WorksheetsQuiz Kebijakan APBN dan PNBP
Total questions: 10
Worksheet time: 5mins
Ruang Lingkup Keuangan Negara, Kecuali :
Penerimaan Negara
Pengeluaran BUMN
Pengeluaran Negara
Pengeluaran Daerah
Sumber pendapatan negara, kecuali :
Pajak
Bea Cukai
Pembiayaan Investasi
PNBP
Asumsi Dasar Ekonomi Makro dalam Penyusunan APBN, Kecuali :
Pertumbuhan Ekonomi
Suku Bunga Bank Indonesia
Harga Minyak
Nilai Tukar Rupiah terhadap Dollar
Dasar Pengelolaan PNBP, kecuali :
Undang-Undang No. 20 tahun 1997
Undang-Undang No. 9 tahun 2018
Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2020
Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2020
Yang bukan kriteria PNBP menurut UU No. 9 tahun 2018:
Pungutan yang dibayar orang pribadi atau badan
Memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung
Atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak
Menjadi penerimaan pemerintah daerah
PNBP yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan antara lain :
Penerimaan Sumber Daya Alam
Penjualan Bibit Tanaman
Dividen BUMN
Sewa Gedung dan Bangunan milik K/L
Pengelolaan PNBP terdiri dari :
Perencanaan PNBP
Pelaksanaan PNBP
Pertanggungjawaban dan Pengawasan PNBP
Semua Benar
Berikut adalah Prinsip Perencanaan PNBP, kecuali :
Optimis
Realistis
Optimal
Sesuai ketentuan perundang-undangan
Peran Satker K/L dalam pengelolaan PNBP, kecuali :
Menyusun rencana PNBP
Memungut dan menyetor PNBP ke Kas Negara
Menggunakan uang PNBP untuk operasional kantor
Mengelola Piutang PNBP
Kepanjangan APBN adalah
Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara
Anggaran Pendapatan dan Biaya Negara
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Anggaran Pembiayaan dan Belanja Negara
