WorksheetsPre Test Pelatihan Pengelolaan BMN - PPK Kemayoran
Total questions: 30
Worksheet time: 45mins
Berikut adalah salah satu jenis barang milik negara kecuali:
Rampasan atas sitaan Kejaksaan
Gratifikasi yang disampaikan ke KPK
Sitaan pajak
Jalan Raya Pantura
Berikut adalah definisi dari barang milik negara, kecuali:
barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak
barang yang diperoleh dari APBN
barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
Barang yang diperoleh dari APBD
Rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Negara/Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, adalah pengertian dari...
Penatausahaan BMN
Pencatatan BMN
Pembukuan BMN
Pelaporan BMN
Pendayagunaan Barang Milik Negara/Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/ Lembaga/satuan kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Negara/Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan, disebut...
Kerjasama pemanfaatan BMN
Pemanfaatan BMN
Pemanfaatan infrastruktur atas BMN
Pengelolaan BMN
Kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan Barang Milik Negara/Daerah, disebut...
Penilaian
Pemetaan
Inventarisasi
Pendataan
Suhartono seorang PNS pada Satker BLU Nusantara, ditugaskan oleh Pimpinan untuk mempelajari aturan-aturan terkait pengeloaan BMN (khususnya tentang RKBMN). Maka dokumen yang perlu dipelajari oleh Suhartono yaitu ….
UU Nomer 25 Tahun 2004, PP 27 Tahun 2014 dan PMK 150 Tahun 2014
UU Nomor 17 Tahun 2003, PP 28 Tahun 2020 dan PMK 159 Tahun 2021
UU Nomor 15 Tahun 2004, PP 17 Tahun 2017 dan PMK 115 Tahun 2018
UU Nomor 1 Tahun 2004, PP 27 Tahun 2014 dan PMK 153 Tahun 2021
Satker BLU LPDP (Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan) membeli Genset dengan nilai perolehan sebesar Rp500.000.000,00 dengan sumber dana dari DIPA Tahun 2020. Aset tersebut merupakan BMN yang perolehannya berasal dari ….
Pembelian yang bersumber dari APBN
Hibah dari pihak ketiga
Hasil Kerjasama dengan pihak ketiga
Keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap
Satker Pusat Pengelolaan Kawasan Kemayoran berada dibawah Kementerian Sekretariat Negara. Dalam pengelolaan BMN yang bertindak sebagai Pengguna Barang adalah …
Menteri Keuangan
Menteri Sekretaris Negara
Kepala Satker Pusat Pengelolaan Kawasan Kemayoran
Sekretaris Menteri Sekretaris Negara
Pengertian dari Perencanaan Kebutuhan BMN yaitu ….
Kegiatan untuk mendayagunakan Barang Milik Negara/Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/ Lembaga/satuan kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Negara/Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan
Rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Negara/Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
Upaya untuk Menyusun satuan jumlah barang yang dibutuhkan sebagai acuan perhitungan pengadaan dan penggunaan BMN dalam Perencanaan Kebutuhan Kementerian/Lembaga
Kegiatan merumuskan rincian kebutuhan BMN untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang
Bentuk dari Perencanaan Kebutuhan BMN menurut PMK yang mengatur tentang Perencanaan Kebutuhan BMN yaitu …
Pengadaan, Pengamanan, Penggunaan , Penatausahaan, dan Pemindahtanganan BMN
Perencanaan, Penilaian, Penghapusan, Pemanfaatan dan Pengawasan BMN
Pengadaan, Pemeliharaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Penghapusan BMN
Pengamanan, Pemusnahan, Pembinaan, Penatausahaan dan Pengendalian BMN
Pengawasan dan Pengendalian BMN dilakukan terhadap …
Tanah, bangunan, dan kendaraan
BMN/D, Standar Operasional dan Prosedur, Pengadaan BMN
Penggunaan, Pemanfaatan, dan Penilaian Barang Milik Negara
BMN, Pengelolaan, dan Pejabat / Pegawai yang melakukan pengelolaan BMN
Pelaksanaan Wasdal BMN yang dilakukan oleh Pengguna Barang meliputi …
Evaluasi dan Investigasi
Pemantauan dan Penertiban
Pembinaan dan Pengawasan
Pengawasan dan Pengendalian
Satker PK BLU melakukan pemantauan periodik secara rutin …
1 tahun sekali
2 tahun sekali
3 tahun sekali
5 tahun sekali
Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang tidak melakukan pengawasan dan pengendalian BMN dikenakan sanksi berupa …
pencabutan ijin pemanfaatan BMN yang telah dilakukan, pembatalan pemindahtanganan, dan penundaan penyelesaian penghapusan BMN
penundaan penyelesaian usulan Pemanfaatan, Pemindahtanganan, atau Penghapusan BMN yang diajukan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang
tidak diberikannya persetujuan pengajuanpenetapan status penggunaan BMN, dilaporkan kepada Inspektorat Jenderal untuk dilakukan investigasi lebih lanjut
tidak diberikan alokasi untuk pengadaan dan pemeliharaan BMN yang diusulkan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang pada tahun anggaran berikutnya
Pengertian Investigasi adalah...
