NEW
Font size
WorksheetsPelatihan Bersama Sumatera Barat - KPK
Total questions: 20
Worksheet time: 10mins
Berikut yang tidak termasuk pelaku pengadaan:
Pokja
Agen Pengadaan
Kepala LKPP
KPA
Pola jaringan kinerja mafia tanah yaitu, kecuali
Phase ajakan damai untuk mempercepat perolehan keuntungan
Phase penebaran pengaruh kepada pelaksana hukum dan kepada penegak hukum
Phase penelitian terhadap objek tanah sebagai bisnis
Phase sengketa sebagai tekanan kepada pemilik tanah yang sebenarnya
Dibawah ini merupakan bentuk penyimpangan dalam Tahapan Perencanaan Pengadaan, kecuali
Spesifikasi teknis / KAK yang dibuat tidak didasari identifikasi ketersediaan pasar dan pelaku usaha
Pengadaan tidak didasari Dokumen Perencanaan
Tidak menentukan / salah menentukan cara pengadaan
Perhitungan waktu proses pengadaan yang tidak cermat
Dibawah ini merupakan bentuk penyimpangan dalam Tahapan Pemilihan Penyedia, kecuali
Syarat peserta tender yang diskirminatif
Persekongkolan (Vertikal / Horizontal)
Rancangan kontrak tidak reliabel
Kendali pihak yang tidak bertanggungjawab dan Intervensi jahat
Dibawah ini merupakan salah satu bentuk penyimpangan dalam Tahapan Pelaksanaan Kontrak
Pemalsuan laporan data pekerjaan
Penyusunan HPS tidak didokumentasikan
Masa berlaku penetapan HPS kadaluarsa
Pada pekerjaan kontsruksi HPS belum memperhitungkan Biaya K3
Apa yang dimaksud dengan pencucian uang
Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang untuk menghilangkan bukti atas harta yang berasal dari kejahatan
Perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 8 Tahun 2010
Kegiatan yang dilakukan oleh seorang narapidana dalam lapas guna menghilangkan bukti adanya kejahatannya
Perbuatan yang dilakukan oleh pejabat publik untuk mengelabuhi harta kekayaannya sehingga tidak terlaporkan oleh PJK
Semua wilayah di Republik Indonesia adalah tanah negara, kecuali,
Telah diinventarisasi sebagai Barang Milik Negara
Ditetapkan sebagai tanah tidak bebas
Sudah dilekati hak atas tanah berdasarkan UU Agraria
Ditentukan lain oleh Badan Pertanahan Nasional
Apa yang menjadi konsepsi dasar dalam menyusun dan merumuskan konstruksi hukum terhadap tindak pidana pencucian uang
Adanya harta kekayaan dan transaksi keuangan yang tidak sesuai dengan profil seseorang
Adanya tindak pidana asal, hasil kejahatan dan hubungan logis antara hasil kejahatan dengan tindak pidana asal
Adanya harta kekayaan dalam jumlah besar yang tidak jelas asal usulnya
Adanya harta kekayaan milik seseorang yang bukti kepemilikannya atas nama orang/pihak lain
Apa yang dimaksud dengan transaksi keuangan yang mencurigakan
Transaksi keuangan dengan jumlah yang sangat besar
Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari pengguna jasa keuangan
Transaksi keuangan yang tidak disertai dengan penjelasan maksud transaksi atau sumber dana yang ditransaksikan
Transaksi keuangan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat publik, pegawai negeri atau penegak hukum
Selain alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana, alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang berdasarkan Pasal 73 dalam UU No. 8 Tahun 2010 adalah
Alat bukti lain berupa informasi, data dan dokumen yang diterima atau diperoleh dari negara lain
Hasil Analisis Transaksi Keuangan dari PPATK
Hasil cetak (print out) rekening koran milik tersangka dan pihak terkait lainnya
Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat yang serupa optik dan dokumen
Berikut ini adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pengelolaan keuangan daerah, kecuali
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2019
Struktur APBD terdiri dari 3 jenis yaitu Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan. Yang termasuk ke dalam Pendapatan Asli Daerah, diantaranya:
Pajak Daerah
Bagi hasil dari usaha swasta yang bekerja sama dengan badan usaha milik daerah
Pencairan Dana Cadangan milik Kota/Kabupaten
Pemberian otonomi khusus daerah
Di bawah ini yang merupakan pedoman pembuatan RKA-SKPD diantaranya, kecuali:
Indikator Kinerja
Tolak ukur dan sasaran kinerja sesuai Analisis Standar Belanja (ASB)
Standar Harga Satuan (SHS)
Fungsi Pelayanan SKPD
Dalam rangka pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) Pemerintah Daerah dapat meminjam BMD kepada, kecuali
Lembaga Swadaya Masyarakat
Instansi/Satker Kehakiman di Daerah
Instansi/Saktker Kejaksaan di Daerah
Instansi/Satker Kepolisian di Daerah
Belanja Tidak Terduga pada Pemerintah Daerah dapat dipergunakan untuk pengeluaran, kecuali
Keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya
Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya
Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya
Semua jawaban salah
Yurisprudensi merupakan salah satu dari sumber hukum formil di Indonesia. Berikut adalah pernyataan yang tidak tepat mengenai Yurisprudensi,
Bersifat Final & Binding
Berfungsi sebagai pengisi kekosongan hukum
Salah satu peraturan perundang-undangan dalam UU 12/2011
Merupakan keputusan hakim
Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti yaitu ;
Negatief Wettelijk Bewijstheorie
Positif Wettelijk Bewijstheorie
Conviction intime
Conviction Rasionnee
Apabila masa Pelaksanaan kontrak berakhir namun pekerjaan belum selesai, dan kemudian diputus kontrak, yang bukan akibat dari putus kontrak yaitu
Tidak bisa menikmati hasil pekerjaan
Jaminan pemeliharaan hilang
Penyedia Jasa diblacklist
Pelaksanaan kontrak diberikan diberikan tambahan waktu
Tipologi kasus tanah yang kerap terjadi di dalam praktik yaitu
Mencari legalitas dengan rekayasa perkara di pengadilan
Pendudukan tanah illegal tanpa hak
Rekayasa penilaian / appraisal nilai tanah
Melakukan sertifikasi tanah
Dalam tatanan hukum pidana, Tindak Pidana Korupsi dapat diperkarakan apabila dipenuhi unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat, maka dari itu Tindak Pidana Korupsi masuk ke dalam jenis tindak pidana..
Delik formil
Delik Materiil
Delik Aduan
Mens rea
