wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

PERENCANAAN DAN EVALUASI PROGRAM

Total questions: 70

Worksheet time: 35mins

Name
Class
Date
1.

UU tentang perencanaan adalah

a)

UU 23 tahun 2014

b)

UU 25 tahun 2004

c)

UU 25 tahun 2014

d)

UU 23 tahun 2004

2.

Proses menentukan tindakan masa depan disebut

a)

penyusunan

b)

pemprograman

c)

penetapan

d)

perencanaan

3.

Membangun basis ekonomi dan kesempatan kerja yang lebih banyak dan variatif merupakan

a)

pengertian pembangunan daerah

b)

cita-cita pembangunan daerah

c)

tujuan pembangunan daerah

d)

program kerja pembangunan

4.

Tujuan pembangunan daerah kecuali,

a)

menciptakan lapangan kerja

b)

mendorong pertumbuhan ekonomi

c)

membangun basis ekonoomi dan kesempatan kerja

d)

mengurangi kesenjangan distribusi pendapatan

5.

Proses yang memiliki tahapan-tahapan kegiatan disebut

a)

Penyusunan kegiatan

b)

Penentuan kegiatan

c)

Perencanaan kegiatan

d)

Proses kegiatan

6.

suatu cara bagi perencana untuk memperoleh data dengan melakukan dialog langsung kepada masyarakat yang berkepentingan, sehingga metode ini mampu menghasilkan informasi keadaan daerah secara nyata merupakan pengertian

a)

Rapid District Appraisal (RDA)

b)

Rapid District Apprais (RDA)

c)

Proportionate Ignorance

d)

Optimal Ignorance

7.

Identifikasi kebijakan pembangunan dilakukan dengan maksud untuk mengetahui

a)

berbagai kebijakan yang sedang diimplementasikan oleh Bappeda

b)

berbagai kebijakan yang sedang diimplementasikan oleh DPRD

c)

berbagai kebijakan yang sedang diimplementasikan oleh Pemerintah pusat

d)

berbagai kebijakan yang sedang diimplementasikan oleh Pemda

8.

Faktor penting dalam penyusunan pembiayaan adalah sebagai berikut, kecuali

a)

Sumber-sumber penerimaan daerah

b)

Tujuan dan arah penggunaan anggaran

c)

Prinsip-prinsip penggunaan anggaran

d)

Proses penyusunan program kerja

9.

Perimbangan keuangan tercantum dalam

a)

Undang-Undang No.33 Tahun 2001

b)

Undang-Undang No.33 Tahun 2002

c)

Undang-Undang No.33 Tahun 2003

d)

Undang-Undang No.33 Tahun 2004

10.

Penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber yang ada dalam wilayah daerah tersebut merupakan pengertian

a)

PAD

b)

DAU

c)

DAK

d)

Dana Perimbangan

11.

•segala macam transaksi yang menyebabkan daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang dan daerah tersebut berkewajiban untuk membayar kembali, dalam hal ini tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim dalam perdagangan merupakan pemahaman tentang...

a)

Pinjaman daerah

b)

PAD

c)

Obligasi

d)

DAna Perimbangan

12.

Dana perimbangan berasal dari penerimaan

a)

APBN

b)

APBD

c)

PAD

d)

Dana Perimbangan

13.

Dasar Hukum Pelaksanaan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional:

a)

UU No. 17 Tahun 2003

b)

UU No. 25 Tahun 2004

c)

PP No. 8 Tahun 2008

d)

Permendagri No 54 Tahun 2010

14.

Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD sesuai dengan aturan yang termuat dalam:

a)

Peraturan Presiden R.I. No. 18 tahun 2020

b)

Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008

c)

Permendagri No. 54 Tahun 2010

d)

Permendagri No. 86 Tahun 2017

15.

Perlunya Koordinasi, Konsistensi antara berbagai variabel sosial ekonomi suatu masyarakat dan penetapan skala prioritas, merupakan :

a)

Tujuan Perencanaan

b)

Prinsip Perencanaan

c)

Ancaman Perencanaan

d)

Komponen Perencanaan

16.

