NEW
Font size
WorksheetsPPKN PTS Bab 1-2
Total questions: 40
Worksheet time: 21mins
contoh implementasi nilai ketuhanan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan yaitu...
Memberi kesempatan kepada warga negara untuk tidak memeluk agama
membuat kebijakan hari libur nasional pada saat hari raya keagamaan
membebaskan setiap orang membentuk agama sendiri
mewajibkan masyarakat beribadah di tempat ibadah
Salah satu contoh perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam sila keempat adalah ...
Mencintai tanah air
Menghargai keanekaragaman budaya
Menghargai perbedaan keyakinan
Musyawarah untuk mencapai mufakat
kekuasaan negara dan pemerintah berasal dari hukum yang berlaku tertulis maupun tidak tertulis merupakan teori...
Teori kedaulatan Tuhan
Teori kedaulatan rakyat
Teori kedaulatan raja
Teori kedaulatan hukum
Teori kedaulatan negara
Keberadaan Kementerian Negara Republik Indonesia diatur secara tegas dalam Pasal 17 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan sebagai berikut, kecuali...
Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara
Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Mahkamah Konstitusi
Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan
Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang
Pasal 15 UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara secara tegas menyatakan bahwa jumlah maksimal kementerian negara yang dapat dibentuk adalah...
31 kementerian negara
33 kementerian negara
32 kementerian negara
34 kementerian negara
Di bawah ini keberadaan LPNK diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi LPNK. Berikut ini daftar LPNK yang ada di Indonesia, kecuali...
Arsip Nasional Republik Indonesia
Badan SAR Nasional
Lembaga Swadaya Masyarakat
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
Landasan hukum kementeriaan negara adalah UUD 1945 pasal....
17
19
20
22c
16
Perhatikan nama kementrian berikut….
1. Kementrian dalam negeri
2. Kementrian luar negeri
3. Kementrian pertahanan dan keamanan
4. Kementerian agama
5. Kementerian keuangan
Kementerian yang termasuk dalam kelompok 1 menurut PP No.7 Tahun 2015 pasal 2 yaitu….
1,2 dan 3
1,4 dan 5
3,4 dan 4
1,3 dan 4
2,3 dan 4
Kementerian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas ...
Menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan di bawahnya dan bertanggung jawab kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam menyelenggarakan pemerintahan negara
Menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan di bawahnya dan bertanggung jawab kepada wakil presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara
Menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan di bawahnya dan bertanggung jawab kepada rakyat secara langsung dalam menyelenggarakan pemerintahan negara
Menggantikan posisi wakil presiden untuk membantu Presiden menjalankan roda pemerintahan.
Menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan di bawahnya dan bertanggung jawab kepada Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara
Lembaga Pemerintah Non-Kementerian berada di bawah presiden dan bertanggung jawab kepada
Presiden melalui menteri atau pejabat setingkat yang terkait
MPR
Rakyat secara langsung
Melalui menteri atau pejabat dibawah DPR
Melalui Menteri atau pejabat setara dengan DPR
Musyawarah untuk mencapai mufakat harus menggunakan akal sehat karena ...
akal sehat merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa
menutup kesempatan bagi orang-orang yang emosional
keputusannya harus bermutu dan dapat dipertanggungjawabkan terhadap Tuhan YME
menghindarkan terjadinya perselisihan pendapat peserta musyawarah
dapat memotivasi kebenaran seseorang untuk mengeluarkan pendapat
Indonesia merupakan Negara kepulauan, hal itu ditegaskan dalam ...
Pasal 25 A UUD NRI 1945
Pasal 1 ayat (1) UUD NRI 1945
Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945
Pasal 28 ayat (1) UUD NRI 1945
Pasal 26 ayat (1) UUD NRI 1945
Berikut yang bukan merupakan wilayah laut Indonesia adalah ...
Zona laut internasional
Zona laut teritorial
Zona landas kontinen
Zona Ekonomi Eksklusif
Wilayah laut suatu negara yang jaraknya 200 mil laut diukur dari pantai disebut...
res communis
res nullius
ZEE
mare liberum
Wilayah NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Hal tersebut adalah bunyi UUD 1945 pasal....
18 ayat (1)
18 ayat (2)
18 ayat (3)
25 A
Laut yang mempunyai lebar 12 mil apabila diukur dari pulau terluar merupakan pengertian dari…
Landas Benua
landas kontinen
Laut territorial
Zona Ekonomi Esklusif (ZEE)
Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) mempunyai lebar……..mil ke laut bebas
230
200
134
100
Kepanjangan dari ZEE adalah
Zona Ekonomi Entripad
Zona Eropa Eklusif
Zona Ekonomi Ekslusif
Zona Ekonomi Elko
.....merupakan batas laut selebar 12 mil laut dari garis batas laut territorial atau batas laut selebar 24 mil laut dari garis dasar.
Zona Bersebelahan
Laut teritorial
Zone ekonomi eksklusif
Landas Benua
Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan terdapat dalam system …..
parlementer
presidensial
campuran
monarki
oligarki
Sifat hakikat negara menurut Miriam Budiarjo berkaitan erat dengan
falsafah hidup yang ingin diwujudkan
tata nilai ekonomi yang telah berkembang
perjalanan hukum bangsa
dasar-dasar terbentuknya politik negara
cara tinjau, cara pandang, dan cara melihat
Negara mempunyai hak tunggal dalam menetapkan tujuan bersama masyarakat. Hal tersebut merupakan salah satu sifat hakikat negara, adalah
memaksa
memonopoli
mencakup semua
mengayomi
menguasai
Yang termasuk lembaga legislatif di Indonesia adalah ...
