Tempat penyimpanan uang negara yang telah ditentukan untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara disebut

Rekening tempat penyimpanan uang negara yang telah ditentukan untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral disebut

Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran

kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah adalah

Setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara/daerah adalah

Orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan

belanja negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah adalah

Pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan

keuangan kementerian negara/lembaga yang bersangkutan adalah

Kepala badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah

Instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk

memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan,

menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang pendapatan negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah adalah

Dasar bagi Pemerintah Pusat untuk melakukan

penerimaan dan pengeluaran negara adalah

Dasar bagi Pemerintah Daerah untuk

melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah adalah

Apakah seorang pejabat boleh melakukan suatu tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD, jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia ?

Perbendaharaan negara meliputi :

Menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya, berwenang :

Untuk pemerintah pusat, APBN ditetapkan dengan

Untuk pemerintah daerah, APBD ditetapkan dengan

Bendahara Umum Negara adalah

Bendahara Umum Daerah adalah

Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran adalah

Hak dalam satu tahun anggaran APBN/APBD diakui sebagai

Kewajiban dalam satu tahun anggaran APBN/APBD diakui sebagai

Setelah APBN disetujui oleh Presiden dan DPR, Menteri Keuangan meminta .... kepada Menteri/Pimpinan Lebaga yang didasarkan pada alokasi anggaran yang sudah ditetapkan oleh Presiden.

Isi dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran adalah

APBD setelah disetujui oleh Gubernur/Bupati/Walikota dan DPRD disampaikan kepada .... untuk selanjutnya meminta Dokumen Pelaksanaan Anggaran kepada .... .

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak

Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara berhak mengatur & menyelenggarakan rekening Pemerintah Pusat dengan membuka .... di Bank Sentral. Namun, untuk menunjang kegiatan operasionalnya, BUN dapat membuka .... di Bank Umum.

Pemerintah Pusat memperoleh bunga/jasa giro atas dana yang disimpan di Bank Sentral. Besaran bunga nya adalah

Bunga/jasa giro yang diterima Negara/Daerah dari bank sebagai .... , sedangkan biaya atas pelayanan bank sebagai .... .

PPKD sebagai BUD dapat membukan Rekeing Umum Daerah/ Rekening Penerimaan dan Pengeluaran di bank yang telah ditunjuk oleh

Menteri/Pimpinan Lembaga dapat membuka Rekening Penerimaan dan Pengeluaran di Kementeriaan/Lembaga yang bersangkutan setelah memperoleh persetujuan dari

.... memberikan ijin untuk membuka Rekening Penerimaan dan Pengeluaran Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman/hibah kepada .... sesuai dengan yang tercantum di APBN

Untuk penyelesaian akibat hubungan keperdataan (kesepakatan) dan penghapusan piutang pemerintah pusat baik secara mutlak atau bersyarat dibawah ini yang benar adalah

Untuk penyelesaian akibat hubungan keperdataan (kesepakatan) dan penghapusan piutang pemerintah daerah baik secara mutlak atau bersyarat dibawah ini yang benar adalah

Menteri Keuangan dapat menunjuk pejabat yang diberikan kuasa untuk mengadakan utang/menerima hibah, dimana utang dan hibah tersebut dapat diteruspinjamkan kepada .... dan biaya atas pengadaan utang tersebut dibebankan kepada ...

Gubernur/Bupati/Walikota dapat mengadakan utang daerah sesuai dengan Perda APBD, dan memerintahkan kepada .... untuk melaksanakan pinjaman daerah tersebut sesuai dengan keputusan ....

Pemerintah dapat melakukan investasi jangka panjang dalam bentuk

Barang milik negara/daerah tidak dapat dipindahtangankan, kecuali dengan cara

Pemindahtanganan barang milik negara/daerah dapat dilakukan tanpa persetujuan DPR/DPRD dengan kriteria

Persetujuan pemindahtanganan barang milik negara selain tanah dan bangunan yang benar dibawah ini adalah

Jika tanah/bangunan milik negara/daerah yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan tupoksi instansi yang bersangkutan wajib diserahkan pemanfaatannya kepada ....

Menteri keuangan/PPKD menyelenggarakan akuntansi atas

Bendahara Penerimaan & Pengeluaran bertanggung jawab kepada ..., Kuasa Bendahara Umum Negara bertanggung jawab kepada ... dan Bendahara Umum Negara bertanggung jawab kepada ...

Laporan yang dihasilkan oleh para pengguna anggara/barang yang disampaikan kepada Menteri Keuangan sebagai bahan untuk membuat Laporan Keuangan Pemerintah Pusat adalah

Laporan yang dibuat oleh para pengguna anggaran/barang harus disampaikan kepada Menteri Keuangan paling lambat ... bulan setelah masa anggaran berakhir

Laporan keuangan pemerintah pusat yang dibuat oleh Menteri Keuangan wajib disampaikan oleh Presiden kepada BPK paling lambat ... bulan setelahtahun anggaran berakhir

Menteri Keuangan dan PPKD membuat laporan keuangan yang terdiri dari

Dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintah dibentuklah ... yang bertugas menyusun standar akuntansi pemerintah pusat/daerah sesuai dengan kaidah akuntansi yang berlaku umum

Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lainnya yang melakukan perbuatan melanggar hukum sehingga menimbulkan kerugian bagi negara, maka kerugian tersebut dibebankan kepada

Setiap kerugian negara wajib dilaporkan oleh atasan langsung/kepada kantor/menteri/pimpinan lembaga kepada BPK paling lambat ... hari setelah kerugian itu diketahui

Bagi pihak yang nyata-nyata melanggar hukum dan melalaikan kewajibannya yang menyebabkan kerugian negara harus segera membuat ...

Jika Surat Kesanggupan Ganti Rugi tidak mungkin diperoleh atau tidak menjamin pengembalian kerugian negara, Menteri/Pimpinan Lembaga menerbitkan

Penggenaan ganti rugi negara/daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh .... , sedangkan terhadap pegawai negeri bukan bendahara ditetapkan oleh ...

Jika bendahara/pegawai negeri bukan bendahara/ pejabat lain yang menyebabkan kerugian negara melarikan diri/meninggal, penuntutan dan penagihan atas kerugian negara tersebut beralih kepada

Jika pejabat tidak memberitahukan beban penuntutan/penagihan atas kerugian negara kepada ahli waris yang bersangkutan, tuntutan/tagihan tersebut akan kedaluarsa dalam waktu .... tahun

Pembina keuangan Badan Layanan Masyarakat pemerintah pusat adalah ... , sedangkan pimbina teknisnya adalah ...

Pembina keuangan Badan Layanan Masyarakat pemerintah daerah adalah ... , sedangkan pimbina teknisnya adalah ...