Ilmu Perencanaan Pembangunan, pada awalnya merupakan perencanaan ekonomi yang digambarkan sebagai “suatu upaya pemerintah secara sengaja untuk melakukan koordinasi pengambilan keputusan ekonomi dalam jangka panjang untuk mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung tingkat pertumbuhan dari beberapa variabel utama perekonomian nasional", Hal ini dikemukakan oleh:

a)

Michael Todaro

b)

Arthur Lewis

c)

Gunnar Myrdhal

d)

Hendra Esmara

17.

Perencanaan adalah suatu proses terus menerus melibatkan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan penggunaan sumber daya yang ada dengan sasaran utk mencapai tujuan tertentu di masa yang akan datang, merupakan pendapat:

a)

Tjokroamidjojo

b)

Bratakusumah

c)

Conyers & Hills

d)

A. Waterson

18.

Pengertian Perencanaan adalah :

a)

Suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya.

b)

Suatu kegiatan terkoordinasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu di dalam waktu tertentu.

c)

Suatu cara rasional untuk mempersiapkan masa depan.

d)

semua jawaban betul

19.

Salah satu tahapan perencanaan secara umum adalah memahami secara baik..................... Isilah titik-titik tersebut.

a)

trouble

b)

goal

c)

existing Condition

d)

challenge

20.

Di dalam Proses Perencanaan, secara umum selalu terdapat dua unsur penting, yakni: Unsur hal yang ingin dicapai dan Unsur cara untuk mencapainya. Hal dikenal berbagai istilah seperti:

a)

visi, misi, tujuan

b)

sasaran, strategi, kebijakan,

c)

Program, Proyek, Aktifitas, dll

d)

semua jawaban betul

21.

Menurut Ginanjar Kartasasmita, Bahwa pembangunan merupakan:

a)

Suatu proses perubahan kearah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana.

b)

Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa

c)

Pembangunan sebagai perubahan

d)

Pengendalian dan pengaturan perekonomian dengan sengaja oleh suatu penguasa (pemerintah) pusat utk mencapai suatu sasaran dan tujuan tertentu di dalam jangka waktu tertentu pula

22.

Perencanaan Pembangunan di definisikan oleh Arthur W. Lewis, (1965), sebagai :

a)

pengendalian dan pengaturan perekonomian dengan sengaja oleh suatu penguasa (pemerintah) pusat utk mencapai suatu sasaran dan tujuan tertentu di dalam jangka waktu tertentu pula

b)

Suatu kumpulan kebijaksanaan dan program pembangunan untuk merangsang masyarakat dan swasta untuk menggunakan sumber daya yg tersedia secara lebih produktif

c)

Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation building)

d)

Suatu proses perubahan kearah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana

23.

Tujuan Perencanaan Pembangunan daerah adalah Mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah. Hal ini termuat dalam.......:

a)

UU. No. 25 Tahun 2004

b)

UU. No 17 tahun 2003

c)

Permendagri No 86 Tahun 2017

d)

Perpres No 18 Tahun 2020

24.

citra nilai dan kepercayaan ideal, yaitu gambaran masa depan yang ingin kita capai dan gambaran masa depan organisasi yang realistis, kredibel, dan atraktif. Pernyataan tersebut merupakan pengertian dari....

a)

Norma

b)

Visi

c)

Misi

d)

Tujuan

25.

sedangkan, Pernyataan-pernyataan tentang cara atau bagaimana mencapai visi, disebut :

a)

Norma

b)

Visi

c)

Misi

d)

Tujuan

26.

Sesuai Pasal 258 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pada:

a)

Pendapatan Masyarakat; Kesempatan kerja;

b)

Akses dan kualitas pelayanan publik;

c)

jawaban 1 dan 2 betul

d)

Pendapatan masyarakat; Kesempatan kerja; Lapangan berusaha;Akses dan kualitas pelayanan publik; dan Daya saing Daerah.

27.

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) / RPJP Daerah berlangsung selama :

a)

1 (satu) Tahun

b)

5 (lima) Tahun

c)

10 (sepuluh) Tahun

d)

20 (dua puluh) Tahun

28.

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) / RPJM Daerah berlangsung selama :

a)

1 (satu) Tahun

b)

5 (lima) Tahun

c)

10 (sepuluh) Tahun

d)

20 (tahun) Tahun

29.

