NEW
Font size
WorksheetsQuiz Kesadaran Berkonstitusi
Total questions: 75
Worksheet time: 38mins
Tata urutan perundang-undangan yang memegang urutan paling tinggi adalah....
UU
Peraturan Daerah
Pancasila
TAP MPR
UUD 1945
Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang MPR dihadiri oleh sekurang-kurangnya.… dari jumlah anggota MPR!
1/2
3/4
3/5
2/3
4/5
Menurut pasal 1 ayat (1) UUD 1945, bentuk negara Indonesia adalah....
Republik
Kesatuan
Presidensil
Parlementer
Monarkhi
UUD Tahun 1945 sebagai dasar hukum negara Indonesia disahkan oleh....
BPUPKI
PPKI
KNIP
MPR
Presiden
Kapan amandemen UUD 1945 pertama dilakukan....
1999
2000
2001
2002
2003
Istilah konstitusi dalam banyak bahasa berbeda-beda, seperti dalam bahasa Inggris ”constitution”, dalam bahasa Belanda ”constitutie”, dalam bahasa Jerman ”konstitution”, dan dalam bahasa Latin ”constitutio”, namun pengertian yang dimiliki adalah sama, dimana konstitusi merupakan....
Hukum dasar
Kebiasaan
Norma
Adat istiadat
Peraturan
Konsitusi terbagi menjadi dua yaitu....
Konstitusi langsung dan tidak langsung
Konstitusi tertulis dan tidak tertulis
Konstitusi negara dan kostitusi rakyat
Konstitusi wilayah dan konstitusi internasional
Konstitusi tercatat dan tidak tercatat
Lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk mengubah UUD 1945 adalah....
Presiden
DPR
MPR
BPK
MA
Berikut yang BUKAN merupakan sikap positif terhadap UUD 1945 yang dapat dilakukan oleh warga negara adalah....
Menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan
Melaksanakan UUD 1945 secara baik dan tanggung jawab
Belajar dan bekerja keras sesuai dengan profesinya masing-masing
Bertindak semaunya tanpa memperhatikan hak-hak orang lain
Sebagai acuan bagi aturan hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi. Pernyataan diatas merupakan salah satu fungsi UUD NRI Tahun 1945 sebagai….
Alat Kontrol
Penentu
Pengatur
Pengaman
Pedoman
“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Berdasarkan isi UUD 1945 diatas, Lembaga yang siap menerima, menampung dan menyalurkan aspirasi setiap warga Negara adalah….
MPR
DPR
MK
MA
BPK
Konstitusi merupakan hukum dasar yang tertulis dan tidak tertulis, konstitusi yang tidak tertulis disebut dengan istilah....
Konsensus
Konsesi
Konvensi
Konstruksi
Konveksi
Sejak merdeka tahun 1945 sampai saat ini, UUD 1945 telah diamandemen sebanyak.... kali
5
4
3
2
1
Berikut ini yang bukan merupakan sifat dari UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah....
Tertulis
Universal
Tertutup
Rigid
Supel
"UUD 1945 bersifat mengikat", memberi pengertian bahwa UUD 1945 berlaku bagi....
Semua lapisan masyarakat
Pejabat negara
Pemerintahan
Anggota legislatif
Rakyat biasa
Pembukaan UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 terdiri atas.... alinea
Satu
Dua
Tiga
Empat
Lima
Cita-cita bangsa Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur terdapat pada pembukaan UUD 1945 aline....
Ke-satu
Ke-dua
Ke-tiga
Ke-empat
Semua benar
Pokok pikiran ke-tiga pembukaan UUD 1945 adalah....
Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia engan berdasar atas persatuan
Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab
Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan/ perwakilan
Pokok pikiran ke-empat pembukaan UUD 1945 merupakan penjabaran dari Pancasila yaitu....
Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab dan Ketuhanan Yang Maha Esa
Sila persatuan Indonesia dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan Kemanusiaan yang adil
Pemerintah Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Pernyataan tersebut terdapat dalam Pembukaan UUD NRI 1945 alinea....
Pertama
Kedua
Ketiga
Keempat
Pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 pada dasarnya adalah sila-sila Pancasila. Sila kelima diwujudkan dalam pokok pikiran....
Kedua
Ketiga
Keempat
Kelima
Kesatu
Paham tentang persatuan dalam Pembukaan UUD 1945 merupakan pokok pikiran....
