wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Pemerintahan Daerah SKB Satpol PP

Total questions: 100

Worksheet time: 1hrs 15mins

Name
Class
Date
1.

Yang Bukan Merupakan Peraturan Terkait Pemerintahan Daerah adalah?

a)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974

b)

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999

c)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

d)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

e)

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

2.

Hak, wewenang, dan kewajiban

daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri

Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat

setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik

Indonesia adalah Pengertian dari?

a)

Otonomi Daerah

b)

Desentralisasi

c)

Sentralisasi

d)

Dekonsentrasi

e)

Tugas Pembantuan

3.

Pelimpahan sebagian Urusan

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat

kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada

instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada

gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab

urusan pemerintahan umum adalah pengertian dari?

a)

Otonomi Daerah

b)

Desentralisasi

c)

Sentralisasi

d)

Dekonsentrasi

e)

Tugas Pembantuan

4.

Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan

yang wajib diselenggarakan oleh?

a)

Pemerintah Pusat

b)

Semua Daerah

c)

Daerah Khusus

d)

Daerah Istimewa

e)

Daerah Tertinggal

5.

Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan

yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan?

a)

Potensi yang dimiliki Daerah

b)

Anggaran yang dimiliki Daerah

c)

Kemampuan yang dimiliki Daerah

d)

Kewajiban yang dimiliki Daerah

e)

Sumber daya manusia yang dimiliki Daerah

6.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang

selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan

Daerah untuk periode?

a)

5 tahun

b)

10 tahun

c)

15 tahun

d)

20 tahun

e)

25 tahun

7.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang

selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan

Daerah untuk periode?

a)

5 tahun

b)

10 tahun

c)

15 tahun

d)

20 tahun

e)

25 tahun

8.

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya

disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya

disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah

untuk periode?

a)

1 tahun

b)

2 tahun

c)

3 tahun

d)

4 tahun

e)

5 tahun

9.

Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan?

a)

Pemerintah Provinsi

b)

Pemerintah Kabupaten

c)

Pemerintah Kota

d)

Pemerintah Desa

e)

Pemerintah Pusat

10.

Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara, Kecuali?

a)

Pemerintah pusat

b)

Daerah Provinsi

c)

Daerah Kabupaten

d)

Daerah Kota

e)

Desa

11.

Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi

kewenangan? .

a)

Gubernur sebagai Kepala Daerah Provinsi

b)

Bupati Sebagai Kepala Daerah Kabupaten

c)

Presiden sebagai kepala pemerintahan

d)

Wali kota sebagai kepala Daerah Kota

e)

Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintahan desa

12.

Yang bukan Urusan pemerintahan absolut adalah?

a)

Agama

b)

Kesehatan

c)

Keamanan

d)

Yustisi

e)

Politik luar negeri

13.

Urusan Pemerintahan Konkuren Wajib yang berkaitan dengan

Pelayanan Dasar Meliputi, kecuali?

a)

Sosial

b)

pekerjaan umum dan penataan ruang

c)

pekerjaan umum dan penataan ruang

d)

administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

e)

ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan

masyarakat

14.

Pembagian urusan pemerintahan konkuren didasarkan pada prinsip,kecuali?

a)

akuntabilitas

b)

partisipatif

c)

efisiensi

d)

eksternalitas

e)

kepentingan strategis nasional

15.

Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan

Daerah provinsi diselenggarakan,kecuali?

a)

sendiri oleh Daerah provinsi

b)

dengan cara menugasi Daerah kabupaten berdasarkan asas Tugas Pembantuan

c)

dengan cara menugasi Daerah kota berdasarkan asas Tugas Pembantuan

d)

dengan cara menugasi Kecamatan

e)

dengan cara menugasi Desa

16.

Gubernur dan bupati/wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum dibiayai dari?

a)

APBN

b)

APBD

c)

APBDes

d)

ADRT BUMN

e)

ADRT BUMD

17.

Penataan Daerah ditujukan untuk?

a)

mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat kalangan atas

b)

meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan

c)

memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya

Daerah tertentu saja

d)

mempercepat peningkatan kualitas buruk pelayanan publik

e)

menurunkan daya saing nasional dan daya saing

Daerah

18.

Penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas kepala daerah dan?

a)

Wakil Kepala Daerah

b)

Perangkat daerah

c)

Pejabat Pelaksana

d)

DPR

e)

DPRD

19.

Masa jabatan kepala daerah adalah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan

yang sama hanya untuk?

a)

Satu kali masa jabatan

b)

Dua kali masa jabatan

c)

Tiga kali masa jabatan

d)

Empat kali masa jabatan

e)

Lima kali masa jabatan

20.

Dalam melaksanakan tugas, Yang bukan merupakan kewenangan kepala daerah adalah?

a)

mengajukan rancangan Perda

b)

menetapkan Perda tanpa mendapat persetujuan

bersama DPRD

c)

menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah

d)

mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak

yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat

e)

melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan

21.

Anggota DPRD provinsi berjumlah paling sedikit?

a)

15 (lima belas) orang

b)

25 ( dua puluh lima) orang

c)

35 (tiga

puluh lima) orang

d)

45 ( empat puluh lima) orang

e)

55 (lima puluh lima) orang

22.

Hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Kepala daerah mengenai kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara disebut Hak?

a)

Angket

b)

Protokoler

c)

Interpelasi

d)

Menyatakan pendapat

e)

Inisiatif

23.

hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah provinsi yang

penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, Daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan disebut hak?

a)

Angket

b)

Protokoler

c)

Menyatakan pendapat

d)

Interpelasi

e)

Inisiatif

24.

Yang bukan merupakan alat kelengkapan DPRD adalah?

a)

Pimpinan

b)

Badan musyawarah

c)

Komisi

d)

Rapat umum

e)

Badan Pembentukan Perda

25.

Anggota DPRD tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau

pendapat yang dikemukakannya, baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPRD ataupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD yang disebut hak?

a)

Angket

b)

Protokeler

c)

Menyatakan pendapat

d)

Usulan

e)

Imunitas

26.

Anggota DPRD kabupaten/kota berjumlah paling sedikit ?

a)

10 (sepuluh) orang

b)

20 (dua puluh) orang

c)

30 ( tiga puluh) orang

d)

40 ( empat puluh) orang

e)

50 (lima puluh) orang

27.

Perangkat Daerah terdiri atas, kecuali?

a)

Sekretariat Daerah

b)

Inspektorat

c)

Dinas

d)

Badan

e)

Lembaga

28.

Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk?

a)

Peraturan Tata tertib dan kode etik

b)

Peraturan pemerintah daerah

c)

Peraturan daerah

d)

Peraturan bersama daerah

e)

Undang-undang

29.

Yang bukan merupakan cakupan tahapan pembentukan peraturan daerah adalah?

a)

Perencanaan

b)

Penyusunan

c)

Pembahasan

d)

Penetapan

e)

Evaluasi

30.

Peraturan daerah dapat memuat ancaman pidana kurungan paling

lama?

a)

3 (tiga) bulan

b)

6 (enam) bulan

c)

9 (sembilan) bulan

d)

12 (dua belas) bulan

e)

1(satu) tahun

31.

Yang bukan merupakan Sanksi administratif dalam materi muatan ancaman sanksi peraturan daerah adalah?

a)

pencabutan sementara izin

b)

penghentian sementara kegiatan

c)

penghentian tetap kegiatan

d)

teguran tertulis

e)

Pencabutan hak politik

32.

Program pembentukan Perda dalam perencanaam penyusunan perda oleh DPRD dan kepala daerah untuk

jangka waktu....tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda

a)

1 (satu)

b)

2 (dua)

c)

3 (tiga)

d)

4 (empat)

e)

5 (lima)

33.

Dalam hal kepala Daerah tidak menandatangani rancangan

Perda yang telah mendapat nomor register maka rancangan Perda tersebut?

a)

Batal menjadi perda

b)

Batal demi menjadi perda

c)

Sah menjadi perda

d)

Tidak sah menjadi perda

e)

DPRD mengajukan rancangan ulang

34.

Pengundangan Perda dalam lembaran daerah dilakukan

oleh?

a)

Kepala Daerah

b)

Sekretaris daerah

c)

Perangkat daerah

d)

DPRD

e)

Menteri dalam negeri

35.

