NEW
Font size
WorksheetsSOAL PKN KELAS X PAS GANJIL
Total questions: 55
Worksheet time: 1hrs 20mins
Lembaga negara yang memiliki kekuasaan konstitutif untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah….
Majelis Permusyawaratan Rakyat
Badan Pemeriksa Keuangan
Dewan Perwakilan Rakyat
Dewan Perwakilan Daerah
Mahkamah Konstitusi
Kekuasaan membentuk undang-undang disebut juga kekuasaan legislatif, setelah dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, DPR mempunyai kedudukan yang lebih kuat dalam pengelolaan kekuasaan Negara. DPR secara tegas dinyatakan sebagai pemegang kekuasaan untuk membentuk Undang Undang. Hal tersebut diatur dalam pasal....
20 Ayat (1)
20 Ayat (2)
20 Ayat (3)
21 Ayat (1)
21 Ayat (2)
Nilai Pancasila harus diterapkan dalam penyelenggaraan negara. Wujud penerapan Nilai Pancasila dalam mengambil keputusan ditunjukan oleh pilihan ...
mendahulukan kepentingan pribadi dalam mengambil keputusan
Menjadikan suara mayoritas menjadi keputusan
mengutamakan kebulatan suara seiya - sekata dalam mengambil keputusan
menjadika suara minoritas sebagai pertimbangan mengambil keputusan
Mematuhi pendapat pimpinan sebagai keputusan yang wajib ditati bersama
Bunyi klakson yang keluar dari kendaraan bermotor sering memancing emosi. Pasalnya pengemudi lain merasa tersinggung dengan klakson yang dibunyikan berulang dengan tujuan untuk meminta jalur. Bahkan gara-gara bunyi klakson perkelahian antar pengemudi terjadi. Jika dikaitkan dengan nilai keadilan Pancasila,kasus tersebut tidak akan terjadi apabila ...
Pemerintah peka terhadap keinginan warga negara
Masyarakat mengetahui hak dan kewajiban pemerintah
Pemerintah memberikan kebebasan kepada warga negara
Warga negara melaksanakan hak dan kewajibanya
Warga negara mendapatkan haknya secara bebas dari negara
Pancasila dapat mempersatukan bangsa Indonesia dan memberi petunjuk dalam mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin bagi masyarakat Indonesia yang beraneka ragam sifatnya. Dari pernyataan tersebut, Pancasila berfungsi sebagai ….
pandangan hidup bangsa Indonesia
perjanjian luhur
kepribadian bangsa
dasar negara
sumber dari segala sumber hukum RI
Menurut John Locke keuasaan negara dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu....
Kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan federatif
Kekuasaan eksaminatif, kekuasaan moneter, kekuasaan federatif
Kekuaasaan konstitutif, kekuasaan moneter, kekuasaan legislatif
Kekuasaan kehakiman, kekuasaan yudikatif, kekuasaan legislatif
Kekuasaan konstitutif, kekuasaan moneter, kekuasaan legislatif
Sebelum diamandemen UUD 1945, kekuasaan negara yang tertinggi berada di tangan ....
Menteri Negara
Presiden
MPR
MA
DPR
Seorang pemikir berkebangsaan Perancis yang mengemukakan teori Trias Politika adalah ...
John Locke
Montesquieu
Immanuel Kant
Adam Smith
David Richardo
Tokoh yang memperkenalkan teori trias politica berupa pemisahan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif adalah....
Monstesquieu
Afdi Afdian
John Locke
Jimly Asshiddiqie
Trias poli
Hak prerogratif diartikan sebagai kekuasaan ….
Mutlak presiden untuk membubarkan parlemen
Mutlak presiden untuk mengesahkan RUU menjadi UU
Relatif presiden untuk membentuk dan membubarkan kabinet
Mutlak presiden yang tidak dapat diganggu gugat oleh pihak lain
Relatif presiden yang tidak dapat diganggu gugat oleh pihak lain
Berikut ini yang merupakan salah satu variasi dari sistem pemerintahan presidensial di Indonesia adalah ….
