wayground logo

Free Printable Worksheets

NEW

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

SOAL PKN KELAS X PAS GANJIL

Total questions: 55

Worksheet time: 1hrs 20mins

Name
Class
Date
1.

Lembaga negara yang memiliki kekuasaan konstitutif untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah….

a)

Majelis Permusyawaratan Rakyat

b)

Badan Pemeriksa Keuangan

c)

Dewan Perwakilan Rakyat

d)

Dewan Perwakilan Daerah

e)

Mahkamah Konstitusi

2.

Kekuasaan membentuk undang-undang disebut juga kekuasaan legislatif, setelah dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, DPR mempunyai kedudukan yang lebih kuat dalam pengelolaan kekuasaan Negara. DPR secara tegas dinyatakan sebagai pemegang kekuasaan untuk membentuk Undang Undang. Hal tersebut diatur dalam pasal....

a)

20 Ayat (1)

b)

20 Ayat (2)

c)

20 Ayat (3)

d)

21 Ayat (1)

e)

21 Ayat (2)

3.

Nilai Pancasila harus diterapkan dalam penyelenggaraan negara. Wujud penerapan Nilai Pancasila dalam mengambil keputusan ditunjukan oleh pilihan ...

a)

mendahulukan kepentingan pribadi dalam mengambil keputusan

b)

Menjadikan suara mayoritas menjadi keputusan

c)

mengutamakan kebulatan suara seiya - sekata dalam mengambil keputusan

d)

menjadika suara minoritas sebagai pertimbangan mengambil keputusan

e)

Mematuhi pendapat pimpinan sebagai keputusan yang wajib ditati bersama

4.

Bunyi klakson yang keluar dari kendaraan bermotor sering memancing emosi. Pasalnya pengemudi lain merasa tersinggung dengan klakson yang dibunyikan berulang dengan tujuan untuk meminta jalur. Bahkan gara-gara bunyi klakson perkelahian antar pengemudi terjadi. Jika dikaitkan dengan nilai keadilan Pancasila,kasus tersebut tidak akan terjadi apabila ...

a)

Pemerintah peka terhadap keinginan warga negara

b)

Masyarakat mengetahui hak dan kewajiban pemerintah

c)

Pemerintah memberikan kebebasan kepada warga negara

d)

Warga negara melaksanakan hak dan kewajibanya

e)

Warga negara mendapatkan haknya secara bebas dari negara

5.

Pancasila dapat mempersatukan bangsa Indonesia dan memberi petunjuk dalam mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin bagi masyarakat Indonesia yang beraneka ragam sifatnya. Dari pernyataan tersebut, Pancasila berfungsi sebagai ….

a)

pandangan hidup bangsa Indonesia

b)

perjanjian luhur

c)

kepribadian bangsa

d)

dasar negara

e)

sumber dari segala sumber hukum RI

6.

Menurut John Locke keuasaan negara dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu....

a)

Kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan federatif

b)

Kekuasaan eksaminatif, kekuasaan moneter, kekuasaan federatif

c)

Kekuaasaan konstitutif, kekuasaan moneter, kekuasaan legislatif

d)

Kekuasaan kehakiman, kekuasaan yudikatif, kekuasaan legislatif

e)

Kekuasaan konstitutif, kekuasaan moneter, kekuasaan legislatif

7.

Sebelum diamandemen UUD 1945, kekuasaan negara yang tertinggi berada di tangan ....

a)

Menteri Negara

b)

Presiden

c)

MPR

d)

MA

e)

DPR

8.

Seorang pemikir berkebangsaan Perancis yang mengemukakan teori Trias Politika adalah ...

a)

John Locke

b)

Montesquieu

c)

Immanuel Kant

d)

Adam Smith

e)

David Richardo

9.

Tokoh yang memperkenalkan teori trias politica berupa pemisahan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif adalah....

a)

Monstesquieu

b)

Afdi Afdian

c)

John Locke

d)

Jimly Asshiddiqie

e)

Trias poli

10.

Hak prerogratif diartikan sebagai kekuasaan ….

a)

Mutlak presiden untuk membubarkan parlemen

b)

Mutlak presiden untuk mengesahkan RUU menjadi UU

c)

Relatif presiden untuk membentuk dan membubarkan kabinet

d)

Mutlak presiden yang tidak dapat diganggu gugat oleh pihak lain

e)

Relatif presiden yang tidak dapat diganggu gugat oleh pihak lain

11.

