NEW
Font size
S
M
L
XL
Worksheetssoal perangkat desa Pemerintah daerah dan Desa
Total questions: 60
Worksheet time: 5hrs 0mins
Name
Class
Date
1.
Yang dimaksud dengan pemerintah daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah ....
a)
Gubernur, Bupati/Walikota, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
b)
DPRD.
c)
DPRD dan penegak hukum.
d)
Bupati dan DPRD.
2.
Aturan tentang Pemerintah Daerah termaktub dalam
a)
Pasal 16 UUD 1945
b)
Pasal 18 UUD 1945
c)
Pasal 17 UUD 1945
d)
Pasal 19 UUD 1945
3.
Peraturan Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapatkan persetujuan bersama ....
a)
Pengadilan Negeri
b)
Pengadilan Agama
c)
Kejaksaan
d)
DPRD
4.
Hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, merupakan pengertian dari ....
a)
Desentralisasi
b)
Otonomi Daerah
c)
Dekonsentrasi
d)
Tugas Pembantuan
5.
Hak DPRD untuk membentuk/menetapkan Perda merupakan hak yang berhubungan dengan fungsi ....
a)
Legislasi
b)
Anggaran
c)
Pengawasan
d)
Imunitas
6.
Kewenangan daerah merupakan kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang ....
a)
Pertanian dan kesehatan
b)
Pendidikan dan kebudayaan
c)
Moneter dan fiskal
d)
Perdagangan dan penanaman modal
7.
Berikut ini termasuk urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, yaitu ....
a)
Politik luar negeri
b)
Perbaikan jalan desa
c)
Kerjasama antardaerah
d)
Pembuatan saluran irigasi daerah
8.
Penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah untuk melaksanakan tugas tertentu disebut
a)
Tugas Pembantuan
b)
Dekonsentrasi
c)
Desentralisasi
d)
Sentralisasi
9.
Dalam kedudukanya sebagai wakil pemerintah, Gubernur berada di bawah dan bertanggung jawab kepada ....
a)
DPRD Provinsi
b)
DPR RI
c)
Presiden
d)
MPR
10.
Perimbangan keuangan pusat dan daerah diatur dalam ....
a)
UU No. 30 Tahun 2004
b)
UU No. 31 Tahun 2004
c)
UU No. 32 Tahun 2004
d)
UU No. 33 Tahun 2004
11.
Pemerintahan daerah provinsi dipimpin oleh ....
a)
Gubernur
b)
Walikota
c)
Bupati
d)
DPRD
12.
Termasuk bagian dari pemerintah pusat ....
a)
DPRD
b)
Menteri Negara
c)
DPD
d)
MPR
13.
Perangkat pemerintahan daerah dipilih dengan ....
a)
Pemilu
b)
Langsung oleh rakyat daerah
c)
Pilkada
d)
Sistem perwakilan
14.
Bupati dan/atau Wakil Bupati diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan beberapa tindakan pidana berikut ini, kecuali ....
a)
Tindak pidana korupsi
b)
Tindak pidana terorisme
c)
Tindak pidana pembunuhan
d)
Tindak pidana makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara
15.
Apabila kepala daerah sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara dan tidak ada wakil kepala daerah, maka pelaksana tugas harian kepala daerah adalah ....
a)
Ketua DPRD
b)
Sekretaris Daerah
c)
Kepala Bidang Tata Pemerintahan
d)
Camat yang ditunjuk
16.
Camat dalam menjalankan tugas-tugasnya bertanggung jawab kepada ....
a)
Bupati melalui Sekda
b)
Sekda melalui asisten pemerintahan
c)
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
d)
Bupati melalui Wakil Bupati
17.
Daerah berhak menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam menetapkan kebijakan daerah, Pemerintah Daerah wajib berpedoman kepada ....
a)
Norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
b)
Peraturan Daerah.
c)
Peraturan Pemerintah.
d)
Peraturan Perundang-undangan lainya.