Parlemen terdiri dari dua bagian DPR dan DPD
Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan
Kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden
Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya
Presiden sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh MPR atas usul dan pertimbangan DPR
Perhatikan pernyataan di bawah ini!
(1). Penyelenggaraan negara berada di tangan presiden.
(2). Kabinet dibentuk oleh presiden.
(3). Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen.
(4). Presiden tidak dapat membubarkan parlemen.
Pernyataan di atas merupakan ciri-ciri dari ….
Bentuk negara kesatuan
Bentuk negara federasi
Bentuk pemerintahan republik
Sistem pemerintahan presidensil
Sistem pemerintahan parlementer
Perhatikan ciri pemerintahan di bawah ini!
(1). Terdapat hubungan yang erat antara eksekutif dan legislatif.
(2). Eksekutif yang dipimpin oleh perdana menteri.
(3). Kepala negara berkedudukan sebagai kepala negara saja bukan sebagai kepala eksekutif atau pemerintahan.
(4). Presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan.
(5). Eksekutif bertanggung jawab kepada legislatif.
(6). Menteri-menteri yang diangkat oleh presiden tersebut tunduk dan bertanggung jawab kepada presiden.
Dari pernyataan tersebut yang merupakan ciri sistem pemerintahan presidensial ditandai pada nomor ….
a. 1 dan 2
b. 2 dan 3
c. 3 dan 5
d. 4 dan 6
e. 5 dan 6
Sebagai warga negara sudah sepatutnya kita wajib mendukung penyelenggaraan negara berorientasi kepada kepentingan rakyat dan merupakan perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi terbuka. Bersikap positif terhadap Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah, kecuali ….
Menyaring budaya-budaya asing yang masuk baik secara langsung maupun tidak langsung
Bersikap terbuka terhadap perubahan yang berdampak pada kemakmuran bangsa
Mengembangkan prinsip toleransi, bekerja sama dan kekeluargaan dalam setiap perikehidupan
Mengembangkan kehidupan demokrasi yang disesuaikan dengan kebutuhan bangsa dewasa ini
Menyerap semua nilai-nilai yang masuk demi kemajuan bangsa pada era globalisasi sekarang ini
Perhatikan data di bawah ini!
(1). Cinta akan kemajuan dan pembangunan
(2). Pimpinan kerakyatan adalah hikmat kebijaksanaan yang dilandasi akal sehat.
(3). Keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta menghormati orang lain.
(4). Musyawarah untuk mufakat dicapai dalam permusyawaratan wakil-wakil rakyat.
Berdasarkan data di atas yang merupakan implementasi dari nilai kerakyatan terdapat pada nomor ….
2 dan 4
1 dan 3
1 dan 4
1 dan 2
3 dan 4
Sikap positif yang perlu dikembangkan warga negara sebagai implementasi nilai-nilai Pancasila adalah sebagai berikut, kecuali ….
Mendukung kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan negara yang demokratis dan bebas dari KKN
Berpartisipasi dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional
Mengembangkan prinsip toleransi, bekerja sama dalam setiap perikehidupan
Memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa
Bersikap terbuka terhadap perubahan yang berdampak pada kemaslahatan bangsa
Kekuasaan pemerintah Indonesia dibagi secara horizontal. Pernyataan yang menunjukkan bahwa kekuasaan pemerintah Indonesia dibagi secara horizontal yaitu….
Gubernur, bupati, dan wali kota berkedudukan sejajar sebagai kepala daerah
Presiden dan kepala daerah berkedudukan sejajar sebagai lembaga pemegang kekuasaan eksekutif
Mahkamah Agung beserta badan peradilan dibawahnya berkedudukan sejajar dengan Mahkamah Konstitusi
BPK, Presiden, MPR, DPR, DPD, MA, dan MK mempunyai kedudukan sejajar sebagai lembaga negara tingkat pusat.
Dewan perwakilan Rakyat, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat daerah berkedudukan sejajar sebagai lembaga legislative.
Kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggungjawab tentang keuangan negara. Kekuasaan ini disebut dengan kekuasaan ..