Berikut ini yang merupakan salah satu variasi dari sistem pemerintahan presidensial di Indonesia adalah ….

a)

Parlemen terdiri dari dua bagian DPR dan DPD

b)

Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan

c)

Kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden

d)

Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya

e)

Presiden sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh MPR atas usul dan pertimbangan DPR

12.

Perhatikan pernyataan di bawah ini!

(1). Penyelenggaraan negara berada di tangan presiden.

(2). Kabinet dibentuk oleh presiden.

(3). Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen.

(4). Presiden tidak dapat membubarkan parlemen.

Pernyataan di atas merupakan ciri-ciri dari ….

a)

Bentuk negara kesatuan

b)

Bentuk negara federasi

c)

Bentuk pemerintahan republik

d)

Sistem pemerintahan presidensil

e)

Sistem pemerintahan parlementer

13.

Perhatikan ciri pemerintahan di bawah ini!

(1). Terdapat hubungan yang erat antara eksekutif dan legislatif.

(2). Eksekutif yang dipimpin oleh perdana menteri.

(3). Kepala negara berkedudukan sebagai kepala negara saja bukan sebagai kepala eksekutif atau pemerintahan.

(4). Presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan.

(5). Eksekutif bertanggung jawab kepada legislatif.

(6). Menteri-menteri yang diangkat oleh presiden tersebut tunduk dan bertanggung jawab kepada presiden.

Dari pernyataan tersebut yang merupakan ciri sistem pemerintahan presidensial ditandai pada nomor ….

a)

a. 1 dan 2

b)

b. 2 dan 3

c)

c. 3 dan 5

d)

d. 4 dan 6

e)

e. 5 dan 6

14.

Sebagai warga negara sudah sepatutnya kita wajib mendukung penyelenggaraan negara berorientasi kepada kepentingan rakyat dan merupakan perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi terbuka. Bersikap positif terhadap Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah, kecuali ….

a)

Menyaring budaya-budaya asing yang masuk baik secara langsung maupun tidak langsung

b)

Bersikap terbuka terhadap perubahan yang berdampak pada kemakmuran bangsa

c)

Mengembangkan prinsip toleransi, bekerja sama dan kekeluargaan dalam setiap perikehidupan

d)

Mengembangkan kehidupan demokrasi yang disesuaikan dengan kebutuhan bangsa dewasa ini

e)

Menyerap semua nilai-nilai yang masuk demi kemajuan bangsa pada era globalisasi sekarang ini

15.

Perhatikan data di bawah ini!

(1). Cinta akan kemajuan dan pembangunan

(2). Pimpinan kerakyatan adalah hikmat kebijaksanaan yang dilandasi akal sehat.

(3). Keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta menghormati orang lain.

(4). Musyawarah untuk mufakat dicapai dalam permusyawaratan wakil-wakil rakyat.

Berdasarkan data di atas yang merupakan implementasi dari nilai kerakyatan terdapat pada nomor ….

a)

2 dan 4

b)

1 dan 3

c)

1 dan 4

d)

1 dan 2

e)

3 dan 4

16.

Sikap positif yang perlu dikembangkan warga negara sebagai implementasi nilai-nilai Pancasila adalah sebagai berikut, kecuali ….

a)

Mendukung kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan negara yang demokratis dan bebas dari KKN

b)

Berpartisipasi dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional

c)

Mengembangkan prinsip toleransi, bekerja sama dalam setiap perikehidupan

d)

Memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa

e)

Bersikap terbuka terhadap perubahan yang berdampak pada kemaslahatan bangsa

17.

Kekuasaan pemerintah Indonesia dibagi secara horizontal. Pernyataan yang menunjukkan bahwa kekuasaan pemerintah Indonesia dibagi secara horizontal yaitu….

a)

Gubernur, bupati, dan wali kota berkedudukan sejajar sebagai kepala daerah

b)

Presiden dan kepala daerah berkedudukan sejajar sebagai lembaga pemegang kekuasaan eksekutif

c)

Mahkamah Agung beserta badan peradilan dibawahnya berkedudukan sejajar dengan Mahkamah Konstitusi

d)

BPK, Presiden, MPR, DPR, DPD, MA, dan MK mempunyai kedudukan sejajar sebagai lembaga negara tingkat pusat.

e)

Dewan perwakilan Rakyat, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat daerah berkedudukan sejajar sebagai lembaga legislative.

18.

Kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggungjawab tentang keuangan negara. Kekuasaan ini disebut dengan kekuasaan ..

a)

Konstitutif

b)

Eksaminatif

c)

Moneter

d)

Eksekutif

e)

Legislatif

19.

Perhatikan pernyataan berikut, tugas dan wewenang MPR antara lain

1. Menetapkan UUD dan GBHN

2. Mengubah dan menetapkan UUD

3. Mengangkat Presiden dan wakil Presiden

4. Melantik Presiden dan wakil Presiden

5. Dapat memberhentikan Presiden /wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD 1945

Dari pernyataan diatas yang merupakan tugas dan wewenang MPR berdasarkan pasal 3 UUD 1945 sesudah amandemen adalah…………

a)

1,2,dan 5

b)

2,4,dan 5

c)

2,3,dan 4

d)

1,3, dan 4

e)

1,2, dan 4

20.

Penyelenggaraan negara akan berjalan dengan baik jika penyelenggara negara mampu menjalankan fungsinya dengan penuh tanggung jawab, dilaksanakan secara efektif, efisien serta dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila. Hal tersebut menunjukkan pentingnya nilai-nilai Pancasila menjadi landasan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara dengan menjadi ....

a)

hukum dasar dalam praktik penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan

b)

landasan filosofis dalam menjalankan kehidupan pemerintahan negara

c)

landasan filosofis bagi penguasa dalam mempertahankan kekuasaannya

d)

norma hukum yang mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan negara

e)

landasan filosofis dalam melakukan amandemen terhadap konstitusi

21.

Perhatikan pernyataan berikut ini :

1. Memgang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara

2. Menetapkan Peraturan Pemerintah

3. Member grasi, amnesty, abolisi dan ehabilitasi

4. Mengajukan rancangan Undang-undang kepada DPR

Dari pernyataan diatas yang merupakan kewenangan Presiden sebagai kepala negara adalah…….

a)

1 dan 2

b)

1 dan 3

c)

1 dan 4

d)

2 dan 3

e)

2 dan 4

22.

Pemerintah merupakan suatu bentuk organisasi yang bekerja dan menjalankan tugas untuk mengelola sistem pemerintah dan menetapkan kebijakan dalam mencapai tujuan negara. Pada dasarnya pemerintah memiliki tiga fungsi yaitu fungsi pelayanan, pengaturan dan pemberdayaan, dibawah ini yang termasuk salah satu fungsi pemberdayaan adalah……

a)

Pemerintah memberikan ruang yang cukup bagi aktifitas mandiri masyarakat, sehingga dengan demikian partisipasi masyarakat di Daerah dapat ditingkatkan

b)

Membuat peraturan perundang-undangan untuk mengatur hubungan manusia dalam masyarakat.

c)

Mendorong dan memfasilitasi terlaksanaya pembangunan yang mencakup segala aspek kehidupan tidak hanya fisik tapi juga mental spriritual.

d)

Memfasilitasi masyarakat dalam menghadapi persoalan hidup

e)

Memenuhi kebutuhan masyarakat secara adil dan merata

23.

Perhatikan pernyataan berikut !

1. Mengurangi bertumpuknya pekerjaan di pusat pemerintah

2. Pemerintah daerah tak perlu menunggu instruksi dari pusat untuk menuntaskan masalah

3. Organisasi menjadi lebih ramping dan efisien, karena seluruh aktivitas organisasi terpusat

4. Hubungan antar pemerintah pusat dengan daerah dapat meningkatkan gairah kerja

5. Mengurangi Biokrasi dalam arti buruk karena keputusan dapat segera dilaksanakan

Hal diatas yang merupakan kelebihan sistem desentralisasi..

a)

1,2,3,dan 4

b)

1,2,3,dan 1

c)

2,3,4,dan 5

d)

1,2,3, dan 5

e)

1,2,4, dan 5

24.

Pembagian kekuasaan negara baik kekuasaan eksekutif, legislatif maupun yudikatif diatur dalam konstitusi agar tidak terjadi tumpang tindih antara pembagian tugas dan wewenangnya. Meskipun demikian, antarlembaga negara sebagai pelaksana kekuasaan memiliki hubungan kerjasama dan mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berikut ini yang merupakan contoh kerjasama antara lembaga eksekutif dengan yudikatif yaitu Presiden ....

a)

Mengajukan rancangan undang-undang dan dibahas menjadi undang-undang

b)

Memberi grasi dan rehabilitasi yang dilaksanakan pada saat-saat tertentu

c)

Mengangkat duta dan konsul untuk ditempatkan di negara lain

d)

Memberi gelar, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan

e)

Menerima penempatan duta dari negara lain

25.