tindakan melakukan penyidikan maupun penyelidikan atas kasus-kasus BMN yang berat dan berotensi menimbulkan kerugian negara yang besar sehingga perlu penanganan yang serius
kegiatan yang dilakukan oleh aparat terlatih dan terdidik untuk dapat mengetahui apa yang terjadi maupun dibalik kejadian itu atas pengelolaan BMN pada Satker maupun K/L yang berimplikasi kerugian negara
penyelidikan dengan mencatat/merekam fakta, melakukan peninjauan untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan (peristiwa) yang berkaitan dengan Penggunaan, Pemanfaatan, dan Pemindahtanganan BMN
upaya untuk menyelidiki setiap kejadian terkait dengan penerapan seluruh lingkup pengelolaan BMN yang dilakukan oleh Kuasa Pengguna / Pengguna Barang yang terindikasi terjadi penyimpangan-penyimpangan
Tujuan Barang Milik Negara perlu dijaga dan dilindungi yaitu kecuali:
tidak hilang
tanah/bangunan beralih kepemilikan yang tidak sesuai ketentuan
tanah/bangunan memiliki nilai tambah
tanah tidak diserobot/ dalam penguasaan pihak lain
Kegiatan mengunci kendaraan dinas dan memasukkannya ke dalam garasi kemudian garasi digembok merupakan salah satu contoh pengamanan ...
Umum
Khusus
Administratif
Fisik
Dalam rangka mengamankan BMN dari segi administratif berupa tanah dilakukan dengan menghimpun, mencatat, menyimpan, dan menatausahakan dokumen bukti kepemilikan tanah atas nama yaitu:
Pemerintah Daerah c.q. Kepala Dinas/PPKD
Walikota c.q. Kepala Dinas
Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian/Lembaga
Negara Kesatuan Republik Indonesia
Persetujuan Bangunan Gedung dalam rangka Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna dalam Pemerintah Pusat harus diatasnamakan:
Pemerintah Republik Indonesia
Pemerintah Daerah
Pemenang dalam rangka pemanfaatan BMD
APIP
Pemeliharaan Barang Milik Negara dikecualikan jika:
BMN yang berada dalam kondisi rusak berat
BMN yang sedang dalam status penggunaan sementara (Lebih dari 6 bulan)
BMN yang sedang dalam status penggunaan sementara (kurang dari 6 bulan)
BMN yang sedang dalam status dioperasikan pihak lain atau status dilakukan pemanfaatan
PPK bersama Penyedia dapat melakukan perubahan kontrak, manakah yang TIDAK BOLEH dilakukan dalam perubahan kontrak:
menambah volume yang tercantum dalam Kontrak
menambah jenis kegiatan
mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan
mengubah kontrak yang sebelumnya tidak diberikan uang muka menjadi diberikan uang muka
21. Pengadaan yang dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
1) Pejabat Pengadaan melakukan pemesanan Barang/Jasa Lainnya ke Penyedia;
2)Penyedia dan PPK melakukan serah terima Barang/Jasa Lainnya;
3)Penyedia menyerahkan bukti pembelian/pembayaran atau kuitansi kepada PPK; dan/atau
4)PPK melakukan pembayaran
Tahapan di atas dapat digunakan untuk:
PPK melakukan pembayaran.