Sebelum ditetapkan gubernur, Rancangan Perda Provinsi yang mengatur tentang RPJPD,

RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah dan tata

ruang daerah harus mendapat evaluasi?

a)

Presiden

b)

Menteri

c)

DPR

d)

DPRD Provinsi

e)

Kepala Daerah

36.

Sebelum ditetapkan bupati/walikota Rancangan Perda kabupaten/kota yang mengatur tentang

RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah,

retribusi daerah, dan tata ruang daerah harus mendapat

evaluasi?

a)

Presiden

b)

Menteri

c)

DPR

d)

DPRD Provinsi

e)

Gubernur

37.

Peraturan daerah diundangkan dalam?

a)

Lembaran Daerah

b)

Berita Daerah

c)

Lembaran Negara

d)

Berita Negara

e)

Tambahan Lembaran Negara

38.

Menteri memberikan nomor register rancangan Perda Provinsi dan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberikan nomor register rancangan Perda Kabupaten/Kota paling lama?

a)

3 (tiga) Hari sejak rancangan

Perda diterima

b)

5 (lima) Hari sejak rancangan

Perda diterima

c)

7 (tujuh) Hari sejak rancangan

Perda diterima

d)

9 (sembilan) Hari sejak rancangan Perda diterima

e)

12 (dua belas) Hari sejak rancangan Perda diterima

39.

Rancangan Perda yang telah mendapat nomor register ditetapkan oleh kepala daerah dengan membubuhkan tanda tangan paling lama ..... Hari sejak rancangan Perda disetujui bersama oleh DPRD dan kepala Daerah

a)

14 (Empat belas)

b)

30 (tiga puluh)

c)

45 (empat puluh lima)

d)

60 (enam puluh)

e)

90 (sembilan puluh)

40.

Untuk melaksanakan Peraturan daerah atau atas kuasa peraturan

perundang-undangan, kepala daerah menetapkan?

a)

Peraturan Pemerintah

b)

Keputusan Kepala Daerah

c)

Peraturan kepala daerah

d)

Peraturan Bersama Kepala daerah Dan DPRD

e)

Peraturan Pengganti peraturan daerah

41.

Peraturan kepala daerah diundangkan dalam?

a)

Lembaran Negara

b)

Berita Negara

c)

Lembaran Daerah

d)

Berita daerah

e)

Tambahan berita daerah

42.

Peraturn daerah atau peraturan kepala daerah dilarang bertentangan dengan ketentuan?

a)

peraturan perundang-undangan yang lebih

tinggi

b)

kepentingan Golongan

c)

partai yang berkuasa

d)

Kepentingan Pribadi

e)

peraturan perundang-undangan yang lebih rendah

43.

Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota

yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibatalkan oleh?

a)

Presiden

b)

Menteri

c)

Gubernur

d)

DPR

e)

DPRD Provinsi

44.

Dalam hal penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi

tidak dapat menerima keputusan pembatalan Perda

Provinsi dan gubernur tidak dapat menerima keputusan

pembatalan peraturan gubernur dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, gubernur dapat mengajukan keberatan kepada.... paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak keputusan pembatalan Perda

atau peraturan gubernur diterima

a)

Presiden

b)

Menteri

c)

DPR

d)

DPRD Provinsi

e)

MK

45.

Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk, Kecuali?

a)

menegakkan peraturan daerah

b)

menegakkan peraturan kepala daerah

c)

menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat

d)

Menyelenggarakan Perlindungan masyarakat

e)

Menyelenggarakan Keamanan dan ketertiban pemilihan umum

46.

Yang bukan merupakan kewenangan satuan polisi pamong praja adalah?

a)

melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada

b)

menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan

hukum yang mengganggu ketertiban umum dan

ketenteraman masyarakat

c)

Memberikan sanksi hukum kepada pelanggar perda dan/atau perkada

d)

melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga

masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga

melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau perkada

e)

melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga

masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga

melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada

47.

Polisi pamong praja adalah jabatan?

a)

Pelaksana

b)

Administrator

c)

Pengawas

d)

Fungsional

e)

Tinggi Pratama

48.

Kementerian dalam melakukan pendidikan dan pelatihan

teknis dan fungsional polisi pamong praja dapat berkoordinasi dengan?

a)

Tentara Nasional Indonesia

b)

Pengadilan

c)

Kejaksaan agung

d)

Penyidik pegawai negeri sipil

e)

Kementerian pertahanan

49.