Perhatikan pernyataan berikut tentang peran pemerintah pusat !

1. Mengangkat duta dan konsul

2. Mengangkat hakim dan jaksa, mendirikan lembaga pemasyarakatan, menetapkan

kebijakan kehakiman keimigrasian,

3. Mengadakan perjanjian internasional

4. Memberikan grasi, amnesti, abolisi,

5. membentuk undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan

pemerintah, dan peraturan lain yang berskala nasional,

Dari pernyataan diatas yang termasuk peran pemerintah dalam bidang yustisi ditunjukkan pada nomor……

a)

1,2,dan 3

b)

2,3,dan 5

c)

1,3,dan 5

d)

3,4, dan 5

e)

2,4 dan 5

26.

Wilayah NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Hal tersebut adalah bunyi UUD 1945 pasal....

a)

18 ayat (1)

b)

18 ayat (2)

c)

18 ayat (3)

d)

25 A

27.

Konsepsi yang menyatakan bahwa laut itu dapat diambil dan dimiliki oleh masing-masing negara disebut....

a)

res communis

b)

res nullius

c)

ZEE

d)

mare liberum

28.

Wilayah laut suatu negara yang jaraknya 200 mil laut diukur dari pantai disebut...

a)

res communis

b)

res nullius

c)

ZEE

d)

mare liberum

29.

Laut yang mempunyai lebar 12 mil apabila diukur dari pulau terluar merupakan pengertian dari…

a)

Landas Benua

b)

landas kontinen

c)

Laut territorial

d)

Zona Ekonomi Esklusif (ZEE)

30.

... merupakan daratan yang berada di bawah permukaan air di luar laut territorial sampai kedalaman 200 m. Bagi negara pantai, wilayah laut ini dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari wilayah daratan.

a)

Zona bersebelahan

b)

Laut teritorial

c)

Laut teritorial

d)

Landas Kontinen

31.

Republik Indonesia disingkat RI atau Indonesia adalah negara di kawasan ..., yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara benua Asia dan Australia serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia....

a)

Asia Timur

b)

Asia Tenggara

c)

Asia Tengah

d)

Asia Utara

32.

Konsep yang dimuat pemerintah Indonesia berdasarkan Deklarasi Juanda kemudian diakui dalam konsep hukum laut Indonesia tahun 1982.Perairan laut Indonesia berdasarkan konsep hukum laut Indonesia adalah

a)

zona hukum laut

b)

zona perairan Indonesia

c)

zona laut teritorial

d)

zona laut perairan

e)

zona teritorial

33.

Konsepsi negara kepulauan (archipelago state) sebenarnya sudah diperjuangkan oleh bangsa Indonesia sejak lama melalui Deklarasi Juanda 13 Desember 1957, namun perjuangan ini baru berhasil pada tahun 1982 melalui Konvensi Hukum Laut Internasional PBB yang diadakan di ..

a)

Jakarta, Indonesia

b)

Fransisco, Amerika Serikat

c)

Montenggo Bay, Jamaika

d)

London,Inggris

e)

Paris,Perancis

34.

Sebagai suatu negara kepulauan, Indonesia mempunyai beberapa batas wilayah dengan negara lain baik daratan maupun lautan. Di sebalah barat negara Indonesia berbatasan dengan...

a)

Samudera Hindia

b)

Negara Malaysia

c)

Timor Leste

d)

Perairan Australia

e)

Papua Nugini

35.

Jika kita perhatikan di sebelah barat tidak ada negara yang berbatasan langsung dengan wilayah darat NKRI.Pulau Ronde di Aceh merupakan pulau yang menandai perbatasan Indonesia dengan negara

a)

India

b)

Malaysia

c)

Timor Leste

d)

Papua Nugini

e)

Filiphina

36.

Wilayah negara suatu negara meliputi wilayah darat,laut,udara dan ekstrateritorial.Kapal yang berlayar di laut bebas di bawah bendera suatu negara, kantor kedutaan besar yang berada di wilayah negara lain merupakan.

a)

Bagian dari wilayah suatu negara

b)

Masuk wilayah otonomi negara lain

c)

Wilayah teritorial negara kepulauan

d)

Zona bersebelahan negara tertentu

e)

Wilayah ekstrateritorial suatu negara

37.