Pengadaan kertas dengan nilai Rp60 juta
Pengadaan renovasi rumah dinas dengan nilai Rp40 juta
Pengadaan pembuatan kajian pembuatan masterplan penataan perkotaan di Pemkot Bogor dengan nilai Rp49 juta
Pengadaan 10 unit printer dengan total nilai kontrak Rp45 juta
Misalkan Kemendagri mengadakan kegiatan swakelola berupa diklat yang dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi Negeri. Dalam diklat tersebut terdapat pengadaan laptop sebesar Rp500 juta dan laptop tersebut tidak terdapat dalam katalog elektronik. Untuk proses pengadaan laptop tersebut maka dapat dilakukan:
oleh Pokja Pemilihan Perguruan Tinggi tersebut di atas, metode pemilihan penyedia dengan tender
oleh Pejabat Pengadaan di Kemendagri, metode pemilihan penyedia dengan pengadaan langsung
oleh tim pelaksana swakelola Perguruan Tinggi tersebut di atas, dengan membeli pada toko terdekat yang memiliki harga wajar
oleh Pejabat Pengadaan di Kemendagri, metode pemilihan penyedia dengan tender
Jenis kontrak yang paling tepat untuk pekerjaan jasa sewa gedung adalah
Kontrak terima jadi
Kontrak waktu penugasan
Kontrak payung
Kontrak lumsum
Kontrak Tahun Jamak dapat berupa seperti hal berikut, KECUALI:
pekerjaan yang penyelesaiannya > 12 bulan seperti proyek pembangunan waduk
pekerjaan yang penyelesaiannya tidak lebih dari 12 bulan tetapi pelaksanaannya melewati lebih dari 1 tahun anggaran, contoh penanaman benih/bibit
pekerjaan yang penyelesaiannya > 12 bulan, seperti proyek pembuatan pesawat terbang
pekerjaan yang memberikan manfaat lebih apabila dikontrakkan untuk jangka waktu 5 tahun anggaran
Sebuah satker memiliki kendaraan dinas yang sudah tidak digunakan, tetapi masih dalam kondisi baik. Satker ini pun meminjamkan kendaraan dinas kepada satker lain selama 2 tahun, sehingga kendaraan tersebut dapat terpelihara dengan baik. Dalam ruang lingkup pengelolaan BMN, tindakan ini termasuk dalam …
Penggunaan BMN
Pemanfaatan BMN
Pengamanan BMN
Pemeliharaan BMN
Urgensi dan substansi Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN bagi Pengguna Barang atas suatu aset yang didapat dari alih status Pengguna Barang lama adalah:
sebagai dasar penguasaan aset dengan konsekuensi tanggung jawab pengamanan dan pemeliharaan aset tersebut
agar tidak dianggap sebagai BMN Idle yang harus diserahkan Pengguna Barang kepada Pengelola Barang
sebagai dasar penilaian aset tersebut dalam Laporan BMN dan Neraca Pengguna Barang tersebut
sebagai dasar perencanaan dan penganggaran biaya pemeliharaan masih ditanggung Pengguna Barang sebelumnya
BMN berikut ini yang tidak perlu Penetapan Status Penggunaan setelah pengadaan adalah…
Printer
Tinta Printer
Kendaraan Dinas
Laptop
Salah satu Satker di lingkungan Kementerian Pertahanan melakukan pengadaan BMN berupa alat utama sistem persenjataan (alutsista). Setelah proses pengadaan selesai, Penetapan Status Penggunaan BMN tersebut dilakukan oleh:
Pengguna Barang
Pengelola Barang
Pengelola Anggaran
Presiden
Prosedur penetapan status penggunaan BMN sebagaimana diatur Peraturan Menteri Keuangan adalah …
(1) Perencanaan Pengguna Barang
(2) Pelaksanaan Pengguna Barang
(3) Persetujuan Pengelola Barang
(4) Pencatatan Pengguna Barang
(1) Permohonan Pengguna Barang
(2) Penelitian Pengguna Barang
(3) Penetapan Pengelola Barang
(4) Pendaftaran Pengguna Barang
(1) Permohonan Pengguna Barang
(2) Penelitian Pengelola Barang
(3) Penetapan Pengelola Barang
(4) Pendaftaran Pengguna Barang
(1) Pengusulan Pengguna Barang
(2) Persetujuan Pengelola Barang
(3) Pencatatan Pengguna Barang
(4) Pengamanan dan Pemeliharaan Pengguna Barang