Konstitutif
Eksaminatif
Moneter
Eksekutif
Legislatif
Perhatikan pernyataan berikut, tugas dan wewenang MPR antara lain
1. Menetapkan UUD dan GBHN
2. Mengubah dan menetapkan UUD
3. Mengangkat Presiden dan wakil Presiden
4. Melantik Presiden dan wakil Presiden
5. Dapat memberhentikan Presiden /wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD 1945
Dari pernyataan diatas yang merupakan tugas dan wewenang MPR berdasarkan pasal 3 UUD 1945 sesudah amandemen adalah…………
1,2,dan 5
2,4,dan 5
2,3,dan 4
1,3, dan 4
1,2, dan 4
Penyelenggaraan negara akan berjalan dengan baik jika penyelenggara negara mampu menjalankan fungsinya dengan penuh tanggung jawab, dilaksanakan secara efektif, efisien serta dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila. Hal tersebut menunjukkan pentingnya nilai-nilai Pancasila menjadi landasan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara dengan menjadi ....
hukum dasar dalam praktik penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan
landasan filosofis dalam menjalankan kehidupan pemerintahan negara
landasan filosofis bagi penguasa dalam mempertahankan kekuasaannya
norma hukum yang mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan negara
landasan filosofis dalam melakukan amandemen terhadap konstitusi
Perhatikan pernyataan berikut ini :
1. Memgang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara
2. Menetapkan Peraturan Pemerintah
3. Member grasi, amnesty, abolisi dan ehabilitasi
4. Mengajukan rancangan Undang-undang kepada DPR
Dari pernyataan diatas yang merupakan kewenangan Presiden sebagai kepala negara adalah…….
1 dan 2
1 dan 3
1 dan 4
2 dan 3
2 dan 4
Pemerintah merupakan suatu bentuk organisasi yang bekerja dan menjalankan tugas untuk mengelola sistem pemerintah dan menetapkan kebijakan dalam mencapai tujuan negara. Pada dasarnya pemerintah memiliki tiga fungsi yaitu fungsi pelayanan, pengaturan dan pemberdayaan, dibawah ini yang termasuk salah satu fungsi pemberdayaan adalah……
Pemerintah memberikan ruang yang cukup bagi aktifitas mandiri masyarakat, sehingga dengan demikian partisipasi masyarakat di Daerah dapat ditingkatkan
Membuat peraturan perundang-undangan untuk mengatur hubungan manusia dalam masyarakat.
Mendorong dan memfasilitasi terlaksanaya pembangunan yang mencakup segala aspek kehidupan tidak hanya fisik tapi juga mental spriritual.
Memfasilitasi masyarakat dalam menghadapi persoalan hidup
Memenuhi kebutuhan masyarakat secara adil dan merata
Perhatikan pernyataan berikut !
1. Mengurangi bertumpuknya pekerjaan di pusat pemerintah
2. Pemerintah daerah tak perlu menunggu instruksi dari pusat untuk menuntaskan masalah
3. Organisasi menjadi lebih ramping dan efisien, karena seluruh aktivitas organisasi terpusat
4. Hubungan antar pemerintah pusat dengan daerah dapat meningkatkan gairah kerja
5. Mengurangi Biokrasi dalam arti buruk karena keputusan dapat segera dilaksanakan
Hal diatas yang merupakan kelebihan sistem desentralisasi..
1,2,3,dan 4
1,2,3,dan 1
2,3,4,dan 5
1,2,3, dan 5
1,2,4, dan 5
Pembagian kekuasaan negara baik kekuasaan eksekutif, legislatif maupun yudikatif diatur dalam konstitusi agar tidak terjadi tumpang tindih antara pembagian tugas dan wewenangnya. Meskipun demikian, antarlembaga negara sebagai pelaksana kekuasaan memiliki hubungan kerjasama dan mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berikut ini yang merupakan contoh kerjasama antara lembaga eksekutif dengan yudikatif yaitu Presiden ....