Penyidik pegawai negeri sipil menyampaikan hasil penyidikan kepada?

a)

Penyidik Kepolisian setempat

b)

Penuntut umum

c)

Kepala Satpol PP

d)

Menteri dalam negeri

e)

Pengadilan

50.

Penyidik pegawai negeri sipil berkoordinasi dengan?

a)

Penyidik kepolisian setempat

b)

Penuntut umum

c)

Pengadilan

d)

Tentara nasional indonesia

e)

Kementerian dalam negeri

51.

Daerah melaksanakan pembangunan untuk?

a)

peningkatan

dan pemerataan pendapatan aparatur daerah

b)

kesempatan kerja untuk beberapa orang

c)

lapangan berusaha

d)

meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik Kepada golongan tertentu

e)

Menurunkan daya saing Daerah

52.

Yang bukan merupakan tahap dalam Koordinasi teknis pembangunan daerah adalah?

a)

Perencanaan

b)

Pelaksanaan

c)

Pengendalian

d)

Evaluasi

e)

Koordinasi

53.

Yang Bukan Kewenangan Daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut adalah?

a)

eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan

kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi

b)

pengaturan administratif

c)

pengaturan tata ruang

d)

ikut serta dalam memelihara keamanan di laut

e)

Ikut Serta membiarkan Pencurian Ikan oleh kapal asing di Wilayah Laut

54.

Kewenangan Daerah provinsi untuk mengelola sumber daya

alam di laut paling jauh?

a)

10 (Sepuluh) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut

lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan

b)

11 (Sebelas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut

lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan

c)

12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut

lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan

d)

13 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut

lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan

e)

14 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut

lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan

55.

Pembentukan Daerah berupa?

a)

Pemisahan dan penggabungan daerah

b)

Penggabungan dan peleburan daerah

c)

Akusisi dan Validasi Daerah

d)

Pemekaran dan penggabungan Daerah

e)

Penataan dan Penghiasan Daerah

56.

Persyaratan dasar kewilayahan pembentukan daerah persiapan meliputi, kecuali?

a)

Luas wilayah minimal

b)

Jumlah Rumah Minimal

c)

Batas wilayah

d)

cakupan wilayah

e)

batas usia minimal Daerah provinsi,Daerah kabupaten/kota, dan Kecamatan.

57.

untuk pembentukan Daerah provinsi, Cakupan Wilayah sebagai persyaratan dasar kewilayahan pembentukan daerah persiapan adalah?

a)

paling sedikit 1 (lima) Daerah kabupaten/kota

b)

paling sedikit 2 (Dua) Daerah kabupaten/kota

c)

paling sedikit 3 (Tiga) Daerah kabupaten/kota

d)

paling sedikit 4 (Empat) Daerah kabupaten/kota

e)

paling sedikit 5 (lima) Daerah kabupaten/kota

58.

untuk pembentukan Daerah Kabupaten, Cakupan Wilayah sebagai persyaratan dasar kewilayahan pembentukan daerah persiapan adalah?

a)

paling sedikit 1 (lima) Kecamatan

b)

paling sedikit 2 (Dua) Kecamatan

c)

paling sedikit 3 (Tiga) Kecamatan

d)

paling sedikit 4 (Empat) Kecamatan

e)

paling sedikit 5 (lima) Kecamatan

59.

untuk pembentukan Daerah Kota, Cakupan Wilayah sebagai persyaratan dasar kewilayahan pembentukan daerah persiapan adalah?

a)

paling sedikit 1 (satu) Kecamatan

b)

paling sedikit 2 (dua) Kecamatan

c)

paling sedikit 3 (tiga) Kecamatan

d)

paling sedikit 4 (empat) Kecamatan

e)

paling sedikit 5 (empat) Kecamatan

60.

untuk pembentukan Daerah Provinsi,batas Usia minimal sebagai persyaratan dasar kewilayahan pembentukan daerah persiapan adalah?

a)

5 (tahun) tahun

terhitung sejak pembentukan

b)

10 (sepuluh) tahun

terhitung sejak pembentukan

c)

15 (lima belas) tahun

terhitung sejak pembentukan

d)

20 (dua puluh) tahun

terhitung sejak pembentukan

e)

25 (tahun) tahun

terhitung sejak pembentukan

61.