Pertama
Kedua
Ketiga
Keempat
Adanya pengakuan religius mengenai Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tercantum pada Pembukaan UUD 1945 alinea....
Kedua
Ketiga
Keempat
Kelima
Pokok pikiran kedua dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah....
Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa
Negara hendak mewujudkan keadilan sosial
Negara melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia
Negara berkedaulatan rakyat atas dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
Arti penting Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi bangsa Indonesia adalah....
Merupakan pemberian dari para penjajah
Memberi kebebasan kepada rakyat untuk berjuang
Menuntut hak milik bangsa yang direbut penjajah
Merupakan sumber aspirasi dan motivasi perjuangan
Arti penting pokok pikiran Pembukaan UUD Tahun 1945 secara yuridis adalah sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia. Konsekuensi dari kedudukannya sebagai sumber hukum tertinggi adalah ….
pokok pikiran Pembukaan UUD Tahun 1945 adalah satu-satunya hukum yang harus ada dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia
apokok pikiran Pembukaan UUD Tahun 1945 adalah pancaran dari peraturan pemerintah
pokok pikiran Pembukaan UUD Tahun 1945 mewujudkan cita-cita hukum yang menguasai hukum dasar tertulis saja.
pokok pikiran Pembukaan UUD Tahun 1945 harus dijabarkan dalam semua peraturan perundang-undangan di Indonesia
Pokok pikiran pertama Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 mengandung nilai nasionalisme. Contoh upaya yang menumbuhkan rasa nasionalisme bangsa Indonesia, yaitu....
Mengikuti upacara bendera
Mengikuti pemilihan umum
Beribadah sesuai ajaran agama
Menghormati orang yang lebih tua
Makna dari alinea pertama Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 diantaranya....
Negara Indonesia mempunyai dasar falsafah negara
Landasan pokok pengendalian politik luar negeri
Adanya suatu keinginan bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan
Motivasi spiritual yang luhur bangsa Indonesia
Isi pokok pikiran ketiga Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 sesuai sila Pancasila dengan lambang....
Di tengah pembahasan perubahan UUD 1945, Panitia Ad Hoc I menyusun kesepakatan dasar dalam melakukan perubahan konstitusi UUD 1945. Berikut yang BUKAN merupakan kesepakatan dasar berkaitan dengan perubahan konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu....
Tidak mengubah Pembukaan UUD 1945
Mempertahankan NKRI
Mempertegas sistem pemerintahan presidensil
Melakukan perubahan dengan cara adendum
Mengubah pasal-pasal yang sudah tidak relevan dengan perkembangan jaman
Sebelum perubahan, bagian dalam UUD Tahun 1945 terdiri atas; PEMBUKAAN, BATANG TUBUH (16 Bab, 37 Pasal, 49 Ayat, 4 Pasal Aturan Peralihan, 2 Ayat Aturan Tambahan), dan PENJELASAN. Setelah mengalami perubahan, terdiri atas....
Pembukaan dan Pasal-Pasal (21 Bab, 73 Pasal, 170 Ayat, 3 Pasal Aturan Peralihan, dan 2 Pasal Aturan Tambahan)
Pembukaan dan Batang Tubuh (21 Bab, 73 Pasal, 170 Ayat, 3 Pasal Aturan Peralihan, dan 2 Pasal Aturan Tambahan)
Pembukaan dan Pasal-Pasal (16 Bab, 37 Pasal, 49 Ayat, 4 Pasal Aturan Peralihan, 2 Ayat Aturan Tambahan)
Pembukaan dan Pasal-Pasal (21 Bab, 73 Pasal, 170 Ayat, 3 Pasal Aturan Peralihan, dan 2 Pasal Aturan Tambahan) dan PENJELASAN
"Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik" merupakan isi dari UUD Tahun 1945 Pasal....
Pasal 1 ayat (1)
Pasal 1 ayat (2)
Pasal 1 ayat (3)
Pasal 1 ayat (4)
Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945 berbunyi....
Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik
Negara Indonesia adalah negara hukum
Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar
Negara Indonesia adalah negara demokrasi
"Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang". Pernyataan tersebut terdapat pada UUD 1945 Pasal....
2 ayat (1)
2 ayat (2)
2 ayat (3)
3 ayat (1)
"Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar". Pernyataan tersebut terdapat pada UUD 1945 Pasal....