Mengajukan rancangan undang-undang dan dibahas menjadi undang-undang
Memberi grasi dan rehabilitasi yang dilaksanakan pada saat-saat tertentu
Mengangkat duta dan konsul untuk ditempatkan di negara lain
Memberi gelar, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan
Menerima penempatan duta dari negara lain
Perhatikan pernyataan berikut tentang peran pemerintah pusat !
1. Mengangkat duta dan konsul
2. Mengangkat hakim dan jaksa, mendirikan lembaga pemasyarakatan, menetapkan
kebijakan kehakiman keimigrasian,
3. Mengadakan perjanjian internasional
4. Memberikan grasi, amnesti, abolisi,
5. membentuk undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan
pemerintah, dan peraturan lain yang berskala nasional,
Dari pernyataan diatas yang termasuk peran pemerintah dalam bidang yustisi ditunjukkan pada nomor……
1,2,dan 3
2,3,dan 5
1,3,dan 5
3,4, dan 5
2,4 dan 5
Wilayah NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Hal tersebut adalah bunyi UUD 1945 pasal....
18 ayat (1)
18 ayat (2)
18 ayat (3)
25 A
Konsepsi yang menyatakan bahwa laut itu dapat diambil dan dimiliki oleh masing-masing negara disebut....
res communis
res nullius
ZEE
mare liberum
Wilayah laut suatu negara yang jaraknya 200 mil laut diukur dari pantai disebut...
res communis
res nullius
ZEE
mare liberum
Laut yang mempunyai lebar 12 mil apabila diukur dari pulau terluar merupakan pengertian dari…
Landas Benua
landas kontinen
Laut territorial
Zona Ekonomi Esklusif (ZEE)
... merupakan daratan yang berada di bawah permukaan air di luar laut territorial sampai kedalaman 200 m. Bagi negara pantai, wilayah laut ini dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari wilayah daratan.
Zona bersebelahan
Laut teritorial
Laut teritorial
Landas Kontinen
Republik Indonesia disingkat RI atau Indonesia adalah negara di kawasan ..., yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara benua Asia dan Australia serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia....
Asia Timur
Asia Tenggara
Asia Tengah
Asia Utara
Konsep yang dimuat pemerintah Indonesia berdasarkan Deklarasi Juanda kemudian diakui dalam konsep hukum laut Indonesia tahun 1982.Perairan laut Indonesia berdasarkan konsep hukum laut Indonesia adalah
zona hukum laut
zona perairan Indonesia
zona laut teritorial
zona laut perairan
zona teritorial
Konsepsi negara kepulauan (archipelago state) sebenarnya sudah diperjuangkan oleh bangsa Indonesia sejak lama melalui Deklarasi Juanda 13 Desember 1957, namun perjuangan ini baru berhasil pada tahun 1982 melalui Konvensi Hukum Laut Internasional PBB yang diadakan di ..
Jakarta, Indonesia
Fransisco, Amerika Serikat
Montenggo Bay, Jamaika
London,Inggris
Paris,Perancis
Sebagai suatu negara kepulauan, Indonesia mempunyai beberapa batas wilayah dengan negara lain baik daratan maupun lautan. Di sebalah barat negara Indonesia berbatasan dengan...
Samudera Hindia
Negara Malaysia
Timor Leste
Perairan Australia
Papua Nugini
Jika kita perhatikan di sebelah barat tidak ada negara yang berbatasan langsung dengan wilayah darat NKRI.Pulau Ronde di Aceh merupakan pulau yang menandai perbatasan Indonesia dengan negara
India
Malaysia
Timor Leste
Papua Nugini
Filiphina
Wilayah negara suatu negara meliputi wilayah darat,laut,udara dan ekstrateritorial.Kapal yang berlayar di laut bebas di bawah bendera suatu negara, kantor kedutaan besar yang berada di wilayah negara lain merupakan.