Persyaratan dasar kapasitas Daerah dalam pembentukan daerah persiapan didasarkan pada parameter, Kecuali?

a)

Geografi dan demografi

b)

keamanan dan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan

c)

kekayaan masyarakat dan kekayaan pejabat daerah

d)

sosial politik, adat, dan tradisi;

e)

potensi ekonomi dan keuangan Daerah

62.

Pembentukan Daerah Persiapan Pemekaran harus memenuhi Persyaratan?

a)

persyaratan dasar dan persyaratan administratif

b)

persyaratan dasar dan persyaratan lanjutan

c)

persyaratan materil dan persyaratan non materil

d)

persyaratan individu dan persyaratan bersama

e)

Persyaratan dengan syarat dan persyaratan tanpa syarat

63.

Pengusulan Pembentukan Daerah persiapan kepada Pemerintah Pusat, Dewan Perwakilan Rakyat Republik

Indonesia, atau Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, dilakukan oleh?

a)

Presiden

b)

Gubernur

c)

Bupati

d)

Walikota

e)

Kepala desa

64.

Dalam hal usulan pembentukan Daerah Persiapan dinyatakan memenuhi persyaratan dasar kewilayahan dan persyaratan administratif, dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan

Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Pemerintah Pusat

membentuk?

a)

Tim kajian mandiri

b)

Tim kajian Pusat

c)

Tim kajian independen

d)

Tim kajian Daerah

e)

Tim kajian Daerah persiapan

65.

Jangka waktu Daerah Persiapan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah adalah selama?

a)

1 tahun

b)

2 tahun

c)

3 tahun

d)

4 tahun

e)

5 tahun

66.

Daerah Persiapan yang berdasarkan hasil evaluasi akhir dinyatakan layak ditingkatkan statusnya menjadi Daerah baru dan ditetapkan dengan?

a)

Undang-undang

b)

Peraturan pemerintah pengganti Undang-undang

c)

Peraturan pemerintah

d)

Peraturan menteri dalam negeri

e)

Peraturan daerah

67.

Penyusuaian daerah berupa, kecuali?

a)

perubahan batas wilayah Daerah

b)

perubahan nama Daerah

c)

pemberian nama dan perubahan nama bagian rupa

bumi

d)

Pemindahan kepala daerah

e)

perubahan nama ibu kota

68.

dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah

berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas, kecuali?

a)

Kepastian hukum

b)

Kepentingan kelompok

c)

akuntabilitas

d)

efisiensi

e)

efektivitas

69.

Yang bukan merupakan tugas kepala daerah adalah?

a)

memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang

menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang

ditetapkan bersama DPRD

b)

memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat

c)

menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang

RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada

DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun

dan menetapkan RKPD

d)

menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang

APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan

rancangan Perda tentang pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama

e)

mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan sebagai advokat daerah

70.

Dalam melaksanakan tugas kepala daerah berwenang?

a)

mengajukan rancangan Perda

b)

menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan

bersama DPRD

c)

menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah

d)

mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak

yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau

masyarakat

e)

jawaban benar semua

71.

Kepala daerah dilarang Mengajukan rancangan Perda dan menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD pada saat menjalani?

a)

Masa tua

b)

Masa libur

c)

Masa Rapat dgn presiden

d)

Masa Tahanan

e)

Masa muda

72.

Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang tidak melaksanakan program strategis nasional dikenai sanksi administratif berupa?

a)

Penurunan jabatan

b)

Teguran Lisan

c)

Teguran tertulis

d)

Denda

e)

Penyegelan kantor kepala daerah

73.

Dalam hal teguran tertulis setelah tidak menjalankan program strategis nasional telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan, kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara selama?

a)

1 bulan

b)

2 bulan

c)

3 bulan

d)

4 bulan

e)

5 bulan

74.

Larangan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah diatur dalam pasal?

a)

76

b)

77

c)

78

d)

79

e)

80

75.

Perencanaan pembangunan Daerah menggunakan pendekatan?

a)

Tenokratik

b)

Partisipatif

c)

Politis

d)

Atas bawah dan bawah atas

e)

Samping

76.

Rencana pembangunan Daerah dirumuskan secara?

a)

Tertutup

b)

Responsif

c)

Efisien

d)

Berkeadilan

e)

Akuntabel

77.

RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan

sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk...tahun yang disusun dengan berpedoman

pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah

a)

10

b)

20

c)

30

d)

40

e)

50

78.

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala

daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah

kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah,

serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat

Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat

indikatif untuk jangka waktu...tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN

a)

5

b)

10

c)

15

d)

20

e)

25

79.

RPJPD dan RPJMD ditetapkan dengan?

a)

Undang-undang

b)

Peraturan pemerintah

c)

Peraturan presiden

d)

Peraturan daerah

e)

Peraturan kepala daerah

80.

RKPD ditetapkan dengan?

a)

Undang-undang

b)

Peraturan pemerintah

c)

Peraturan presiden

d)

Peraturan daerah

e)

Peraturan Kepala daerah

81.

Hubungan keuangan dalam penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah meliputi?

a)

pemberian sumber penerimaan Daerah berupa pajak daerah dan retribusi daerah

b)

pemberian dana bersumber dari perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

c)

pemberian dana penyelenggaraan otonomi khusus untuk Pemerintahan Daerah tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang

d)

pemberian pinjaman dan/atau hibah, dana darurat,

dan insentif (fiskal)

e)

Jawaban benar semua

82.

Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang

diserahkan oleh Pemerintah Pusat memiliki hubungan

keuangan dengan Daerah yang lain meliputi, kecuali?

a)

bagi hasil pajak dan nonpajak antar-Daerah

b)

pendanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi

kewenangan Daerah yang menjadi tanggung jawab

bersama sebagai konsekuensi dari kerja sama antar Daerah

c)

pinjaman dan/atau hibah antar-Daerah

d)

bantuan keuangan untuk kepala daerah antar-Daerah

e)

pelaksanaan dana otonomi khusus yang ditetapkan

dalam Undang-Undang

83.

pendapatan asli daerah meliputi, kecuali?

a)

Pajak daerah

b)

Retribusi daerah

c)

lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah

d)

hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan

e)

Harta Kekayaan Pejabat daerah

84.

Pendapatan transfer Pemerintah Pusat terdiri atas?

a)

Dana Perimbangan

b)

dana otonomi khusus

c)

Dana keistimewaan

d)

Dana desa

e)

Jawaban benar semua

85.

Yang bukan sumber dana bagi hasil untuk daerah adalah?

a)

pajak bumi dan bangunan (PBB)

b)

PPh Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi

dalam negeri dan PPh Pasal 21

c)

Cukai hasil tembakau

d)

penerimaan negara dari sumber daya alam

pertambangan minyak bumi yang dihasilkan dari

wilayah Daerah yang bersangkutan

e)

Penerimaab negara dari hasil barang-barang ilegal yang masuk ke daerah

86.

Daerah dapat melakukan pinjaman yang bersumber dari,kecuali?

a)

lembaga keuangan bank luar negeri

b)

lembaga keuangan bukan bank

c)

pemerintah pusat

d)

masyarakat

e)

daerah lain

87.

Perubahan APBD dapat dilakukan jika terjadi, kecuali?

a)

keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan

anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk

pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan

b)

keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antarunit organisasi,

antarkegiatan, dan antarjenis belanja

c)

keadaan biasa saja

d)

keadaan darurat

e)

perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA

88.

Perubahan APBD hanya dapat dilakukan.... kali dalam

1 (satu) tahun anggaran

a)

1

b)

2

c)

3

d)

4

e)

5

89.

Kepala daerah menyampaikan rancangan Perda tentang

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan meliputi, kecuali?

a)

Laporan operasional

b)

Laporan arus kas

c)

Laporan realisasi anggaran

d)

Laporan harta kekayaan pejabat daerah

e)

Neraca

90.

Sumber Modal BUMD terdiri atas, kecuali?

a)

Pungutan liar

b)

Penyertaan modal

c)

hibah

d)

pinjaman

e)

Agio saham

91.

Pemerintah Daerah wajib membangun manajemen

pelayanan publik dengan mengacu pada asas-asas pelayanan publik meliputi, kecuali?

a)

pengelolaan informasi

b)

penyuluhan kepada kalangan pejabat

c)

pengawasan internal

d)

pelayanan konsultasi

e)

pengelolaan pengaduan masyarakat

92.