Pelaksanaan RPTN / Rencana Kerja Pemerintah /OPD, berlangsung selama :

a)

1 (satu) Tahun

b)

5 (lima) Tahun

c)

10 (sepuluh) tahun

d)

20 (dua puluh) tahun

30.

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2016 PASAL (2) (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. (2) KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan ke dalam penyusunan atau evaluasi: a. rencana tata ruang wilayah beserta rencana rincinya, RPJP nasional, RPJP daerah, RPJM nasional, dan RPJM daerah; dan b. Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup. Detil KRP wajib KLHS mengacu pada Permen LHK 69/2017 Pasal (4). KLHK, kepanjangan dari:

a)

Kelestarian Lingkungan Hidup Strategis

b)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis

c)

Keberlanjutan Lingkungan Hidup Strategis

d)

Kebijakan Lingkungan Hidup Strategis

31.

Pernyataan tentang perencanaan dan anggaran di bawah ini benar, kecuali:

a)

Perencanaan merupakan proses menentukan masa depan yang tepat

b)

Penganggaran merupakan langkah-langkah pengalokasian sumber daya keuangan untuk mencapai tujuan

c)

Penganggaran merupakan bagian dari proses perencanaan

d)

Perencanaan merupakan bagian dari proses penganggaran

32.

Pemerintah menyediakan standar pelayanan bagi masyarakat untuk menjamin kesamaan merupakan salah satu prinsip good governance, yaitu ....

a)

Adil

b)

Wajar

c)

Transparan

d)

Partisipatif

33.

Dalam mengukur keberhasilan transparansi, parameter yang digunakan adalah sebagai berikut:

a)

Informatif, dapat diandalkan, mutakhir, mudah diperoleh, dan dimengerti

b)

Informatif, dapat diandalkan, mutakhir, sulit diperoleh, dan dimengerti

c)

Informatif, jarang diandalkan, mutakhir, mudah diperoleh, dan dimengerti

d)

Informatif, sering diandalkan, mutakhir, mudah diperoleh, dan dimengerti

34.

Pengembangan mekanisme akuntabilitas diarahkan untuk meningkatkan ....

a)

Hasil akhir yang fleksibel

b)

Kejelasan tugas dan peran

c)

Ukuran keberhasilan kerja

d)

Proses yang berkesinambungan

35.

Siklus di bawah ini merupakan siklus akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah ....

a)

Perencanaan strategis, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan pemanfaatan informasi kinerja

b)

Perencanaan strategis, pengukuran kinerja, pemanfaatan informasi kinerja, dan pelaporan kinerja

c)

Pemanfaatan informasi kinerja, perencanaan strategis, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja

d)

Pemanfaatan informasi kinerja, perencanaan strategis, dan pengukuran kinerja

36.

Dokumen renstra mengandung informasi tentang hal-hal berikut, kecuali:

a)

Visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis

b)

Analisis organisasi serta tugas pokok dan fungsi utama organisasi

c)

Langkah-langkah strategis dan ukuran keberhasilan

d)

Pencapaian kinerja beserta analisis keberhasilan dan kegagalan

37.

Di bawah ini merupakan pemanfaatan dokumen penetapan kinerja, kecuali:

a)

Memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi

b)

Memberikan informasi kesepakatan kinerja antara atasan dan bawahan

c)

Melaporkan capaian realisasi kinerja dalam laporan akuntabilitas kinerja

instansi pemerintah

d)

Menilai keberhasilan organisasi

38.

Prinsip universalitas dalam penyusunan anggaran daerah adalah ....

a)

Prinsip yang mengharuskan setiap transaksi keuangan ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran

b)

Prinsip yang menghendaki semua pendapatan dan belanja negara/daerah disajikan

dalam satu dokumen anggaran

c)

Prinsip yang mewajibkan kredit anggaran yang disediakan terinci secara jelas

peruntukannya

d)

Prinsip yang membatasi masa berlakunya anggaran untuk satu tahun tertentu

39.

