

d)

Pasal 28 ayat (1) UUD NRI 1945

e)

Pasal 26 ayat (1) UUD NRI 1945

13.

Berikut yang bukan merupakan wilayah laut Indonesia adalah ...

a)

Zona laut internasional

b)

Zona laut teritorial

c)

Zona landas kontinen

d)

Zona Ekonomi Eksklusif

14.

Wilayah laut suatu negara yang jaraknya 200 mil laut diukur dari pantai disebut...

a)

res communis

b)

res nullius

c)

ZEE

d)

mare liberum

15.

Wilayah NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Hal tersebut adalah bunyi UUD 1945 pasal....

a)

18 ayat (1)

b)

18 ayat (2)

c)

18 ayat (3)

d)

25 A

16.

Laut yang mempunyai lebar 12 mil apabila diukur dari pulau terluar merupakan pengertian dari…

a)

Landas Benua

b)

landas kontinen

c)

Laut territorial

d)

Zona Ekonomi Esklusif (ZEE)

17.

Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) mempunyai lebar……..mil ke laut bebas

a)

230

b)

200

c)

134

d)

100

18.

Kepanjangan dari ZEE adalah

a)

Zona Ekonomi Entripad

b)

Zona Eropa Eklusif

c)

Zona Ekonomi Ekslusif

d)

Zona Ekonomi Elko

19.

.....merupakan batas laut selebar 12 mil laut dari garis batas laut territorial atau batas laut selebar 24 mil laut dari garis dasar.

a)

Zona Bersebelahan

b)

Laut teritorial

c)

Zone ekonomi eksklusif

d)

Landas Benua

20.

Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan terdapat dalam system …..

a)

parlementer

b)

presidensial

c)

campuran

d)

monarki

e)

oligarki

21.

Sifat hakikat negara menurut Miriam Budiarjo berkaitan erat dengan

a)

falsafah hidup yang ingin diwujudkan

b)

tata nilai ekonomi yang telah berkembang

c)

perjalanan hukum bangsa

d)

dasar-dasar terbentuknya politik negara

e)

cara tinjau, cara pandang, dan cara melihat

22.

Negara mempunyai hak tunggal dalam menetapkan tujuan bersama masyarakat. Hal tersebut merupakan salah satu sifat hakikat negara, adalah

a)

memaksa

b)

memonopoli

c)

mencakup semua

d)

mengayomi

e)

menguasai

23.

Yang termasuk lembaga legislatif di Indonesia adalah ...

a)

MA

b)

KPK

c)

DPR

d)

Presiden

24.

Menurut Undang-undang Dasar 1945, kekuasaan Yudikatif di Indonesia dijalankan oleh lembaga ...

a)

MPR, DPR, DPRD dan DPD

b)

Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman

c)

Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan

d)

Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial

e)

Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Kasasi Mahkamah Agung

25.

Indonesia menganut sistim politik yang berlandaskan Ideologi Pancasilla, bila dikaitkan dengan sistim politik yang berdasarkan kekuasaan Negara maka akan melahirkan ajaran Trias Politika………

a)

Pemisahan Kekuasaan

b)

Pembagian Kekuasaan

c)

Kekuasaan Anarki

d)

Kekuasaan Diktator

e)

Kekuasaan Absolut

26.

Lembaga Pemerintahan Non-Kementerian merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari presiden. Berikut yang *tidak* termasuk LPNK

a)

Bulog

b)

Perpusnas

c)

BPOM

d)

BUMN

e)

LIPI

27.

Sebulan sekali, warga Desa Sukamaju melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan tempat tinggal mereka. Tindakan tersebut merupakan contoh perwujudan nilai Pancasila sila ke ...

a)

1

b)

2

c)

3

d)

4

e)

5

28.

Pembagian kekuasaan secara vertikal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah muncul karena diterapkannya otonomi daerah, yaitu asas .....

a)

Sentralisasi

b)

Desentralisasi

c)

Tugas pembantuan

d)

Dekonsentrasi

e)

Tugas koordinasi

29.

Perhatikan data dibawah in!

(1) Cinta akan kemajuan dan pembangunan

(2) Pimpinan kerakyatan adalah hikmat kebijaknsanaan yang dilandasi akal sehat.

(3) Keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta menghormati orang lain

(4) Musyawarah untuk mufakat dicapai dalam permusyawaratan wakil rakyart.


yang merupakan implementasi dari nilai kerakyatan terdapat pada nomor ….

a)

2 dan 3

b)

1 dan 3

c)

2 dan 1

d)

2 dan 4

e)

1 dan 4

30.