Yang bukan merupakan cakupan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah?

a)

penyusunan Perda dan kebijakan Daerah yang

mengatur dan membebani masyarakat

b)

Pembahasan perda dan perkada

c)

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemonitoran,

dan pengevaluasian pembangunan Daerah

d)

penyelenggaraan pelayanan publik

e)

pengelolaan aset dan/atau sumber daya alam Daerah

93.

Kerja sama Daerah dengan pihak ketiga dituangkan dalam

kontrak kerja sama yang paling sedikit mengatur?

a)

hak dan kewajiban para pihak

b)

penyelesaian perselisihan

c)

sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi perjanjian

d)

jangka waktu kerja sama

e)

jawaban benar semua

94.

Penyidik memberitahukan kepada kepala daerah sebelum

melakukan penyidikan terhadap aparatur sipil negara di

instansi Daerah yang disangka melakukan pelanggaran

hukum dalam pelaksanaan tugas, tidak berlaku apabila?

a)

Melakukan tindak pidana ringan

b)

disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan

yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun

atau lebih

c)

Melakukan Pelanggaran Perda

d)

Melanggar ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

e)

Laporan dari masyarakat adanya tindak pidana

95.

Inisiatif inovasi daerah dapat berasal dari, kecuali?

a)

Kepala Daerah

b)

DPRD

c)

Perangkat daerah

d)

Menteri

e)

Anggota masyarakat

96.

Dalam hal pelaksanaan inovasi yang telah menjadi kebijakan

Pemerintah Daerah dan inovasi tersebut tidak mencapai sasaran

yang telah ditetapkan, aparatur sipil negara?

a)

Diberhentikan

b)

Diberikan teguran tertulis

c)

Tidak dapat dipidana

d)

Dipidana denda

e)

diberikan sanksi tegas

97.

Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi

Pemerintahan Daerah yang terdiri atas?

a)

informasi pembangunan Daerah dan informasi keuangan Daerah

b)

Informasi Rahasia

c)

Informasi Tidak Penting

d)

Informasi Keuangan Pejabat daerah

e)

Informasi Partai Politik di daerah

98.

Dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah, dibentuk?

a)

Dewan Perwakilan Daerah

b)

Dewan Pertimbangan agung

c)

Dewan pertimbangan otonomi daerah

d)

Dewan Hakim daerah

e)

Dewan percepatan pembangunan daerah

99.

Dewan pertimbangan otonomi daerah bertugas memberikan pertimbangan kepada Presiden mengenai rancangan kebijakan yang

meliputi?

a)

penataan Daerah

b)

dana dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus

c)

dana perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat

dan Daerah

d)

penyelesaian permasalahan dalam penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah dan/atau perselisihan antara

Daerah dengan kementerian/lembaga pemerintah

nonkementerian

e)

jawaban benar semua

100.

Susunan keanggotaan dewan pertimbangan otonomi daerah

terdiri atas, kecuali?

a)

presiden selaku penasehat

b)

Wakil Presiden selaku ketua

c)

Menteri selaku sekretaris

d)

para menteri terkait sebagai anggota

e)

perwakilan kepala daerah sebagai anggota

Similar Resources on Wayground

Simulasi PESTA 2021

100 questions

Simulasi PESTA 2021

quiz

Worksheet

•

University

Ujian UTS Manajemen Strategik Agribisnis 2024

97 questions

Ujian UTS Manajemen Strategik Agribisnis 2024

quiz

Worksheet

•

University

LATIHAN LCC Pramuka 2025

100 questions

LATIHAN LCC Pramuka 2025

quiz

Worksheet

•

9th Grade - University

SKB Satpol PP

100 questions

SKB Satpol PP

quiz

Worksheet

•

KG - Professional Dev...

LATIHAN UP PPG 2021

100 questions

LATIHAN UP PPG 2021

quiz

Worksheet

•

University

UTS FIQH LINGKUNGAN

100 questions

UTS FIQH LINGKUNGAN

quiz

Worksheet

•

University

Kuis Pengantar Manajemen dan Bisnis

100 questions

Kuis Pengantar Manajemen dan Bisnis

quiz

Worksheet

•

University

Concurso de Historia

100 questions

Concurso de Historia

quiz

Worksheet

•

University