Tujuan penyusunan anggaran dengan pendekatan penganggaran terpadu bertujuan agar ....

a)

Pembiayaan program/kegiatan memerhatikan prinsip efisiensi dan efektivitas

b)

Ketidakpastian di masa yang akan

datang dalam penyediaan dana dapat dikurangi

c)

Penganggaran menjadi lebih terarah karena

dikaitkan langsung dengan perencanaan program/kegiatan

d)

Manajemen mendapatkan imbalan dalam bentuk keleluasaan pada tahap

implementasi dalam kerangka kinerja yang dijaga dengan ketat

40.

Satu kesatuan dalam struktur APBD di antaranya:

a)

Pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan

b)

Penerimaan daerah, pengeluaran daerah, dan pembiayaan

c)

Pendapatan daerah, belanja daerah, dan ekuitas daerah

d)

Penerimaan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan

41.

Rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD

dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan menteri dalam negeri setiap

tahun disusun oleh ....

a)

Pemerintah Daerah

b)

Kepala Daerah

c)

Sekretaris Daerah

d)

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

42.

pengukuran tentang SEBERAPA BAIK seseorang melakukan pekerjaannya sesuai dengan standar disebut

a)

PERFORMANCE APPRAISAL

b)

PERFORMANCE ATTITUDE

c)

BEST PERFORMANCE

d)

PERFORMANCE

43.

salah satu Keunggulan dari Evaluasi 360 derajat adalah

a)

Potensi intimidasi, konflik, ketidakpercayaan tinggi

b)

Membutuhkan ahli umpan balik untuk menginterpretasi hasil

c)

Hambatan kesuksesan teridentifikasi

d)

Time consuming

44.

Yang termasuk Keunggulan dari Evaluasi dari DIRI SENDIRI yaitu

a)

Budaya yang lebih liberal dan meningkatkan partisipasi karyawan

b)

Lebih memuaskan dan Lebih konstruktif

c)

Leniency…cenderung sangat TOLERAN pada kesalahan

d)

Kurangnya rasa BERAT HATI atas proses yg dilakukan

45.

Sesuai Permenpan RB Nomor : 53 Tahun 2014 dilakukan sebuah proses yang yaitu membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Proses ini disebut;

a)

Penilaian kinerja

b)

Evaluasi kinerja

c)

Perbandingan kinerja

d)

Pengukuran kinerja

46.

Tehnis pengukuran kinerja dilakukan dengan langkah berikut; (1) Menetapkan tujuan, sasaran, dan strategi organisasi; (2). Merumuskan indikator dan ukuran kinerja. (3). Menetapkan target kinerja. dan (4) .....................

a)

Melakukan feed back terhadap pencapaian tujuan dan sasaran.

b)

Mengukur tingkat ketercapaian tujuan dan sasaran-sasaran organisasi.

c)

Mengumpulkan data dan informasi kinerja

d)

Semuanya benar

47.

•Pengukuran kinerja sesuai dokumen perjanjian kinerja dilakukan pada;

a)

Forum Group Discusssion (FGD) Evaluasi Kinerja

b)

akhir tahun

c)

segera setelah kegiatan dilaksanakan

d)

saat pelaporan kinerja

48.

Disamping •membandingkan realisasi dengan target kinerja pengukuran kinerja juga dilakukan dengan;

a)

Membandingkan antara keberhasilan dan kegagalan pencapaian tugas pokok dan fungsi.

b)

Membandingkan capaian perjanjian kinerja dengan realisasi kinerja.

c)

Membandingkan capaian efektifitas dan efisiensi kegiatan.

d)

Membandingkan capaian kinerja dengan satker sejenis (apple to apple)

49.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target kinerja. Pengukuran kinerja juga dilakukan dengan cara............

a)

Membandingkan persentase capaian kinerja dengan beberapa tahun sebelumnya.

b)

membandingkan persentase capaian kinerja kegiatan yang sejenis.

c)

Membandingkan capaian kinerja berdasarkan efektifitas dan efisiensi kegiatan.

d)

Membandingkan antara capaian kinerja pimpinan sebelumnya.

50.

Aktivitas analisis yang sistemastis, pemberian nilai, atribut, apresiasi dan pengenalan permasalahan serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja;

a)

Evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja

b)

Evaluasi penyusunan Laporan Kinerja

c)

Evaluasi akuntabilitas kinerja

d)

Evaluasi penerapan SAKIP

51.

