WorksheetsKONSEP DASAR POLITIK DAN PEMERINTAHAN ( MODUL 9 )
Total questions: 50
Worksheet time: 25mins
Negara Indonesia adalah negara hukum." istilah negara tersebut dimuat dalam UUD 1945 pada pasal...
Pasal 1 ayat 1
Pasal 1 ayat 2
pasal 1 ayat 3
Pasal 3 ayat 1
Pasal 3 ayat 2
Sebagai negara hukum, Indonesia menempatkan semua manusia secara sama dimuka hukum. Hal ini tercemin dalam jaminan negara yang ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal…
Pasal 28 ayat 1
Pasal 26 ayat 1
Pasal 27 ayat 2
pasal 27 ayat 1
pasal 29 ayat 2
Prinsip-prinsip Negara hukum Indonesia menurut UUD 1945 adalah...
Pemerintahan berdasarkan peraturan
Kedaulatan rakyat atau prinsip demokrasi
Adanya pemerintahan yang terbuka
Adanya peradilan administrasi.
Adanya peran yang nyata dari masyarakat
Unsur yang harus berlaku dalam negara hukum adalah....
Adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan
Pemerintahan berdasarkan peraturan
Sistem konstitusional
Kekuasaan kehakiman yang bebas
Adanya pengawasan dari lembaga peradilan yang bebas
Hak dasar atau hak pokok yang dimiliki manusia sejak lahir sebagai anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa disebut….
Hak
Hak asasi manusia
Kewajiban
Derajat
Kemanusiaan
Pembagian kekuasaan yang dilakukan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu merupakan pembagian kekuasaan secara.....
Vertikal
Positif
Horizontal
Campuran
DPR merupakan lembaga negara yang mempunyai kekuasaan legislatif. Maksud dari kekuasaan tersebut adalah....
Menciptakan uu
Mengubah uu
Mengatur uu
Membuat uu
Negara memiliki sifat hakekat yaitu melalui aparat kepolisian, tentara, kejaksaan dapat memaksa rakyat untuk tunduk dan patuh terhadap peraturan perundangan yang ada. Disebut
memaksa
monopoli
mencakup semua
menguasai
mengatur
Dalam konsep pemisahan kekuasaan, kekuasaan negara terpisah dalam beberapa bagian, baik organ maupun fungsinya sehingga dalam pelaksanaan pemerintahan tersebut ....
harus saling berkoordinasi
tidak ada koordinasi sedikitpun
jika dibutuhkan bisa saling koordinasi
membutuhkan kerjasama antar lembaga
harus saling berkonsultasi antar lembaga
sistem pembagian kekuasaan di Indonesia menuntut adanya kerjasama antara lembaga-lembaga negara. Salah satunya dalam bidang legeslasi, berikut ini kerjasama legaslasi antara presiden dan badan legeslatif di Indonesia adalah ....
mengajukan rancangan Undang-undang kepada DPD
membahas rancangan undang-undang besama DPR
menguabh dan menetapkan undang-undang dasar/UUD bersama MPR
memberikan kewenangan kepada DPR untuk membentuk undang-undang
mengajukan calon hakim agung
Pembangunan Nasional Indonesia adalah paradigma pembangunan yang terbangun atas ........
Cerminan kehendak terus menerus masyarakat
Pembangunan ekonomi bukan semata-mata proses ekonomi,
Pengalaman Pancasila
Strategi industrialisasi dan substitusi impor
Bagaimana Budaya Politik di Indonesia, menurut Kuntowijoyo (199:62-64) menyatakan ada 2 pusaka budaya politik bangsa Indonesia yaitu ...................
Budaya afirmatif dan Budaya Practical
Budaya afirmatif dan Budaya politik critical
Budaya Politik critical dan Budaya sugestif
Budaya politik critical dan Budaya practical
Hak-hak politik adalah hak untuk memberikan "saham", baik sendiri maupun bersama-sama, kepada pemeirntah dalam menjalankan pemerintahannya. Yang penting diperhatikan dalam mewujudkan hal ini, sesuai dengan iman Kristen, adalah . . .
Hak terlibat/membentuk partai politik sesuai dengan kemauan kita
Memperjuangkan kebenaran demi teman seiman
Memilih dan dipilih dalam pemilihan umum dengan cara yang benar
Memperjuangkan teman dalam berpolitik demi kepentingan kita
Menduduki jabatan pemerintahan yang menguntungkan
Untuk mengkaji HAM di dalam perspektif atau sudut pandang iman Kristen, kita harus bertolak dari dua konsep yang mendasar, yaitu . . . . .
Kebebasan manusia yang tanpa batas dan keyakinan diri
Gambar dan rupa setiap manusia yang sama
Kemampuan dan kebebasan manusia yang hampir menyamai Tuhan
Kedaulatan Allah yang universal dan manusia sebagai imago De (citra Allah)
Citra Allah di dalam diri setiap manusia dan kehendak bebas manusia itu sendiri
Berikut adalah prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam menyelenggarakan otonomi daerah, kecuali ...
