NEW
Font size
WorksheetsPENILAIAN TENGAH SEMESTER GANJIL PPKn KELAS X IPA-IPS 2021
Total questions: 20
Worksheet time: 3600secs
Pada sebuah negara, pemerintahannya didasarkan pada beberapa lembaga tertinggi. Salah satunya mengurusi permasalahan yang berkaitan dengan urusan peradilan, dan yang lainnya menurusi kepentingan rakyat dan permasalahan negara lainnya. Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa negara tersebut menganut kedaulatan yang dipaparkan oleh. . . . .
Thomas Hobbes
Hugo Krabbe
Montesquieu
Paul Laband
Leon Duguit
Montesquieu merupakan salah satu tokoh yang menjadi pelopor teori kedaulatan rakyat, ia memberikan pandangan tentang pembagian kekuasaan atau yang dikenal dengan trias politika. Pembagian kekuasaan berdasarkan trias politika terdiri dari . . . .
Eksekutif, federatif, dan legislatif
Legislatif, yudikatif, dan federatif
Legislatif, eksekutif, dan yudikatif
Legislatif, eksekutif, dan federatif
Eksekutif, federatif, dan federatif
Pada hakikatnya kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, dimana kekuasaan ini dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, adalah kekuasaan . . . .
Konstitutif
Legislatif
Federatif
Yudikatif
Eksaminatif
Kekuasaan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23 E ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan yang bebas dan mandiri.”. Berdasarkan pasal tersebut, Badan yang dimaksud adalah . . . .
Menteri Keuangan RI
Dewan Perwakilan Daerah
Dewan Perwakilan Rakyat
Gubernur Bank Indonesia
Badan Pemeriksa Keuangan
Perhatikan fungsi Kementerian negara berikut !
1) melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri
2) pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah diseluruh Indonesia
3) melaksanakan koordinasi,melaksanakan kebijaksanaan dan program yang telah ditetapkan di bidang tertentu yang menjadi tanggung jawabnya
4) menampung dan mengusahaan penyelesaian masalah yang timbul serta mengikuti perkembangan dalam bidang yang dikoordinasikannya.
5) pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri.
Dari data tersebut, yang termasuk fungsi kementerian koordinator ditandai oleh nomor. . . .
1) dan 2)
1) dan 3)
2) dan 3)
3) dan 4)
3) dan 5)
Ketentuan mengenai menteri diatur dalam UUD NRI Tahun 1945, yaitu di dalam BAB V tentang Kementrian Negara tepatnya pada pasal . . . .
16
17
18
19
20
Lembaga pemerintahan non-kemenetrian (LPNK) merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari presiden. Berikut yang tidak termasuk LPNK adalah . . . .
Bulog
Perpusnas
BPOM
BUMN
LIPI
Apabila presiden dan wakil presiden tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksanaan tugas kepresidenan adalah . . . .
Menteri luar negeri, menteri dalam negeri, dan menteri pertahanan
Menteri luar negeri, menteri pertahanan, dan menteri sekertariat negara
Menteri dalam negeri, menteri hukum dan HAM, serta menteri luar negeri
Menteri pertahanan, menteri hukum dan HAM, serta menteri sekertariatan negara
Menteri dalam negeri, menteri pertahanan, serta menteri koordinator politik, hukum dan keamanan
Perhatikan ciri pemerintahan di bawah ini !
1) Terdapat hubungan yang erat antara eksekutif dal legislatif.
2) Eksekutif yang dipimpin oleh perdana menteri
3) Kepala negara berkedudukan sebagai kepala negara saja bukan sebagai kepala eksekutif atau pemerintahan.
4) Presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan
5) Eksekutif bertanggung jawab kepada legislatif.
6) Menteri-menteri yang diangkat oleh presiden tersebut tunduk dan bertanggung jawab kepada presiden
Dari pernyataan tersebut yang merupakan ciri sistim pemerintahan presidensial ditandai pada nomor . . . .