Bagian dari wilayah suatu negara
Masuk wilayah otonomi negara lain
Wilayah teritorial negara kepulauan
Zona bersebelahan negara tertentu
Wilayah ekstrateritorial suatu negara
Perhatikan bunyi pasal 25 A Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia : "Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan Undang-undang." Deskripsi wilayah NKRI sesuai ketentuan pasal 25 A UUD NRI Tahun 1945 adalah..
wilayah Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke
negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik
wilayah Indonesia terdiri atas beribu pulau yang dipisahkan oleh laut
Indonesia adalah negara kepulauan yang dihubungkan oleh laut sehingga menjadi satu kesatuan utuh
Indonesia terdiri atas beribu pulau yang bersatu di bawah NKRI dengan perairan Nusantara sebagai pembatas
Pengukuran landas kontinen bagi dua negara dalam satu landas kontinen dengan jarak kurang dari 200 mil adalah
dari garis dasar diukur 12 mil ke laut
dari garis dasar diukur 24 mil ke laut
diukur sejauh 200 mil dari garis pantai paling jauh
diukur dari garis dasar ke arah luar paling jauh 200 mil laut
membagi dua ditarik dari garis pantai tiap-tiap negara
Rakyat adalah semua orang yang berada di wilayah suatu negara dan taat pada kekuasaan pemerintahan negara tersebut.Rakyat meliputi penduduk dan bukan penduduk. Penduduk di wilayah negara bisa dibagi menjadi 2 yaitu
rakyat dan penduduk pribumi
bukan warga negara dan orang asing
warga negara dan bukan warga negara
warga negara dan penduduk
penduduk asli dan warga negara asli
Iwan adalah seorang anak keturunan bangsa A dimana negaranya menganut asas ius soli, ia lahir di negara B yang menganut asas ius sanguinis,maka Iwan mengalami masalah...
Apatride
Bipatride
Multipatride
Monopatride
Pluralisparide
Asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang menurut pertalian darah atau yang menentukan kewarganegaraan seseorang ialah kewarganegaraan orang tuanya, dengan tidak mengindahkan di mana ia sendiri dan orang tuanya berada dan dilahirkan adalah….
Hak opsi
Ius soli
Hak repudiasi
Naturalisasi
Ius sanguinis
“Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara”.Ketentuan tersebut merupakan dasar hukum bela negara yang tercantum dalam
Pasal 26 ayat 1
Pasal 26 ayat 2
Pasal 27 ayat 3
Pasal 29 ayat 1
Pasal 30 ayat 1
Isi dari pasal 28E UUD NRI Tahun 1945 dan pasal 29 ayat 2 UUD NRI Tahun 1945 adalah
Setiap orang memiliki kebebasan untuk memeluk agama dan beribadah menurut agamanya
Hak untuk bertempat tinggal yang layak
Hak memperoleh pendidikan
Hak kedudukan yang sama di depan hukum
Hak mendapat remisi
Jika dikaitkan dengan sistem pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia tugas Tentara Nasional Indonesia adalah
Mempertahankan dan mengayomi kepentingan warga negara
Melindungi warga negara dan menjaga keamanan negara
Mempertahankan,melindungi dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara
Memberdayakan masyarakat Indonesia yang tinggal di daerah perbatasan
Melindungi warga negara dari berbagai bentuk konflik sosial dalam masyarakat
Presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. ketentuan pasal tersebut menunjukan bahwa Presiden Republik Indonesia bertanggung jawab atas kegiatan pengelolaan keuangan negara yang dilakukan untuk mencapai tujuan negara, hal tersebut sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2003, yaitu . . .
Pasal 1 Ayat (6)
Pasal 2 Ayat (6)
Pasal 5 Ayat (1)
Pasal 6 Ayat (1)
Lembaga yang wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau wakil presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya adalah . . .
Mahkamah Agung
Mahkamah Konstitusi
Dewan Perwakilan Rakyat
Badan Pengawas Keuangan
Keberadaan lembaga-lembaga negara di Indonesia begitu dinamis. hal tersebut merupakan dampak langsung dari mekanisme pengelolaan kekuasaan negara yang bersifat dinamis pula, setelah reformasi lembaga yang tidak ada dalam struktur kelembagaan negara adalah . . .
