NEW
Font size
WorksheetsKISI-KISI PAS/UAS
Total questions: 30
Worksheet time: 23mins
Yang bertugas memeriksa, mengadili, memutuskan pendapat DPR tentang Presiden dan Wakil Presiden yang melanggar hukum adalah…
DPA
MPR
DPR
MA
MK
Mahkamah Agung menangani beberapa bidang kasasi dan memutuskan perkara dalam tingkat terakhir. Hal tersebut adalah kekuasaan MA bidang….
pelaksanaan hukum
pengaawasan
pengamanan
penberi nasehat
peradilan
Berdasarkan makna isi undang-undang no.4 tahun 2004 kekuasaan kehakiman dilakukan oleh MA yang meliputi lingkungan badan peradilan….
Mahkamah konstitusi
Agama
Umum
Militer
Tata usaha negara
Suatu kesatuan yang berasal dari berbagai peraturan hukum yang memiliki kaitan satu dengan yang lain dan sudah tersusun sedemikian rupa berdasarkan asasnya, dimana hal tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan. Berikut adalah pengertian dari ....
Sistem
Hukum
Tujuan Hukum
Sistem Hukum
Sumber Hukum
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 mengatur tentang ....
Peradilan umum
Peradilan militer
Peradilan agama
Peradilan tata usaha negara
Peradilan militer pertempuran
Contoh pengadilan Militer antara lain sebagai berikut, yaitu….
Pemerintah dan Presiden
Pernikahan
TNI dan POLRI
Wasiat
DPR
Mahkamah Agung menangani beberapa bidang kasasi dan memutuskan perkara dalam tingkat terakhir. Hal tersebut adalah kekuasaan MA bidang…
Pelaksanaan hukum
Pemberian nasehat
Pengawasan
Pengamanan
Peradilan
Pemerintah dalam berupaya meningkatkan mutu tenaga kerja dan mendirikan balai latihan kerja, usaha ini bertujuan untuk ….
Melatih orang menjadi manusia terampil, berinisiatif, dan kreatif
Memberi kursus-kursus pada anak-anak putus sekolah
Menampung tenaga kerja yang masih menganggur dimasyarakat
Memberi penyuluhan pertanian kepada para petani
Memberikan kesempatan bekerja dalam bidang perdagangan
Di negara Indonesia ketentuan mengenai tenaga kerja perempuan memiliki suatu hak yang sama dengan tenaga kerja laki-laki dalam melakukan kegiatan kerja yang sudah di atur dalam Pasal ...
3 dan 4 UU No. 13 Tahun 2003.
5 dan 6 UU No. 13 Tahun 2003.
7 UU No. 13 Tahun 2003.
8 UU No. 13 Tahun 2003.
9 UU No. 10 Tahun 2003.
Seseorang yang berusia 15-64 tahun termasuk kedalam usia….
Angkatan Kerja
Pengangguran
Pekerja
Pengusaha
Calon Pekerja
Berikut ini perlindungan untuk tenaga kerja wanita kecuali ...
Perlindungan masa menyusui
Perlindungan jam kerja
Perlindungan dalam masa haid
Perlindungan selama cuti hamil
Pemberian lokasi menyusui
Kesatuan hukum yang berlaku di seluruh dunia yang dibuat untuk dipatuhi dan ditaati oleh setiap negara di seluruh dunia. Merupakan pengertian dari ...
Sistem hukum internasional
Hukum internasional
Hubungan internasional
Hukum
Sistem
Hukum internasional adalah sekumpulan hukum yang sebagian besar terdiri atas asas-asas dan karena itu biasanya ditaati dalam hubungan antarnegara. Pendapat ini menurut….