18.
Yang bukan merupakan asas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah ....
a)
Kepastian hukum
b)
Efisiensi
c)
Kolektifitas
d)
Keadilan
19.
Rancangan Peraturan Daerah yang telah disiapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota disampaikan dengan surat pengantar Gubernur/Bupati/Walikota kepada DPRD, selamjutnya disebarluaskan oleh ....
a)
Sekretariat DPRD
b)
Sekretariat Daerah
c)
Pimpinan DPRD
d)
Gubernur/Bupati/Walikota
20.
Rancangan peraturan daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur / Bupati / Walikota disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota oleh
a)
Sekretariat DPRD
b)
Sekretariat Daerah
c)
Pimpinan DPRD
d)
Gubernur/Bupati/Walikota
21.
Agar setiap orang mengetahui Peraturan Daerah yang telah disahkan, maka Peraturan Daerah tersebut diundangkan dengan menempatkanya dalam
a)
Berita negara dan lembaran negara
b)
Berita daerah dan lembaran negara
c)
Berita negara dan lembaran daerah
d)
Berita daerah dan lembaran daerah
22.
Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Dokumen rencana pembangunan daerah terdiri atas RPJPD, RPJMD, dan RKPD. RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu ....
a)
1 (satu) tahun
b)
3 (tiga) tahun
c)
5 (lima) tahun
d)
20 (dua puluh) tahun
23.
Pemerintah Pusat memiliki hubungan keuangan dengan daerah untuk membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan dan/atau ditugaskan kepada daerah. Hubungan keuangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah sebagaimana dimaksud kecuali ....
a)
Pemberian sumber penerimaan daerah berupa pajak daerah dan retribusi daerah.
b)
Sumbangan luar negeri yang tidak mengikat.
c)
Pemberian dana bersumber dari perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
d)
Pemberian dana penyelenggaraan otonomi khusus untuk Pemerintahan Daerah tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang.
24.
Sumber pendapatan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Transfer, dan pendapatan lain-lain daerah yang sah. Dana Desa (DD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari ....
a)
Pendapatan Asli Daerah (PAD)
b)
Dana Transfer
c)
Pendapatan lain-lain daerah yang sah
d)
Semua jawaban benar
25.
Dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat. Dalam mendorong partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud, pemerintah daerah dapat menggunakan cara-cara dibawah ini kecuali ....
a)
Menyampaikan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.
b)
Mendorong kelompok dan organisasi masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui dukungan pengembangan kapasitas masyarakat.
c)
Mengembangkan pelembagaan dan mekanisme pengambilan keputusan yang memungkinkan kelompok dan organisasi kemasyarakatan dapat terlibat secara efektif.
d)
Memberikan akses seluas-luasnya kepada seluruh lapisan masyarakat agar dapat terlibat dalam perencanaan, pembahasan, dan pengambilan keputusan suatu kegiatan.
26.
Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pernyataan tersebut merupakan pengertian dari ....
a)
Negara
b)
Masyarakat
c)
Desa
d)
Bermasyarakat
27.
Asas pengaturan desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 kecuali ....
a)
Rekognisi, yaitu pengakuan terhadap hak asal usul.
b)
Subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat Desa.
c)
Kepantasan, yaitu menyetarakan pandangan dimata orang lain dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
d)
Kebersamaan, yaitu semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan di tingkat Desa dan unsur masyarakat Desa dalam membangun Desa.
28.
Dalam UU No. 6 tahun 2014 dijelaskan tentang syarat-syarat pembentukan desa. Salah satu syarat yang ada adalah tentang jumlah penduduk. Sebutkan syarat jumlah penduduk minimal untuk membentuk sebuah desa di wilayah Sulawesi Selatan.
a)
6000 jiwa atau 1200 Kepala Keluarga.
b)
5000 jiwa atau 1000 Kepala Keluarga.
c)
4000 jiwa atau 800 Kepala Keluarga.
d)
3000 jiwa atau 600 Kepala Keluarga.