Mahkamah Agung
Dewan Perwilan Rakyat
Dewan Pertimbangan Agung
Badan Pengawas Keuangan
Asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara disebut asas . . .
profesionalitas
akuntabilitas
kepastian hukum
proporsionalitas
Kelompok yang merupakan mesin politik negara sebagai penggerak politikformal yaitu...
MPR, BPK, ORMAS
Organisasi mahasiswa, BPK, PARPOL
PARPOL, Presiden, DPR
DPR, MPR, BPK
Organisasi mahasiswa, LSM, PARPOL
Perhatikan data berikut!
I. Menetapkan Undang-Undang Dasar dan mengubah Undang- Undang Dasar,
II. Menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara,
III. Memilih Presiden dan Wakil Presiden,
IV. Menetapkan Undang-Undang Dasar dan/ Perubahan UUD,
V. Melantik Presiden dan Wakil Presiden,
VI. Memberhentikan Presiden dan/ Wakil Presiden,
Berdasarkan data diatas yang merupakan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat setelah diadakannya Perubahan UUD 1945 ditandai oleh nomor...
Nomor 1, 2, dan 3
Nomor 3, 4, dan 5
Nomor 2, 4, dan 6
Nomor 3, 4, dan 6
Nomor 4, 5, dan 6
Perhatikan data di bawah ini !
(1). Lembaga Swadaya Masyarakat
(2). Dewan Perwakilan Rakyat
(3). Dewan Perwakilan Daerah
(4). Komisi Pemberantasan Korupsi
(5). Presiden dan Wakil Presiden
(6). Mahkamah Konstitusi
Dari data tersebut di atas yang merupakan lembaga suprastruktur dalam sistim politik Indonesia adalah...
1,2,3 dan 4
1,3,4 dan 5
1,3,5 dan 6
2.3.5 dan 6
3,4,5 dan 6
Rencana kenaikan harga BBM menjadi berita utama diseluruh stasiun televisi Indonesia. Sebelum kenaikan harga benar benar dilakukan , seluruh masyarakat Indonesia membicarakan berita tersebut. Kekecewaan di kalangan masyarakat terlihat jelas ketika kenaikan harga BBM benar benar terjadi. Oleh karena itu, disejumlah daerah daerah terjadi aksi unjuk rasa untuk membatalkan kenaikan BBM pada waktu itu. Aksi unjuk rasa penolakan harga BBM juga dilakukan oleh Himpunan Mahasiswa Islam ( HMI ) Cabang Makasar. Mereka menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Sulawesi Selatan.
Mahasiswa pada aksi unjuk rasa tersebut berkedudukan sebagai...
Aparatur negara. .
Lembaga negara.
Suprastruktur politik.
Kelompok penekan.
Kelompok kepentingan
Kelompok penekan tidak dapat mempengaruhi kebijakan public secara langsung, tetapi pada kenyataanya kelompok ini memiliki kedudukan penting bagi keberlangsungan suatu pemerintahan. Kelompok ini termasuk dalam komponen....
Suprastruktur politik
Infrastruktur politik
Sosialisasi politik
Struktur politik
Sistem politik
Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Ketentuan pasal tersebut menunjukkan bahwa Presiden Republik Indonesia bertanggung jawab atas kegiatan pengelolaan keuangan negara yang dilakukan untuk mencapai tujuan negara, hal tersebut sesuai dengan UU Nomor 17 tahun 2003, ...
Pasal 1 ayat 6
Pasal 2 ayat 6
Pasal 5 ayat 1
Pasal 6 ayat 1
Pasal 6 ayat 2
Perhatikan cerita berikut!
Ketika lembaga X menyatakan bahwa pihaknya akan memulai pelaksanaan sidang perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah atau pilkada serentak pada tanggal 15 februari 2017. Ketua lembaga X akan melakukan gelar perkara secara internal terlebih dahulu untuk mempelajari perkara yang diajukan. Alur pada cerita tersebut menunjukkan bahwa lembaga X adalah...
Mahkamah Agung
Mahkamah Konstitusi
Dewan Perwakilan Rakyat
Majelis Permusyawaratan Rakyat
Dewan Perwakilan Daerah
