wayground logo

Free Printable Worksheets

NEW

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Pre Test Pelatihan Bendahara Pengeluaran Pemkot Surabaya

Total questions: 30

Worksheet time: 36mins

Name
Class
Date
1.

Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan ……. uang untuk keperluanBelanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

a)

Mempertanggungjawabkan

b)

Mengamankan

c)

Menyerahkan

d)

Mentransaksikan

2.

Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara ....... dengan membuat laporan

pertanggungjawaban secara administratif atas pengeluaran pada SKPD dan

disampaikan kepada PA.

a)

Hierarkis

b)

Pribadi

c)

Khusus

d)

Administratif

3.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan satu kesatuan yang terdiri

atas, kecuali:

a)

Pendapatan Daerah

b)

Transfer Daerah

c)

Belanja Daerah

d)

Pembiayaan Daerah

4.

Merujuk pada PP 12/2019 dan Permendagri 77/2020. Belanja daerah terdiri atas,

kecuali:

a)

Belanja Operasional

b)

Belanja Modal

c)

Belanja Tidak Terduga

d)

Belanja Admininstratif

5.

Bendahara pengeluaran membukukan penerimaan (termasuk penerimaan SP2D) dan

pengeluaran kas (termasuk pembayaran LS) yang menjadi tanggungjawabnya

berdasarkan ....... yang sah dan lengkap.

a)

Bukti-Bukti

b)

Data-Data

c)

Dokumentasi

d)

Peraturan

6.

Bendahara Pengeluaran mengajukan dokumen SPP untuk pembayaran Gaji &

Tunjangan menggunakan:

a)

SPP-UP (Uang Persediaan)

b)

SPP-GU (Ganti Uang)

c)

SPP-LS (Langsung)

d)

SPP-TU (Tambah Uang)

7.

Bendahara pengeluaran wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas pengelolaan

uang yang terdapat dalam kewenangannya. Pertanggungjawaban tersebut terdiri atas,

kecuali:

a)

Pertanggungjawaban penggunaan UP/GU

b)

Pertanggungjawaban penggunaan LS

c)

Pertanggungjawaban administratif

d)

Pertanggungjawaban fungsional

8.

Penggunaan UP bersifat ......., artinya dapat digunakan untuk belanja kegiatan apa

saja yang sedang dilaksanakan dan jumlahnya tidak harus sama persis dengan yang

dicantumkan dalam rincian SPP/SPM.

a)

Fleksibel

b)

Wajib

c)

Khusus

d)

Penting

9.

Bendahara pengeluaran menerima SP2D-LS sebesar Rp 22 juta untuk pembelian komputer. Transaksi tersebut akan dicatat di BKU sbb.:

a)

Belanja modal sebesar Rp 22 juta dicatat di sisi pengeluaran

b)

Penerimaan SP2D-LS sebesar Rp 22 juta dicatat di sisi penerimaan, kemudian belanja modal sebesar Rp 22 juta dicatat di sisi pengeluaran

c)

Penerimaan SP2D-LS sebesar Rp 22 juta dicatat di sisi penerimaan

d)

Penerimaan SP2D-LS sebesar Rp 22 juta dicatat di sisi pengeluaran, kemudian belanja modal sebesar Rp 22 juta dicatat di sisi penerimaan

10.

Mekanisme permintaan ganti UP yang telah digunakan adalah:

a)

Permintaan penggantian UP yang telah digunakan hanya dapat dilakukan setiap akhir bulan, setelah disampaikannya SPJ Administratif/Fungsional dengan dilampiri bukti2 transaksi yang sah

b)

Permintaan penggantian UP dapat diajukan kapan saja ketika penggunaan UP telah mendekati habis atau telah mencapai tingkat penggunaan minimal sebagaimana ditentukan dengan mengajukan SPP-GU dilampiri antara lain SPJ UP dan bukti2 transaksi yang sah.

c)

Permintaan penggantian UP dapat diajukan apabila dana TU sebelumnya telah di SPJ kan

d)

Permintaan penggantian UP dapat diajukan dengan menyampaikan SPP-GU Nihil dilampiri dengan bukti2 transaksi yang sah

11.

Untuk membayar belanja yang jumlahnya relatif besar digunakan mekanisme LS yaitu

dibayar langsung oleh ........

a)

Sekda

b)

BUD

c)

PA/KPA

d)

Bendahara

12.

Bendahara pengeluaran mengajukan SPP UP sebesar Rp 50 juta dengan perincian untuk belanja pegawai  Rp 10 juta dan belanja barang Rp 40 juta. Setelah SP2D UP tsb diterima, pencatatannya di BKU adalah sbb.:

a)

Penerimaan SP2D UP dicatat secara contra post (CP), yaitu dicatat di sisi penerimaan dan sekaligus di sisi pengeluaran sebesar Rp 50 juta.

b)

Penerimaan SP2D-UP sebesar Rp 50 juta dicatat di sisi penerimaan

c)

Penerimaan SP2D-UP sebesar Rp 50 juta dicatat di sisi penerimaan, kemudian belanja pegawai dan belanja barang masing-masing dicatat di sisi pengeluaran sebesar Rp 10 juta dan Rp 40 juta

d)

Belanja pegawai dan belanja barang masing-masing dicatat di sisi pengeluaran sebesar Rp 10 juta dan Rp 40 juta

13.

Dalam hal dokumen SPM dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah dan/atau

pengeluaran tersebut melampaui ......., kuasa BUD menolak menerbitkan SP2D.

a)

Kewenangan

b)

Pagu anggaran

c)

Waktu pengajuan

d)

Batas ditetapkan

14.