Perhatikan bunyi pasal 25 A Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia : "Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan Undang-undang." Deskripsi wilayah NKRI sesuai ketentuan pasal 25 A UUD NRI Tahun 1945 adalah..

a)

wilayah Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke

b)

negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik

c)

wilayah Indonesia terdiri atas beribu pulau yang dipisahkan oleh laut

d)

Indonesia adalah negara kepulauan yang dihubungkan oleh laut sehingga menjadi satu kesatuan utuh

e)

Indonesia terdiri atas beribu pulau yang bersatu di bawah NKRI dengan perairan Nusantara sebagai pembatas

38.

Pengukuran landas kontinen bagi dua negara dalam satu landas kontinen dengan jarak kurang dari 200 mil adalah

a)

dari garis dasar diukur 12 mil ke laut

b)

dari garis dasar diukur 24 mil ke laut

c)

diukur sejauh 200 mil dari garis pantai paling jauh

d)

diukur dari garis dasar ke arah luar paling jauh 200 mil laut

e)

membagi dua ditarik dari garis pantai tiap-tiap negara

39.

Rakyat adalah semua orang yang berada di wilayah suatu negara dan taat pada kekuasaan pemerintahan negara tersebut.Rakyat meliputi penduduk dan bukan penduduk. Penduduk di wilayah negara bisa dibagi menjadi 2 yaitu

a)

rakyat dan penduduk pribumi

b)

bukan warga negara dan orang asing

c)

warga negara dan bukan warga negara

d)

warga negara dan penduduk

e)

penduduk asli dan warga negara asli

40.

Iwan adalah seorang anak keturunan bangsa A dimana negaranya menganut asas ius soli, ia lahir di negara B yang menganut asas ius sanguinis,maka Iwan mengalami masalah...

a)

Apatride

b)

Bipatride

c)

Multipatride

d)

Monopatride

e)

Pluralisparide

41.

Asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang menurut pertalian darah atau yang menentukan kewarganegaraan seseorang ialah kewarganegaraan orang tuanya, dengan tidak mengindahkan di mana ia sendiri dan orang tuanya berada dan dilahirkan adalah….

a)

Hak opsi

b)

Ius soli

c)

Hak repudiasi

d)

Naturalisasi

e)

Ius sanguinis

42.

“Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara”.Ketentuan tersebut merupakan dasar hukum bela negara yang tercantum dalam

a)

Pasal 26 ayat 1

b)

Pasal 26 ayat 2

c)

Pasal 27 ayat 3

d)

Pasal 29 ayat 1

e)

Pasal 30 ayat 1

43.

Isi dari pasal 28E UUD NRI Tahun 1945 dan pasal 29 ayat 2 UUD NRI Tahun 1945 adalah

a)

Setiap orang memiliki kebebasan untuk memeluk agama dan beribadah menurut agamanya

b)

Hak untuk bertempat tinggal yang layak

c)

Hak memperoleh pendidikan

d)

Hak kedudukan yang sama di depan hukum

e)

Hak mendapat remisi

44.

Jika dikaitkan dengan sistem pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia tugas Tentara Nasional Indonesia adalah

a)

Mempertahankan dan mengayomi kepentingan warga negara

b)

Melindungi warga negara dan menjaga keamanan negara

c)

Mempertahankan,melindungi dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara

d)

Memberdayakan masyarakat Indonesia yang tinggal di daerah perbatasan

e)

Melindungi warga negara dari berbagai bentuk konflik sosial dalam masyarakat

45.

Presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. ketentuan pasal tersebut menunjukan bahwa Presiden Republik Indonesia bertanggung jawab atas kegiatan pengelolaan keuangan negara yang dilakukan untuk mencapai tujuan negara, hal tersebut sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2003, yaitu . . .

a)

Pasal 1 Ayat (6)

b)

Pasal 2 Ayat (6)

c)

Pasal 5 Ayat (1)

d)

Pasal 6 Ayat (1)

46.

Lembaga yang wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau wakil presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya adalah . . .

a)

Mahkamah Agung

b)

Mahkamah Konstitusi

c)

Dewan Perwakilan Rakyat

d)

Badan Pengawas Keuangan

47.

Keberadaan lembaga-lembaga negara di Indonesia begitu dinamis. hal tersebut merupakan dampak langsung dari mekanisme pengelolaan kekuasaan negara yang bersifat dinamis pula, setelah reformasi lembaga yang tidak ada dalam struktur kelembagaan negara adalah . . .

a)

Mahkamah Agung

b)

Dewan Perwilan Rakyat

c)

Dewan Pertimbangan Agung

d)

Badan Pengawas Keuangan

48.

Asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara disebut asas . . .

a)

profesionalitas

b)

akuntabilitas

c)

kepastian hukum

d)

proporsionalitas

49.

Kelompok yang merupakan mesin politik negara sebagai penggerak politikformal yaitu...

a)

MPR, BPK, ORMAS

b)

Organisasi mahasiswa, BPK, PARPOL

c)

PARPOL, Presiden, DPR

d)

DPR, MPR, BPK

e)

Organisasi mahasiswa, LSM, PARPOL

50.

Perhatikan data berikut!

I. Menetapkan Undang-Undang Dasar dan mengubah Undang- Undang Dasar,

II. Menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara,

III. Memilih Presiden dan Wakil Presiden,

IV. Menetapkan Undang-Undang Dasar dan/ Perubahan UUD,

V. Melantik Presiden dan Wakil Presiden,

VI. Memberhentikan Presiden dan/ Wakil Presiden,

Berdasarkan data diatas yang merupakan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat setelah diadakannya Perubahan UUD 1945 ditandai oleh nomor...

a)

Nomor 1, 2, dan 3

b)

Nomor 3, 4, dan 5

c)

Nomor 2, 4, dan 6

d)

Nomor 3, 4, dan 6

e)

Nomor 4, 5, dan 6

51.

Perhatikan data di bawah ini !

(1). Lembaga Swadaya Masyarakat

(2). Dewan Perwakilan Rakyat

(3). Dewan Perwakilan Daerah

(4). Komisi Pemberantasan Korupsi

(5). Presiden dan Wakil Presiden

(6). Mahkamah Konstitusi

Dari data tersebut di atas yang merupakan lembaga suprastruktur dalam sistim politik Indonesia adalah...

a)

1,2,3 dan 4

b)

1,3,4 dan 5

c)

1,3,5 dan 6

d)

2.3.5 dan 6

e)

3,4,5 dan 6

52.

Rencana kenaikan harga BBM menjadi berita utama diseluruh stasiun televisi Indonesia. Sebelum kenaikan harga benar benar dilakukan , seluruh masyarakat Indonesia membicarakan berita tersebut. Kekecewaan di kalangan masyarakat terlihat jelas ketika kenaikan harga BBM benar benar terjadi. Oleh karena itu, disejumlah daerah daerah terjadi aksi unjuk rasa untuk membatalkan kenaikan BBM pada waktu itu. Aksi unjuk rasa penolakan harga BBM juga dilakukan oleh Himpunan Mahasiswa Islam ( HMI ) Cabang Makasar. Mereka menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Sulawesi Selatan.

Mahasiswa pada aksi unjuk rasa tersebut berkedudukan sebagai...

a)

Aparatur negara. .

b)

Lembaga negara.

c)

Suprastruktur politik.

d)

Kelompok penekan.

e)

Kelompok kepentingan

53.

Kelompok penekan tidak dapat mempengaruhi kebijakan public secara langsung, tetapi pada kenyataanya kelompok ini memiliki kedudukan penting bagi keberlangsungan suatu pemerintahan. Kelompok ini termasuk dalam komponen....

a)

Suprastruktur politik

b)

Infrastruktur politik

c)

Sosialisasi politik

d)

Struktur politik

e)

Sistem politik

54.

Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Ketentuan pasal tersebut menunjukkan bahwa Presiden Republik Indonesia bertanggung jawab atas kegiatan pengelolaan keuangan negara yang dilakukan untuk mencapai tujuan negara, hal tersebut sesuai dengan UU Nomor 17 tahun 2003, ...

a)

Pasal 1 ayat 6

b)

Pasal 2 ayat 6

c)

Pasal 5 ayat 1

d)

Pasal 6 ayat 1

e)

Pasal 6 ayat 2

55.

Perhatikan cerita berikut!

Ketika lembaga X menyatakan bahwa pihaknya akan memulai pelaksanaan sidang perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah atau pilkada serentak pada tanggal 15 februari 2017. Ketua lembaga X akan melakukan gelar perkara secara internal terlebih dahulu untuk mempelajari perkara yang diajukan. Alur pada cerita tersebut menunjukkan bahwa lembaga X adalah...

a)

Mahkamah Agung

b)

Mahkamah Konstitusi

c)

Dewan Perwakilan Rakyat

d)

Majelis Permusyawaratan Rakyat

e)

Dewan Perwakilan Daerah