WorksheetsPenyisihan Regional A - LCC Baper
Total questions: 30
Worksheet time: 23mins
Name
Class
Date
1.
Pada PP 71 tahun 2010 lampiran I memuat
a)
PSAP basis kas menuju akrual
b)
PSAP basis akrual
c)
PSAP basis Kas
d)
PSAP basis Kas dan Akrual
2.
Yang tidak termasuk kedalam belanja keperluan operasional yang dapat di bayarkan dengan Kartu Kredit Pemerintah?
a)
Sewa kendaraan dalam kota
b)
Belanja barang persediaan barang konsumsi
c)
Belanja bahan bakar minyak dan pelumas (BMP)
d)
Belanja modal dengan nilai belanja paling banyak Rp50 juta
3.
DIPA Induk BA K/L berfungsi sebagai dasar pelaksanaan anggaran setelah mendapat pengesahan dar
a)
Menteri Keuangan
b)
Menteri/Pimpinan Lembaga
c)
DPR
d)
Menteri PPN/Kepala Bappenas
4.
Perlakuan akuntansi terhadap hibah berupa barang yang diterima oleh BLU adalah
a)
Semua Jawaban benar
b)
Tidak dilakukan pengesahan melalui SP3B/SP2B-BLU
c)
Dilakukan pencatatan administrasi barang yang diterima sebagai bagian dari Barang Milik Negara
d)
Mencatat dan menyajikan pendapatan hibah BLU di Laporan Operasional (LO
5.
Berikut pernyataan yang paling tepat mengenai komitmen dalam pelaksanaan anggaran…
a)
merupakan wujud perikatan dalam bentuk kontrak ataupun surat keputusan
b)
Merupakan bentuk eksekusi atas kegiatan pada DIPA
c)
Merupakan bentuk tanggung jawab PPK
d)
Merupakan kegiatan kontraktual oleh pihak ketiga
6.
Biller adalah Unit Eselon I Kementerian Keuangan yang diberi tugas dan kewenangan untuk menerbitkan dan mengelola kode billing. Berikut yang bukan merupakan biller MPN adalah
a)
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
b)
Direktorat Jenderal Pajak
c)
Direktorat Jenderal Anggaran
d)
irektorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
7.
Hasil utama yang ingin dicapai dari setiap pembelanjaan uang negara adalah
a)
Terwujudnya output dan outcome dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat
b)
Terserapnya anggaran yang telah ditetapkan dalam APBN
c)
Terpenuhinya kebutuhan biaya operasional pemerintah
d)
Terwujudnya keseimbangan fiskal dan anggaran tidak mengalami defisit
8.
Hasil penjualan Surat Berharga Negara/Obligasi Negara disajikan sebagai
a)
Semua jawaban salah
b)
Penerimaan investasi dari investor
c)
Utang jangka pendek
d)
Penerimaan Pendapatan
9.
Berikut bank persepsi yang telah ditunjuk dan dapat menerima setoran penerimaan negara dengan mata uang asing, kecuali
a)
Bank Central Asia
b)
Bank Mandiri
c)
Bank Rakyat Indonesia
d)
Bank Negara Indonesia
10.
Pembayaran secara elektronik pada Digipay dengan metode pembayaran melalui
a)
Kartu Kredit Pemerintah dan Rekening Virtual (Kartu Debit/CMS)
b)
Kartu Kredit Pemerintah
c)
Kartu Kredit Pemerintah dan Rekening Pemerintah Lainnya
d)
Kartu Kredit dan Rekening Virtual (kartu debit/CMS)
11.
BLU bertujuan untuk
a)
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
b)
mendapatkan fleksibilitas pengelolaan keuangan
c)
memberikan pelayanan kepada masyarakat
d)
meningkatkan remunerasi pegawainya
12.
Kantor Pusat Kementerian ABC mengirimkan 2 unit Mobil Dinas yang diperuntukkan pejabat Satker Z yang merupakan Kantor Vertikal Kementerian tersebut. Bagaimana perlakuan yang tepat atas transaksi tersebut?
a)
Satker Kantor pusat Kementerian ABC mencatat Transfer keluar 2 unit Mobil dan Satker Z mencatat Transfer Masuk 2 unit mobil
b)
Aset tetap 2 unit mobil tetap dicatat di satker pusat Kementerian ABC karena laporan keuangan satker Z akan dikonsolidasi nantinya
c)
Satker Kantor pusat Kementerian ABC mencatat Hibah Keluar 2 unit mobil.
d)
Satker Kantor pusat Kementerian ABC mencatat Reklasifikasi keluar 2 unit Mobil dan Satker Z mencatat Reklasifikasi Masuk 2 unit mobil
13.
Dalam penatausahaan penerimaan negara, collecting agent dilarang mengenakan biaya kepada penyetor.<br />Setiap collecting agent akan diberikan imbalan jasa pelayanan sesuai Surat Keputusan yang diterbitkan oleh :
a)
KPPN Khusus Penerimaan
b)
Direktorat Pengelolaan Kas Negara
c)
Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan
d)
KPPN Jakarta II
14.