J.G. Starke
Mochtar Kusumaadmaja
Aristoteles
Thomas Hobes
Jonh Locke
Di bawah ini yang bukan merupakan subjek hukum internasional adalah….
negara
takhta suci
palang merah internasional
organisasi internasional
bangsa
Subjek hukum internasional yang dalam pembentukannya memerlukan unsur konstitutif rakyat, wilayah, pemerintah yang berdaulat adalah …
negara
takhta suci
organisasi internasional
pihak dalam sengketa
palang merah internasional
Suatu lembaga kehakiman PBB yang berada di Den Haag Belanda adalah ...
Mahkamah Agung
Mahkamah Konstitusi
Mahkamah Internasional
Mahkamah Pidana Internasional
Mahkamah Arbitrase
Pulau Sipadan dan Ligitan merupakan kepulauan yang pernah disengketakan antara Indonesia dengan negara ...
Filipina
Jepang
Malaysia
Singapura
Papua Nugini
Hakikat asas ini adalah bahwa negara memiliki kewenangan untuk melaksanakan hukum bagi semua orang dan barang yang berada di luar wilayah negaranya adalah ....
Teretorial
Kedamaian
Kebangsaan
Kepentingan umum
Kemerdekaan
Asas kebangsaan berarti asas yang didasarkan pada ....
Kekuasaan negara untuk warga negaranya
Kekuasaan negara atas daerahnya
Kekuasaan negara atas penduduknya
Konstitusi negara
Hukum modern yang berlaku
Tindakan kejahatan yang dapat mengancam terhadap perdamaian dunia disebut kejahatan ....
Agresi
Perang
Genosida
War crimes
Kemanusiaan
Landasan ideologi politik luar negeri Indonesia, yaitu...
Pancasila
Bhinneka Tunggal Ika
UUD RI Tahun 1945
Wawasan Nusantara
konfensi internasional
Suatu perhimpunan dari negara-negara merdeka dan berdaulat yang bertujuan untu mencapai kepentingan bersama disebut...
hubungan internasional
perjanjian internasional
majelis internasional
organisasi internasional
badan internasional
Subjek utama dalam hukum dan hubungan internasional adalah….
kepala negara
pemerintah
departemen luar negeri
negara
pengusaha
Hubungan antara negara yang satu dengan yang lainnya dalam pergaulan internasional disebut….
hubungan antarindividu
hubungan antarkelompok
hubungan antarnegara
hubungan antargolongan
hubungan antarmasyarakat
Sistem politik luar negeri Indonesia adalah….
Pancasila
liberal
terpimpin
konstitusional
bebas aktif
Bangsa Indonesia hidup berdampingan dan menjalin persahabatan dengan negara-negara di dunia. Hal ini sesuai tujuan nasional bangsa Indonesia, yaitu….
melindungi seluruh tumpah darah Indonesia
mencerdaskan kehidupan bangsa
memajukan kesejahteraan umum
meningkatkan martabat bangsa
turut serta menciptakan ketertiban dan perdamaian dunia
Salah satu manfaat kerja sama dan hubungan internasional adalah….
memelihara dan menciptakan hidup berdampingan secara damai dan adil
mudah untuk mendapatkan pinjaman dari negara lain
menjadi bagian dari negara-negara maju
dapat melakukan intervensi ke negara lain
dapat membentuk blok raksasa dunia
Perjanjian internasional yang dilakukan oleh dua negara disebut….
bilateral
regional
nasional
international
multilateral
Politik luar negeri Indonesia adalah bebas aktif. Politik aktif artinya...
menjadi provokator
penengah konflik negara lain
aktif melawan penjajah
ikut menyelesaikan masalah internasional
melakukan kerja sama dengan negara lain
Sikap bangsa Indonesia yang terpuji dalam membina hubungan internasional adalah...
mempromosikan kebudayaan nasional ke luar negeri
menarik wisatawan asing untuk mendapatkan devisa dari luar negeri
mengangkat duta dan konsul sebagai wakil bangsa Indonesia
menerapkan politik luar negeri bebas aktif dalam hubungan luar negeri
bersahabat dengan negara lain asal menguntungkan bangsa Indonesia
