NEW
Font size
WorksheetsSPKPP
Total questions: 50
Worksheet time: 50mins
Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Negara diserahkan Presiden kepada
Menteri Keuangan
Menteri masing-masing Kementerian
Gubernur/Bupati/Walikota
Semua Benar
Konsekuensi dari penyerahan kekuasan pengelolaan keuangan negara dari Presiden kepada Kepala Daerah, antara lain
Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah menjadi terpisah dari Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Pemerintah Pusat.
Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah memuat informasi realisasi anggaran
Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah memuat informasi posisi aset
Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah memuat informasi kinerja
Pihak yang memiliki peran sebagai Bendahara Umum Negara adalah
Menteri Teknis
Menteri Keuangan
Presiden
Bank Indonesia
anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Hal ini gambaran dari APBN dalam fungsi?
Perencanaan
Pengawasan
stabilisasi
Otorisasi
•anggaran negara menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Hal ini gambaran dari APBN dalam fungsi?
Perencanaan
Pengawasan
stabilisasi
Otorisasi
terdapat 5 tahapan dalam siklus APBN. Tahapan pertama adalah
Penetapan APBN
Perencanaan dan Penganggaran
Pelaksanaan APBN
Pemeriksaan APBN
Wujud keselarasan antara Penganggaran Kementerian dan Penganggaran APBN yang paling tepat adalah
Penganggaran kemerntrian diawali dengan pendistribusian RPJM kedalam renstra K/L
RPJM dijabarkan kedalam RKP
Renstra K/L dijabarkan dalam Renja K/L
Penyusunan APBN diawali dengan RPJM
Yang termasuk dalam komponen APBN adalah
Pendapatan
Belanja
Pembiayaan
Semua Benar
Peran Menteri teknis dalam pelaksanaan anggaran adalah sebagai
Pengguna Anggaran
Kuasa Pengguna anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen
Penguji tagihan
Dokumen pendukung yang dijadikan dasar analisa/pertimbangan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dalam proses pembayaran adalah
SP2D
SPM GU
SPM LS
SPK/Kontrak/daftar gaji
Pernyataan yang tidak benar terkait Kerangka konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan
Konsep yang mendasari pengembangan SAP
menjadi acuan utama dalam penerapan akuntansi pemerintahan
bila terjadi pertentangan antara kerangka konseptual dan standar, maka standar lebih diunggulkan
sebagai acuan atas hal-hal yang belum diatur dalam standar
asumsi dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah
gambaran sumber daya dan kecukupan untuk membiayai kebutuhan pemerintahan
semua unit kerja memiliki kinerja yang baik
entitas pelaporan akan berlanjut keberadaannya
pengukuran secara konsisten
yang bukan prinsip dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah
basis akuntansi akrual dan kas untuk laporan realisasi anggaran
aset dicatat sebesar pengeluaran kas atau setara kas atau nilai wajar untuk mendapatkan asset tersebut pada saat perolehan
seluruh aktivitas harus dapat dilaporkan dalam satuan uang
seluruh peristiwa harus dicatat sesuai dengan substansi bukan sekedar formalitas
pengaruh atas perubahan metoda harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Hal ini merupakan wujud dari prinsip dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah, yaitu
basis akuntansi
konsistensi
nilai historis
periodisitas
pertimbangan penyajian informasi yang relevan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah, Kecuali
materialitas
biaya dan manfaat
keseimbangan karakteristik kualitatif
substance over form
komponen laporan keuangan yang tidak disajikan oleh setiap entitas adalah
Neraca
LRA
Laporan Arus Kas
Laporan operasional
Laporan Keuangan Pemerintah yang menggambarkan ketaatan pemerintah dalam melaksanakan APBN/APBD adalah
Neraca
LRA
Laporan Arus Kas
Laporan operasional
Laporan Keuangan Pemerintah yang menggambarkan kinerja pemerintah dalam satu periode akuntansi adalah
Neraca
LRA
Laporan Arus Kas
Laporan operasional
Laporan Keuangan Pemerintah yang dihasilkan oleh entitas dengan fungsi perbendaharaan adalah
Neraca
LRA
Laporan Arus Kas
Laporan operasional
catatan atas laporan keuangan menjadi hal yang penting bagi pembaca laporan keuangan karena dapat mencakup hal-hal sebagai berikut kecuali:
penjelasan atas angka di lembar muka laporan keuangan
Rincian atas angka di lembar muka laporan keuangan
analisis atas angka di lembar muka laporan keuangan
pengulangan atas angka yang telah disajikan dalam lembar muka laporan keuangan
Semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
Pendapatan LRA
Penerimaan pembiayaan
Pendapatan LO
Pendapatan transitoris
Semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
beban
Belanja
pengeluaran transfer
Pengeluaraan pembiayaan
yang tidak termasuk pengeluaran pembiayaan adalah:
belanja hibah
pembayaraan pokok hutang
penyertaan modal pemerintah
Pemberian pinjaman pada pihak ketiga
Pendapatan LRA diakui saat kas diterima di Rekening Kas Negara/Daerah dan harus senilai bruto (tidak dipotong/kompensasikan dengan biaya yang timbul untuk menghasilkan pendapatan). kondisi ini dapat dikecualikan bila:
biaya yang dikeluarkan kecil
biaya berkaitan dengan operasional yang relevan
biayanya tidak terprediksi
biaya adalah variabel langsung dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai.