29.
Dibawah ini merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa adalah ....
a)
Kewenangan melaksanakan kebijakan kependudukan.
b)
Kewenangan berdasarkan hak asal usul desa.
c)
Kewenangan melaksanakan kebijakan kesehatan.
d)
Kewenangan melaksanakan kebijakan pertanahan.
30.
Menurut Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 dalam susunan organisasi tata pemerintahan desa, Kaur bertanggung jawab kepada ....
a)
Kades
b)
Sekdes
c)
BPD
d)
Camat
31.
Susunan organisasi Pemerintah Desa disesuaikan dengan tingkat perkembangan Desa. Desa dengan status Swasembada wajib mempunyai ….
a)
3 Kaur dan 2 Kasi.
b)
3 Kaur dan 3 Kasi.
c)
2 Kaur dan 2 Kasi.
d)
2 Kaur dan 3 Kasi.
32.
Penetapan Perangkat Desa baik melalui jalur promosi maupun penjaringan (tes tertulis) disahkan melalui ….
a)
Keputusan Bupati.
b)
Keputusan Camat.
c)
Keputusan Kepala Desa.
d)
Keputusan Pengadilan Negeri.
33.
Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Musyawarah Desa diselenggarakan setiap ....
a)
Minimal 1 tahun sekali.
b)
Minimal 6 bulan sekali.
c)
Minimal 4 bulan sekali.
d)
Minimal 3 bulan sekali.
34.
Untuk memperlancar penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Kepala Desa dapat mengangkat Tenaga Pembantu di luar Perangkat Desa. Durasi Kontrak Kerja Tenaga Pembantu di luar Perangkat Desa adalah ....
a)
Paling lama 1 tahun dan dapat diperpanjang.
b)
Paling lama 6 bulan dan dapat diperpanjang.
c)
Paling lama 2 tahun dan dapat diperpanjang.
d)
Paling lama 2 tahun dan dapat diperpanjang maksimal 2 kali.
35.
Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan. Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang. Yang menjadi dasar dalam menentukan jumlah anggota BPD adalah ....
a)
Jumlah penduduk dan kemampuan keuangan desa.
b)
Jumlah penduduk dan luas wilayah desa.
c)
Jumlah penduduk dan potensi wilayah.
d)
Jumlah penduduk dan tingkat kesejahteraan warga desa.
36.
Dalam tata pemerintahan desa, hubungan antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah ….
a)
Koordinasi dan Konsultasi.
b)
Pengawasan dan Evaluasi.
c)
Sinkronisasi dan Koordinasi.
d)
Evaluasi dan Sinkronisasi.
37.
Pada setiap akhir tahun, Kepala Desa memberikan laporan tertulis kepada Bupati melalui Camat. Adapun yang dimaksud laporan tersebut adalah ....
a)
Laporan Rencana Kerja Pemerintahan Desa.
b)
Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran.
c)
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran.
d)
Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
38.
Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Apabila seorang Kepala Desa yang tidak dapat melaksanakan tugas karena meninggal dunia ditengah-tengah masa jabatan yang diembanya, maka pelaksana tugas Kepala Desa digantikan oleh ....
a)
Dilakukan pemilihan Kepala Desa untuk mengganti Kepala Desa sebelumnya.
b)
Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru melalui hasil musyawarah Desa.
c)
Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru.
d)
Mengangkat Sekretaris Desa menjadi pelaksana tugas Kepala Desa sampai berakhir masa janatan Kepala Desa yang dimaksud.
39.
Berikut adalah yang bukan termasuk Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah ....
a)
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa.
b)
Karang Taruna.
c)
Tim Penggerak PKK Desa.
d)
Lembaga Swadaya Masyarakat.
40.