2 ayat (3)
3 ayat (1)
3 ayat (2)
3 ayat (3)
Sesuai UUD Tahun 1945 Pasal 3 ayat (2) dan (3), lembaga negara yang memiliki kewenangan melantik dan memberhentikan Presiden/atau Wakil Presiden yaitu....
DPR
MPR
KPK
MA
Menurut UUD Tahun 1945 Pasal 4 ayat (1), Presiden memegang kekuasaan....
Negara
Pemerintahan
Pusat
Tertinggi
Sesuai UUD Tahun 1945 Pasal 5 ayat (1), Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada....
DPR
MPR
DPD
MK
Sebagaimana tertuang dalam UUD Tahun 1945 pada Pasal 7, ditegaskan bahwa Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama.... tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.
4 tahun
5 tahun
6 tahun
7 tahun
Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (3) UUD Tahun 1945, jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah....
Wakil Presiden
Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan
Anggota DPR dan DPR
Pemilihan Calon Presiden dan Wakil yang baru
Dalam Pasal 11 ayat (1), dinyatakan bahwa "Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain". Hal tersebut ermasuk kedalam tugas Presiden sebagai....
Kepala negara
Kepala pemerintahan
Ketua militer
Lembaga eksekutif
"Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung" tertuang dalam Pasal 14 ayat (1) UUD Tahun 1945. Apa yang dimaksud dengan pemberian GRASI....
Pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden
Penghapusan terhadap seluruh akibat penjatuhan putusan pengadilan pidana kepada seseorang terpidana atau terdakwa yang bersalah
Pengampunan atau penghapusan hukuman yang diberikan kepala negara kepada seseorang atau sekelompok orang yang telah melakukan tindak pidana tertentu
Penghapusan terhadap seluruh akibat penjatuhan putusan pengadilan pidana kepada seseorang terpidana atau terdakwa yang bersalah
Lembaga Negara yang dihapuskan setelah Amandemen UUD Tahun 1945 adalah....
BPK
DPA
DPD
KPK
Kementerian Negara Republik Indonesia diatur dalam UUD Tahun 1945, Pasal....
11 ayat (1), (2), (3)
13 ayat (1), (2), (3)
14 ayat (1), (2)
17 ayat (1), (2), (3), (4)
Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang dikepalai oleh....
Gubernur, Bupati, dan Walikota
Gubernur, Bupati, dan Wali Songo
Bupati, Camat, Kepala Desa
Bupati, Gubernur, Walikota
Pasal 18 ayat (5) UUD Tahun 1945 berbunyi; "Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat". Urusan pemerintah pusat yang tidak diberikan kewenangannya ke pemerintah daerah meliputi....
Politik Luar Negeri, Pertahanan, Keamanan, Yustisi, Moneter dan Fiskal Nasional, dan Agama
Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, dan Sosial
Politik Luar Negeri, Pendidikan, Pertahanan, Yustisi, Moneter dan Fiskal Nasional, dan Agama
Politik Luar Negeri, Pertahanan dan Keamanan, Pendidikan, serta Kesehatan
Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dalam UUD Tahun 1945 tertuang pada BAB....
II
VII
VIIA
IX
Sesuai Pasal 20 ayat (1), Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan untuk membentuk....
UUD
UU
PERDA
KEPRES
Berikut BUKAN merupakan fungsi yang dimiliki oleh DPR adalah....
Legislasi
Pengawasan
Anggaran
Interpelasi
DPD RI periode 2019-2024 memiliki 136 anggota yang dipilih dalam 34 daerah pemilihan sesuai jumlah provinsi yang ada, itu berarti setiap 1 provinsi berjumlah....
2 anggota
3 anggota
4 anggota
5 anggota
Siapa ketua DRP RI periode 2019-2024 pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin....
Taufiq Kiemas
Megawati Soekarnoputri
Puan Maharani
Susi Pudjiastuti
Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas. Apa yang dimaksud dengan hak imunitas....
Hak anggota lembaga perwakilan rakyat dan para menteri untuk membicarakan atau menyatakan secara tertulis segala hal di dalam lembaga tersebut tanpa boleh dituntut di muka pengadilan dengan pengecualian
Hak anggota lembaga perwakilan rakyat dan para menteri untuk membicarakan atau menyatakan secara tertulis segala hal di dalam lembaga tersebut tanpa boleh dituntut di muka pengadilan tanpa pengecualian
Hak DPR untuk meminta keterangan kepada Pemerintah mengenai kebijakan Pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
Hak DPR menjelaskan pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
Pemilihan umum diselenggarakan secara luberjurdil setiap lima tahun sekali tetapi TIDAK untuk memilih....