1 dan 2
2 dan 3
3 dan 5
4 dan 6
5 dan 6
Sebulan sekali, warga Desa Sukamaju melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan tempat tinggal mereka. Tindakan tersebut merupakan contoh perwujudan nilai Pncasila ke . . .
1
2
3
4
5
Sebagai warga Negara sudah sepatutnya kita wajib mendukung penyelenggaraan Negara berorientasi kepada kepentingan rakyat dan merupakan perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi terbuka. Bersikap positif terhadap Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah, kecuali . . . .
Menyaring budaya-budaya asing yang masuk baik secara langsung maupun tidak langsung
Bersikap terbuka terhadap perubahan yang berdampak pada kemakmuran bangsa
Mengembangkan prinsip toleransi, bekerjasama dan kekeluargaan dalam setiap perikehidupan
Mengembangkan kehidupan demokrasi yang disesuaikan dengan kebutuhan bangsa dewasa ini
Menyerap semua nilai-nilai yang masuk demi kemajuan bangsa pada era globalisasi sekarang ini
Kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Pendapat yang dikemukakan oleh Montesquieu merupakan penyempurnaan dari pendapat . . . .
Trias Politika
Teori Montesquieu
John Locke
Jean Bodin
Thomas Hobbe
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.” Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal. . . .
23 C ayat (1)
23 D ayat (1)
23 D ayat (2)
23 E ayat (1)
23 E ayat (2)
Peristiwa kerusuhan tahun 1998 antara lain disebabkan karena krisis yang perekonomian yang dialami Indonesia setelah kelemahan nilai rupiah terhadap mata uang asing. Permasalahan tersebut termasuk dalam bagian dari tanggungjawab pemerintah berdasarkan kekuasaan . . . .
Moneter
Legislatif
Yudikatif
Konstitutif
Eksaminatif
Kementrian yang melakukan urusan pemerintahan dalam rangka penajaman koordinasi dan sinkronisasi program pemerintah adalah . . . .
Badan Usaha Milik Negara
Pembangunan darah tertinggal
Komunikasi dan informatika
Pemuda dan olahraga
Secretariat negara
Perhatikan data dibawah ini :
1) Cinta akan kemajuan dan pembangunan
2) Pimpinan kerakyatan adalah hikmat kebijaksanaan yang landasi akal sehat.
3) Keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta menghormati orang lain.
4) Musyawarah untuk mufakat dicapai dalam permusyawaratan wakil-wakil rakyat.
Berdasarkan data diatas yang merupakan Implementas dari Nilai Kerakyatan terdapat pada nomor....
1 dan 2
1 dan 3
1 dan 4
2 dan 4
3 dan 4
Penyelengraan negara yang sesuai dengan nilai sila persatuan Indonesia yaitu. . . .
Menjamin penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agamanya
Menjunjung tinggi kemerdekaaan sebagai hak segala bangsa
Cinta bangsa dan tanah air
Mmengusahakan putusan bersama secara bulat
Menghargai hak orang lain
Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 tidak dapat dirubah sekalipun oleh MPR hasil pemilihan umum. Pernyataan ini mengandung arti bahwa merubah Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 karena . . .
Terjadinya pergantian kepemimpinan nasional
Terjadinya perubahan bentuk pemerintahan republik
Membubarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia
Hanya dapat dialkukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat
Hanya dapat dialkukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat
Pancasila yang terdapat dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, merupakan pokok kaedah negara yang fundamental. Berdasarkan hal tersebut Hubungan antara Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dengan Pancasila adalah …
Rumusan Pancasila sebagai dasar negara tercantum dalam Alinea ke-III Pembukaan UUD NRI Tahun 1945
Inti dari Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 sebagai pokok kaidah negara fundamental adalah Pancasila
Pancasila dalam Alinea ke-I Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 mengilhami lahirnya deklarasi HAM sedunia
Pancasila yang terdapat didalam Alinea IV Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 menjadi tertib hukum bangsa-bangsa di dunia
Inti sari Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 sebagai pokok kaidah negara fundamental adalah Pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan indepedensinya diatur dalam undang- undang.” Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal. . . .
23 A
23 B
23 C
23 D
23 E