Eksistensi Lembaga Kemasyarakatan Desa ditetapkan dengan ....
a)
Keputusan Kepala Desa.
b)
Peraturan Kepala Desa.
c)
Peraturan Desa.
d)
Peraturan Daerah.
41.
APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang secara formal ditetapkan dengan peraturan desa. Artinya, bahwa perdes APB Desa sebelum disyahkan oleh pemerintah desa terlebih dahuli harus dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Desa dan BPD. Yang bukan merupakan tujuan dari penyusunan APB Desa adalah ....
a)
Sebagai dasar pengambilan kebijakan berkaitan dengan anggaran.
b)
Penentuan prioritas program.
c)
Sebagai penyemangat kegiatan.
d)
Menjadi arahan operasional bagi Kepala Desa.
42.
Anggaran operasional pemerintahan desa dalam APB Desa maksimal adalah ....
a)
0.1
b)
0.2
c)
0.3
d)
0.6
43.
Dalam hal pelaksanaan pembangunan yang melibatkan masyarakat secara swadaya, merupakan suatu bentuk pendapatan bagi pemerintah desa. Adapun penerimaan dalam bentuk swadaya masyarakat masuk dalam kategori ....
a)
Bantuan Keuangan.
b)
Pendapatan Lain-lain.
c)
Dana Transfer.
d)
Pendapatan Asli Desa.
44.
Yang dimaksud dengan dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus adalah ....
a)
Dana Desa (DD).
b)
Alokasi Dana Desa (ADD).
c)
Dana Transfer Pusat.
d)
Dana Transfer Daerah.
45.
Kegiatan yang bisa didanai menggunakan Dana Desa adalah ....
a)
Penghasilan tetap Kades dan Perangkat.
b)
Operasional pemerintah desa.
c)
Fasilitasi warga miskin.
d)
Tunjangan BPD.
46.
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Perlakuan terhadap SILPA dalam akhir tahun anggaran adalah ....
a)
Dikembalikan ke kas negara.
b)
Dimasukan ke Rekening Kas Umum Daerah.
c)
Rekening Bendahara Desa.
d)
Tetap berada di Rekening Desa.
47.
Desa dilarang melakukan pungutan atas jasa layanan administrasi yang diberikan kepada masyarakat Desa. Adapun jenis pungutan yang diperbolehkan adalah ….
a)
Penerbitan Surat Pengantar.
b)
Penerbitan Surat Rekomendasi.
c)
Penerbitan Surat Keterangan.
d)
Iuran Bantuan Kemanusiaan.
48.
Pendampingan Desa menurut Permendesa No. 3 Tahun 2015 adalah ....
a)
Kegiatan fasilitasi administrasi desa melalui pemberdayaan potensi masyarakat profesional yang berkesinambungan.
b)
Kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi Desa.
c)
Kegiatan bersama pemerintahan desa untuk membangun sinergitas antara program pemerintah pusat dengan pemerintah desa.
d)
Program kementerian desa untuk membantu pemerintah desa dalam melaksanakan program pemerintah pusat.
49.
BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Dalam pembentukanya, pendirian BUM Desa harus disepakati dalam ….
a)
Rapat bersama pemegang modal.
b)
Rapat bersama tokoh masyarakat.
c)
Musyawarah Desa.
d)
Rapat bersama pelaku UKM ditingkat Desa.
50.
Susunan tata kelola BUM Desa terdiri dari Penasihat, Pelaksana Operasional, dan Pengawas. Yang dimaksud dengan Penasihat dalam pengelolaan BUM Desa adalah ….
a)
Kepala Desa.
b)
Tokoh masyarakat.
c)
Pemegang modal terbesar.
d)
Seseorang yang ditunjuk dalam musyawarah desa.
51.
Hari lahir Pancasila diatur dalam Perpres No. 24 Tahun 2016. Penetapan hari lahir Pancasila mengacu pada sidang BPUPKI yang berisi tentang pemaparan draft Pancasila untuk pertama kalinya oleh Muhammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno. Tanggal berapakah hari lahir Pancasila diperingati ?
a)
30 Mei
b)
1 Juni
c)
2 Juni
d)
3 Juni
52.
