NEW
Font size
WorksheetsUji Pemahaman RO Feb 2022
Total questions: 20
Worksheet time: 15mins
Seorang karyawan swasta status menikah dan memiliki 3 orang anak tanggungan dan semuanya masih sekolah SD, SMP, SLTA, maka yang berhak mendapatkan JKN-KIS adalah :
1 orang , pekerjanya saja
2 orang , pekerja dan pasangan pekerja
3 orang, pekerja, pasangan pekerja dan 1 orang anak
Yang mendapatkan JKN-KIS 5 orang, terdiri dari P,I dan 3 orang anak
Suami dan istri bekerja sebagai karyawan swasta memiliki 1 orang anak tanggungan, status masih sekolah SLTA, untuk kepesertaan JKN-KIS nya :
Suami dan istri beserta anaknya wajib di daftarkan oleh perusahaan tempat suami bekerja
Suami dan istri di daftarkan oleh perusahaan tempat bekerja masing-masing, dan anaknya di daftarkan ikut ayah atau ikut ibu
Hanya suami saja sebagai pekerja yang di daftarkan JKN-KIS
Hanya istri saja sebagai pekerja yang di daftarkan, anaknya boleh daftar peserta mandiri
Perhitungan Iuran BPJS Kesehatan untuk kepala desa dan aparatur desa yaitu :
2% oleh Pemberi Kerja & 3% oleh Pekerja
1% oleh Pemberi Kerja & 4% oleh Pekerja minimal UMK Kota/Kabupaten
1% oleh Pemberi Kerja & 4% oleh Pekerja sesuai dengan SILTAP
Semuanya salah
Pada Prosedur Opersasional Pendaftaran Badan Usaha Melalui Metode Telemarketing (BU Baru dan DSTK) KC, aktivitas apa yang pertama kali harus dilakukan
RO menyusun jadwal telemarketing berdasarkan skala prioritas potensi yang sudah ditetapkan
Kabid P4 memberikan arahan dan motivasi kepada RO
RO mempersiapkan telemarketing kit
Staf admin perluasan mengolah dan menyediakan data BU potensial
Strategi Rekrutmen Peserta PPU BU dilaksanakan melalui Strategi Retensi, Akuisisi, Invasi dan Ekspansi (Strategi RAIE). Strategi Akuisisi adalah
Kegiatan usaha untuk terus mempertahankan peserta dalam periode waktu tertentu
Aktivitas rekrutmen peserta PPU Badan Usaha sebagian besar atau sampai dengan 100% pekerja beserta anggota keluarga di setiap Badan Usaha mendaftar program JKN-KIS
Kegiatan rekrutmen peserta baru PPU Badan Usaha dilakukan melalui optimalisasi rekrutmen Badan Usaha potensial dengan canvassing, telemarketing atau sosialisasi langsung dengan tujuan menjadi peserta program JKNKIS
Dilakukan melalui optimalisasi pemenuhan anggota keluarga dari P status kawin tanpa anggota keluarga
Bagaimana jika ada Peserta PBPU ingin berhenti menjadi Peserta JKN?
Mengedukasi konsekuensi jika Peserta menunggak iuran
Mendaftarkan Peserta tersebut ke salah satu BU rekanan, untuk dinonaktifkan pada bulan kedua
Mendaftarkan Peserta tersebut ke segmen PBPU Pemda
Mendaftarkan Peserta tersebut ke DTKS menjadi Peserta PBI JK
Sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu yang dikenai kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara meliputi
Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
Surat Izin Mengemudi (SIM)
Sertifikat tanah
Paspor
Bentuk Integrasi pengawasan kepatuhan antar unit fungsi kecuali.............
Pengawasan terhadap badan usaha belum mendaftar
Pengawasan terhadap badan usaha belum membayar iuran
Pengawasan terhadap badan usaha belum daftar anggota keluarga tambahan
Pengawasan terhadap badan usaha lapor sebagian gaji/ upah
Pedoman yang mengatur tentang Pedoman Administrasi Kepesertaan dan Basis Data Kepesertaan adalah
Peraturan Direksi Nomor 52 Tahun 2019
Peraturan Direksi Nomor 52 Tahun 2020
Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 52 Tahun 2019
Peraturan Direktur Kepesertaan Nomor 52 Tahun 2019
Yang dimaksud dengan peserta dalam program Jaminan Kesehatan Nasional adalah :
setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran
setiap orang, termasuk orang asing yang tinggal paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran
setiap orang yang telah membayar iuran
semua benar
Pendaftaran online Badan Usaha dapat dilakukan melalui, kecuali:
Untuk memenuhi perintah pemeriksaan atas kepatuhan program JKN perlu diterbitkan SPPK. Kepanjangan dari SPPK adalah
Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Kantor
Surat Panggilan Pemeriksaan Kantor
Surat Pernyataan Pemeriksaan Kantor
Surat Perintah Pemeriksaan Kantor
Di bawah ini adalah regulasi yang dapat diberikan ke pihak eksternal, kecuali
Peraturan Direksi
Undang-undang
Peraturan BPJS Kesehatan
Peraturan Presiden
Iuran Jaminan Kesehatan dengan ketentuan 4% (empat persen) dibayar oleh pemberi kerja; dan 1% (satu persen) dibayar oleh peserta berikut, kecuali
Perintis Kemerdekaan
Anggota Polri dan Prajurit TNI
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri
Apakah kepanjangan CHIKA :
Chat Asistant
Chatting Asistant
Chat Asistant JKN
Chating Interaktif Kanal
Pernyataan yang benar terkait besaran iuran PBPU Kelas III adalah…
Rp 42.000,-/jiwa/bulan; Peserta cukup mengiur Rp 35.000,-/jiwa/bulan
Rp 35.000,-/jiwa/bulan
Rp 42.000,-/jiwa/bulan; Peserta mengiur Rp 37.800,-/jiwa/bulan
Rp 25.500,-/jiwa/bulan
Siapa saja yang tergolong peserta segmen KP Desa?
Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa
Kepala Desa, Kepala Dusun, Kepala Dukuh, Sekretaris Desa
Kepala Desa, Urusan Tata Usaha & Umum, Seksi Pemerintahan
Kepala Desa, Seksi Pemerintahan, Seksi Kesejahteraan, Seksi Kemakmuran
Bagaimana mekanisme rekrutmen Peserta PPPK?
Pekerja BLU yang upahnya bersumber dari APBD mengikuti mekanisme PPPK
Pekerja PPPK yang upahnya bersumber dari APBN saja yang dapat mengikuti mekanisme PPPK
Pekerja BLU yang upahnya bersumber dari APBN mengikuti mekanisme PPU BU
Pekerja BLU mengikuti mekanisme PPPK
Menurut Pedoman Perluasan Kepesertaan, berikut adalah kegiatan optimalisasi kompetensi RO, kecuali…
Roleplay
Diklat
Self learning
Self assesment
Bagaimana jika BU pindah alamat?
Melakukan pemutakhiran data BU
Mengajukan pindah domisili BU jika alamat baru diluar wilayah KC RO
Menyarankan PIC BU untuk perubahan data di KC terdekat sesuai alamat BU baru
Me-lapsekan entitas BU dimaksud di aplikasi Pemasaran