Didasarkan otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab
Harus meningkatkan kemandirian daerah.
Kekuasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan mencakup kewenangan semua bidang.
Memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan potensi dan keragaman daerah.
Pelaku utama dalam pelaksanaan otonomi daerah yaitu ...
Kepala Daerah
DPRD
Pemerintah Daerah
masyarakat
Dengan dibentuknya otonomi daerah maka pihak yang berwenang membuat peraturan daerah ialah ....
DPRD dan Kepala Daerah
Presiden dan MPR
MPR dan DPR
Bupati dan gubernur
Apapun yang dilakukan pemerintah daerah haruslanh berdasarkan hukum yang berlaku.
Pernyataan tersebut merupakan pengertian dari asas ...
tertib penyelenggaraan negara
kepentingan umum
kepastian hukum
keterbukaan
proporsionalitas
kebijakan otonomi daerah dilatarbelakangi oleh ....
pemerintah pusat tidak lagi dibebani memberikan anggaran kepada daerah
daerah-daerah lebih kreatif falam mengembangkan sumber dayanya
terjadinya proses pemindahan kekuasaan dari pusat ke daerah
putera-putera daerah dapat berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan di daerahnya
pemerintah pusat terlalu luas urusannya
Penyerahan Urusan Pemerintahan
oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi disebut dengan...
desentralisasi
dekonsentrasi
tugas pembantuan
otonomi daerah
Hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia disebut...
desentralisasi
dekonsentrasi
daerah otonom
otonomi daerah
Perubahan pada pasal 31 ayat 1 uud 1945 adalah salah satu contoh perubahan aturan dasar ihwal…
Pendidikan dan Kebudayaan serta IPTEK
Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial
Usaha Pertahanan dan Keamanan Negara
Hak dan Kewajiban Asasi Manusia
UUD 1945 merupakan sumber yuridis materi ini. Hak warga indonesia untuk beragama diatur dalam pasal
27
28
29
30
"Pengakuan kemerdekaan, penyerahan daerah jajahan, dan pembayaran ganti rugi hasil rampasan" merupakan isi dari ...
Perjanjian Magna Charta
Perjanjian Versailles
Pernyataan Hak-Hak Manusia dan Warga Negara
Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat
Dibawah ini yang merupakan hak untuk melakukan upaya hukum guna melawan atau menggugat keputusan-keputusan warga yang dinilai merugikan hak konstitusional warga negara yang bersangkutan adalah ....
Mendapatkan pendidikan dan membela negara
Mendirikan partai politik
Mendaftarkan diri menjadi calon legislatif
Menjadi anggota TNI/Polisi
Mengajukan kasasi
Setiap warga negara Indonesia mempunyai hak dan kewajiban. Salah satu kewajiban sebagai warga negara adalah....
membayar pajak
mendapat perlindungan hukum
mendapatkan pelayanan kesehatan
mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak
Setiap manusia mempunyai hak dan kewajiban. Berikut ini yang bukan merupakan pengertian dari hak adalah…
kewenangan untuk bertindak
sebagai apa-apa yang diperoleh
kebenaran, kepunyaan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu
sesuatu yang memang sudah menjadi miliknya
sesuatu yang harus dilakukan untuk mendapatkan kewajiban
Hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun, disebut …..
Hak asasi manusia
Kewajiban asasi
Hak kodrati manusia
Hak asasi politik
Hak asasi pribadi
Sikap positif yang merupakan merupakan perwujudan nilai praksis sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan adalah ….
Tidak mencorat-coret dan merusak fasilitas umum serta menggunakan fasilitas umum untuk kepentingan pribadi
Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, dengan taat membayar pajak tepat waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku
Tidak berbuat semena-mena dengan memotong jalur antrian orang lain tanpa alasan yang dapat diterima
Ikut serta dalam memberikan suara dalam pemilihan umum sebagai pelaksanaan hak dalam bidang politik
Memberikan bantuan modal kepada orang lain untuk mengemabngkan usahanya sehingga berkembang
Seperti kita ketahui Indonesia merupakan negara pluralisme yakni negara yang memiliki keberagaman baik suku, Bahasa, adat, budaya dan agama.
Keanekaragaman ini memberi nilai-nilai postif bagi masyarakat Indonesia yakni....
saling membanggakan budaya masing-masing
timbulnya sikap fanatik
timbulnya sikap saling menghormati dan saling mengisi
timbulnya perpecahan
Kebutuhan akan pendidikan merupakan hak bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah selaku pengelola negara ini memiliki kewajiban untuk melaksanakannya. Ketentuan tersebut tercantum dalam UUD 1945, yaitu....