Pengakuan Negara lain terhadap suatu Negara hanya bias menimbulkan hubungan dibidang perdagangan dan ekonomi, namun hubungan untuk tingkat duta belum dapat dilaksanakan, merupakan pengakuan secara….

a)

De facto bersifat sementara

b)

De facto bersifat tetap

c)

De jure bersifat tetap

d)

De jure bersifat sementata

e)

De jure bersifat penuh

31.

Wilayah laut ditetapkan berdasarkan isi dari traktat multilateral di montego bay pada 1982. Salah satu isinya adalah…

a)

ZEE merupakan wilayah laut sejauh 200 mil diukur dari daratan ke pantai.

b)

Laut territorial merupakan wilayah yang tidak mrnjadi hak kedaulatan penuh suatu Negara.

c)

Zona bersebelahan merupakan wilayah 15 mil di luar laut territorial.

d)

Landas kontinen merupakan daratan dibawah permukaan laut dengan kedalaman kurang dari 200 meter.

e)

Landas benua merupakan wilayah laut suatu Negara yang jaraknya lebuh dari 200 mil laut dari pantai.

32.

Salah satu kapal penangkap ikan asing melakukan penangkapan ikan di suatu lokasi di perairan Indonesia. Petugas Indonesia memberikan peringatan karena kapal tersebut menangkap ikan pada jarak 180 mil dari pantai terdekat. Kapal asing tersebut diperingatkan karena telah memasuki wilayah perairan Indonesia yang termasuk dalam….

a)

landas kontinen

b)

landas benua

c)

laut teritorial

d)

laut bebas

e)

Zona Ekonomi Eksklusif

33.

Salah satu unsur yang menjadi syarat berdirinya Negara adalah adanya suatu ruang dimana warga Negara atau penduduk Negara yang bersangkutan hidup serta menjalankan aktivitasnya. Hal itu disebut….

a)

Daratan

b)

Wilayah

c)

Tempat tinggal

d)

Lautan

e)

Tempat nonton anime

34.

Hak dan kewajiban Negara dalam pertahann dan keamanan Negara diatur dalam….

a)

Tap MPR IV Tahun 2000

b)

UU No. 3 Tahun 2002

c)

UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28

d)

UUD NRI Tahun 1945 Pasal 30

e)

UUD NRI Tahun 1945 Pasal 31

35.

LPNK yang dalam pelaksan tugasnya tidak di koordinasi oleh menteri adalah…..

a)

BIN dan BPKP

b)

BIN dan BKPP

c)

BIN dan LIPI

d)

BKN dan BSN

e)

BPN dan BKN

36.

Kekuasaan tertinggi negara untuk melaksanakan fungsi negara dalam urusan nasional atau dalam negeri merupakan kedaulatan...

a)

Ke dalam

b)

Ke luar

c)

Tertinggi

d)

Negara

e)

mutlak

37.

Perhatikan pernyataan di bawah ini

  1. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara
  2. Menteri- menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden
  3. Kedudukan menteri-menteri itu sejajar dengan DPR
  4. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan
  5. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang

Berdasarkan pernyataan di atas, pernyataan yang TIDAK BENAR berkenaan dengan kementerian ditunjukan oleh nomor...

a)

1

b)

2

c)

3

d)

4

e)

5

38.

Kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara ialah...

a)

Moneter

b)

Legislatif

c)

Yudikatif

d)

Konstitutif

e)

eksaminatif

39.

Perhatikan beberapa kedaulatan berikut.

  1. Mengatur pemilihan umum
  2. Mengatur kerja sama internasional
  3. Mengatur secara mutlak
  4. Mengatur pajak
  5. Mengatur pembangunan

Contoh kedaulatan ke dalam yang dinyatakan oleh Jean Bodin ditunjukan pada nomor...

a)

1, 2, dan 3

b)

1, 2 dan 5

c)

1, 4 dan 5

d)

2, 3 dan 4

e)

3, 4 dan 5

40.

Kementerian negara adalah...

a)

Lembaga pemerintahan yang memiliki kekuasaan tertinggi

b)

Lembaga negara yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan

c)

Lembaga pemerintahan yang bertugas memeriksa dan mengawasi pelaksanaan undang-undang

d)

Lembaga pemerintahan yang memiliki tugas untuk membuat undang-undang

e)

Lembaga pemerintahan yang berkewajiban mengadili penyelewengan dalam penyelenggaraan pemerintahan