Aspek yang harus dilakukan analisis oleh Pemimpin BLU dalam menyusun rencana Kerja Sama Operasional (KSO) dan/atau Kerja Sama Manajemen (KSM) adalah …
a)
aspek teknis, aspek keuangan, dan aspek hukum.
b)
aspek kepatutan, hubungan kelembagaan, dan fleksibilitas.
c)
aspek fleksibilitas sesuai konsepsi BLU
d)
aspek kemudahan negosiasi
15.
Yang tidak termasuk dalam proses awal ketika akan membuat SPM UP di Aplikasi SAKTI adalah
a)
Membuat Supplier type 2
b)
Membuat Supplier type 1
c)
Menginput referensi kelompok akun UP
d)
Menginput referensi variable UP
16.
FTP merupakan salah satu protokol Internet yang digunakan untuk melakukan pengunduhan dan penggugahan berkas-berkas komputer antara klien FTP dan server FTP. FTP yang digunakan untuk penyimpanan file dari Intranet Ditjen Perbendaharaan adalah:
a)
ftp1.djpb.kemenkeu.go.id
b)
ftp.djpb.kemenkeu.go.id
c)
ftp.intra.djpb.kemenkeu.go.id
d)
Ftp1.intra.djpb.kemenkeu.go.id
17.
Untuk melakukan investasi jangka panjang BLU harus menjadi
a)
Operator Investasi Pemerintah (OIP) atau sebagai investor
b)
Manajer Investasi
c)
Bank Kustodian
d)
Unit Bisnis
18.
Dalam acara apa layanan HAI DJPb diperkenalkan Dirjen Perbendaharaan kepada stakeholder?
a)
Rapat Pimpinan Nasional DJPb 2016
b)
Rapat Pimpinan Terbatas DJPb 2016
c)
Rapat Nasional Akuntansi 2016
d)
Hari Bhakti Perbendaharaan 2016
19.
Tarif layanan BLU ditetapkan dengan mempertimbangkan aspek, kecuali …
a)
kebebasan berkompetisi
b)
kontinuitas dan pengembangan layanan
c)
daya beli masyarakat
d)
asas keadilan dan kepatutan
20.
Penyaluran Dana BOS dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke:
a)
Rekening Sekolah
b)
RKUD
c)
Rekening Kepala Sekolah
d)
Rekening Pihak Ketiga
21.
Sesuai Perdirjen 19 tahun 2017 yang melakukan Monev ke BUMN masa penyelesaian piutang negara adalah
a)
Kanwil DJPb
b)
Direktorat SMI
c)
KPPN
d)
Kanwil DJPB dan Dit SM
22.
Direktorat Jenderal Perbendaharaan memiliki wadah/sarana komunikasi interaktif yang menjadi ruang publik untuk pengayaan gagasan pengembangan perbendaharaan negara serta referensi utama bagi masyarakat dalam bidang perbendaharaan, keuangan negara dan kebijakan publik yang dinamakan
a)
Forum Perbendaharaan
b)
Forum Kajian Perbendaharaan
c)
Forum Keuangan Negara
d)
Forum Ditjen Perbendaharaan
23.
skema pembiayaan yang bertujuan untuk pengembangan potensi usaha mikro dan kecil serta koperasi yang seluruh atau sebagian dananya berasal dari pemerintah, disebut...:
a)
kredit program
b)
kredit investasi
c)
kredit modal kerja
d)
KUPS
24.
Berdasarkan UU nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, kekuasaan pengelolaan keuangan Negara oleh Presiden:
a)
Diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
b)
Dikuasakan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
c)
Diserahkan kepada Menteri Keuangan,
d)
Diserahkan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga.
25.
Jenis pinjaman melalui PPLN yang dapat diberikan kepada Pemda terdiri dari:
a)
Pinjaman jangka menengah
b)
pinjaman jangka panjang
c)
Jawaban 1 dan 2 benar
d)
pinjaman jangka pendek
26.
Kegiatan Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara yang termasuk dalam Unsur Utama adalah
a)
Menjadi peserta dalam diklat fungsional/teknis di bidang perbendaharaan
b)
Menjadi pengajar dalam diklat fungsional/teknis di bidang perbendaharaan
c)
Menjadi narasumber dalam seminar di bidang perbendaharaan
d)
Menjadi peserta dalam lokakarya di bidang perbendaharaan
27.
KPPN Khusus Investasi bertanggungjawab secara administratif kepada …
a)
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta
b)
Direktur Sistem Manajemen Investasi
c)
Direktur Jenderal Perbendaharaan
d)
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta dan Direktur Sistem Manajemen Investasi
28.
Informasi 192.168.0.1 merupakan contoh pemberian alamat pada sebuah komputer yang akan dihubungkan dalam sebuah jaringan. Angka-angka tersebut dikenal dengan
a)
IP Address
b)
TCP/IP
c)
Domain
d)
Protoko
29.
Pengadaan Barang dan Jasa meliputi hal berikut ini, kecuali
a)
Pengadaan Barang dan Jasa Non APBN
b)
Pengadaan Barang dan Jasa APBN
c)
Pengadaan Pekerjaan Konstruksi
d)
Pengadaan Pekerjaan Non Konstruksi
30.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sertifikasi Bendahara pada Satker Pengelola APBN telah dilakukan perubahan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor….
a)
128/PMK.05/2017
b)
162/PMK.05/2016
c)
182/PMK.05/2016
d)
182/PMK.05/2016
100 %