Hal ini berkaitan dengan pengakuan belanja melalui bendahara pengeluaran, KECUALI:
dapat melalui mekanisme UP
dapat melalui mekanisme LS
diakui sebagai belanja LRA saat telah dipertanggungjawabakan
dapat melalui mekanisme potongan SPM LS
•anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan"
fungsi otorisasi
fungsi pengawasan
fungsi perencanaan
fungsi stabilitasi
•kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
fungsi otorisasi
fungsi pengawasan
fungsi perencanaan
fungsi distribusi
•Belanja untuk membiayai keperluan kantor sehari-hari, pekerjaan yang bersifat nonfisik, pengadaan barang yang habis pakai; dan/atau pengadaan barang untuk diserahkan ke masyarakat.
belanja transfer
belanja modal
belanja sosial
belanja barang
Pengelola anggara yang bertugas mengajukan tagihan atas pengeluaran pemerintah adalah
penandatangan SPM
pejabat pembuat komitmen
penguji tagihan
bendahara
dokumen yang menjadi tanggungjawab KPA/PA, kecuali
SK pejabat Perbendaharaan negara
DIPA
surat permintaan pembayaraan
Rencana pelaksanaan kegiatan
Mekanisme pemungutan pajak, kecuali
pemungutan langsung
Self Assessment
official assessmentt
withholding System
dokumen akhir dari suatu proses pembayaran tagihan pemerintah adalah:
SPP
SP2D
SPM
Kontrak dan bukti pelaksanaan penerimaan barang
bukti pendukung yang harus ada atas tagihan yang didasarkan pada kontrak pengadaan/pelaksanaan pekerjaan, kecuali:
Berita Acara penyelesaian pekerjaan
Berita acara serah terima pekerjaan
Rincian anggaran Biaya
kuitansi tanda terima pembayaran
Pembayaran belanja yang didasarkan pada ketetapan keputusan, kecuali:
belanja pemeliharaan
belanja pegawai
belanja perjalanan dinas
belanja hibah
mekanisme pencairan anggaran kepada pihak ketiga
SPM UP
SPM TUP
SPM GU
SPM LS
syarat penggunaan Tambahan uang persediaan (TUP)
kebutuhan mendesak
belanja tidak tersangka
dipertanggungjawabkan paling lambat 1 bulan
pengisian kembali UP
pertimbangan dalam pembayaran tagihan yang bersumber dari PNBP, kecuali:
plafon maksimal
penyetoran bruto
peruntukan yang ditentukan
waktu penyetoran
unit akuntansi tingkat kementerian
UA satuan kerja
UA PA
UA wilayah
UA eselon I
yang termasuk dokumen sumber penerimaan, KECUALI
SSBP
SSP
potongan SPM
SPP
Peran menteri Keuangan dalam pengelolaan barang milik negara, adalah
pengguna barang
pengurus barang
pengelola barang
kuasa pengelola barang
dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah, perlu dilakukan rekonsiliasi antara data keuangan dan data BMN, khususnya untuk akun
belanja modal
belanja pemeliharaan
belanja perjalanan dinas
belanja pegawai
Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan dari jurnal kas adalah
Neraca
LO
LRA
LPE
pada saat terjadi penerimaan kas di kas negara/tempat yang ditunjukan oleh menteri keuangan atas pendapatan pajak, maka akun yang akan didebet pada jurnal kas adalah:
pendapatan pajak-LRA
Hutang pada KUN
piutang pajak
Pendapatan Pajak-LO
ssalah satu Acuan yang digunakan dalam menentukan peruntukkan mata anggaran adalah:
Bagan akun standar
kebutuhan masing-masing satker
Ketetapan kepala satker
Pendapatan Pajak-LO
akun yang terlibat dalam jurnal akrual untuk mencatat pembelian aset tetap dengan menggunakan belanja modal adalah:
aset tetap dan ditagihkan dari entitas lain
aset tetap belum diregister dan diterima dari entitas lain
aset tetap belum diregister dan ditagihkan kepada entitas lain
belanja modal dan utang pada KUN
hal-hal berikuti ini adalah benar tentang Sistem akuntansi instansi berbasis akrual, kecuali:
digunakan untuk mencatat transaksi keuangan
digunakan untuk mencatat transaksi atas BMN
dioperasionalkan oleh unit akuntansi
diintegrasikan dalam aplikasi SAKTI
dokumen yang menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja tahunan masing-masing kementerian adalah:
RPJMN
Renstra KL
DIPA
SAPSK
jangka Waktu pemeriksaan laporan keuangan pemerintah oleh BPK adalah
2 bulan sejak berakhir tahun anggaran
1 bulan sejak pemerintah menyerahkan laporan keuangan kepada BPK untuk di periksa
2 bulan sejak pemerintah menyusun Laporan Keuangan
2 bulan sejak pemerintah menyerahkan laporan keuangan kepada BPK untuk di periksa
siklus pengelolaan keuangan pemerintah yang terakhir adalah:
pemeriksaan dan pertanggungjawaban APBN
Pencatatan dan pelaporan
pelaksanaan
penetapan
inventarisasi BMN-tanah dan bangunan dilakukan:
1 x setahun
1 x 5 tahun
setiap 3 bulan
setiap 3 tahun