Pasal 28
Pasal 31
Pasal 34
Pasal 37
Manfaat yang diperoleh seorang warga negara dengan membayar pajak tepat waktu adalah ....
ikut serta berpartisipasi dalam pembangunan negara
dipuji pemerintah atas partisipasinya
akan mendapatkan hadiah berupa penghormatan
menambah penghasilan bagi sesama
Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi ataupun dirampas oleh siapapun. Hal tersebut merupakan kandungan dari Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia nomor....
Nomor 39 tahun 1999
Nomor 40 tahun 1999
Nomor 29 tahun 1999
Nomor 30 tahun 1999
berikut yang merupakan bentuk demokrasi berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat adalah ....
Demokrasi material
Demokrasi Liberal
Demokrasi Gabungan
Demokrasi langsung
Demokrasi Proletar
sistem pemerintahan indonesia mengandung sistem pengawasan dan perimbangan yang sering disebut dengan istilah ....
Separation of power
Check and balances
Legal Interest
Legal Security
Legal Justice
Demokrasi pancasila di indonesia di dasari oleh sila pancasila yaitu ....
Ketuhanan Yang Maha Esa
Kemanusiaan Yang adil dan Beradab
Persatuan Indonesia
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia
setiap memegang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus dapat mempertanggungjawabkan kebijaksanaan yang hendak dan telah ditempuhnya, merupakan arti dari ....
Akuntabilitas
Rotasi Kekuasaan
Rekrutmen politik terbuka
Pemilihan Umum
Pemenuhan hak-hak dasar
yang bukan prinsip dalam suatu negara demokrasi adalah ...
Diakuinya HAM
Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan melembaga
Menghargai dominasi mayoritas
Pemilu diadakan secara periodik
Pergantian kepemimpinan secara damai
Demokrasi parlementer diterapkan di Indonesia pada masa
Orde lama
Orde baru
Reformasi
Soeharto
Susilo Bambang Yudhoyono
Berikut ini dinamika demokrasi yang terjadi pada masa reformasi adalah ...
Kabinet sering jatuh bangun
Diberlakukakannya sistem pemerintahan parlementer
Berlakunya demokrasi terpeimpin
Penunjukan presiden ditentukan oleh suara rakyat dalam pemilihan umum
Membatasi partai politik menjadi 3 partai politik saja
Pembentukan peraturan daerah yang dilakukan oleh DPRD bersama dengan kepala daerah merupakan wujud dilaksanakannya fungsi DPRD yaitu fungsi….
Pengawasan
Anggaran
Interpelasi
Legislasi
Angket
Salah satu prinsip dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah Pemberian otonomi kepada daerah harus merupakan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab bagi kepentingan seluruh warga daerah. Pemerintah daerah berperan mengatur proses dinamika pemerintahan dan pembangunan di daerah.
Prinsip Kesatuan
Prinsip Keserasian
Prinsip Penyebaran
Prinsip Riil dan Tanggung Jawab
Prinsip Pemberdayaan
Penyelenggaraan desentralisasi di Indonesia berpusat pada pembentukan daerah-daerah otonom dan penyerahan/pelimpahan sebagian kekuasaan dan kewenangan pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sebagian kekuasaan dan kewenangan tersebut, pernyataan ini berkaitan dengan dua nilai dasar, yaitu….
Nilai Unitaris dan Nilai Dasar Desentralisasi Teritorial
Nilai Pancasila dan Nilai Dasar Desentralisasi Teritorial
Nilai Unitaris dan Nilai Pancasila
Nilai Otonomi Daerah dan Nilai Unitaris
Nilai Otonomi Daerah dan Nilai Dasar Desentralisasi Teritorial Prinsip Kesatuan
Pemerintah pusat dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah otonom menggunakan asas ....
Desentralisasi, tugas pembantuan dan otonomi
Dekonsentrasi, desentralisasi dan tugas pembantuan
Otonomi, tugas pembantuan dan dekonsentrasi
Tugas pembantuan, kemajemukan, dan kepatutan
Tugas pembantuan, otonomi dan keserasian
Bukti bahwa negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan sistem konstitusional adalah ....
MPR merupakan lembaga penyelenggara negara
Presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi bersama DPR
Penyelenggara pemerintahan dan peraturan perundangan didasarkan pada UUD NRI Tahun 1945
Anggota DPR seluruhnya dipilih oleh rakyat melalui pemilu
Presiden bertanggung jawab kepada DPR
Otonomi daerah diselenggarakan di Negara Kesatuan Republik Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu faktor yang memengaruhinya adalah ....
Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 menghendaki suatu susunan pemerintah yang terpusat
Negara yang luas dengan penduduk yang banyak serta tidak beragam
Keragaman bangsa indonesia membutuhkan penanganan yang sama
Wilayah berupa kepulauan dan luas dengan kondisi yang sama
Efisien dan efektivitas Indonesia, negara luas dengan penduduk beragam
Daerah diberi kekuasaan untuk mengatur urusan rumah tangga sendiri adalah ....
Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi
Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi
Negara kesatuan dengan sistem dekonsentrasi
Negara serikat dengan sistem sentralisasi
Negara demokrasi dengan sistem otonomi