Berikut adalah kelengkapan Dokumen SPP-UP, kecuali:

a)

Surat Pengantar SPP-UP

b)

Ringkasan SPP-UP

c)

Rincian SPP-UP

d)

Kwitansi

15.

Kelengkapan lampiran dokumen SPM-UP untuk penerbitan SP2D adalah surat

pernyataan tanggung jawab........

a)

Kuasa BUD

b)

PA/KPA

c)

Bendahara

d)

PPK

16.

Dokumen yang menjadi dasar pembukuan bendahara adalah:

a)

SP2D

b)

SPM

c)

Bukti transaksi yang sah

d)

Dokumen-dokumen pendukung lainnya

17.

Pertanggungjawaban administratif bendahara pengeluaran disampaikan kepada .......

paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

a)

Pengguna Anggaran

b)

PPKD

c)

PPK

d)

Kuasa BUD

18.

Pertanggungjawaban fungsional bendahara pengeluaran disampaikan kepada .......

paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

a)

Pengguna Anggaran

b)

PPKD

c)

PPK

d)

Kuasa BUD

19.

Bendahara pengeluaran memiliki UP sebesar Rp 100 juta. Dari jumlah tersebut telah dibayarkan belanja dan panjar sebesar Rp 85 juta. Sementara itu, jumlah belanja yang sudah dapat di SPJ kan (sudah didukung bukti transaksinya) sebesar Rp 70 juta. Jumlah penggunan UP yang sudah dapat dimintakan penggantiannya melalui SPP-GU nya adalah sebesar:

a)

85 Juta

b)

70 Juta

c)

100 Juta

d)

170 Juta

20.

Berikut adalah kewajiban perpajakan bendahara pengeluaran, kecuali:

a)

daftar/update data

b)

potong/pungut pajak

c)

setor ke KPP

d)

lapor SPT Masa

21.

Pemungutan atas penghasilan yg dibayarkan sehubungan dengan pembelian barang

pengertian dari:

a)

PPh Pasal 21

b)

PPh Pasal 22

c)

PPh Pasal 23

d)

PPh Pasal 4 ayat (2)

22.

Pemotongan atas penghasilan yg dibayarkan kepada orang pribadi sehubungan

dengan pekerjaan, jabatan, jasa, dan kegiatan pengertian dari:

a)

PPh Pasal 21

b)

PPh Pasal 22

c)

PPh Pasal 23

d)

PPh Pasal 4 ayat (2)

23.

Pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan jasa tertentu dan sumber

tertentu (jasa konstruksi, sewa tanah/bangunan, pengalihan hak atas tanah/bangunan,

hadiah undian, dan lainnya pengertian dari:

a)

PPh Pasal 21

b)

PPh Pasal 22

c)

PPh Pasal 23

d)

PPh Pasal 4 ayat (2)

24.

PPN adalah pemungutan atas pajak konsumsi yang dibayar sendiri sehubungan

............ Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak:

a)

Penyerahan

b)

Pembayaran

c)

Pembelian

d)

Penerimaan

25.

Pengecualian pembelian barang dengan nilai pembelian paling banyak .................

dengan tidak dipecah-pecah dalam beberapa faktur:

a)

Rp.2.000.000,00

b)

Rp.1.000.000,00

c)

Rp.1.500.000,00

d)

Rp.3.000.000,00

26.

Terkait dengan pengelolaan dana TU (Tambah Uang Persediaan) yang dilaksanakan oleh bendahara pengeluaran SKPD, manakah pernyataan berikut yang tidak tepat:

a)

Penggunaan dana TU harus dipertanggungjawabkan paling lambat satu bulan sejak tanggal SP2D TU

b)

Dana TU tidak bersifat revolving

c)

Apabila kegiatan yang akan dibayar dengan dana TU membutuhkan waktu lebih dari satu bulan, pertanggungjawaban dana TU baru dilakukan setelah kegiatan tersebut selesai

d)

Bila terdapat sisa dana TU setelah semua belanja dibayarkan, sisa dana TU tersebut dapat digunakan untuk menambah dana UP

27.

Jenis jasa dipotong pph psl 23 sebesar ....... dari bruto

a)

1%

b)

1,5%

c)

2%

d)

3%

28.

Pada setiap pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang oleh rekanan tarif

....... dari harga/nilai pembelian barang.

a)

1%

b)

1,5%

c)

2%

d)

3%

29.

Untuk WPOP dalam negeri yang tidak memiliki NPWP lebih tinggi ....... dari tarif WPOP yang memiliki NPWP dan hanya untuk PPh 21 yang bersifat tidak final.

a)

10%

b)

20%

c)

25%

d)

30%

30.

Manakah pernyataan yang tepat terkait dengan laporan pertanggungjawaban administratif/fungsional yang dibuat oleh bendahara pengeluaran SKPD setiap bulannya:

a)

Belanja yang dipertanggungjawabkan meliputi SPJ LS dan SPJ UP/GU/TU diluar SPJ Bendahara pengeluaran pembantu

b)

Belanja yang dipertanggungjawabkan meliputi SPJ LS dan SPJ UP/GU/TU termasuk SPJ Bendaharapengeluaran pembantu

c)

Belanja yang dipertanggungjawabkan meliputi SPJ LS dan SPJ UP/GU/TU termasuk SPJ Pembantu Bendahara Pengeluaran

d)

Laporan pertanggungjawaban tersebut meliputi SPJ LS dan SPJ UP/GU/TU termasuk SPJ Bendahara pengeluaran pembantu dan Bendahara Penerimaan/penerimaan pembantu