Dalam rangka mewujudkan nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk yang berlaku selamanya, maka setiap penduduk harus mempunyai NIK. Kepanjangan NIK adalah ....
a)
Nomor Induk Keluarga
b)
Nomor Induk Kependudukan
c)
Nomor Identitas Kependudukan
d)
Nomor Identitas Keluarga
53.
Jumlah provinsi yang ada di Indonesia adalah ....
a)
27 provinsi.
b)
30 provinsi.
c)
33 provinsi.
d)
35 provinsi.
54.
Hari Sumpah Pemuda diperingati setiap tanggal ….
a)
44528
b)
44467
c)
28 Agustus
d)
28 Oktober
55.
Nama Presiden Indonesia ke-3 adalah ....
a)
Megawati Soekarno Putri.
b)
Soeharto.
c)
BJ. Habibie.
d)
Abdurrahman Wahid.
56.
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonsia sekarang dipimpin oleh ....
a)
Marwan Jakfar
b)
Susi Pujiastuti
c)
Gatot Nurmantyo
d)
Eko Putro Sandjojo
57.
Dalam mempercepat pembangunan desa secara merata, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo, mengingatkan agar seluruh desa tetap fokus pada 4 program prioritas yang telah ditetapkan pemerintah. Adapun keempat program prioritas tersebut adalah ....
a)
Menentukan produk unggulan kawasan perdesaan (Prukades), mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), membangun embung air desa, dan membangun sarana olahraga desa.
b)
Menentukan produk unggulan kawasan perdesaan (Prukades), mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), membangun embung air desa, dan membangun sarana kesehatan desa.
c)
Menentukan produk unggulan kawasan perdesaan (Prukades), mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), membangun embung air desa, dan membangun sarana pemgolahan pertanian desa.
d)
Menentukan produk unggulan kawasan perdesaan (Prukades), mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), membangun embung air desa, dan membangun sarana pelatihan desa.
58.
Hari Desa Nasional diperingati setiap ....
a)
7 Mei
b)
17 Mei
c)
27 Mei
d)
7 Juni
59.
Bank Dunia didirikan di bawah sistem Bretton Woods pada tanggal 27 Desember 1945 di Washington DC. Sebagai lembaga keuangan internasional, Bank Dunia memiliki tujuan untuk mengurangi kemiskinan di negara-negara anggota. Lembaga ini menyediakan pinjaman untuk program ekonomi bagi negara anggota. Bank Dunia juga berusaha mempromosikan investasi asing dan perdagangan internasional. Selain itu, Bank Dunia memberikan bantuan teknis dan keuangan kepada negara-negara miskin untuk pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan, rumah sakit, sekolah dll. Komitmen utama bantuan dari bank dunia kecuali ....
a)
Mempromosikan investasi luar negeri.
b)
Perdagangan Internasional.
c)
Modal konsumtif negara.
d)
Memfasilitasi investasi modal.
60.
IMF juga didirikan pada tanggal 27 Desember 1945 di Washington DC dengan tujuan mempromosikan kerjasama moneter global dan perdagangan internasional. Lembaga ini berusaha mempromosikan kesempatan kerja dan mengamankan stabilitas keuangan di negara-negara anggota. IMF juga turut mengawasi kebijakan ekonomi makro suatu negara untuk melihat dampaknya terhadap nilai tukar mata uang dan juga masalah neraca pembayaran negara-negara anggota. IMF sekaligus memberikan pinjaman pada tingkat bunga rendah sehingga bertindak sebagai pemberi pinjaman internasional terbesar. Kepanjangan dari IMF adalah ....
a)
International Monetary Fund.
b)
International Managerial Finance.
c)
International Military Fund.
d)
International Monetary Financial
Reset
