Azas Mutakhir

Azas Terjangkau

Azas Terbuka

Azas Aman

Azas sederhana

Untuk memberikan kepastian hukum

Untuk menyediakan informasi

Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan

Untuk terselenggaranya keterbukaan informasi

Untuk mementingkan kepentingan pemerintah saja

Badan Hukum Pemerintah

Hak Milik

Hak Guna Usaha

Hak Pakai

Hak Guna Bangunan

Proses untuk memberikan kepastian hukum terhadap kepemilikan bidang tanah masyarakat

Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau massal yang dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan

Rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur

Kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap obyek pendaftaran tanah yang belum terdaftar

Rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh perseorangan dan kelompok secara terus menerus

Kegiatan pendaftaran tanah pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah

Kegiatan yang dilakukan oleh pribadi guna mendaftarkan hak yang ada di wilayahnya

Kegiatan pendaftaran tanah berkesinambungan yang dilakukan secara perorangan yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah

Prosedur pendaftaran tanah secara terstruktur

Kegiatan pendaftaran sebidang tanah yang dilakukan secara keseluruhan yang meliputi sebagian obyek yang belum terdaftar

10 Tahapan

11 Tahapan

12 Tahapan

9 Tahapan

4 Tahapan

Peraturan Menteri Negara Agraria No.3 tahun 1997

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2017

PP Nomor 24 Tahun 1997

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 tahun 2017

Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997

Wakil Ketua Hubungan Hukum Agraria

Anggota

Warga Sipil

Wakil Ketua Infrastruktur agraria

Kepala Desa/Kelurahan

Memfasilitasi penyelesaian sengketa antara pihak- pihak yang bersangkutan mengenai data yang diumumkan

Menyiapkan anggaran biaya rencana kerja PTSL

Memeriksa kebenaran formal Data Fisik dan data Yuridis alat bukti kepemilikan atau penguasaan tanah

Mengumumkan Data Fisik dan Data Yuridis bidang tanah yang sudah dikumpulkan

Melakukan supervisi pelaksanaan dan hasil pekerjaan Satuan Tugas Fisik dan Satuan Tugas Yuridis

Keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumuh susun yang didaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya

Dokumen-dokumen yang merupakan alat pembuktian yang telah digunakan sebagai dasar pendaftaran diberi tanda pengenal dan disimpan di Kantor Pertanahan

Keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya

Keterangan mengenai kewenangan atas hak batas, keterangan kepemilikan bidang tanah serta rumah susun yang terdaftar

Pembukuan dalam buku tanah serta pencatatannya pada surat ukur merupakan bukti bahwa hak yang bersangkutan beserta pemegang haknya

Kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar

Kegiatan pendaftaran bidang tanah sampai dengan bukti hak atas tanah/sertipikat tanah yang diberikan

Kegiatan pendaftaran tanah yang dilukan secara individual dan pertama kali yang termasuk didalamnya mendaftarkan sebagian atau seluruh tanah atas hak nya

Kegiatan Pendaftaran tanah pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah

Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau massal

5. Pengaduan, Pendaftaran, Pengecekan, Pengumpulan Data, Penerbitan Hak atas Sertipikat Tanah

3. Permohonan, Pengecekan, Penerbitan Sertipikat.

4. Pemohonan,Pengumpulan dan Penelitian, Pengumuman data, Pembukuan Hak dan Penerbitan Sertipikat

4. Perencanaan Pengukuran, Pembuatan Panitia, Pengecekan Bidang Tanah, Penerbitan Sertipikat

5. Persiapan, Pengukuran, Pengumpulan data, Penelitian data, Penerbitan sertipikat

Peraturan Pemerintah No. 128 tahun 2015

Peraturan Mentri PKBN No.1 tahun 2010

Undang-Undang No. 12 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 1960

Undang-Undang No. 32 Tahun 1999

Ketua Panitia Pendaftaran Tanah

Kepala Pemerintahan Setempat

Kepala Kantor Pertanahan

Kepala Seksi Infrastruktur

Pemilik Hak Atas Tanah