MA
KPK
DPR
Presiden
Menurut Undang-undang Dasar 1945, kekuasaan Yudikatif di Indonesia dijalankan oleh lembaga ...
MPR, DPR, DPRD dan DPD
Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman
Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan
Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial
Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Kasasi Mahkamah Agung
Indonesia menganut sistim politik yang berlandaskan Ideologi Pancasilla, bila dikaitkan dengan sistim politik yang berdasarkan kekuasaan Negara maka akan melahirkan ajaran Trias Politika………
Pemisahan Kekuasaan
Pembagian Kekuasaan
Kekuasaan Anarki
Kekuasaan Diktator
Kekuasaan Absolut
Lembaga Pemerintahan Non-Kementerian merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari presiden. Berikut yang *tidak* termasuk LPNK
Bulog
Perpusnas
BPOM
BUMN
LIPI
Sebulan sekali, warga Desa Sukamaju melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan tempat tinggal mereka. Tindakan tersebut merupakan contoh perwujudan nilai Pancasila sila ke ...
1
2
3
4
5
Pembagian kekuasaan secara vertikal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah muncul karena diterapkannya otonomi daerah, yaitu asas .....
Sentralisasi
Desentralisasi
Tugas pembantuan
Dekonsentrasi
Tugas koordinasi
Perhatikan data dibawah in!
(1) Cinta akan kemajuan dan pembangunan
(2) Pimpinan kerakyatan adalah hikmat kebijaknsanaan yang dilandasi akal sehat.
(3) Keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta menghormati orang lain
(4) Musyawarah untuk mufakat dicapai dalam permusyawaratan wakil rakyart.
yang merupakan implementasi dari nilai kerakyatan terdapat pada nomor ….
2 dan 3
1 dan 3
2 dan 1
2 dan 4
1 dan 4
Pengakuan Negara lain terhadap suatu Negara hanya bias menimbulkan hubungan dibidang perdagangan dan ekonomi, namun hubungan untuk tingkat duta belum dapat dilaksanakan, merupakan pengakuan secara….
De facto bersifat sementara
De facto bersifat tetap
De jure bersifat tetap
De jure bersifat sementata
De jure bersifat penuh
Wilayah laut ditetapkan berdasarkan isi dari traktat multilateral di montego bay pada 1982. Salah satu isinya adalah…
ZEE merupakan wilayah laut sejauh 200 mil diukur dari daratan ke pantai.
Laut territorial merupakan wilayah yang tidak mrnjadi hak kedaulatan penuh suatu Negara.
Zona bersebelahan merupakan wilayah 15 mil di luar laut territorial.
Landas kontinen merupakan daratan dibawah permukaan laut dengan kedalaman kurang dari 200 meter.
Landas benua merupakan wilayah laut suatu Negara yang jaraknya lebuh dari 200 mil laut dari pantai.
Salah satu kapal penangkap ikan asing melakukan penangkapan ikan di suatu lokasi di perairan Indonesia. Petugas Indonesia memberikan peringatan karena kapal tersebut menangkap ikan pada jarak 180 mil dari pantai terdekat. Kapal asing tersebut diperingatkan karena telah memasuki wilayah perairan Indonesia yang termasuk dalam….
landas kontinen
landas benua
laut teritorial
laut bebas
Zona Ekonomi Eksklusif
Salah satu unsur yang menjadi syarat berdirinya Negara adalah adanya suatu ruang dimana warga Negara atau penduduk Negara yang bersangkutan hidup serta menjalankan aktivitasnya. Hal itu disebut….
Daratan
Wilayah
Tempat tinggal
Lautan
Tempat nonton anime
Hak dan kewajiban Negara dalam pertahann dan keamanan Negara diatur dalam….
Tap MPR IV Tahun 2000
UU No. 3 Tahun 2002
UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28
UUD NRI Tahun 1945 Pasal 30
UUD NRI Tahun 1945 Pasal 31
LPNK yang dalam pelaksan tugasnya tidak di koordinasi oleh menteri adalah…..
BIN dan BPKP
BIN dan BKPP
BIN dan LIPI
BKN dan BSN
BPN dan BKN
Kekuasaan tertinggi negara untuk melaksanakan fungsi negara dalam urusan nasional atau dalam negeri merupakan kedaulatan...
Ke dalam
Ke luar
Tertinggi
Negara
mutlak
Perhatikan pernyataan di bawah ini
- Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara
- Menteri- menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden
- Kedudukan menteri-menteri itu sejajar dengan DPR
- Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan
- Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang
Berdasarkan pernyataan di atas, pernyataan yang TIDAK BENAR berkenaan dengan kementerian ditunjukan oleh nomor...
1
2
3
4
5
Kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara ialah...
Moneter
Legislatif
Yudikatif
Konstitutif
eksaminatif
Perhatikan beberapa kedaulatan berikut.
- Mengatur pemilihan umum
- Mengatur kerja sama internasional
- Mengatur secara mutlak
- Mengatur pajak
- Mengatur pembangunan
Contoh kedaulatan ke dalam yang dinyatakan oleh Jean Bodin ditunjukan pada nomor...
1, 2, dan 3
1, 2 dan 5
1, 4 dan 5
2, 3 dan 4
3, 4 dan 5
Kementerian negara adalah...
Lembaga pemerintahan yang memiliki kekuasaan tertinggi
Lembaga negara yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan
Lembaga pemerintahan yang bertugas memeriksa dan mengawasi pelaksanaan undang-undang
Lembaga pemerintahan yang memiliki tugas untuk membuat undang-undang
Lembaga pemerintahan yang berkewajiban mengadili penyelewengan dalam penyelenggaraan pemerintahan