Berikut ini adalah komponen-komponen penilaian Kemenpan RB atas penerapan SAKIP berdasarkan Permenpan RB Nomor 12 Tahun 2015 sebagai berikut, kecuali;

a)

akuntabilitas kinerja

b)

Perencanaan kinerja

c)

Pengukuran kinerja

d)

Pelaporan kinerja

52.

Berikut ini yang tidak termasuk dokumen kinerja adalah

a)

Renstra

b)

Kontrak Kinerja

c)

Logbook

d)

DIPA

53.

Yang tidak termasuk perspektif dalam peta strategi adalah

a)

Stakeholder perspective

b)

Community perspective

c)

Customers perspective

d)

Internal process perspective

54.

Sasaran strategis berikut ini yang tidak termasuk dalam internal process perspective adalah

a)

Organisasi yang fit for purpose

b)

Komunikasi dan edukasi yang efektif

c)

Pengendalian mutu yang optimal

d)

Pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif

55.

Di bawah ini, yang termasuk prinsip penyusunan IKU adalah

a)

Continously improved

b)

Agreeable

c)

Measureable

d)

Semua benar

56.

IKU yang tingkat pencapaiannya sangat dipengaruhi oleh pemilik IKU merupakan jenis IKU

a)

Low

b)

Moderate

c)

High

57.

Tingkat validitas IKU yang mencerminkan pencapaiannya IKU sangat memengaruhi/relevan dengan pencapaian Sasaran Srategis (SS) adalah

a)

Exact

b)

Proxy

c)

Activity

58.

Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Penilaian Kinerja PNS adalah …

a)

PP No. 11 Tahun 2017

b)

PP No. 30 Tahun 2019

c)

PP No. 17 Tahun 2020

d)

PP No. 19 tahun 2019

59.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 mengatur tentang …

a)

Sistem Manajemen Kinerja PNS

b)

Manajemen Kinerja PNS

c)

Manajemen PNS

d)

Sistem Manajemen Kinerja ASN

60.

Penilaian Kinerja PNS dalam Permenpan RB No. 8 pasal 11 tentang Sistem Manajemen PNS dilakukan dengan menggabungkan …

a)

nilai SKP dan permasalah Kinerja PNS

b)

nilai SKP dan nilai Kinerja PNS

c)

nilai SKP dan predikat Kinerja PNS

d)

nilai SKP dan nilai Perilaku Kerja

61.

Salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja adalah

a)

Role Persepsion

b)

Money

c)

Leadership

d)

Personality

62.

Gambaran tentang tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi adalah

a)

Tata negara

b)

Tata kelola

c)

Performance

d)

Past Performance

63.

Memberikan pertimbangan yang sistematik dalam pembuatan keputusan reward dan punishment merupakan .....

a)

Tujuan Kinerja

b)

Kapasitas Kinerja

c)

Latar Belakang kinerja

d)

Pembahasan Kinerja

64.

metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran, dan strategi sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas merupakan ........

a)

Janji kinerja

b)

Pengukuran Kinerja

c)

Produk Kinerja

d)

Hasil Kinerja

65.

Elemen pokok pengukuran kinerja adalah

a)

Perjanjian Kinerja

b)

Merumuskan indikator dan ukuran kinerja

c)

Menyusun pokok-pokok pikiran kinerja

d)

budaya kinerja

66.

Lingkup pengukuran kinerja salah satunya adalah :

a)

Perjanjian Kinerja

b)

Quesioner untuk menetukan kinerja

c)

1.perencanaan dan penganggaran (planning and budgeting)

d)

Evaluasi

67.

KONSEP PENGUKURAN KINERJA ORGANISASI SEKTOR PUBLIK DAN ORGANISASI NON PROFIT adalah :

a)

Totalitas kerja

b)

Bantuan teknis

c)

Key Financial

d)

Key Performance

68.

INFORMASI YANG DIGUNAKAN UNTUK PENGUKURAN KINERJA adalah

a)

Analisis Varian

b)

Analisis Performance

c)

Analisis bad and good governance

d)

Analisis Kapasitas

69.

konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas adalah .....

a)

Value Free

b)

Value for Money

c)

Value Performance

d)

Value Budget

70.

ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya adalah

a)

KInerja

b)

Efisiensi

c)

Efektivitas

d)

Key Indicator