Anggota DPR
Anggota DPD
Presiden dan Wakil Presiden
Anggota MPR
Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang bebas dan mandiri. Lembaga BPK merupakan kekuasaan negara....
Moneter
Eksaminatif
Legislatif
Eksekutif
Sesuai Pasal Pasal 24A ayat (1) UUD Tahun 1945, Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat....
Pertama
Banding
Kasasi
Terakhir
Lembaga Yudikaif yang memiliki kewenangan memutus perselisihan hasil PEMILU adalah....
MA
MK
KY
Peradilan
Berdasarkan Pasal 24C ayat (3), MK mempunyai anggota hakim konstitusi yang berjumlah....
1 orang
3 orang
7 orang
9 orang
"Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah dan batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang", tertuang dalam UUD Tahun 1945 pada Pasal....
1 ayat (1)
25
26 ayat (1)
28
Orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang, disebut....
Masyarakat
Penduduk
Warga Negara Indonesia
Warga Negara Asing
"Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang" merupakan isi dari....
Pasal 7 UUD Tahun 1945
Pasal 10 UUD Tahun 1945
Pasal 25 UUD Tahun 1945
Pasal 28 UUD Tahun 1945
Hak Asasi Manusia secara khusus diatur dalam UUD Tahun 1945 pada Pasal....
27-34
28
28A-J
29A-Z
"Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya", tertuang dalam....
Pasal 28A
Pasal 28B
Pasal 28C
Pasal 28D
Bab XI Pasal 29 dalam UUD Tahun 1945, berisi tentang....
Wilayah Negara
Warga Negara dan Penduduk
Agama
Pertahanan dan Keamanan
Apa bunyi dari Pasal 33 ayat (3) dalam UUD Tahun 1945?
Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak di kuasai oleh negara
Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
Seluruh kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia dapat dikuasai oleh individu atau kelompok yang dipergunakan untuk kepentingan perorangan
Kekayaan alam Indonesia diperbolehkan dikuasai oleh asing
"Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan negara wajib membiayainya", merupakan isi dari....
Pasal 28B ayat (1)
Pasal 31 ayat (1)
Pasal 31 ayat (2)
Pasal 31 ayat (3)
Bendera negara Indonesia ialah sang merah putih. Pernyataan tersebut sesuai dengan UUD Tahun 1945 pasal….
36
35
34
33
"Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara" merupakan bunyi dari….
Pasal 32 ayat (1)
Pasal 32 ayat (2)
Pasal 33 ayat (2)
Pasal 34 ayat (1)
" Bahasa Negara ialah bahasa Indonesia" merupakan bunyi UUD pasal … .
Pasal 35
Pasal 36
Pasal 36A
Pasal 36B
"Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika" merupakan bunyi UUD 1945….
Pasal 36
Pasal 36A
Pasal 36B
Pasal 36C
"Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya" merupakan bunyi UUD 1945….
Pasal 36
Pasal 36A
Pasal 36B
Pasal 36C
Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efesiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Hal ini diupayakan agar tidak bertentangan dengan UUD Tahun 1945 pada Pasal....
Pasal 27 ayat (2)
Pasal 30 ayat (1)
Pasal 31 ayat (2)
Pasal 33 ayat (4)
Usul perubahan pasal-pasal UUD dapat diagendakan dalam sidang MPR apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR. Hal ini sesuai menurut UUD 1945….
Pasal 37 ayat (1)
Pasal 34 ayat (2)
Pasal 26 ayat (1)
Pasal 17 ayat (1)
Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada tanggal 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung. Ayat tersebut merupakan bunyi aturan Peralihan....
Pasal I
Pasal II
Pasal III
Pasal IV
Untuk mengubah pasal-pasal UUD, sidang MPR dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR ayat tersebut adalah bunyi UUD Tahun 1945 Pasal….
37 ayat 1
37 ayat 2
37 ayat 3
37 ayat 4
Dengan ditetapkannya perubahan UUD ini, UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal merupakan bunyi aturan tambahan....
Pasal I UUD 1945
Pasal II UUD 1945
Pasal III UUD 1945
Pasal IV UUD 1945
